Angin kencang yang terasa sekitar pukul 14.00 WIB ini, mengangkut atap bagian depan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bandung di Gedung Dwiwarna, Jl.Diponegoro No.59 hingga kayu-kayunya.

Puting beliung yang tingginya mencapai 15 meter, kemudian mengangkat serpihan atap sampai ke pagar depan kantor yang berjarak sekitar 15 meter.

Mardie Syukur (67) satpam gedung yang sedang bertugas menuturkan, sekitar pukul 14.00 WIB ada angin dari arah barat menuju selatan melintasi gedung.

"Angin menerpa atap. Bunyinya, krak! Gedung seperti mau ambruk, saya terkejut," ungkapnya kepada detikbandung, sembari membersihkan serpihan atap yang terbuat dari katu sirap bersama beberapa karyawan lain.

Dilanjutkan Mardie, angin kencang yang bertiup sekitar tiga menit ke arah selatan, sempat balik lagi. Tetapi kali kedua ini sudah tidak kencang lagi.

Dengan sistem terbaru yang bisa diakses secara online ini, KPPN Samarinda menjanjikan pelayanan lebih cepat akurat, dan transparan. Sehingga pencairan keuangan dari APBN kepada daerah maksimal perlu waktu hanya satu jam.

Karena itu, di sela peluncuran program tersebut kemarin juga didemonstrasikan cara pelayanan terbaru yang memakan waktu mengambil nomor antrean hingga penerbitan surat pencairan dana. bisa dibuktikan, proses layanan terhadap setiap mitra kerja hanya perlu waktu 15 menit, sebut Armin MT Tambunan kepala KPPN Samarinda. upaya itu dilakukan memberikan jaminan terhadap pencairan anggaran yang didanai melalui APBN baik berupa dana alokasi umum (DAU) maupun Dana Alokasi (DAK).

ini bagian reformasi bidang perbendaharaan Negara untuk memberikan pelayanan cepat akurat, dan transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi kata Soritaon Siregar, Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, kemarin.

Soritaon minta reformasi yang dilakukan KPPN didukung instansi atau satuan kerja terkait di daerah sebagai dasar percepatan pelayanan pencairan keuangan. Apabila reformasi di KPPN diiringi dengan percepatan proses kelengkapan data di daerah, tidak ada alasan bagi KPPN untuk menunda pencairan dana melalui bank yang ditunjuk.

Bahkan, apabila terjadi data pelengkap dan proses pencairan sudah siap, ternyata pihak bank terlambat memproses pendanaannya, maka bank tersebut bisa kena denda tegas Soritaon.

Dengan program baru itu diharapkan, tidak ada lagi keterlambatan pencairan dana APBN bagi daerah, karena selama ini yang terjadi adalah berbagai proses dan berkas kelengkapan pencairan dana umumnya baru diserahkan pada Mei dan Juni setiap tahun.

Dengan kondisi itu, otomatis, pencairan dana terhambat bahkan sering terjadi permohonan pencairan dana numpuk pada Desember yang akan berakibat tidak akuratnya kinerja karena terburu-buru. Kepala Kanwil XIX Ditjen Perbendaharaan Samarinda Her Basuki mengatakan pengelolaan untuk sejumlah daerah di Kaltim cukup besar dan setiap tahun terus meningkat. Sebagai gambaran, 2007 tadi, anggaran berupa DAU dan DAK memcapai Rp. 10 triliun dan pada 2008 diperkirakan mengalami peningkatan sekitar Rp. 11 triliun Pencairan dana tepat waktu. (eff)

Kontan, 30/1/2008 - Jakarta. Kabar buruk bagi pegawai negeri sipil yang pemalas di Departemen Keuangan (Depkeu). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengancam bakal mencabut kenaikan gaji dan tunjangan yang mereka nikmati sejak September 2007, jika sampai Maret 2008 tidak segera memperbaiki kinerjanya.

Menkeu berharap kinerja pegawai Depkeu bisa meningkat sehingga kinerja Depkeu ikut terdongkrak. "Enam bulan kalau setelah kenaikan tunjangan Anda enggak menunjukkan perubahan maka saya ambil lagi. Karena Anda berutang kepada publik", tegas Sri Mulyani saat menyosialisasikan peran pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Reformasi Birokrasi Depkeu, Selasa (29/1).

Nanti tim reformasi birokrasi Depkeu akan masuk sampai ke eselon dua dan tiga pejabat Depkeu. "Setiap bulan saya evaluasi dan menjelaskan hasilnya kepada DPR", tambahnya.

Depkeu menggunakan parameter kinerja alias key performance indicator (KPI) sebagai ukuran penentu prestasi pegawai Depkeu. Hasil penilaian ini pula yang menjadi dasar layak tidaknya seorang karyawan Depkeu menerima tunjangan. "Menteri, direktur jenderal, direktur, sampai pegawai biasa semuanya memiliki KPI", kata Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Achmad Rochjadi.

Ia menambahkan, Menkeu bisa menerbitkan surat keputusan yang berlaku bagi pegawai yang malas bekerja dengan mengembalikan gajinya ke posisi sebelum mendapat kenaikan. Yang pasti, saat ini sudah ada tim pengawas yang memantau mulai dari yang paling sederhana seperti masuk kantor harus tepat waktu, sampai pencapaian target kinerja mereka.

Selain Depkeu, penikmat kenaikan tunjangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA). Kenaikan gaji ini sebagai upaya menaikkan prestasi. Harapannya, semakin tinggi gaji mereka, semakin baik prestasi dan makin minim korupsi.

Majalah tempo, 26/8/2007 - Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan reformasi besar di departemennya. Ribuan pegawai dimutasi untuk memberantas korupsi.

Family bukanlah istilah asing di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sudah lama para importir penyandang “gelar” ini dijamin bakal mendapat layanan berikat dari petugas Bea dan Cukai di sana, Kontainer barang impor milik mereka tak perlu berlama-lama diperiksa aparat, meski lewat jalur merah-jalur pemeriksaan superketat.

Mereka adalah pengusaha royal yang biasanya dibekingi sejumlah “orang Kuat” siapa saja? Bisa Pejabat, mantan pejabat, bekas orang dalam Bea-Cukai, politikus, hingga jenderal “orang Kuat itu yang biasanya menelpon kami” kata Dirjen Bea-Cukai Anwar Supriyadi pekan lalu” Tapi sekarang kami cuekin saja”

Anwar, yang didapuk memimpin lembaga ini dua tahun lalu, memang muka baru dijajaran Bea-Cukai. Tapi, berkat kenekatannya itu, ruang patgulipat kian sempit. Kisah importir bertabur fuluspun mulai redup. Wajah bopeng Bea-Cukai Tanjung Priok yang lama dikenal sebagai sarang korupsi dicoba diganti menjadi kantor pelayanan utama yang online cepat, modern-dengan system online nyaman dan bebas pungli.

Bea-Cukai hanya salah satu dari proyek percontohan reformasi birokrasi besar-besaran di Departemen Keuangan. Rencana ini juga dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pidato kenegaraan di DPR pekan lalu.

Selain Departemen Keuangan, menurut SBY empat lembaga lain juga dibenahi: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)

Pemerintah dalam tahap awal ini rupanya lebih memilih reformasi terbatas dengan konsep menata “pulau integritas” atau island of integrity. Sedangkan penataan menyeluruh baru sebatas menaikkan gaji 3,7 juta pegawai negeri secara bertahap 10-20 persen per tahun sejak 2000.

Untuk memuluskan upaya besar ini, Kementerian PAN telah menyiapkan tujuh rancangan undang-undang yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Semuanya akan dibahas di DPR tahun ini “dengan proyek percontohan, reformasi birokrasi bisa dipercepat,” kata Cerdas Kaban, Deputi Pelayanan Publik Menteri Negara PAN.

Dari Lapangan Banteng, Derap reformasi birokrasi ini diawali, Departemen Keuangan yang bermarkas disalah satu kawasan di Jakarta Pusat itu memang terbilang strategis. Selain mengelola anggaran Negara Rp 750 triliun, layanan Publik lembaga ini pun sangat luas, mulai dari para wajib pajak, eksportir dan importir, pelaku bursa saham, hingga semua instansi pemerintah.

Reformasi langsung dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Presiden pun telah menugasi mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) ini untuk mengkaji sistem remunerasi birokrasi.

Buat Departemen Keuangan, Program reformasi memang tak bisa ditawar-tawar lagi. Survei Transaparansi Internasional menunjuk Direktorat Jenderal Pajak dan Bea-cukai sebagai dua instansi paling korup di Indonesia. Cerita kong-kalikong antara wajib pajak dan aparat pajak, atau antara importir dan aparat Bea-Cukai memang bukan isapan jempol. Praktek “uang pelicin” marak dikalangan instansi pemerintah sendiri.

Dengan kisah Robert Simanjuntak. Menurut Staf Badan Pengembangan Ekspor Nasional ini, sebelum reformasi Departemen Keuangan digulirkan, ia selalu harus setor Rp 100-200 ribu setiap kali mengurus pencairan anggaran di kantor Perbendaharaan Negara di jalan Juanda, Jakarta Pusat.

Kisah serupa dikeluhkan Romani Sutrisno dari Perusahaan Pelayanan Jasa Kepabeanan. Ia juga kerap harus membayar upeti tatkala mengurus Dokumen pengeluaran barang dari Bea-Cukai Tanjung Priok. “Biar cepat urusannya” katanya.

Menurut seorang pegawai kantor Bea-Cukai di kawasan Pondok Bambu Jakarta Timur, kondisisi keuangannya berbeda jauh dari teman-temanya yang bertugas di Priok ia terbiasa ke kantor berjalan kaki, sedang teman-temannya itu nyaman diantar mobil mewah. “Dari mana duitnya kalau bukan dari suap?” katanya. Sebab, pangkat dan gaji kami sama.”

Dirjen Perbendaharaan Negara Herry Pornomo tak memungkiri kenyataan itu “tapi setelah reformasi, kantor kami bebas pungli,” ujarnya. Anwar pun mengakui maraknya praktek busuk ini “di Tanjung Priok, kalau mau makan, selalu ada yang ngebosi.” Sebagai bukti, ia menunjuk hasil survey Komisi Pemberantas Korupsi. Setiap bulan, rata-rata pungutan liar di Bea-Cukai Rp 890 juta,”itu dari setoran Rp 5-10 ribu antrian” ujarnya.

Akibat kolusi pegawai, ditengarai Rp. 12,8 milliar per bulan tak masuk kas Negara, itu karena impor dikenal tarip Bea masuk dan pajak lebih rendah. Bisa juga karena jumlah dan jenis barang tak sesuai dengan dokumen “Misalnya kasus kontainer berisi mobil Mercedes Benz, tapi dilaporkan kramik,” kata Anwar “padahal tarif bea masuknya berbeda.”

Dengan berbagai lubang itu, seperti diakui berbagai lubang itu seperti diakui pegawai Bea-Cukai, jangan heran bila sesorang pemeriksa dokumen di Priok biasa membawa duit Rp.50 jutaan setiap bulannya, itu biasanya diperoleh dari importir yang di untungkan karena dikenai tarif pajak dan bea masuk lebih rendah dari tarif resmi “pokoknya, unit pemeriksaan jadi favorit dan rebutan,” ujar anwar.

Melihat buruknya persepsi publik atas layanan Departemen Keuangan Sri Mulyani gerah, dan ia pun menggebrak. Perubahan radikal digulirkan. Ia merombak semua instansi di bawah kendalinya, yang memiliki sekitar 62 ribu pegawai.

Ribuan orang di empat direktorat jenderal Bea-Cukai, Pajak,Perbendaharaan Negara dimutasi. Disisi lain, iapun memperbaiki tingkat kesejahteraan karyawan dengan menyiapkan anggaran Rp 1,3 Triliun. Dana itu dialokasikan untuk tunjangan karyawan Rp 1,3 juta sampai Rp. 46 juta. Sri Mulyani memang bukan memulai. Upaya besar ini sesungguhnya sudah mulai dirintis sejak Menteri Keuangan dijabat Boediono semasa pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri. Dimulai dengan merintis modernisasi kantor pajak sejak 2002, Sri Mulyani melanjukan langkah itu hingga terbentuk 202 kantor pajak modern. Di Direktorat Perbendaharaan Negara, ia akan membangun 30 kantor layanan menjadi proyek percontohan.

“Stok “ pegawai lama itu diganti 842 orang baru dari luar Priok mereka mendapat gaji baru, besarnya dua tiga kali lipat, mereka disaring dari 4.000 pegawai Bea Cukai yang menjalani tes integritas, kemampuan , dan ketrampilan.

Anwar tak mau mempertahankan pegawai lama untuk membenahi tanjung Priok “itu butuh waktu lama dan biaya mahal “ katanya. Menurut dia pegawai yang lama dibina dan dilatih untuk memegang fungsi lain, “Kalau tidak mau, ya terpaksa dipinggirkan,’

Di Priok, ia memang tak main-main sebab, pelabuhan berusia 150 tahun ini bukan sekadar pintu gerbang perdagangan Indonesia dengan dunia. Sekitar 60 persen dari total ekspor-impor datan melalui pelabuhan ini. Total espor Indonesia tahun lalu US$ 100 miliar dan impor US$ 61 miliar. “Kalau Priok membaik. Iklim bisnis dan investasi kita juga ikut baik,”ujarnya.

Namun aksi tegas Anwar menuai ketidak senangan sebagian pihak di kalangan internal dan eksternal Bea-Cukai Bea-Cukai itu sebabnya”aksi sabotase” tak jarang menerpanya . Terkadang di awal pembukaan kantor pelayanan utama. System online mendadak macet. Kalangan importir juga menebarkan rumor terjadi stagnasi kontainer di dermaga “padahal itu tak benar” katanya.

Beberapa importir memang mengeluhkan ketatnya pemeriksaan di jalur merah. Menurut mereka. Pemeriksaan dengan cara membongkar semua isi container perlu waktu lama dan biaya buruh lebih mahal “kami memang tak perlu setor ke petugas” kata Romani , perantara sejumlah importir “tapi biaya buruh per kontainer jadi naik dari Rp. 800 ribu menjadi Rp. 1 juta”

Agung Kuswandono, Kepala Kantor Wilayah Bea-Cukai Tanjung Priok mengakui di jalur merah yang berisi importir tak patuh memang sering bermasalah, selain jalur ini, ada jalur hijau untuk importir agak patuh dan jalur prioritas untuk yang patuh. Agar pemeriksaan berlangsung cepat di jalur merah. Bea-Cukai telah mengoptimalkan penggunaan scanner “ Dulu pemeriksaan hanya 12-15 kontrainer perhari, tapi kini naik menjadi 60-70 kontainer” katanya.

Semua kerja keras itu tak sia-sia. Kantor Bea-Cukai Priok berubah wajah. Tak terlihat lagi pegawai berleha-leha membaca Koran atau main game di komputer seperti terlihat di kantor-kantor pemerintah.

Dengan jumlah pegawai Cuma separuh dari semula, mereka bekerja lebih efisien, cepat, transparan. “ Setiap hari kamu harus menuntaskan 30 dokumen,” kata Moh. Tsani, pemeriksa dokumen Bea-Cukai Tanjung Priok “Sabtu pun kami bekarja.”

Kalau juga tak lagi punya ruang leluasa. Pegawai baru yang coba-coba “main mata” dimutasi. Sejak April lalu, sudah 18 orang terkena sanksi ini. Dampaknya , penerimaan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor melonjak Rp 700 miliar per bulan.

Mordenisasi di kantor pajak juga berhasil mendongkrak penerimaan 23-40 persen per tahun lebih besar ketimbang kenaikan pajak nasional 20 persen per tahun. Sedangkan di kantor Perbendaharaan Negara, perubahan terlihat pada layanan yang cepat dan bebas pungli “ Pengurusan dokumen pencairan anggaran cukup satu jam, tak lagi satu hari”, kata Herry Purnomo.

Dari sederet keberhasilan itu, reformasi masih menyisahkan setumpuk pekerjaan, Pembersihan di Bea-Cukai misalnya. ibarat balon, dipencet satu sisi, menggelembung disisi lain. Para penyelundup dan importir “family” itu kini beralih ke pelabuhan di Lampung, Semarang atau Surabaya, “lihat kasus impor pesawat latih bulan lalu.” Kata Anwar, “Kontainer pesawat itu mestinya masuk priok, tapi masuk pelabuhan di Semarang”.

Soal perbaikan tunjangan karyawan Departemen Keuangan yang digulirkan Menteri Sri Mulyani pun tampaknya menemui batu sandungan di DPR. Tak sedikit anggota DPR protes, karena ide itu dinilai menimbulkan kecemburuan

Itu sebabnya Ketua DPR Agung Laksono pun lantang menentang rencana yang dinilai spradis itu. Kata akhir menurut Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis, akan dibahas dalam rapat Panitia Kerja Anggaran.

Terasa sangat janggal bila program reformasi birokrasi yang bisa memberantas korupsi ini ditentang wakil rakyat.

Media Keuangan - Departemen Keuangan sedang melakukan langkah-langkah nyata untuk menertibkan rekening liar. Beberapa langkah nyata tersebut antara lain telah diterbitkannya dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang mengatur masalah ketertiban rekening pemerintah. Kedua PMK itu adalah PMK Nomor: 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolahan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja serta PMK Nomor: 58/PMK005/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo pada konperensi pers 15 Juni 2007 di Jakarta

Lebih lanjut Herry menjelaskan, bahwa sebelum adanya UU bidang Keuangan Negara (UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/2004) Badan Pemeriksa Keuangan selalu mempermasalahkan tidak transparannya rekening-rekening yang dimiliki pemerintah. Menanggapi hal ini, pada awal masa reformasi pemerintah melakukan beberapa langkah inisiatif dengan menertibkan Inpres No. 9 Tahun 1999 yang mengharuskan semua departemen/ Lembaga pemerintah non departemen untuk melaporkan seluruh rekeningnya dan memindahkan kerekening Menteri Keuangan selambat-lambatnya 31 Agustus 1999.

Dengan pelaksanaannya ternyata peraturan ini tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya rekening liar pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004, 2005 dan 2006.

Dalam LKPP 2004, BPK menemukan adanya 957 rekening yang tidak tercantum dengan total nilai Rp20.551.218,29 juta. Rincian rekening tersebut adalah sebanyak 227 rekening pada Bank Indonesia dengan nilai total Rp3.571.751,74 juTA 29 rekening pada rekening escrow dengan nilai total Rp13.576.554,53 juta dan 651 rekening pada Kementerian Negara/ Lembaga dengan nilai total Rp3.402.912,02 juta.

Dengan LKPP 2005 menemukan adanya 1303 BPK rekening baru pada 35 Kementerian/ Lembaga dengan nilai total Rp8.537.735.895.823 dengan rincian 680 rekening giro sebesar Rp7.220.263.829.412 dan 623 rekening deposito sebesar Rp1.317.472.076.411.

Menindaklanjuti temuan ini kata Heryy Purnomo, Depkeu melakukan klarifikasi pada 35 Kementerian/ Lembaga. Hasilnya diperoleh 1892 rekening lain yang juga tidak jelas dengan total nilai Rp9.062.772.673.384. Sehingga pada tahun 2005 tersebut ditemukan 3195 rekening dengan total nilai Rp17.624.895.082.987. Pada awal tahun 2006 Departemen Keuangan. Menutup 17 rekening di Lingkungannya yang menghasilkan sumbangan pembiayaan bagi APBN sebesar 5,005 trilliun.

Dengan audit BPK terhadap LKPP tahun 2006, BPK lagi-lagi menemukan 2396 rekening dengan total nilai Rp2.704.789,95 juta dengan perincian 2141 rekening Giro pada bank umum dengan total nilai Rp2.560.473,07 juta dan 260 rekening deposito pada bank umum dengan total nilai Rp144.316,88 juta.

Dengan adanya peraturan yang baru, diharapkan rekening-rekening yang tidak jelas peruntukannya tersebut tidak lagi terjadi.

Sedangkan untuk rekening-rekening yang tidak jelas yang telah ditemukan BPK, ada beberapa alternative penyelesaian yang dapat dilakukan pemerintah seperti: dipertahankan (untuk rekening Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan), dipertahankan sementara untuk kegiatan ad hoc (untuk rekening escrow, rekening penampungan pengembalian RDI, dan rekening reboisasi), dipertahankan sementara untuk dialihkan ke BLU ( untuk rekening pelayanan haji di Depag, dan RDI pada Depkeu ), dialihkan sebagai rekening PFK (untuk rekening jaminan eksplorasi di ESDM, rekening dalam rangka pesangon pegawai pertambangan minyak di Depnaker, jaminan ekspor dan lelang di Depkeu), diungkapkan pada LKPP karena bukan milik pemerintah (untuk jaminan atas pendirian perusahaan asuransi di Depkeu, Jaminan pengerahan tenaga kerja pada Depnaker), ditutup kemudian saldonya disetorkan ke Rekening kas Negara (untuk rekening bendahara proyek dan rutin yang tidak diperlukan lagi)

Dan yang terakhir dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (untuk rekening yang tidak jelas, rekening MA untuk kesejahteraan pegawai, rekening dana undian/ hadiah yang tidak diambil di Depsos, serta jaminan lelang yang tidak diambil pemiliknya di Depkeu).

Departemen Keuangan tengah berupaya untuk meningkatkan kinerja pegawai dan institusi kelembagaannya. Sebagai langkah awal dari tekad tersebut, telah dilakukan perubahan kelembagaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, dan produktivitas kinerja birokrasi dalam menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Untuk itu, sejak tahun 2002 telah dilakukan langkah penataan organisasi yang dimulai dari pemisahan tugas dan fungsi penganggaran, formulasi kebijakan, perbendaharaan, pengelolaan utang, serta tugas dan fungsi pengelolaan aset Negara.

Sebagai tindak lanjut atas pemisahan dan penajaman tugas dan fungsi tersebut, secara struktur Departemen Keuangan saat ini terdiri dari: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Untuk memperKuat langkah tersebut, Menteri Keuangan melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 telah merancangkan dilaksanakan Reformasi Birokrasi yang meliputi berbagai program prioritas dibidang: (i) penataan organisasi, (ii) penyempurnaan business process, dan (iii) peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Di bidang penataan organisasi, langkah yang ditempuh berupa penajaman tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal, serta pembentukan beberapa Kantor Pelayanan Modern di Ditjen Pajak (3 Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar, 28 Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan 171 Kantor Pelayanan Pajak Pratama), Ditjen Bea dan Cukai ( 2 Kantor Pelayanan Utama, yaitu KPU Tipe A Tanjung Priok dan KPU Tipe B Batam), dan Ditjen Perbendaharaan (target 30 dan yang sudah siap 17 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan untuk layanan prima).

Disamping itu telah pula dilakukan pemisahan dan penajaman fungsi organisasi yang diharapkan menghasilkan struktur organisasi yang mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

Dibidang penyempurnaan business process, langkah yang ditempuh berupa pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan yang telah menghasilkan uraian jabatan sebanyak 5.225 jabatan,penyusunan Standard operating procedures (SOP) sebanyak 6475 SOP, dan penyusunan analisa beban kerja.

Sementara itu, di bidang peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM) beberapa langkah telah dan sedang disiapkan berupa pembentukan assessment center, penyusunan pola mutasi, penyusunan pedoman rekrutmen, pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, dan peningkatan Disiplin Pegawai Negrei Sipil.

Sebagai kelanjutan dan langkah reformasi birokrasi yang telah dan sedang dilakukan tersebut, Departemen Keuangan menyadari bahwa peningkatan pelayanan kepada publik merupakan hal utama yang perlu ditingkatkan.

Guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik maka dari 6475 SOP telah dipilih 35 SOP sebagai program preoritas berupa “Layanan Unggulan”. Beberapa layanan penting tersebut meliputi layanan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, pengolahan asset Negara, dan pelayanan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank.

Dengan program ini diharapkan berbagai layanan penting tersebut dapat dilayani dengan lebih cepat, singkat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian masyarakat akan dapat memperoleh kemudahan dan kepastian pelayanan, karena dalam program ini telah dengan jelas dicantumkan (i) jangka waktu penyelesaian layanan (ii) biaya yang diperlukan, dan (iii) persyaratan administrative yang ditentukan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Jumat (31/01). Kegiatan ini merupakan upaya untuk menegaskan kembali komitmen untuk terus mengimplementasikan dan bekerja sesuai landasan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik, dan Kode Perilaku Organisasi.

KPPN Surabaya I menyelenggarakan Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Press Release APBN Bulan Desember 2024 dan Evaluasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Penandatanganan Pakta Integritas serta Pemberian Penghargaan Semester II Tahun 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Kamis (13/01) di Aula Singasari Lantai 7 Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya.