UMKM dalam perekonomian regional memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Namun, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan populasi UMKM pada tahun 2021 di Papua Barat yang cukup signifikan atau tumbuh negatif -48,56 persen (3.468 unit) jika dibandingkan dengan jumlah unit pada tahun 2019.
Kondisi ini menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM sebesar -40,95 persen atau menjadi 7.344 jiwa. Angka tersebut adalah 1,01 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja di Papua Barat, atau menurun dari sebelumnya (2019) yang mampu mencapai 1,71 persen.

Saat ini, pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang ditunjuk pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Namun, terdapat kemungkinan terjadinya kegagalan transfer dana ke rekening pihak penerima sehingga bank penerima melakukan penolakan/pengembalian (retur) SP2D.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana, retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada bank pengirim.

Banyumas, djpb.kemenkeu.go.id-Monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan/penggunaan Dana Desa menjadi sangat penting untuk dapat mengukur dan memastikan bahwa Dana Desa telah dipergunakan secara optimal dan efektif. Perlu upaya meningkatkan analisis data dalam menghasilkan kajian-kajian yang dapat berguna untuk mengukur outcome yang diharapkan dari Dana Desa.

Ternate, 20 Desember 2021 – Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara berhasil mendapatkan apresiasi sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden RI dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 yang diselenggarakan secara onsite yang diwakili oleh Pimpinan Tinggi Kementerian Keuangan dan secara online untuk unit kerja yang berhasil mendapat predikat WBK/WBBM di Jakarta, Senin (20/12).