Oleh: Achmad Luthfi Tunggul Baroto, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tasikmalaya

Setiap tanggal 14 Januari, Insan Perbendaharaan di seluruh penjuru negeri memperingati Hari Bakti Perbendaharaan sebagai momentum reflektif atas perjalanan panjang pengelolaan keuangan negara. Hari Bakti Perbendaharaan bukan sekadar penanda historis lahirnya institusi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), melainkan juga ruang kontemplasi kolektif untuk meneguhkan kembali peran strategis pengelolaan perbendaharaan negara dalam menjaga akuntabilitas fiskal serta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Oleh: Muhammad Lutfi Aziz, Pegawai Pada Kanwil DJPb Provinsi NTB

Bayangkan Indonesia tanpa sekolah yang layak, tanpa guru yang sejahtera, tanpa mahasiswa yang mampu melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Dalam situasi seperti itu, sulit membayangkan lahirnya tenaga kesehatan yang andal, insinyur yang membangun infrastruktur, pelaku usaha yang inovatif, maupun aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Setiap sektor kehidupan, mulai dari energi, pangan, industri, hingga pariwisata pada akhirnya bertumpu pada kualitas pendidikan. Maka, jika dikatakan bahwa pendidikan adalah urat nadi pembangunan jangka panjang Indonesia, pernyataan tersebut sama sekali tidak berlebihan. 

Oleh: Ari Wibowo, Pegawai pada KPPN Klaten

Di tengah berbagai agenda besar pembangunan terdapat sektor yang sering disebut sebagai representasi denyut ekonomi negara berkembang yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sangat beralasan, karena sebagaimana diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sektor UMKM menyumbang 60% PDB serta berkontribusi terhadap 14,4% ekspor nasional. Tidak kalah penting, UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional dan merupakan jenis usaha yang relatif tahan banting dengan terpaan krisis. Hal ini menunjukkan UMKM memegang peran krusial dalam menopang ekonomi Indonesia. 

Oleh: Nastitya Fionny Brilliyanti - Pelaksana di KPPN Selong

Selama lebih dari dua dekade, otonomi daerah telah memberi ruang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya. Namun, kebebasan fiskal ini belum sepenuhnya berdampak pada kualitas pembangunan. Ibarat tubuh manusia yang obesitas: berat tetapi lesu, tak bertenaga, dan sulit bergerak. Inilah kondisi banyak pemerintah daerah di Indonesia hari ini, bukan karena kekurangan makanan (anggaran), melainkan karena pola konsumsi fiskal yang tak seimbang. 

Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah pusat telah meresepkan program “diet fiskal daerah” melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU ini hadir membawa resep diet sehat untuk keuangan daerah yang tertuang dalam Pasal 146: belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja daerah (di luar tunjangan guru) dan Pasal 147: belanja infrastruktur minimal 40% dari total belanja daerah (di luar transfer ke daerah/desa).

Oleh: Rizqi Febrian Pratama - Pembina Teknis Perbendaharaan Terampil, KPPN Jayapura

Saat Mesin Fiskal Mulai Panas: dari Stabilisasi ke Akselerasi

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disusun dalam momentum yang berbeda. Setelah cukup lama menghadapi badai ketidakpastian global seperti pandemi, krisis energi, hingga tensi geopolitik, Indonesia kini memasuki fase baru dalam manajemen fiskal, yaitu dari stabilisasi menuju akselerasi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, defisit di bawah tiga persen produk domestik bruto (PDB), dan inflasi terjaga. Target ini bukan sekadar optimisme makro, melainkan manifestasi dari keyakinan bahwa fondasi fiskal Indonesia kini cukup kokoh untuk melangkah lebih cepat.

Oleh: Ahmad Alwi Magroby (Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Tahuna)

Bantuan Pangan adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di Elektronik Warung Gotong Royong ata ewarong. E-warong adalah agen bank, pedagang, dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan.pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur

Oleh: Nafira Dara Ardhanie - Pegawai pada Kanwil DJPb Prov Bengkulu

Bayangkan Indonesia tanpa energi. Tak ada gas untuk memasak, tak ada listrik untuk menerangi malam, tak ada bahan bakar yang menggerakkan industri. Makanan yang kita santap setiap hari merupakan hasil dari energi, mulai dari gas untuk memasak hingga listrik untuk produksi pangan. Perusahaan-perusahaan yang menyerap ribuan tenaga kerja pun bergantung pada energi, baik dalam bentuk minyak, batu bara, maupun gas.

Lantas apakah salah kalau mengatakan bahwa sektor energi masih menjadi urat nadi masyarakat di Indonesia? Dengan penambahan jumlah penduduk sekitar 28,95 juta jiwa atau rata-rata hampir 2,9 juta jiwa per tahun (Sumber: BPS Indonesia) serta pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan meningkat hingga 8% pada 2025-2029, kebutuhan masyarakat dan industri akan energi pun diproyeksikan turut meningkat. Menurut data BPS Indonesia, total penggunaan fisik energi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 65.501,1 Petajoule (PJ), dengan penggunaan paling besar berada pada sektor Lapangan Usaha yang mencapai 56,9% terhadap total penggunaan fisik energi di Indonesia. Selain untuk mendukung kegiatan di masyarakat, sektor energi juga merupakan sumber penerimaan negara. Karena itu, memastikan energi tetap tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. 

Oleh: Imam Budiman (Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Luwuk)

Menjelang penghujung tahun anggaran, aroma kesibukan di berbagai satuan kerja mulai terasa dengan adanya percepatan realisasi belanja agar target kinerja dan output kegiatan dapat tercapai tepat waktu. Periode Oktober–Desember menjadi masa krusial dalam siklus anggaran negara, di mana aktivitas seperti penyelesaian kontrak, percepatan pembayaran, hingga rekonsiliasi data keuangan menjadi fokus utama. 

Namun, tantangan yang dihadapi setiap tahun tampaknya masih sama: penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun, hingga kendala administrasi yang masih berulang. Padahal, percepatan belanja tidak boleh hanya dimaknai sebagai “menghabiskan anggaran”, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa setiap rupiah memberi manfaat maksimal bagi publik. Sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di daerah, KPPN Luwuk menjadi garda terdepan di wilayah Banggai Raya dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan tertib, efisien, dan akuntabel hingga hari terakhir tahun anggaran.