Oleh: Riedho Hizwar, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

Dalam pengelolaan anggaran negara, ada satu jenis dokumen yang tidak pernah viral. Ia tidak diperebutkan dalam debat politik, tidak dibahas di gelar wicara malam, bahkan nyaris tidak terdengar dalam pidato-pidato pemerintahan. Namun, diam-diam, dokumen ini memegang kendali atas jalannya miliaran hingga triliunan rupiah yang mengalir dari kas negara. Dokumen itu bernama Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Bagi sebagian orang, Halaman III DIPA mungkin hanya satu halaman yang harus disiapkan saat awal tahun. Satu lembar yang menyertai DIPA, yang penting ada agar proses pencairan dapat segera dilaksanakan. Tidak sedikit yang mengisinya dengan rumus rata per bulan, praktis dan aman alasannya. Namun, barangkali kita lupa, bahwa setiap baris di dalam Halaman III DIPA adalah janji. Janji tentang kapan program akan berjalan, janji tentang seberapa siap kita mengeksekusi anggaran, dan lebih penting lagi merupakan janji kepada publik bahwa uang mereka tidak akan sia-sia.

Oleh: Mohamad Yusuf, Kasubbag Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

Di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perang dagang, perubahan iklim, konflik geopolitik, serta ketergantungan pada rantai pasok internasional, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang harus dihadapi dengan pendekatan multidimensi. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Indonesia menunjukkan tren yang secara umum meningkat, tetapi apabila faktor-faktor pemicu krisis pangan global tersebut tidak dapat direspons dengan baik, hal tersebut dapat berdampak pada penurunan ketahanan pangan.

Oleh: Lukman Harun, Kepala Seksi PDMS KPPN Manna

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, setiap tahun makin meningkat. Tentunya hal ini digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui pelayanan umum, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan belanja negara yang makin meningkat, pengamanan pengeluaran negara juga menjadi penting. Pengamanan ini antara lain didukung dengan perubahan teknologi yang memudahkan proses pencairan. Mulai tahun 2024 seluruh satuan kerja sudah tidak lagi diminta untuk melakukan pengajuan menggunakan hardcopy atau berkas fisik. Sejak 2023 juga secara bertahap telah diterapkan persetujuan dokumen pembayaran menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) Tersertifikasi yang mendukung pengamanan pengajuan dokumen secara daring.

Oleh: Nafira Dara Ardhanie, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kebijakan yang telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi dan sosial di Indonesia. Setiap tahun, THR diberikan kepada pekerja di sektor swasta maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam dunia kerja. Pemberian THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, yang mewajibkan perusahaan untuk membayarkan THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan. Sementara itu, bagi ASN, besaran dan mekanisme pencairan THR ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Oleh: Rizqi Febrian Pratama, Pelaksana pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Salah satu Program Hasil Terbaik Cepat atau Quick Wins Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yang cukup populer di kalangan masyarakat adalah “Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil”. Program ini direncanakan akan diimplementasikan melalui Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah di seluruh kabupaten/kota secara bertahap dan akan dikembangkan secara menyeluruh hingga tahun 2029 dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai 80 juta jiwa. Program ini dilaksanakan karena besarnya tantangan dalam urusan mendasar, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Oleh: Mashuriyanto, Pegawai pada Subbagian Manajemen Risiko Sekretariat DJPb

Perubahan merupakan suatu kondisi yang pasti dialami baik oleh individu maupun organisasi, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan zaman, teknologi, kebijakan, dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana teori seleksi alam, untuk mempertahankan eksistensi diperlukan penyesuaian ketika terjadi perubahan melalui proses transformasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transformasi merupakan perubahan yang terjadi pada sesuatu, sehingga sesuatu itu tampak berbeda dari sebelumnya baik dalam bentuk, sifat, maupun fungsinya. Transformasi dapat mencakup perubahan budaya/nilai-nilai, praktik/cara kerja, maupun sumber daya manusia (SDM). 

Oleh: Muhammad Fahmi Trisnadi - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Akhir-akhir ini cuaca tak menentu. Siang hari panas terik, menjelang sore mendung mulai bergelayut. Menciptakan ketidakpastian, seperti halnya beban pekerjaan yang terus bertambah. Di kantor, para pegawai sibuk menyelesaikan tugas demi tugas, meski sumber daya manusia (SDM) makin terbatas. Setiap pegawai harus beradaptasi dan bekerja lebih efisien di tengah tuntutan yang semakin tinggi. Seolah-olah, setiap pegawai harus menemukan cara baru untuk menjaga roda organisasi tetap berputar. Dalam menghadapi tantangan seperti ini, Jepang telah mengembangkan pendekatan Lean Staffing Model. Model ini sudah diterapkan Jepang di berbagai sektor untuk mengatasi keterbatasan SDM tanpa mengorbankan produktivitas sehingga organisasi dapat memanfaatkan setiap pegawai secara maksimal, mengurangi pemborosan, dan memastikan efisiensi tetap terjaga.

oleh Dinar Rafikhalif, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2023 yang dirilis Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jawa Tengah berhasil menduduki peringkat kedua secara nasional dengan skor 84,80, hanya terpaut 2,85 dari Bali di posisi pertama. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencatat skor 82,95. Seluruh komponen IKP di Jawa Tengah mencatatkan skor di atas 80, yaitu ketersediaan (87,69), keterjangkauan (83,44), dan pemanfaatan (83,61). Capaian ini menegaskan peran strategis provinsi ini dalam menopang ketahanan pangan nasional.