Meningkatkan qualitas pelayanan, KPPN Makassar I mengadakan Grand Launching produk inovatifnya berupa  Layanan Optima  Mitra Prima, Senin (9/5), di Makasar.Layanan Optima Mitra Prima adalah sebentuk apresiasi KPPN Makassar I  kepada para stakeholder yang berada dalam wilayah kerjanya, yang terbukti mampu menjawab tantangan untuk merealisasikan pencairan dananya dengan cepat, tepat dan efisien.

Jakarta, perbendaharaan.go.id –Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah banyaknya indikator keberhasilan Kementerian Keuangan menjaga konsistensi perjalanan reformasi birokrasinya, masih ada beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat, antara lain mengenai penyerapan anggaran yang ditengarai masih terkesan lambat.

Dalam beberapa kesempatan Direktur Jenderal Perbendaharaan berharap bahwa beberapa Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi etalase perbendaharaan Indonesia, sehingga dapat menjadi model yang  mengakomodir seluruh Kanwil dan KPPN di Indonesia.

Dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2009 kepada DPR-RI di Gedung DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 (audited) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Wawancara dengan Kakanwil Ditjen PBN Provinsi  Sulawesi Utara (Hasudungan Siregar)
Apa pendapat Bapak mengenai sosialisasi SPAN yang diadakan di Manado ini?

Wawancara Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Bagaimana pendapat Bapak menanggapi pengarahan Menteri Keuangan pada Rapimtas April 2010 mengenai regenerasi kepemimpinan pada Ditjen Perbendaharaan?
Pengarahan Ibu Menteri sangat relevan dengan kondisi Ditjen Perbendaharaan mengingat banyak pejabat yang akan pensiun. Di tahun 2010 ini pejabat eselon dua ada 3 orang pensiun, eselon tiga ada 70 orang dan eselon empat ada 116 orang. Di samping itu, mengapa regenerasi kepemimpinan ini penting, ada sesuatu yang memprihatinkan terkait ketersediaan pegawai yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk mengisi jabatan di atasnya. Kita sangat kekurangan pegawai yang memenuhi persyaratan kepangkatan, meskipun sesungguhnya jika dilihat dari sudut kompetensi mereka sangat bagus.
Regenerasi seperti yang diminta oleh Ibu Menteri bisa diartikan mempercepat pengisian posisi pejabat eselon tiga dari pejabat eselon empat dengan pangkat minimal yunior, III/d 1 tahun, misalnya. Atau pengisian pejabat eselon dua dari pejabat eselon tiga dengan pangkat minimal IV/b 1 tahun. Regenerasi juga berarti menyiapkan kemampuan pegawai untuk tugas dan jabatan yang lebih tinggi. Bisa dengan pengangkatan sebagai Plt, atau dipecaya menempati kursi pejabat yang kosong oleh pegawai yang ditunjuk secara tidak formal.

Apakah ada program yang sudah dilakukan Ditjen Perbendaharaan dalam memenuhi kebutuhan regenerasi kepemimpinan?
Ditjen Perbendaharaan telah melakukan beberapa program dalam rangka pemenuhan kebutuhan regenarasi ini. Yang pertama, melakukan inventarisasi kompetensi para pejabat. Saat ini baru dibatasi pada pejabat eselon II dan III. Kedua, melakukan standardisasi kompetensi melalui pembekalan pejabat yang baru dipromosikan. Ketiga, bagi yang sudah menjabat lebih dari dua tahun mendapatkan kesempatan mengikuti diklatpim. Ditjen Perbendaharaan memiliki program diklatpim yang dianggarkan pada DIPA Kantor Pusat, yaitu Diklatpim III dan IV. Dalam tiga tahun terakhir, dua sampai tiga angkatan Diklatpim III/IV yang dilakukan melalui pendanaan Ditjen Perbendaharaan. Keempat, mengikutsertakan para pejabat yang berprestasi atau potensial untuk mengikuti program-program diklat jangka pendek (short course) yang biasanya dilkukan di luar negeri. Kelima, menyelenggarakan kegiatan pengembangan para pejabat untuk menutup gap kompetensi yang dimiliki.
Adapun pola perekrutan, kita menggunakan assessment, dengan menggunakan standar assessment Departemen Keuangan yang meliputi Soft Competency dan Hard Competency. Soft Competency meliputi Continous Improvement, Stakeholder focus, Integrity, Visioning, In Depth Problem Solving and Analysis, Championing Change, Managing Others, Relationship Management, Decisive Judgement, Planning and Organizing, Quality Focus, Policies, Processes and Procedur, Continous Learning dan Meeting Leadership. Assessment untuk soft competency ini akan dilaksanakan oleh Sekjen Departemen Keuangan. Adapun hard competency  meliputi penguasaan teknis pekerjaan dan tupoksi, baik yang bersifat konseptual maupun yang bersifat teknis. Assessment untuk hard competency ini akan kita lakukan sendiri.

Melihat kebutuhan pejabat eselon II dan eselon III Ditjen Perbendaharaan, kebijakan strategis apa yang akan diambil bapak untuk mempercepat proses regenerasi tersebut?
Policy-nya jelas, yaitu ke depan nampaknya perlu untuk melalukan usaha-usaha yang lebih terstruktur dalam pembinaan karier para pegawai. Dalam jangka pendek para pejabat eselon, khususnya eselon IV dan III akan menjadi fokus garapan sedangkan dalam jangka panjang, seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan akan mendapatkan bimbingan karier, paling tidak panduan berupa career path (jenjang karir, red) misalnya.
Tahapan-tahapan yang bisa dibuat adalah sebagai berikut: Inventarisasi kompetensi dimiliki para pejabat untuk menduduki setiap jabatan, menganalisa gap kompetensi yang dimiliki, melakukan program pendidikan untuk menutup gap kompetensi tersebut. Namun demikian, untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut diperlukan database kepegawaian yang kuat.
Untuk memberikan gambaran tentang jabatan di atasnya, perlu dilakukan sesi-sesi sharing knowledge yang dilakukan oleh para pejabat eselon di atasnya kepada para pejabat eselon di bawahnya.
Dalam jangka panjang kita juga akan memformulasikan talent pool (Pengelompokan pegawai yang berprestasi, red) di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Talent pool dilakukan sejak pegawai diangkat menjadi PNS di Ditjen Perbendaharaan. Jadi ada semacam proram-program diklat yang akan men-sortir pegawai-pegawai potensial untuk dimasukkan ke dalam talent pool tersebut.

Bagaimana pendapat bapak mengenai pola tender terbuka yang dilakukan oleh Biro SDM, Setjen Depkeu untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pejabat eselon II?
Pola tender terbuka untuk mengisi kebutuhan pejabat eselon II adalah hal yang  positif, karena bisa mendapatkan pejabat dengan standar kualitas yang tinggi. Hanya masalahnya, di Ditjen Perbendaharaan saat ini masih belum perlu diterapkan karena jabatan-jabatan yang ada membutuhkan kemampuan yang spesifik dalam bidang perbendaharaan. Sehingga, kalau ada calon-calon pejabat eselon II dari luar, akan mengalami banyak kesulitan. Apalagi sekarang, kita perlu mengisi posisi tersebut dengan pejabat internal yang kapabel agar bisa organisasi ini dapat berlari cepat. Kalau organisasi ini sudah settle (mapan, red), mungkin bisa menerima calon pejabat dari luar. Jadi, menurut saya, saat ini belum tepat untuk dilakukan tender terbuka di Ditjen Perbendaharaan.

Pada lapisan bawah manajemen, dalam hal ini  pelaksana, hal-hal apa saja yang dapat menjadi permasalahan dalam penyediaan calon-calon pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan?Di tingkat paling bawah dalam penyediaan calon-calon pemimpin sebenarnya tidak ada masalah. Di tingkat pelaksana terdapat pegawai dengan pendidikan SMA,Diploma I, Diploma III dan Sarjana. Yang menjadi masalah adalah penyebaran dan kesenjangan kompetensi di antara pegawai tersebut. Kesenjangan kompetensi bisa ditingkatkan dengan diklat-diklat yang kita adakan. penyebaran pegawai yang mayoritas di pulau Jawa dan kalau dilihat dari gender, lebih dari separuh adalah ibu-ibu, yang kalau kita pindahkan sebagian besar tidak bisa karena alasan keluarga. Makanya, masalah pelaksana ini sangat terkait dengan desain operasional dan tupoksi Ditjen Perbendaharaan ke depan.

Oleh: Tonny W. Poernomo, Ludiro, Bambang Kismanto dan Novri H. S. Tanjung

Surat Keputusan mengenai pengenaan sanksi disiplin terhadap beberapa pegawai KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Hal tersebut menindaklanjuti temuan pelanggaran (gratifikasi) dari Tim Irjen Kemenkeu beberapa waktu lalu. Hendy S. Yudhiyanto dan Novri H.S. Tanjung dari perbendaharaan.go.id melakukan wawancara dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Jean A.E. Rombot. Bagaimana tanggapan beliau tentang pengenaan sanksi disiplin tersebut, berikut ini perbincangan kami dari Kota Bandung.

Bila kita mengingat kembali kejadian sebelumnya, apa pendapat Bapak mengenai temuan pelanggaran dari Tim Irjen Kemenkeu pada KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat?
Fenomena ini enggak enak sebetulanya, tapi itulah kehidupan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kedepan, tapi minimal kita sudah berusaha maksimal.

Apa pendapat Bapak mengenai SK pengenaan sanksi disiplin yang diberikan kepada beberapa pegawai tersebut?
Pada saat kami terima, langsung kami bawa. Surat Keputusan itu Saya sendiri yang sampaikan kepada mereka, disaksikan Kepala Kantor.
Ini adalah sebuah pelajaran. Ada contoh yang dibebas tugaskan, ada contoh yang dipensiun dinikan, ada yang hukuman berat, sedang dan ringan. Dan sudah kami laksanakan.

Apakah Bapak melihat ada indikasi pelanggaran yang sama di KPPN lain?
Saya tidak mau berprasangka buruk. Tapi minimal, sebagaimana saya ingin berbuat baik, mengapa orang lain tidak ingin berbuat baik sebagaimana yang sudah saya sampaikan.
Ini adalah oknum, bukan institusi. Karena kan kita belajar berubah dari tahun 2007, semenjak KPPN Percontohan. Tapi memang sebenarnya merubah mindset itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau yang masih muda masih enak, tapi kalau yang sudah lama, luar biasa berat. Tapi harus, dan harus berubah.

Menurut pengamatan Bapak, sejauh mana perubahan yang terjadi pada KPPN di lingkup Jawa Barat khususnya?
Kita pengen berubah kok! Yang penting kan nawaitu (niat. red). Kalau kita hanya bersilat lidah, lidah kalau bertulang bisa patah. Tapi kita tunjukan juga bahwa kita ingin berubah di Jawa Barat ini.
Harus berani, kalau tidak dari hatinya enggak bisa. Tapi kalau dia ingin berubah, bisa. Karena itu harus merefleksikan dalam perbaikan perubahan pola hidup. Coba kalau biasanya tiap hari makan ayam, sekarang sekali sebulan makan ayam, itu gambarannya. Namanya manusia, tidak pernah ada orang yang merasa puas dalam kehidupan, selalu kurang. Itukan kontradiksi kehidupan. Sekarang kita tahan ini, untuk bisa merealisir keinginan yang diharapakan oleh pimpinan ditingkat pusat, baik Dirjen maupun Menteri Keuangan, bahwa kita bisa menjadi contoh reformasi birokrasi. Jadi, orang yang berhasil adalah orang yang bisa menyesuaikan setiap perubahan yang kita hadapi.

Apa yang akan Bapak lakukan kedepan dalam menjaga konsistensi perubahan yang terjadi?
Dulu suara saya bagus, enggak parau-parau. Sekarang parau karena kebanyakan ngomong (pembinaan. red).Capeknya itu. Sekarang bengkak saya punya kaki karena kebanyakan di mobil. Setiap datang selalu saya ajak untuk dialog, dan memberikan arahan, jauhkan kita dari gratifikasi. Harus tidak henti-hentinya kita berikan pengarahan, dan penjelasan kepada mereka, karena seringkali namanya orang sering lupa. Disatu sisi kalau kita datang mereka juga merasa bangga dijabanin (tengok). Jadi kita memperhatikan, karena itu anak-anak kita.

Bagaimana harapan Bapak kedepan, sehingga kejadian yang lalu tidak terjadi lagi?
Kita kan sudah buat fakta integritas, antara pegawai dengan kepala kantor, kemudian ada juga fakta integritas antara kantor dengan kantor. Nah, kalau masih saja begitu, berarti kan dia sudah menyalahi komitmen yang sudah dibuat.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bukan hanya merupakan alat pertanggungjawaban keuangan pemerintah saja, tetapi juga merupakan indikator kredibilitas pemerintah yang tercermin dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sehingga, penyusunan LKPP yang berkualitas bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan telah menjadi sebuah tuntutan untuk dipenuhi.

Sebagai institusi yang salah satu tugas utamanya menyusun LKPP, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) tentu mempunyai tanggung jawab untuk merubah status disclaimer yang tersemat pada LKPP selama lima tahun terakhir. Dengan demikian, langkah-langkah apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan Dit. APK untuk mewujudkan tujuan tersebut, dapat disimak dalam  materi wawancara www.perbendaharaan.go.id berikut dengan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Bapak Sonny Loho.

Sebagaimana telah dipublikasikan media massa bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer terhadap LKPP 2008. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?

Sebelumnya, perlu saya jelaskan bahwa terdapat empat opini hasil penilaian  Laporan Keuangan (LK) suatu lembaga yakni Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti semua LK dinilai wajar sepenuhnya. Lalu, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu terdapat pos-pos tertentu saja yang dinilai tidak wajar. Berikutnya adalah disclaimer yang diberikan karena terdapat keadaan uncertainty. Terakhir, adversed dikeluarkan karena LK yang tidak wajar, baik karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, tidak sesuai dengan standar akuntansi maupun angka-angka dalam laporan yang menyesatkan.

Penyusunan LKPP bukanlah pekerjaan mudah, yang membutuhkan tahapan panjang dengan waktu yang tidak singkat untuk menghasilkannya. Pertama, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) secara berjenjang dari tingkat satker sampai dengan tingkat K/L. Selanjutnya, LKKL yang telah disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Menteri dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) yang disusun Menteri Keuangan, disampaikan kepada Presiden (dalam hal ini diproses oleh Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal). Lalu, LKKL dan LK-BUN tersebut disusun menjadi LKPP untuk kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terakhir, LKPP yang telah diaudit oleh BPK, disampaikan Presiden kepada DPR dalam bentuk RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN. Jadi tugas untuk menyusun LKPP, bukanlah pekerjaan mudah, diperlukan sinergi dan komitmen para pengelola keuangan dan akuntansi guna menghasilkan LKPP yang akurat dan andal.

Terkait opini disclaimer atas LKPP selama lima tahun terakhir ini, kami menyikapinya secara proporsional. Beberapa hal dalam LKPP perlu terus diperbaiki, namun patut diketahui juga bahwa kualitas LKPP yang kami (pemerintah,red) sajikan, terus meningkat secara signifikan. Hal ini tercermin dari semakin menurunnya jumlah LKKL yang mendapatkan opini disclaimer. Jika pada tahun 2006 terdapat 36 K/L yang mendapatkan disclaimer, maka jumlah LKKL pada tahun 2008 yang mendapat opini disclaimer menurun drastis menjadi 18 LKKL. Hal ini berbanding terbalik dengan opini WTP yang pada tahun 2006 diberikan kepada 7 LKKL. Sementara, pada tahun 2008 jumlah LKKL yang mendapat opini WTP melonjak menjadi 35.

Selain itu, adakah hal positif lainnya?

Tentu banyak. Beberapa diantaranya terlihat dari semakin menurunnya temuan BPK, baik berupa pelanggaran peraturan perundangan, ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditentukan maupun ketidakjelasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara yang dibuat. Jika tahun 2004 tercatat 57 item temuan, maka  pada tahun 2005 hanya 40 temuan. Bahkan  untuk tahun ini (2008,red) telah menjadi 26 temuan.

Selain itu, pemerintah juga berhasil mempersempit gap (suspen) pencatatan belanja antara K/L dengan BUN.  Jika  pada LKPP 2005 selisihnya mencapai Rp.2,14 T, maka untuk LKPP 2008 berhasil ditekan hingga hanya selisih Rp.58 M saja. Keberhasilan lainnya yang berdampak positif bagi keuangan negara adalah penertiban 39.477 rekening termasuk di dalamnya 3.930  rekening liar yang ditutup dan disetor ke kas negara senilai Rp.7,9 T. Inilah bukti nyata bahwa LKPP yang dibuat oleh pemerintah bermanfaat untuk pengelolaan keuangan negara yang baik.
 
Apakah hal ini terekspose pada publik?

Depkeu telah menggelar press conference untuk mempublikasikan kemajuan-kemajuan LKPP. Namun sayangnya, press conference tersebut hanya diletakkan di halaman tengah atau akhir media cetak.  Hal ini berbeda ketika opini disclaimer atas LKPP di publish, masalah ini menjadi headline bahkan editorial media cetak dan elektronik. Karena itu, kami berharap media dapat menyajikan berita secara berimbang di masa depan.

Khusus untuk LKPP 2008, apa yang menjadi alasan BPK mengeluarkan opini disclaimer ?

Intinya, BPK  menemukan enam item yang tidak bisa diyakini angkanya wajar atau tidak. Pertama, pendapatan pajak senilai Rp.3,43 trilyun yang tidak terekonsiliasi antara data penerimaan menurut Kas Umum Negara pada Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan data penerimaan menurut Modul Penerimaan Negara (MPN).  Apabila nilai ini dibandingkan dengan total pendapatan pajak yang nilainya lebih dari Rp.600 trilyun, tentu selisih ini tidaklah signifikan yakni kurang dari 1 %. Namun kami memahami prinsip materialitas yang dianut BPK, sehingga selama dianggap tidak jelas maka akan dijadikan temuan. Kami berharap, dengan terus diperbaikinya sistem MPN, selisih angka tersebut akan semakin kecil bahkan tidak ada lagi.

Selain itu, BPK juga menemukan perbedaan data antara Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam buku dengan jumlah yang ada dalam saldo rekening-rekening SAL (kas negara). Kemudian, pencatatan penarikan hutang luar negeri yang tidak terekonsiliasi, data investasi Penanaman Modal Negara (PMN) yang belum valid, inventarisasi dan revaluasi aset tetap yang belum selesai, hingga administrasi dan kebijakan akuntansi aset Eks BPPN dan aset KKKS yang belum memadai. Item-item tersebut yang dijadikan temuan BPK pada LKPP 2008.

Melihat permasalahan tersebut, Apa saja yang menjadi kendala dalam penyusunan LKPP? Apakah terkait dengan kualitas SDM?

Salah satunya demikian. Harus disadari bahwa organisasi pemerintah sangatlah besar. Dengan 22.399 satuan kerja, 1.486 kantor wilayah, 282 unit eselon I, dan 84 kementerian negara/lembaga, tentu butuh tenaga besar, semangat yang kuat, kemampuan manajerial yang mumpuni untuk menggerakkan organisasi pemerintah tersebut.

Bukan hanya itu, kondisi demikian semakin berat dengan tugas tambahan untuk merubah mindset para jajaran pimpinan lembaga dan pelaksana akuntansi yang selama ini belum mengenal akuntansi modern. Terlebih lagi, seperti anda katakan bahwa SDM yang ahli di bidang akuntansi, cukup langka di hampir seluruh K/L maupun pemerintah daerah. Lalu, mungkinkah gerak langkah mewujudkan LKPP yang berkualitas dapat terwujud dalam waktu singkat?  Dalam waktu singkat memang sangat sulit, tetapi kita harus optimis dan berkerja keras agar dalam 1 – 2 tahun ini LKPP tidak lagi mendapat opini disclaimer.

Melihat kondisi demikian, mampukah keluar dari disclaimer ?

Dengan usaha keras yang telah dilakukan selama ini, kami yakin dapat keluar dari opini disclaimer. Dilihat dari penyebab opini disclaimer LKPP 2004 – LKPP 2008, masalah paling berat yang dihadapi pemerintah adalah tentang aset. Karena sebagian besar K/L yang mendapatkan opini WDP atau disclaimer disebabkan oleh pengelolaan aset yang belum baik.
Untuk Laporan Keuangan tahun 2009 target opini LKPP adalah WDP, bahkan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mentargetkan dalam waktu 2-3 tahun kedepan, opini WTP dapat diraih.

Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk merealisasikan harapan tersebut?

Untuk menjaga agar proses penyempurnaan sistem akuntansi berikut aplikasinya berjalan simultan, maka dibutuhkan aturan hukum sebagai payungnya. Saat ini, telah tersedia berbagai peraturan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 171/MK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, dan PMK Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. Selain itu, Depkeu juga sedang menyusun peraturan-peraturan pendukung lain yang dibutuhkan. Salah satu diantaranya peraturan mengenai pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Tidak sampai disitu, Depkeu juga secara konsisten melakukan penertiban rekening pemerintah pada seluruh K/L. Salah satu caranya dengan menyusun pedoman tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah dan membentuk Tim Penertiban Rekening Pemerintah. Sementara itu, upaya-upaya penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi BMN pada seluruh K/L, terus dilakukan dan diperkirakan selesai tahun depan.

Khusus untuk peningkatan kualitas SDM, kami secara rutin menghelat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) dengan target jumlah pegawai yang akan dilatih mencapai 22.000 orang. Hingga akhir tahun 2008 telah dilatih sebanyak 8.400 orang, dan pada tahun ini akan dilatih 7.600 orang.

Terkait peningkatan komitmen para pejabat pemerintah terhadap tuntutan akuntabilitas dan transparansi di lingkungannya, dan untuk mendorong terjadinya collaborative actions baik horizontal maupun vertikal, maka telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada tanggal 11 – 12 Agustus 2009. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memuluskan target kami untuk meraih LKPP beropini WTP.

Memahami kompleksitas penyusunan LKPP, apakah Negara lain mengalami hal yang sama?

Negara yang menjadi rujukan best practices untuk kegiatan penyusunan Laporan Keuangan adalah Australia. Namun Australia tidak mempunyai kompleksitas masalah sebagaimana Indonesia. Selain SDM yang cukup dan capable, sistem keuangannya juga sangat mendukung.

Nasib Indonesia tidak berbeda jauh dengan Amerika Serikat (AS). Laporan Keuangan negara adikuasa ini masih disclaimer selama beberapa tahun terakhir. Penyebab utamanya adalah anggaran Departement of Defence yang tidak bisa diyakini kewajarannya oleh ’BPK’ nya AS. Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk keluar dari disclaimer, jika LK berlandaskan international best practices yang telah diterapkan sejak 2004, dilaksanakan dengan konsisten dan komitmen yang kuat.

Mungkinkah mekanisme Reward and Punishment diterapkan pemerintah Indonesia ?
Selama tiga tahun terakhir, LKKL diberi opini audit tersendiri oleh BPK. Oleh karena itu, mekanisme reward and punishment akan lebih mudah diterapkan. Bagi K/L yang berhasil mengelola keuangan negara dengan baik, diberikan reward. Sementara bagi K/L yang mengelola uang negara secara serampangan, akan dikenakan sanksi (punishment). Namun, mekanisme ini butuh payung hukum untuk bisa diterapkan. Dalam Perpres Sistem Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (SAKIP) yang saat ini masih dibahas oleh Sekretaris Kabinet, secara umum hal tersebut telah dimasukkan. Tetapi tampaknya perlu dibuat Perpres yang lebih spesifik mengatur reward and punishment.

Mekanisme reward and punishment juga mendapatkan sinyal positif dari anggota DPR. UU No. 23 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) tentang  Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2007 mengatur tentang pemberian imbalan dan/atau penghargaan atas pencapaian prestasi kerja K/L jika berhasil melakukan efisiensi anggaran. Sedangkan penerapan sanksi administratif dan/atau dugaan perbuatan pidana atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana hasil laporan BPK, diberikan kepada K/L yang bekerja secara sembrono dan asal-asalan. Tetapi, masih perlu kajian  apakah reward and punishment ini akan diberikan kepada lembaga saja atau sampai kepada personelnya.

Apakah ini menjadi salah satu bentuk awareness anggota DPR terhadap Laporan Keuangan Pemerintah?

Ya… Bahkan pada rapat-rapat pembahasan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN antara Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR, tampak bahwa tingkat awareness anggota DPR terutama Panitia Anggaran terhadap LKPP sudah sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPR dan kesepakatan rapat yang sangat berguna bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pertanggungjawaban APBN. 

Jika demikian, sejauhmana LKPP dijadikan alat pengambil kebijakan?

Sampai saat ini, peranan LKPP sebagai salah satu elemen dalam pengambilan kebijakan, belumlah signifikan. Namun demikian, informasi keuangan yang termuat dalam LKPP merupakan umpan balik (feed back) yang kerap digunakan dan bahkan menjadi acuan bagi pemerintah maupun DPR dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu LKPP bukan sekedar laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah saja, tetapi juga untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sehingga, LKPP yang baik akan sangat menentukan kredibilitas pemerintahan dimata masyarakat.

Adakah kaitan antara akuntansi keuangan yang baik dengan upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi?
Akuntansi merupakan salah satu pilar tertib manajemen keuangan pemerintah. Akuntansi memfasilitasi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Karena akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan sumber daya dan alokasinya, serta menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Contohnya, dari neraca dapat terpantau kas negara berikut pengalokasian dan saldonya sehingga dapat untuk bahan penertiban rekening pemerintah. Dengan sistem demikian, korupsi dapat dicegah/dikurangi. Selain itu, implementasi akuntansi juga dapat membantu mengungkap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Apalagi jika akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanahkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara mulai diterapkan, tentu peluang terjadinya penyimpangan keuangan negara semakin kecil.

Lalu mengapa akuntansi berbasis akrual belum diterapkan hingga saat ini?

Undang-undang No 17 tahun 2003 mengamanahkan accrual budgeting dan accrual accounting diterapkan. Namun melihat kondisi SDM dan peraturan yang belum memadai, maka untuk accrual accounting penerapannya akan dilakukan secara bertahap dengan masa transisi 5 tahun. Sedangkan accrual budgeting perlu dikaji lagi lebih lanjut.

Untuk saat ini, pemerintah secara bertahap menerapkan accrual accounting dengan cash budgeting, sebagaimana disarankan oleh OECD dan negara yang menerapkan accrual budgeting seperti Australia. Alasannya, sumber daya yang terkuras dalam menerapkan accrual budgeting, tidak sebanding dengan manfaat yang diraih. Sehingga, accrual accounting dengan cash budgeting menjadi pilihan terbaik yang digunakan pemerintah Indonesia saat ini.

Penerapan akuntansi berbasis akrual secara bertahap merupakan hasil kesepakatan rapat konsultasi pemerintah dengan Pimpinan DPR RI pada tanggal 25 September 2008 lalu. Kesepakatan ini tertuang dengan jelas dalam UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pemerintah telah menyampaikan pertimbangan BPK atas Draf SAP Berbasis Akrual yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Saat ini, pemerintah sedang memproses penetapan Peraturan Pemerintah tentang SAP Berbasis Akrual dan diharapkan pada tahun 2013 pemerintah telah menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh.

Mungkinkah terjadi perubahan kebijakan seiring pergantian Menteri Keuangan?

Kami berharap tidak. Sejak zaman Bapak Boediono menjadi Menteri Keuangan, platform telah disusun, sehingga ketika beralih kepada Ibu Sri Mulyani, kebijakan tersebut dapat berjalan lebih cepat. Siapapun Menteri Keuangan yang akan datang, diharapkan memiliki concepts and needs yang sama. Selain itu, kami mencoba membentuk sistem keuangan yang ajeg. Sehingga, siapapun yang menjadi Menteri Keuangan, messagenya sama yakni menuju akuntansi yang sesuai dengan international best practices sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin baik.


Oleh:
Tonny (Bagian Pengembangan Pegawai), Fajar Sidik (Bagian OTL) dan Yongki Andrea (Dit. APK)