Oleh:
Ismail, SST.Ak, M.Comm.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi bengkulu

Abstrak

Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bengkulu merupakan sebuah inisiatif strategis pemerintah yang berpotensi mengubah wajah daerah, berlandaskan filosofi keadilan sosial Pancasila dan bertujuan melayani 90 juta jiwa pada tahun 2025. Di Bengkulu, program ini menunjukkan model collaborative governance yang kuat dan telah berhasil menjangkau 60.409 anak serta memberdayakan 88 pemasok lokal. Program ini diproyeksikan berdampak signifikan dengan membebaskan anak dari malnutrisi, mengurangi angka ketidakhadiran siswa, dan menjadi stimulus ekonomi lokal, yang diindikasikan oleh permintaan produk unggulan daerah seperti produk kelapa sawit dan perikanan. Namun, implementasi di lapangan menghadapi tantangan multidimensi, yaitu isu logistik dan kesenjangan infrastruktur, terutama di daerah 3T seperti Pulau Enggano, kendala administrasi keuangan, dan kerentanan terhadap disinformasi/hoaks publik. Keberlanjutan program menuntut perbaikan tata kelola, penguatan komunikasi pemerintah, investasi pada rantai pasok lokal, dan integrasi menyeluruh dengan edukasi gizi serta literasi digital. Kesuksesan MBG sebagai rujukan daerah lain sangat bergantung pada penyelesaian isu tata kelola ini.

BAB I PENDAHULUAN

1. Kebijakan “MBG” Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang

Penyediaan makan siang gratis bukanlah ide baru. Sudah lebih dari satu abad, program ini menjadi instrumen penting untuk pembangunan manusia di banyak negara. Pengalaman sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Swedia menjadi negara yang pertama kali mengadopsi program ini dalam skala luas pada awal abad ke-20. Dari Swedia, negara-negara lain mulai melakukan hal yang sama, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang.

Saat senja mulai turun di Kota Bengkulu, kawasan Belungguk Point perlahan bertransformasi menjadi ruang publik yang hidup. Deretan lampu, aroma kuliner, dan riuh pengunjung menciptakan suasana khas yang kini menjadi ikon wisata baru kota ini. Di antara lebih dari seratus tenant UMKM yang memadati kawasan tersebut, sebuah lapak minuman segar tampak tak pernah sepi—Lapak Juice Buah PRJ. Lapak ini dikelola oleh Nando, seorang pelaku UMKM lokal yang telah menekuni usaha jus buah sejak bertahun-tahun lalu. Belungguk Point bukan sekadar lokasi berjualan baginya, melainkan ruang harapan dan peluang baru untuk bertumbuh.

Merintis dari Pengalaman

Nando menuturkan bahwa ketertarikannya pada usaha jus buah berawal dari pengalamannya membantu usaha pamannya sejak tahun 2017. Dari sanalah ia belajar seluk-beluk bisnis minuman segar —mulai dari pemilihan buah, racikan rasa, hingga melayani pelanggan. Bermodalkan pengalaman dan keberanian, sekitar lima hingga enam tahun lalu ia pun memberanikan diri membuka usaha sendiri.

“Usaha ini saya pilih karena sudah paham betul bagaimana menjalankannya,” ujarnya singkat namun mantap

Oleh:
Tri Tenggo Sukmono
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu  

Abstrak

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiasi pemerintah dengan konsep sekolah berasrama dan gratis dari jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan Sekolah Rakyat ini diharapkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat mengenyam pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sehingga mampu memberikan bekal untuk bersaing melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun mampu bersaing dalam dunia kerja sehingga akan dapat mengentaskan kemiskinan menuju kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Perlu dukungan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

Pendahuluan 

Pemerintahan Indonesia saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. Peraturan Presiden ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mewujudkan visi ‘Indonesia

Oleh:
Ismail, SST.Ak, M.Comm
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu

Pendahuluan

Dalam lanskap ekonomi modern, anggapan bahwa anggaran negara hanyalah sederet angka telah ditinggalkan. Lebih dari itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen dalam membangun kontrak sosial antara negara dan warganya. Dewi dan Prasojo (2021) menegaskan bahwa transparansi pengelolaan anggaran dan penyebarluasan informasi yang akurat memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap derajat kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan ini menjadi modal penting karena tanpa kepercayaan publik, kebijakan fiskal akan kehilangan daya efektivitasnya di tataran implementasi.

Provinsi Bengkulu, sebagai kekuatan ekonomi di pesisir barat Sumatera, kini berada pada posisi penting dalam menyongsong tahun anggaran 2026. Di satu sisi, ketangguhan fundamental laju pertumbuhan ekonomi makro daerah menunjukkan performa yang menjanjikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa perekonomian Bengkulu pada Triwulan II dan III tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 4,99% dan 4,56% year-on-year. Capaian ini bukan sekadar statistik, melainkan rekor tertinggi dalam tiga tahun terakhir yang didorong oleh konsumsi rumah tangga serta sektor industri pengolahan. Indikator kesejahteraan pun bergerak ke arah positif, di mana tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 12,08% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun ke level 3,24%.