Oleh:
Tri Tenggo Sukmono
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu  

Abstrak

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiasi pemerintah dengan konsep sekolah berasrama dan gratis dari jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan Sekolah Rakyat ini diharapkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat mengenyam pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sehingga mampu memberikan bekal untuk bersaing melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun mampu bersaing dalam dunia kerja sehingga akan dapat mengentaskan kemiskinan menuju kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Perlu dukungan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

Pendahuluan 

Pemerintahan Indonesia saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. Peraturan Presiden ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mewujudkan visi ‘Indonesia

Oleh:
Ismail, SST.Ak, M.Comm
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu

Pendahuluan

Dalam lanskap ekonomi modern, anggapan bahwa anggaran negara hanyalah sederet angka telah ditinggalkan. Lebih dari itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen dalam membangun kontrak sosial antara negara dan warganya. Dewi dan Prasojo (2021) menegaskan bahwa transparansi pengelolaan anggaran dan penyebarluasan informasi yang akurat memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap derajat kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan ini menjadi modal penting karena tanpa kepercayaan publik, kebijakan fiskal akan kehilangan daya efektivitasnya di tataran implementasi.

Provinsi Bengkulu, sebagai kekuatan ekonomi di pesisir barat Sumatera, kini berada pada posisi penting dalam menyongsong tahun anggaran 2026. Di satu sisi, ketangguhan fundamental laju pertumbuhan ekonomi makro daerah menunjukkan performa yang menjanjikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa perekonomian Bengkulu pada Triwulan II dan III tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 4,99% dan 4,56% year-on-year. Capaian ini bukan sekadar statistik, melainkan rekor tertinggi dalam tiga tahun terakhir yang didorong oleh konsumsi rumah tangga serta sektor industri pengolahan. Indikator kesejahteraan pun bergerak ke arah positif, di mana tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 12,08% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun ke level 3,24%.

Saat senja mulai turun di Kota Bengkulu, kawasan Belungguk Point perlahan bertransformasi menjadi ruang publik yang hidup. Deretan lampu, aroma kuliner, dan riuh pengunjung menciptakan suasana khas yang kini menjadi ikon wisata baru kota ini. Di antara lebih dari seratus tenant UMKM yang memadati kawasan tersebut, sebuah lapak minuman segar tampak tak pernah sepi—Lapak Juice Buah PRJ. Lapak ini dikelola oleh Nando, seorang pelaku UMKM lokal yang telah menekuni usaha jus buah sejak bertahun-tahun lalu. Belungguk Point bukan sekadar lokasi berjualan baginya, melainkan ruang harapan dan peluang baru untuk bertumbuh.

Merintis dari Pengalaman

Nando menuturkan bahwa ketertarikannya pada usaha jus buah berawal dari pengalamannya membantu usaha pamannya sejak tahun 2017. Dari sanalah ia belajar seluk-beluk bisnis minuman segar —mulai dari pemilihan buah, racikan rasa, hingga melayani pelanggan. Bermodalkan pengalaman dan keberanian, sekitar lima hingga enam tahun lalu ia pun memberanikan diri membuka usaha sendiri.

“Usaha ini saya pilih karena sudah paham betul bagaimana menjalankannya,” ujarnya singkat namun mantap

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat perekonomian lokal melalui penerapan prinsip home-grown school feeding yang melibatkan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara pelaksanaan MBG dan indikator perekonomian lokal di Provinsi Bengkulu, khususnya Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), serta posisi relatif belanja MBG terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang digunakan mencakup data bulanan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), nilai kontrak dan belanja MBG, NTP, dan NTN untuk periode Mei–September 2025, serta data PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bengkulu untuk Triwulan II dan III tahun 2025. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, regresi linier sederhana menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS), serta perbandingan data bulanan dan antartriwulan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan nilai kontrak MBG berkorelasi positif dengan NTP dan NTN, dengan besaran koefisien yang masuk akal secara ekonomi meskipun secara statistik masih bersifat eksploratif karena jumlah observasi yang terbatas. Selain itu, pangsa kontrak MBG terhadap PDRB meningkat tajam antara Triwulan II dan III tahun 2025, searah dengan kenaikan rata-rata NTP. Temuan ini memberikan indikasi awal bahwa penguatan belanja MBG di Provinsi Bengkulu berpotensi selaras dengan perbaikan daya beli petani, stabilitas kondisi nelayan, serta penguatan peran program dalam perekonomian daerah, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan waktu dan wilayah yang lebih luas.