Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - “Setiap aktivitas dan kegiatan pasti diukur akuntabilitasnya. Di perusahaan juga begitu, apalagi (kalau negara) ini uang rakyat. Dalam konteks pengelolaan APBN, laporan pertanggungjawaban menjadi sangat penting karena dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ini akan bisa dilihat apakah uang yang dikelola oleh pemerintah, yang alokasinya untuk seluruh masyarakat, seluruh rakyat, sudah benar-benar sudah termanfaatkan dengan baik,” tegas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam program Metro Plus di Metro TV, Selasa (18/09).
Yang lebih penting lagi, Marwanto menjelaskan, adalah apakah di dalam proses pengelolaan anggaran belanja negara itu sudah memenuhi standar-standar yang ditetapkan. Apakah di dalam perjalanannya pelaksanaan APBN itu akuntabel atau tidak, bisa dinilai melalui proses pelaporan keuangan ini.
“LKPP ini penting, karena mencerminkan seberapa baik pengelolaan APBN. Ini uang rakyat sehingga akuntabilitasnya harus jelas dan harus baik,” sebut Marwanto. “Dan sekarang ini kita sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai strata atau level tertinggi.”
Marwanto menyatakan bahwa DJPb selalu melakukan komunikasi kepada K/L, pemerintah daerah, maupun masyarakat secara keseluruhan yang akhirnya nanti akan mendapatkan manfaat dari pengelolaan APBN. Sebab, masyarakat sebagai stakeholder negara juga harus mengawal pengelolaan APBN.
Marwanto pun berharap, dengan pengelolaan keuangan negara yang memiliki akuntabilitas dan kredibilitas yang baik, output dan outcome-nya juga bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. “Ultimate goals-nya adalah semua uang di dalam APBN termanfaatkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Dan sangat kita harapkan semua stakeholders secara bersama-sama terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara,” tutupnya. [LRN]
