Liputan Workshop Pengelolaan Sumber Daya Manusia Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id "SDM itu adalah aset, dimana aset itu akan berharga bila kita bisa mengelolanya dengan baik..." Demikian salah satu poin sambutan Direktur Transformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis, mewakili Dirjen Perbendaharaan yang berhalangan hadir pada acara pembukaan Workshop Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Perbendaharaan, Selasa (2/2), bertempat Gedung Pridjadi Prapto Suhardjo II, Jakarta.

Workshop tersebut dapat terselenggara dengan kerjasama antara Ditjen Perbendaharaan bersama Bank Dunia, serta beberapa konsultan profesional di bidang pengelolaan SDM. Perwakilan Bank Dunia, Mr. Theo David Thomas, selaku Task Team Leader PFM MDTF Bank Dunia, turut serta memberi sambutan pembukaan di awal acara. Peserta Workshop yang hadir merupakan para pejabat eselon II, III, dan IV dari lingkup Kementerian Keuangan.

Acara dibagi menjadi dua sesi, berlangsung sejak pagi hingga petang hari. Pembicara Pertama, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan (DJPBN), K.A. Badaruddin memberikan pemaparan mengenai masalah pengelolaan dan pengembangan SDM DJPBN saat ini. Sebagai salah satu unit eselon I terbesar pada lingkup Kementerian Keuangan, yang memiliki 1 Kantor Pusat, 30 Kantor Wilayah, dan 178 KPPN, dengan sebanyak 9.687 pegawai tersebar di seluruh Indonesia, sudah barang tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Terlebih dalam menyongsong lahirnya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), DJPBN akan menghadapi kelebihan pegawai dari sisi kuantitas. Keadaan ini pada akhirnya akan menuntut pengelolaan SDM yang benar-benar tepat, guna kesuksesan transformasi DJPBN.

Pembicara kedua, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Ditjen Pajak, Bambang Basuki, memberikan gambaran sekaligus pengalaman strategi pengelolaan SDM dalam Reformasi Birokrasi Ditjen Pajak. Persepsi negatif yang sudah terlanjur melekat di tengah masyarakat terhadap aparatur pajak berusaha dikikis melalui program Reformasi Moral dan Etika, Revisi Kode Etik, serta Penetapan Nilai-nilai Organisasi PASTI.

Direktur Sesdilu, Kementerian Luar Negeri, Eko Hartono sebagai pembicara ketiga, menjelaskan pengalaman peningkatan pengelolaan SDM pada Kementerian Luar Negeri RI melalui skema reformasi rekrutmen, edukasi dan training, remunerasi, serta reward dan punishment.

Direktur Daya Dimensi Indonesia, Vina Pendit, konsultan yang bergerak pada bidang SDM sebagai pembicara terakhir pada sesi pertama menjelaskan penerapan assesment untuk mendefinisikan kemampuan pegawai serta metode pengembangan kapasitasnya. Penjelasan tersebut menambah khasanah keilmuan bidang pengelolaan SDM bagi para peserta, untuk selanjutnya dapat diimplementasikan dalam organisasi

Setelah istirahat dan makan siang, acara memasuki sesi kedua. Pembicara kelima, Henry Hanafiah, sebagai HCG Practice Leader Tower Watson, memberi penjelasan penerapan talent management di Indonesia dan kemungkinan penerapannya pada DJPBN.

Penerapan redudancy management di Indonesia dan kemungkinan penerapannya untuk DJPBN dijelaskan dihadapan para peserta oleh General Manager Hay Group, Sylvano Damanik. Kemudian dilanjutkan dengan materi penerapan peningkatan kualitas SDM dan pengolahannya oleh Human Capital Management Advisor PT Bank OCBC NISP Tbk, Bapak Purnomo Nursalim.
Pembicara terakhir pada acara tersebut, Managing Partner TASS Consulting, Marina Tusin memberikan materi kerangka dan penerapan perubahan untuk mendukung transformasi SDM.

Seluruh peserta cukup antusias dengan materi yang disuguhkan, karena keterbatasan waktu, sesi diskusi tidak dapat menampung seluruh pertanyaan. Acara berakhir pada pukul 17.45 WIB yang ditutup oleh Direktur Transformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis.

Workshop tersebut diharapkan membuat pengelolaan SDM lebih efektif dalam mendukung tujuan organisasi, menciptakan komposisi ideal berdasarkan kompetensi.

Oleh : Novri - Bagian Pengembangan Pegawai.

Liputan Soft Launching Pelaksanaan SOP Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
Palu, perbendaharaan.go.id - Hari pertama bulan Februari 2010, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar soft launching pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) Layanan Unggulan tingkat kanwil.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Bapak Bjardianto Pudjiono mengatakan bahwa salah satu peranan Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada era reformasi birokrasi tingkat Kementerian Keuangan adalah peningkatan kinerja dan pelayanan unggulan yang berkelanjutan kepada stakeholders. Selain itu, papar beliau, pelayanan yang diberikan juga dibingkai dalam prinsip dasar layanan yakni transparan, norma waktu yang jelas, akuntabel, serta tanpa biaya. " Dengan prinsip layanan dan dengan dilengkapi budaya kerja yang baik melalui penerapan spirit 5 C yaitu : Citra positif, Cekatan, Cermat, Cepat dan Cerdas, layanan ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada stakeholders," ungkapnya.

Sebagai institusi pembina, tugas pokok dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan antara lain memberikan pelayanan di bidang penelaahan dan pengesahan DIPA di daerah, pengesahan revisi DIPA, penyelesaian dispensasi UP / TUP, dan rekonsiliasi LKPP tingkat wilayah.

"Konsep layanan unggulan yang yang diterapkan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan pembentukan pusat layanan terpadu (service center), pola kerja dilaksanakan secara one stop service, didukung dengan desain layout yang mendukung, berprinsip zero error (tidak ada kesalahan,red) serta pelayanan dengan prinsip zero cost (tanpa biaya,red)." tegas pria yang pernah menakhodai bagian Pengembangan Pegawai Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan ini.

Tidak sampai disitu, Bapak Bjardianto Pudjiono juga menegaskan bahwa pusat layanan terpadu merupakan frontliner (gugus depan layanan) yang terdiri dari petugas-petugas yang mempunyai kompetensi mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Sedangkan untuk layout pada front office sengaja didesain untuk mencegah terjadinya kontak personal antara stakeholders dengan petugas di Middle Office dan Back Office. Hal ini dilakukan agar peluang terjadinya gratifikasi menjadi tertutup. Sementara itu, untuk mencapai prinsip pelayanan zero error, maka seluruh pegawai diharapkan terus melakukan peningkatan kompetensinya, baik soft competency maupun hard competency. Salah satunya yakni dengan memanfaatkan mini Treasury Learning Center (TLC) yang terintegrasi dengan perpustakaan, clinic konsultasi perbendaharaan dan tempat penelaahan revisi DIPA.

Adapun Layanan unggulan yang ditawarkan Kanwil Sulawesi Tengah adalah percepatan penyelesaian pekerjaan. Jika untuk pengesahan revisi DIPA sebelumnya selesai dalam 5 hari, maka sejak dilaunchingnya layanan unggulan waktunya dipangkas hanya menjadi maksimal 3 hari. Begitu juga dengan dispensasi UP dan TUP yang harus selesai dalam 1 hari, rekonsiliasi maksimal 1 jam dengan syarat jumlah satker pada UAPPAW maksimal 3 UAKPA, 1 hari jika jumlah UAKPA maksimal 10 dan 2 hari untuk jumlah UAKPA lebih dari 10. Tentunya pelayanan diatas juga tidak lepas dari kebenaran data serta kelengkapan dokumen yang diterima oleh Kanwil.

Pembenahan tidak hanya dilakukan pada segi fisik, segi non fisik pun terus dipoles. Dimulai dengan melakukan pakta integritas antara jajaran Kanwil dengan stakeholders terkait layanan unggulan yang akan diberikan pada tanggal 15 januari 2010, dilakukan juga pembenahan SDM internal Kanwil melalui bimbingan soft competency yang dilangsungkan pada kamis (28/1) lalu. Mengambil tempat di aula Kanwil, acara yang dihadiri oleh seluruh pegawai tersebut diisi materi Service Excellent dan Kepatuhan Internal (Internal Compliance) oleh narasumber tunggal yakni Bapak Bjardianto Pudjiono.

Untuk Saat ini, langkah yang sedang dilakukan kanwil adalah membentuk 2 (dua) tim untuk Persiapan Pelaksanaan SOP Kanwil dengan layanan unggulan dan Pemantauan Pelaksanaan SOP Percontohan pada KPPN Non Percontohan.
Demikianlah step by step rangkaian upaya sebagai mata rantai yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan Kanwil dengan layanan unggulan. Di depan masih terbentang langkah-langkah lain yang harus ditempuh untuk memberikan layanan unggulan kepada stakeholder.

Laporan : Joko dan Rian ( Kontributor Kanwil DJPBN Sulteng)

Liputan Penyerahan DIPA TA. 2010 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
Serang, perbendaharaan.go.id, Percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA tahun anggaran 2010 ditandai dengan penyerahan DIPA secara serentak di berbagai daerah lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut merupakan langkah positif bagi pelaksanaan APBN TA 2010, karena kegiatan yang telah diprogramkan dapat segera dilaksanakan pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Drs. Sugianto, melakukan penyerahan DIPA TA 2010 secara simbolis kepada Satuan Kerja di Pendopo Kantor Gubernur Provinsi Banten, Serang, Kamis (7/1). Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur, Sekda, Muspida, Para Kepala Daerah Serta Kepala Satuan Kerja (Satker) lingkup Provinsi Banten.

Gubernur Provinsi Banten mengharapkan seluruh satker penerima DIPA harus secepatnya mencairkan dana APBN agar semua program yang telah ditetapkan dalam DIPA segera dilaksanakan. Dengan terserapnya DIPA, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat Banten khususnya dan Indonesia umumnya.

Dalam laporannya, Kepala Kanwil Provinsi Banten, memaparkan bahwa DIPA yang diserahkan sebanyak 360 DIPA dengan nilai Rp 5,953 triliun, meliputi :

1. DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah berjumlah 20 DIPA dengan nilai Rp 1,131 triliun
2. DIPA Kantor Daerah (instansi vertikal kementerian/lembaga) di daerah berjumlah 226 DIPA dengan nilai Rp 1,420 triliun
3. DIPA Tugas Permbantuan untuk SKPD di Provinsi, Kabupaten, dan Kota berjumlah 40 DIPA dengan nilai 102,4 milyar
4. DIPA Dekonsentrasi untuk SKPD Provinsi berjumlah 63 DIPA dengan nilai RP 1,049 triliun
5. DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kabupaten/Kota berjumlah 11 DIPA dengan nilai Rp 250 milyar.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga bahwa alokasi dana perimbangan untuk Provinsi Banten, Kabupaten, dan Kota dalam TA 2010 untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 4,054 triliun, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 378 milyar. Dengan demikian jumlah alokasi dana untuk Provinsi Banten dalam tahun 2010 seluruhnya sebesar Rp 10,386 triliun.

Selanjutnya, Kepala Kanwil Provinsi Banten mengucapkan terima kasih kepada para Kepala Satker atas segala upaya dalam bentuk kerja keras, disiplin, dan kerja samanya untuk melaksanakan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sehingga penyelesaian DIPA TA 2010 dapat selesai tepat pada waktunya, dan memastikan kelancaran proses pencairan dana di KPPN sesuai tata prosedur yang berlaku.

Terkait upaya meningkatkan penyerapan DIPA TA 2010, mulai tahun ini Pemerintah Banten akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan dan Kanwil Provinsi Banten. Gubernur Provinsi Banten juga berharap agar pelaksanaan DIPA 2010 oleh seluruh satker penerima dilakukan secara akuntabel, profesional, transparan, dan proporsional.

Setelah acara penyerahan DIPA secara simbolis oleh Gubernur selesai, acara penyerahan DIPA juga dilaksanakan di Aula KPPN Tangerang dan Aula KPPN Rangkasbitung pada hari yang sama, dibarengi launching penerapan Standard Operating Procedur (SOP) KPPN Percontohan.

Oleh : M. Trisno (Kontributor Serang)

PRESS RELEASE

BIMTEK YANG LUAR BIASA
Liputan Kegiatan Bimtek/Sosialisasi Aplikasi KPPN 2010

Siapa yang tidak kenal Puncak Bogor yang termasyhur dengan dinginnya yang menusuk tulang. Hampir setiap kegiatan bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi, hingga pendidikan dan pelatihan (diklat) diselenggarakan di wilayah ini, lokasi dengan ketinggian antara 1.800 hingga 2.000 di atas permukaan laut.

Mengawali tahun anggaran 2010 ini pun Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan Bimbingan Teknis / Sosialisasi Aplikasi KPPN 2010 di sekitar Puncak Pass, tepatnya di Ciloto Bogor. Kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan sistem aplikasi KPPN 2010 kepada 178 supervisor KPPN dan 30 staf Sub Bagian Dukungan Teknis Kanwil Perbendaharaan seluruh Indonesia.

Bimtek yang dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 19 sampai dengan 22 Januari 2010 ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin di Kantor Pusat DJPBN Jakarta sebelum pemberangkatan menuju Bogor. Dalam sambutannya Sekretaris Ditjen Perbendaharaan mengharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan secara serius sebagai tambahan ilmu dan wawasan serta menerapkannya di kantor masing-masing setelah selesai kegiatan. &ldquoKegiatan inipun sebagai hadiah kinerja akhir tahun 2009 dan acara &lsquorefreshing&rsquo sehubungan dengan pemilihan lokasi yang cukup bagus&rdquo tambahnya dengan nada humor.

&ldquoBimtek yang luar biasa&hellip&rdquo itulah kutipan kesan salah satu peserta usai mengikuti kegiatan di Hotel Bukit Indah, Ciloto Bogor. Tak berlebihan kesan peserta tersebut karena penyelenggaraan bimtek yang sedikit berbeda dengan kegiatan serupa yang sudah terselenggara sebelumnya. Mulai dengan pemanggilan peserta, metode registrasi peserta dengan menerapkan Online Registration System yang menghemat waktu, akomodasi, lokasi bimtek, penyusunan acara dan ketepatan waktu, kinerja dan pelayanan panitia, hingga ketersediaan medical clinic atas kerja sama pihak hotel dan rumah sakit setempat. Kesan/Pesan Peserta Bimtek dapat diklik disini (intranet)./span>

Materi-materi yang disampaikan selama kegiatan adalah Aplikasi SPM, Barcode, SP2D, Bendum dan Vera yang semuanya disampaikan oleh Tim Aplikasi dari Subdit Pengembangan Aplikasi DSP. Selain materi tersebut juga disampaikan materi peraturan terkait perubahan pada aplikasi oleh penyaji dari Subdit PPP DSP.

Sebagai ajang silaturahmi dan mendengar suara para supervisor, kegiatan bimtek ini juga diselingi acara Diskusi Terbuka dengan tema &ldquoUpaya Mewujudkan KPPN yang Bersih dan Profesional ditinjau dari sudut pandang Supervisor&rdquo. Acara yang digawangi langsung Kasubdit Pengembangan Aplikasi DSP, Bagus Konstituante, berlangsung meriah. Misi acara tersebut adalah untuk mendengarkan segala bentuk keluh/kesah serta saran/masukan, baik dari segi sistem kepada Tim Pengembang Aplikasi maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kebijakan kepada para pengambil keputusan terkait kinerja dan feedback Supervisor.

Kegiatan secara resmi ditutup di lokasi bimtek oleh Direktur Sistem Perbendaharaan dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Pengembangan Aplikasi, Bagus Konstituante. Dengan gaya sambutannya yang khas penuh humor, Kasubdit Pengembangan Aplikasi menekankan fungsi Supervisor yang mempunyai peranan penting dalam kinerja KPPN. Di masa yang akan datang, beliau akan mengupayakan adanya perhatian khusus kepada supervisor, dan mengadakan pelatihan yang lebih komprehensif dan periodik.

Liputan Penyerahan DIPA TA. 2010 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Denpasar, perbendaharaan.go.id, "Semoga keberhasilan percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2010 ini merupakan awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2010." Demikian petikan sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ibu Ni Luh Putu Kumalawati, mengawali rangkaian acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali, Kamis (7/1). Acara tersebut dihadiri oleh para Bupati, Setda, Muspida, serta Kepala Satuan Kerja lingkup Provinsi Bali.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Bali, I Made Mangku Pastika, menyerahkan DIPA tahun anggaran 2010 secara simbolis kepada 10 Satuan Kerja, sebagai tanda dimulainya pelaksanaan APBN 2010 di daerah Bali. Penyerahan DIPA di awal tahun dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pencairan dana atas DIPA Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja di daerah dapat dimulai pada awal tahun anggaran.

Satuan Kerja yang secara simbolis menerima DIPA dari Gubernur Bali diantaranya: POLDA Bali, Pangdam IX Udayana, Universitas Udayana, BPS, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Bali, RSU Sanglah, Sekolah Tinggi Pariwisata, LANAL BENOA, dan Kanwil Agama Provinsi Bali.

DIPA yang diserahkan berjumlah 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) buah, dengan jumlah pagu Rp. 4.899.120.894.000,- (empat triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) meliputi :

1. DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan Instansi vertikal kementerian/Lembaga di Daerah, berjumlah 255 DIPA dengan nilai Rp. 4.246.825.552.000,-
2. DIPA Tugas Pembantuan untuk SKPD di Propinsi/Kabupaten/Kota jumlah 64 DIPA dengan nilai Rp. 72.237.895.000,-
DIPA Dekonsentrasi untuk SKPD Propinsi berjumlah 64 DIPA dengan nilai Rp. 501.929.437.000,-
3. DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kabupaten/Kota jumlah 13 DIPA dengan nilai Rp. 78.128.010.000,-

Penyerahan DIPA diseluruh Provinsi di Indonesia merupakan sebuah rangkaian kegiatan pelaksanaan APBN. Sebelumnya, Presiden menyerahkan DIPA kepada para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah sebagai kuasa anggaran, dan 33 gubernur sebagai pengelola keuangan daerah serta kepada Menkeu selaku bendahara umum negara di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya, Presiden mengharapkan adanya peningkatan sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan anggaran serta dilakukan dengan lebih transparan, akuntable dan orientasi pada hasil lebih baik, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penyerahan DIPA tahun anggaran 2010, seluruh komponen bangsa berharap rakyat dapat mengetahui secara terbuka bahwa anggaran dan program-program pembangunan tahun 2010 telah siap untuk dilaksanakan. Semua jajaran pemerintah saat ini dituntut untuk segera melaksanakan semua program pemerintah dan tidak menunda pelaksanaan anggaran.

Dalam sambutan terakhirnya Ibu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mengucapkan terima kasih kepada Para Kepala Satuan Kerja atas segala upaya dalam bentuk kerja keras, disiplin dan kerjasamanya untuk melaksanakan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sehingga penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga kita dapat segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan dalam melaksanakan tugas Pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi bali siap untuk bekerjasama dengan para Kuasa Pengguna Anggaran dalam menunjang kelancaran pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010.

Oleh: Novri Hendri dan I Gusti Bagus Sidikarya (Kontributor Denpasar)

Liputan Penyearahan DIPA TA 2010 Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo
Gorontalo, perbendaharaan.go.id, Rabu (6/01) yang lalu, Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo menghelat serah terima DIPA Tahun Anggaran 2010. Dengan mengambil tempat di Gedung Belle Li Mbui, Kota Gorontalo, kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, para anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kepala Kanwil XXVI DJPBN Gorontalo, unsur Muspida Provinsi Gorontalo, Bupati / Wali Kota di provinsi Gorontalo, para Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal di Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh pejabat eselon II dan III Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berjumlah ± 750 orang.

Selain itu, prosesi serah terima DIPA TA 2010 tersebut, juga dihadiri dan diliput secara langsung oleh wartawan media cetak dan elektronik seperti TVRI Gorontalo, RRI Gorontalo, Harian Gorontalo Post, dan Harian Tribun Gorontalo. Hal ini menjadi bukti tingginya kepedulian seluruh pihak terhadap kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Gubernur Gorontalo Ir. H. Gusnar Ismail, MM, meminta kepada seluruh Satker untuk segera melakukan realisasi anggaran atas DIPA TA 2010. Hal ini penting, lanjutnya, agar roda perekonomian di wilayah Gorontalo dapat segera berjalan. Harapan ini sesuai dengan komitmen beliau yang fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan di daerah yang dipimpinnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil XXVI DJPBN Gorontalo menyampaikan bahwa seluruh jajarannya beserta KPPN yang berada dibawah kewenangannya, siap membantu kelancaran pencairan dana dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip layanan cepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya sebagaimana tercantum dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani bersama.

Setelah seremoni resmi tuntas, acara dilanjutkan dengan prosesi serah terima DIPA Tahun Anggaran 2010 secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo kepada 9 (sembilan) satuan kerja yang ditunjuk dari TNI, POLRI, Instansi Vertikal di Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik penerima dana Dekonsentrasi (DK) maupun Tugas Pembantuan (TP). Kemudian, Gubernur Gorontalo juga berkesempatan meneruskan sambutan Presiden RI sebagai pesan tambahan kepada seluruh satuan kerja. Pesan yang disampaikan tersebut antara lain terkait himbauan kepada satker agar dapat melaksanakan program kegiatan sesuai perencanaan, melakukan efisiensi dan penghematan, serta mencegah kebocoran dan penyelewengan anggaran.

Setelah penyerahan DIPA secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo, acara dilanjutkan dengan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2010 kepada semua satuan kerja yang bertempat di lantai 2 (dua) Gedung Belle Li Mbui dengan 5 (lima) meja layanan sesuai kelompok Kementerian/Lembaganya.

Laporan : Ramlan (Kontributor Gorontalo).

Liputan Sosialisasi Perencanaan Kas, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara , Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

Purworejo, perbendaharaan.go.id - Itulah komentar peserta setelah mengikuti Sosialisasi Perencanaan Kas, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual. Kegiatan yang digelar di KPPN Purworejo selasa (13/01) tersebut, dihadiri lebih dari 120 orang bendaharawan/pengelola keuangan dari 64 satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Purworejo. Selain sosialisasi, kegiatan tersebut juga djjadikan sarana bimbingan teknis pada para satker dalam menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara dan penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual

Kegiatan ini dibuka tepat pukul 08.30 WIB oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah R. Wiwin Istanti, SE.Ak, M.Laws. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa materi sosialisasi ini merupakan bagian dari pembenahan prosedur yang erat kaitannya dengan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara terutama dalam siklus keuangan negara yaitu proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Karenanya, lanjut beliau, seluruh peserta harus mempergunakan kegiatan ini sebaik-baiknya dengan melakukan diskusi dua arah dengan para nara sumber. Tidak hanya itu, peserta juga diminta untuk mengimplementasikan konsep tersebut di unit kerja masing-masing.

Sementara itu, Kepala KPPN Purworejo Agung Yulianta, SE, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa meskipun ketentuan perencanaan kas masih dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan, namun satuan kerja harus sudah mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun perencanaan kas sesuai PMK 192/PMK.05/2009. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) masing-masing, agar jika petunjuk teknis peraturan tersebut keluar, seluruh satker sudah siap mengimplementasikannya.

Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban bendahara dan informasi pendapatan dan belanja secara akrual, harus sudah diselesaikan/disampaikan ke KPPN selambat-lambatnya hari Jumat (16/01).

Pada akhir sesi, kegiatan diisi dengan diskusi/tanya jawab secara langsung antara peserta dengan Bapak Agung dan Ibu Wiwin. Hal ini dilakukan agar seluruh peserta sosialisasi paham dan siap melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam peraturan. Selesai acara, banyak peserta yang berkomentar "Oooo... Ternyata Tidak Sulit Koq !" . Bahkan Mereka berjanji untuk melaksanakan amanat tersebut secara bertanggung jawab.

Laporan : Kontributor KPPN Purworejo.

Kanwil IX Direktoral Jenderal Perbendaharaan Pangkalpinang

Pangkalpinang, perbendaharaan.go.id- Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-62/PB/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan, Kanwil IX Pangkalpinang telah mengadakan Sosialisasi Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. Kepala Bagian Umum Kanwil IX , M. Mochtar Hari Adi menjelaskan, acara dihadiri 76 peserta (berasal dari 70 satuan kerja) selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dari 94 satuan kerja wilayah yang diundang. Peserta adalah petugas pengelola Sistim Akuntansi Instansi pada masing-masing satuan kerja.

Acara sosialisasi diadakan selama 2 hari mulai tanggal 13 s.d 14 Januari 2010 bertempat di Aula Kanwil IX Pangkalpinang, dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil IX Pangkalpinang, Alfiah. Dalam sambutan dan pengarahannya, beliau menyampaikan secara global tentang esensi dari Perdirjen 62/PB/2009. Kepada peserta sosialisasi beliau mengharapkan untuk dapat semaksimum mungkin menyerap informasi yang akan disampaikan nantinya oleh para narasumber, dimana hal ini sama sekali baru dan harus diimplementasikan dalam Laporan Keuangan 2009 sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004. Pada UU No. 41/2008 tentang APBN tahun anggaran 2009 pasal 26 ayat 3 lebih ditekankan lagi bahwa LRA dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Kepada peserta sosialisasi beliau juga mengharapkan untuk menyampaikan informasi ini kepada satuan kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang berada diwilayahnya masing-masing dan kemudian untuk diimplementasikan dan diserahkan satu rangkap kepada KPPN sebagai mana yang diamanat oleh Surat Direktur APK No. 13/PB.6/2010 tanggal 6 Januari 2010.

Materi Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil IX Pangkalpinang, Heny Muriyantini (Bussinesse Process), beliau menyampaikan konsep dasar dari akrual dan jenis-jenis informasi akrual, yang terdiri dari informasi pendapatan akrual meliputi pendapatan diterima dimuka dan pendapatan yang masih harus diterima. Informasi belanja akrual meliputi belanja dibayar dimuka dan balanja yang masih harus dibayar. Beliau memberikan kiat-kiat bagaimana menganalisa suatu transaksi dapat dikategorikan kepada salah satu dari empat macam informasi akrual tersebut. Latihan dan contoh simulasi diberikan untuk lebih memantapkan pemahaman peserta sosialisasi. Implementasi Informasi Akrual pada Aplikasi SAI juga diberikan kepada peserta sosialisasi, yang dipandu oleh Kepala Seksi PDA, Esanov Putra didampingi satu orang staf Seksi PDA Zulkifli.

Pada acara ini juga disampaikan materi penyegaran tentang bagaimana membuat dan menyajikan laporan keuangan satuan kerja yang baik dan benar sebagaimana yang telah diatur dalam Perdirjen No. 51/PB/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Materi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pelaporan Keuangan. Khairul Amri dan Kepala Seksi BIMTEK dan Penyuluhan SAP, Said Fauzi. Beliau mengharapkan kepada satuan kerja untuk betul-betul memperhatikan tata cara penulisan dan isi laporan yang disampaikan dan sekaligus mengingatkan untuk tidak hanya melakukan "copy paste" dari contoh format laporan keuangan yang tercantum dalam lampiran perdirjen No.51/PB/2008, sebab pada tahun 2009 telah dilakukan evaluasi terhadap laporan keuangan satuan kerja wilayah, masih banyak ditemui hal-hal yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Acara sosialisasi ditanggapi dengan antusias yang tinggi oleh peserta, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Namun demikian mayoritas peserta yang berasal dari Kepulauan Belitung tidak bisa hadir dikarenakan cuaca yang tidak baik sehingga transportasi yang akan mengantarkan mereka menghadiri sosialisasi (kapal laut) tidak bisa diberangkatkan.

Oleh : Esanov Putra - Kontributor Kanwil Pangkal Pinang.