Riau, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada Selasa (12/12) di Hotel Pangeran Pekanbaru. Kegiatan ini diiikuti oleh seluruh Dinas Koperasi UKM se-Provinsi Riau, lembaga penyalur KUR dan UMi, dan lembaga penjamin kredit.

Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id, -  Sebagai institusi pengelola APBN, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) sangat concern pada efektivitas penggunaan APBN. Oleh karenanya, Kanwil DJPb dan KPPN sebagai kantor vertikal mendapatkan tugas dan fungsi melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit UMi. Agar sinergi dalam melaksanakan tugas tersebut semakin kuat, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di Aula Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo (30/11). Tujuannya adalah mengenalkan skema pembiayaan UMi kepada stakeholders, terutama kepada Pemda, sehingga Pemerintah Daerah bisa sharing pembiayaan dengan Pemerintah Pusat. Selain itu diharapkan pemda lebih aktif dalam memanfaatkan aplikasi SIKP yang telah dibangun oleh Kementerian Keuangan.

Manna, djpbn.kemenkeu.go.id, - KPPN Manna melaksanakan serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Oeang Republik Indonesia ke-71 Tahun 2017, di antaranya donor darah dan simulasi pemadaman kebakaran. Kegiatan kemanusiaan donor darah diselenggarakan bekerja sama dengan tim RSUD Hasanuddin Damrah pada hari Selasa (07/11). Donor darah sengaja digelar pada awal bulan dengan maksud untuk menjaring lebih banyak pendonor. Satker sebagai mitra kerja dan masyarakat juga dapat berpartisipasi. Hasil dari kegiatan ini akan diserahkan ke RSUD Hasanuddin Damrah untuk didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Bengkulu Selatan yang membutuhkan.

Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id, - Tiga puluh satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di lingkup Jawa Timur dinilai oleh BPK layak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jumlah ini merupakan 80% dari total Pemda di Jawa Timur yang berjumlah 39 yaitu pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota. Atas hasil tersebut, Menteri Keuangan memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan.

Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id, - “Belanja negara tahun 2017 untuk Provinsi Gorontalo ditetapkan sebesar Rp5,36 triliun. Besarnya alokasi belanja tersebut tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang baik,” jelas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra dalam laporan yang mengawali Rapat Kerja dan Anugerah Kinerja Keuangan Negara (Treasury Award) Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Tanjungpinang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Salah satu langkah untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi yang rendah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan mendorong percepatan realisasi anggaran yang cermat dan memperhatikan manfaat ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Heru Pudyo Nugroho pada acara Rakorda Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah di Batam (28/08). Berita lebih lanjut klik di sini

Tingkatkan Keselarasan Pengelolaan Fiskal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara Teken Kerjasama Pengelolaan Keuangan Daerah

Ternate,djpbn.kemenkeu.go.id – Dalam rangka memperkuat ruang fiskal dan membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dilakukan kerjasama antara sejumlah institusi Kementerian Keuangan beserta Pemerintah Daerah (Pemda) di lingkup Provinsi Maluku Utara.