Liputan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan KL dan Launching Aplikasi Rekonsiliasi Data SAU dan SAI melalui Web Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id-Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tingkat Wilayah (15/6/2011). Acara tersebut diikuti oleh seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) lingkup Provinsi Banten.

Dalam sambutannya Kepala Bidang Aklap Kanwil DJPBN Prov. Banten Agnes Harijati mengatakan bahwa kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah sangat tergantung pada kualitas laporan keuangan yang disusun oleh unit akuntansi di tingkat wilayah. Oleh karena itu, lanjutnya, sosialisasi  dimaksudkan untuk mengupas aspek-aspek yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, yaitu penyusunan informasi akrual, pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah, dan rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Umum dan Sistem Akuntansi Instansi.

Pada kesempatan yang sama, Agnes menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh UAPPA-W, akan dilakukan Launcing Aplikasi Rekonsiliasi Data SAU dan SAI melalui web. 

Sementara itu Kepala Kanwil DJPBN Prov. Banten S. Bambang Suroso, dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terdapat peningkatan yang signifikan mengenai jumlah kementerian/ lembaga yang mendapat opini WTP, yakni dari 35 (2008) menjadi 45 (2009), dan 53 dari 84 (2010).  Menurutnya, pencapaian tersebut sebagian merupakan kontribusi UAPPA-W/ UAKPA. Tanpa kerja keras dan disiplin dalam melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan terjadi masalah ketika dilakukan rekonsiliasi pada tingkat di atasnya (eselon I). Menurutnya, untuk meningkatkan opini LKPP diperlukan sosialiasi yang terus menerus, kerja keras, serta disiplin dalam penyusunan laporan keuangan, baik ditingkat UAKPA maupun UAPPA-W.

Materi sosialisasi dibawakan oleh Muhamad Kadri, Untung Setya Nugraha, dan Tulus Eko Winarso dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Materi meliputi Pandangan Umum Sistem Akuntansi Instansi (SAK dan SIMAK-BMN), Per-65/PB/2009 tentang Pedoman Penyusunan LKKL, serta Prosedur Rekonsiliasi Data SAU dan SAI Tingkat Wilayah. Melalui Rekonsiliasi Data SAU dan SAI melalui web UAPPA-W akan sangat terbantu, di mana proses rekonsiliasi sudah tidak terbatas waktu dan tempat sehingga kapan pun dan di mana pun proses rekonsiliasi dapat dilakukan. Rekonsiliasi via web ini merupakan layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten yang dikembangkan secara mandiri untuk mengingkatkan pelayanan kepada seluruh UAKPA/ UAPPA-W, utamanya dalam hal Rekonsiliasi Data SAU dan SAI.

Sebelum acara ditutup, diserahkan penghargaan kepada UAPPA-W terbaik lingkup Kanwil DJPBN Provi. Banten. Kriteria penilaian antara lain: ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi, kecepatan tindak lanjut perbaikan hasil rekonsiliasi, keakuratan data softcopy dan hardcopy laporan keuangan, tingkat validitas isi laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta kelengkapan laporan keuangan yang dikirimkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan no. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat beserta peraturan pelaksanaannya. Ada dua kategori UAPPA-W terbaik, yaitu kategori Kantor Daerah (KD) dan Kategori Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan (DK/TP). Untuk kategori KD terbaik diberikan kepada Polda Banten, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Banten. Sedangkan untuk ketegori DK/TP terbaik diberikan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Dalam kesempatan pemberian penghargaan, Bambang Suroso menyampaikan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan apresiasi Ditjen Perbendaharaan, khususnya Kanwil DJPBN Provinsi Banten, kepada seluruh satuan kerja yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam penyusunan laporan keuangan.

Liputan Penganugerahan Penghargaan UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo TA 2010
Gorontalo, www.perbendaharaan.go.id - “Uang negara, walaupun hanya satu rupiah, wajib dipertanggungjawabkan,” kata Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib, saat memberikan sambutan setelah menerima penghargaan sebagai Unit Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2010 terbaik untuk kategori Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di Ballroom Quality Hotel, Gorontalo, pada hari Selasa, 21 Juni 2011. “Seyogyanya setiap aparatur pemerintah menanamkan komitmen yang kuat untuk mengelola keuangan negara karena sesungguhnya pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan faktor pendukung utama setiap program dan kegiatan pemerintah agar dapat berlangsung secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Acara penyerahan penghargaan sengaja digelar oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagai wujud apresiasi terhadap usaha satuan kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen Kanwil Ditjen Perbendaharaan di provinsi termuda itu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara.

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Nurlan Darise, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dengan didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Pardiharto, mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang berhalangan hadir.

Kriteria penilaian yang dilakukan tidak hanya mencakup masalah pelaporan keuangan saja, tetapi juga mencakup kinerja UAPPA-W dalam pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan. Kriteria yang lebih komprehensif tersebut ditetapkan karena pertimbangan rendahnya tingkat penyerapan dana di tahun berjalan serta kurangnya partisipasi satker dalam penyusunan rencana pembayaran kegiatan yang dibiayai dari APBN. Dalam sambutannya, Pardiharto, menyatakan bahwa realisasi belanja pemerintah sampai dengan 31 Mei 2011 di wilayah Provinsi Gorontalo baru mencapai 19,4% dari total pagu sekitar 2,4 triliun rupiah. Pencapaian ini terhitung masih sangat rendah bila dibandingkan dengan target penyerapan anggaran secara nasional sampai dengan akhir Juni 2011 yaitu 40%.

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan bahwa penyerapan anggaran dan perencanaan kas merupakan tugas rutin yang berkelanjutan yang perlu dilakukan secara cermat dan matang serta berkesesuaian dengan peraturan dan output yang telah ditentukan di setiap Kementerian/Lembaga. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan akselerasi dari sisi belanja pemerintah. Lambatnya realisasi belanja pemerintah akan menyebabkan mutiplier effect belanja pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi juga rendah, dan di sisi lain akan meningkatkan ekspektasi inflasi apabila dilaksanakan secara serentak di akhir tahun. Dengan adanya percepatan realisasi belanja pemerintah, maka menimbulkan pula kewajiban bagi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menyiapkan alokasi dana yang cukup dalam pelaksanaan APBN. Untuk itu dibutuhkan sebuah instrumen yang dapat memperkirakan kebutuhan kas setiap saker melalui perencanaan kas.

Tim penilai yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor Kep-34/WPB.26/BG.01/2011 mulai melakukan evaluasi dan penilaian sejak April 2011. Secara keseluruhan terdapat 35 UAPPA-W Instansi Vertikal dan 8 Koordinator UAPPA-W yang dinilai oleh tim. Penilaian tersebut mencakup aspek pelaporan keuangan dengan bobot 50%, aspek pelaksanaan perbendaharaan dengan bobot 35%, dan aspek pelaksanaan anggaran dengan bobot 15%.

Aspek pelaporan keuangan dinilai berdasarkan kriteria pertama, kualitas laporan keuangan, dengan indikator format penyusunan, kelengkapan, akurasi data, lampiran, dan desain laporan, kedua, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, ketiga, beban kerja.

Dalam acara tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tampil sebagai penerima penghargaan terbaik I untuk kategori UAPPA-W instansi vertikal. Penghargaan diserahkan langsung oleh Pardiharto kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama, Kadir Ahmad. Sedangkan untuk penerima penghargaan terbaik II dan III masing-masing adalah BKKBN Provinsi Gorontalo dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Gorontalo.

Oleh: Nur Hidayat – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo
Editor : Bambang Kismanto dan Yovi Candra – Media Center Perbendaharaan

Liputan Workshop Evaluasi Kinerja Pelayanan KPPN dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id, . Cuaca yang terik diwarnai hembusan angin laut Pantai Anyer mengiringi langkah para pegawai dan keluarga beserta undangan (para kepala KPPN, para kepala subbagian umum se-Banten, dan para kepala Satker yang mendapat penghargaan) dalam acara Workshop Evaluasi Kinerja Pelayanan KPPN dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja yang diadakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten di Marbella Hotel Anyer, 18 s.d.19 Juni 2011.

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengevaluasi kinerja KPPN dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja (Satker). Acara tersebut diharapkan akan mampu mendorong meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang merupakan simbol reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Workshop tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten S. Bambang Suroso. Dalam sambutannya Bambang Suroso menegaskan perlunya evaluasi kinerja pelayanan sebagai sarana meningkatkan kinerja pelayanan yang baik secara profesional, transparan, dan akuntabel bagi satker sebagai stakeholder.

Untuk mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan satker, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada satker sebagai mitra kerja KPPN yang terbaik. Penghargaan terbaik I, II, dan III diberikan kepada satker mitra kerja pada masing-masing KPPN. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan untuk menambah motivasi satker untuk mendukung berjalannya proses reformasi pengelolaan keuangan negara.

Setelah acara makan malam bersama diselenggarakan sesi ceramah motivasi. Ceramah motivasi tersebut dipandu oleh Suwiro S., motivator dari Human Resource Development (HRD) PT Krakatau Steel Tbk. Suwiro menggambarkan pola pandang dan pola pikir yang sehat dalam kegiatan berorganisasi, memahami potensi diri, dan perlunya bekerjasama untuk mencapai visi dan misi organisasi. Sesi ini diisi juga dengan indoor game yang menarik sebagai simulasi sebuah kerjasama tim yang solid.

Keesokan harinya, para peserta dan anggota keluarga mengadakan acara senam bersama yang dibimbing oleh instruktur senam Marbella Hotel. Setela senam bersama, sesi selanjutnya adalah family gathering. Sesi ini diisi dengan permainan-permainan ketangkasan untuk dewasa dan anak-anak. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan keakraban dan menyatukan jiwa dan semangat para pegawai. Berbekal keakraban diharapkan semangat kerja para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten dapat meningkat untuk bersatu mencapai tujuan bersama.

Liputan Kegiatan Rapat Kerja Daerah Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Bedugul, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Semester I , pada tanggal 10 s.d 12 Juni 2011, di  Hotel Bali Handara Kosaido,  Bedugul.

Rakerda dilaksanakan ditengah udara dingin khas pegunungan Bedugul.  Meskipun demikian, keadaan itu tidak menyurutkan semangat para Pejabat dan Pegawai yang mengikuti kegiatan Rakerda. Dengan antusias para peserta mengikuti rangkaian sesi acara demi acara hingga berakhir.

Rakerda lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali yang diikuti seluruh pejabat eselon II, III dan IV serta para Pelaksana Kanwil dan KPPN.  Kegitan tersebut, ditujukan sebagai wadah untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi atas capaian kinerja selama hampir paruh waktu tahun 2011. Selain itu  juga, Rakerda dimaksudkan sebagai ajang untuk mencari solusi dan melakukan sinergi dengan menyatukan persepsi dan menyamakan langkah terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi utamanya menyangkut peningkatan kualitas pelayanan terhadap para mitra kerja Kanwil dan KPPN.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati mengingatkan mengenai pentingnya upaya sinkronisasi, koordinasi dan kesamaan persepsi dalam mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam melayani mitra kerja terutama dengan adanya implementasi anggaran berbasis kinerja yang tercermin pada berubahnya format DIPA dan ketentuan Revisi DIPA pada tahun 2011 ini. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi adanya hambatan pelayanan yang dapat berdampak pada kelambatan penyerapan anggaran satker K/L diwilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali. Selain itu Kakanwil juga mengingatkan kepada seluruh jajaran pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali agar selalu siap dalam menghadapi tantangan perubahan dalam organisasi kedepan diantaranya implementasi IKU hingga ke level eselon IV (kemenkeu four) dan pelaksana (kemenkeu five), pelimpahan sebagaian tugas dan wewenang Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan implementasi SPAN di tahun 2012.    

Pada hari kedua pelaksanaan Rakor dipaparkan mengenai profil dan capaian kinerja bidang dan KPPN selama periode Januari-Mei 2011. Kemudian, acara dilanjutkan dengan sidang komisi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ditemui pada empat bidang tupoksi yakni Umum, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Pelaksanaan Perbendaharaan. Selanjutnya solusi yang sudah dirumuskan pada level rapat komisi dibahas secara bersama-sama pada sidang pleno untuk mendapatkan kesepakatan solusi dengan seluruh peserta rakerda.

Sebagai penutup kegiatan Rakerda, dilaksanakan acara malam apresiasi seni pada Sabtu Malam dan Olah Raga bersama pada minggu pagi untuk melepas kepenatan dan menjalin kebersamaan  sebelum akhirnya kegiatan ditutup secara resmi oleh Kakanwil pada Minggu siang tanggal 12 Juni 2011. Pada kesempatan penutupan Kakanwil Ni Luh Putu Kumalawati berharap agar dengan pelaksanaan Rakerda ini dapat dihasilkan berbagai inovasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung perbaikan capaian kinerja sehingga nantinya dapat mencapai target kinerja (IKU) masing-masing.           

OLeh: Heru Pudyo Nugroho – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Liputan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2011 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Padang-perbendaharaan.go.id– Demi mengejar laporan kas posisi pemerintah yang wajar tanpa pengecualian, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan bagi pemerintah daerah wilayah kerja Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat, 18 s.d 21 Mei 2011, bertempat di Hotel Bunda, Padang.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat, Mirza Efendi, mengatakan bahwa jumlah peserta ada 40 orang. Para peserta berasal dari 18 daerah kabupaten/kota  yang berjumlah 36 orang serta dari bidang AKLAP Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat, 4 orang.

Sementara itu Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, Zamhari, dalam sambutannya menyampaikan tentang perbedaan mendasar perubahan SAP yang sebelumnya diatur dengan PP nomor 24 Tahun 2005 dengan SAP yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Di samping itu, beliau juga mengharapkan tercapainya laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meskipun sampai saat ini masih menggunakan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual (Basic Cash Towards Accrual).

Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) masih terdapat 37 pemda dengan opini disclaimer dan 22 pemda dengan opini tidak wajar.  Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat berpesan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas laporan keuangan baik LKPP maupun LKPD sesuai dengan SAP, supaya mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).

Materi sosialisasi dibawakan oleh narasumber Hari Sugiyanto, Tio Novita, dan Izharul Haq, dari Subdit SAP Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPBN. Materi meliputi Gambaran Umum SAP, Kerangka Konsepsual, Konsepsi Neraca, LAK, LRA , serta penyusunan CALK dan Akuntansi Investasi yang disampaikan pada hari pertama sosialisasi.  Pada hari kedua  peserta menerima materi tentang Akuntasi Persediaan, Aset Tetap, serta Kewajiban dan Piutang.

Sebelum acara ditutup oleh Bapak Zamhari selaku Kakanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat, diserahkan sertifikat secara simbolis kepada peserta yang tertua dan termuda. Adapun peserta tertua diberikan kepada Bp. Syafri Awal (55 th) dari DPPKA Kota Padang Panjang, sedangkan peserta termuda bernama Viranita Arief (24 th) dari Inspektorat Kabupaten Solok. Selain sertifikat, panitia juga memberikan kenang-kenangan kepada peserta yang mendapat nilai terbaik yaitu Nuraini dari PPPKA Kota Payakumbuh, Fidriati Ananda dari PPPKA Kota Solok, dan Amdani dari PPPKA Kabupaten Solok Selatan.

Dalam sambutan sebelum menutup acara, Zamhari, menyampaikan tentang arti pentingnya pemahaman SAP untuk penyusunan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Beliau berharap tahun 2015 tidak cuma opini WTP saja yang dikejar tetapi juga kinerja. Sebab menurut beliau, tahun 2015 sudah dimulai penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual.

Oleh : Esanov dan Kurniawan – Kontributor Kanwil DJPBN Prov Sumbar
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Laporan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Menuju LKPD yang WTP pada tahun 2011, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan berkerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur menghelat sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan mengambil tempat di Hotel Diamond Samarinda, acara yang dilaksanakan pada tanggal 24 - 27 Mei 2011 tersebut diikuti oleh 35 peserta dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Abdullah Nanung, menegaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan beberapa langkah yang diperlukan dalam rangka mencapai LKPD yang WTP. Salah satunya yakni dengan memberikan bimbingan dan pembinaan agar mampu menumbuhkan optimisme seluruh pengelola keuangan negara, khususnya pemerintah daerah, bahwa penerapan akuntansi di pemerintahan adalah upaya terbaik dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.

Selain itu, tambahnya, pemerintah pusat terus membangun sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yakni dengan membangun infrastruktur yang diperlukan dalam implementasi akuntansi, termasuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan negara. “Dengan langkah-langkah yang dilakukan tersebut, LKPD tahun 2011 diharapkan dapat meraih predikat WTP,” harap Kakanwil.

Untuk diketahui bahwa hingga Juli 2010 tercatat 37 Pemerintah daerah yang mendapatkan opini disclaimer dan 22 Pemerintah Daerah berpredikat adverse. Hal ini tentu menjadi tantangan besar yang harus dihadapi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan dengan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemda, maka target WTP untuk Laporan Keuangan tahun 2011 sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden akan mampu diraih. Arah pengelolaan keuangan negara menuju international best practices telah dimulai sejak diterbitkannya paket Perundang-undangan Keuangan Negara. Salah satu yang wajib dilakukan pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan peralihan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah melakukan pencatatan terhadap pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja secara akrual. Untuk melaksanakan perintah Undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai jembatan penghubung antara pencatatan berbasis kas yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, menuju basis akrual sebagaimana diamanahkan Undang-undang. Namun sejak diterbitkannya PP nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti PP nomor 24 tahun 2005, maka seluruh pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun belanja, secara bertahap dicatat secara akrual.

Secara substansi, SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah ditingkat daerah maupun pusat. Jika pada PP nomor 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual atau yang lebih dikenal dengan cash towards accrual, maka dengan keluarnya PP nomor 71 tahun 2010, seluruh prinsip-prinsip akuntansi dalam SAP mengarah kepada akrual basis.

Setelah prosesi sambutan sekaligus arahan dari kakanwil, selanjutnya peserta mengikuti sesi materi yang disampaikan oleh nara sumber dari Kantor Pusat dan Kanwil. Selama sesi materi berlangsung, tidak jarang peserta menyela untuk memperdalam dan berdiskusi terhadap hal-hal yang disampaikan nara sumber. Melihat antusisme peserta, nara sumber yang pada awalnya hanya duduk berdiam diri, tertarik untuk bergerak berinteraksi dengan peserta. Banyak hal yang didiskusikan oleh peserta, termasuk terkait permasalahan-permasalahan teknis yang selama ini dihadapi Pemda.

Diakhir acara, seluruh peserta mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti sosialisasi SAP tahun 2011. Peserta maupun panitia, merasa sangat puas dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Di satau sisi peserta merasa dilayani dengan baik, sedangkan disislainnya panitia puas melihat antusisme peserta selama mengikuti kegiatan. Terlebih lagi, persepsi peserta terhadap pencatatan berbasis akrual yang diawal sesi sebagai suatu hal yang sulit dan menyulitkan, berubah menjadi hal yang mudah dan dapat diimplementasikan diinstitusinya. Dan pastinya semua pihak berharap, target LKPD yang WTP tahun 2011, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai.

Kontributor Kanwil Ditjen PBN Samarinda : Fajar Sidiq

Liputan pengambilan sumpah pegawai
Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id –Jumat tanggal 10 Juni 2011 menjadi momentum bersejarah bagi beberapa pegawai KPPN Merauke. Di hadapan rohaniwan baik Islam maupun Kristen Portestan, mereka mengucapkan janji dan sumpah PNS.
Acara pengambilan sumpah/janji PNS yang dilaksanakan di aula KPPN Merauke itu diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian  dengan membacakan nama-nama pegawai  yang akan di sumpah. Pengangkatan sumpah dipimpin langsung oleh  Kepala KPPN Merauke, Ander, diikuti oleh seluruh pegawai yang disumpah dan didampingi oleh dua orang rohaniwan dari Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Sahbannur, rohaniwan bagi yang beragama Islam dan  Hendrik Belwawin, rohaniwan Kresten Protestan. Penandantangan  berita acara sumpah/janji disaksikan Arvis Ali Baso, Kepala Seksi Bendahara Umum dan Paulina Latupeirissa, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Secara simbolis penandatangan berita acara diwakili oleh dua orang pegawai yang telah disumpah yaitu satu orang dari agama Islam dan satu orang Kristen Protestan .

Dalam sambutannya Kepala KPPN Merauke, Ander, mengatakan bahwa semangat reformasi birokrasi telah membawa perubahan di lingkup Ditjen Perbendaharaan, perbaikan dan penyempurnaan senantiasa terus dilakukan demi tercapainya suatu pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya adalah penerapan SOP KPPN Percontohan. Peningkatan kinerja para pegawai selalu terus  ditingkatkan yang dikenal dengan istilah stick and carrot atau punishment and reward, sehingga tidak dapat dipungkiri reformasi identik dengan peningkatan remunerasi sebagai bentuk dari caroot, sedangkan  stick-nya adalah hukuman disiplin bagi  pegawai yang melakukan pelanggaran.

Arus kompleksitas perubahan dilingkungan Ditjen Perbendaharaan mendorong kita untuk melakukan suatu perubahan pada aspek pengelolaan keuangan dalam rangka proses transformasi, yang terencana untuk meminimalkan resiko, mendukung terciptanya proses transformasi yang lancar, serta menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang realiabel, akurat dan diterima oleh semua stakeholders yang lebih di kenal dengan SPAN. Tahun 2010 laporan keuangan yang dikenal dengan LKPP mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion sedangkan laporan keuangan tingkat kementerian/lembaga mengalami peningkatan dengan opini WTP.

Masih dalam sambutannya, Ander mengatakan bahwa sumpah atau janji PNS bukan sebatas seremonial belaka. Ia mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu kesadaran para pegawai untuk memikul tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bersih dan bebas KKN. Beliau berharap agar seluruh pegawai KPPN Merauke dapat  terus memperkaya diri dengan kemampuan belajar terutama bidang teknologi informasi sebagai antisipasi perkembangan zaman yang semakin modern. Kinerja pegawai semakin ditingkatkan demi tujuan bersama membangun lembaga yang transparan dan terpercaya dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di lingkungan KPPN Merauke.

 

Oleh:  Salampessy M. Insan – kontributor KPPN Merauke
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Gugus Kendali Mutu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi bali

Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Hari libur tidak menghalangi kinerja pejabat dan pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Bali, KPPN Denpasar, Singaraja, dan Amlapura untuk menghadiri Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bertema Tata Cara Revisi DIPA TA 2011 - Pencairan Dana dan Service Exellence, Sabtu (28/5), di di aula basement Gedung Keuangan Negara I – Denpasar.

Para pejabat dan pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali hampir seluruhnya hadir. GKM tersebut bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan yang sering mucul terutama yang dihadapi oleh para petugas Front Office (FO) baik di tiga KPPN yang berada dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, maupun FO Layanan Unggulan Kanwil. Selain itu juga GKM kali ini diharapkan meningkatkan sinergitas dan merumuskan langkah untuk dipedomani bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada satuan kerja.

Mengawali acara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Ni Luh Putu Kumalawati menyampaikan arahan tentang pentingnya kesatuan informasi atas pertanyaan yang diajukan satker kepada KPPN dan Kanwil. Ni Luh Putu Kumalawati juga mengingatkan kepada KPPN tentang komitmen penyelesaian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) selama satu jam harus benar-benar ditepati, bukan hanya slogan.  Untuk itu Kakanwil meminta agar dilakukan review atas pengembalian SPM (Surat Perintah Membayar) satker pada akhir hari kerja antara petugas FO, Customer Service (CS) dan Kepala Seksi Pencairan Dana. Sehingga ketika satker telah melakukan perbaikan tidak ada penolakan kembali akibat perbedaan pendapat antara petugas FO.

Materi pertama tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2011 disampaikan oleh Kepala Bidang PA Asri Isbandiyah Hadi, dengan berpedoman pada Perdirjen 22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2011. Dengan format DIPA 2011 yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, membawa konsekuensi pada perubahan aturan revisi DIPA baik kewenangan maupun ruang lingkupnya. Sehingga dibutuhkan kesamaan pandang terutama antara petugas FO dan CS KPPN dan Kanwil yang langsung berhadapan dengan satker dalam memberikan formulasi saran apakah DIPA satker yang bersangkutan perlu direvisi atau tidak.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang PP II - Made Panca, dengan materi Cash Forecasting. Satu hal yang mengemuka dari materi kedua ini adalah realita ketepatan cash forecasting satker yang masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini forum menyepakati untuk mengambil langkah-langkah positif dengan cara terus mensosialisasikan pentingnya cash forecashting dan memberikan reward bagi satker  yang berprestasi.

Sementara itu, acara diskusi dipandu oleh Plh. Kepala KPPN Denpasar – Gede Wisna. Tema utama sesi ini adalah mengenai penggunaan beberapa akun, seperti akun 511134, 521115,521213,512111,521411 dan 521219. Pilihan pada topik ini dilandasi pada kenyataan bahwa dominasi persoalan yang dihadapi di lapangan adalah tidak jauh dari penggunaan sebuah akun. “Masalahnya bukan pada satker, tapi kita harus tegas. Syaratnya, kita semua harus paham. Kalau gurunya belum pintar, bagaimana dengan muridnya?” demikian Gede Wisna memulai sesi ini. Dari eksplorasi masing-masing KPPN ditemui bahwa memang masih terdapat beberapa perbedaan penafsiran. Namun di akhir sesi bisa dicapai kesepakatan terhadap hal-hal tersebut.
Sampai penghujung acara, peserta GKM tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya karena disuguhi materi Service Exellence yang disampaikan secara atraktif oleh Kepala Bagian Umum Heru Pudyo Nugroho. Meski rata-rata peserta pernah mendapatkan pelatihan semacam ini, namun suasana masih terasa segar karena Heru bisa mendemonstrasikan berbagai contoh-contoh riil dan joke yang menghibur peserta.

Pada bagian penutup, Kepala Kanwil berpesan agar semua hasil yang diperoleh dari GKM ini bisa diaplikasikan dalam aktivitas kantor sehari-hari dalam rangka terus meningkatkan kualitas layanan kepada satker. 

Oleh : Heru Pudyo Nugroho,  Ardi Purwanto, Djoko Julianto – Kontributor Kanwil DJPBN Prov Bali