Liputan “Capacity Building” Tim Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan capacity building bagi Tim Kajian Fiskal Regional, Senin (27/5). Kegiatan ini menindaklanjuti surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2882/PB/2013 hal jadwal kegiatan regional economist 2013 dan No. S-3064/PB/2013 hal kajian fiskal regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Dalam rangka penyusunan Kajian Fiskal Regional, telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel No. KEP-56/WPB.19/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Fiskal Regional lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel. Tim tersebut beranggotakan para pejabat/pegawai Bidang PPA I, PPA II dan Aklap. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk GKM (Gugus Kendali Mutu) ini merupakan upaya peningkatan kapasitas kemampuan bagi Tim Kajian Fiskal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel dalam bidang analisis ekonomi/fiskal regional yang disampaikan oleh narasumber Regional Economist wilayah Kalsel dan Kalteng, M. Handry Imansyah, Ph.D dari Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Dalam sambutan saat membuka kegiatan ini, Kepala Bagian Umum, Muhtar Salim, selaku Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel menyampaikan bahwa sesuai PMK 169/PMK.01/2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan selain menjalankan fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi memiliki fungsi baru sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam pengelolaan fiskal. Hal ini tentunya mengandung konsekuensi perubahan kultur budaya kerja yang sangat menantang, dimana pada awalnya pekerjaan lebih didominasi pekerjaan yang bersifat klerikal administratif, maka ke depannya akan beralih kepada pengembangan kemampuan SDM untuk melakukan analisis dan kajian. Tugas-tugas baru yang memerlukan kemampuan analisa tersebut diantaranya adalah penyusunan kajian fiskal regional dan monev dalam rangka spending reviu APBN maupun APBD.
Dalam paparannya, narasumber M. Handry Imansyah, menyampaikan latar belakang dibentuknya Regional Economist oleh Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo pada bulan April 2012 adalah dalam rangka membantu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk memberikan penjelasan secara akademik sebagai pihak yang independen di daerah kepada pemerintah/masyarakat daerah terkait berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi strategis yang ditetapkan pemerintah pusat yang memberi dampak/pengaruh signifikan kepada pemerintah/masyarakat daerah seperti kebijakan APBN, subsidi BBM, quality of spending. Kegiatan berupa publikasi yang dilakukan tersebut bisa dalam bentuk seminar, penulisan di media massa dll. Dalam perkembangan selanjutnya Regional Economist tersebut diarahkan ber-counterpart dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang telah ditetapkan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, termasuk untuk melakukan peer review atas Kajian Fiskal Regional yang dihasilkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal ini untuk menjamin kualitas kajian dari aspek akademik.
Para peserta capacity building antusias menyimak paparan narasumber terkait kondisi ekonomi nasional maupun regional wilayah Prov. Kalsel dalam 10 tahun terakhir. Berbagai tantangan yang dihadapi sebagai dampak krisis ekonomi dunia bagi perekonomian nasional maupun regional wilayah Kalsel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, GINI ratio, HDI, tingkat kemiskinan dll. Dipaparkan juga berbagai kesempatan/peluang yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang dinilai oleh berbagai lembaga keuangan internasional memiliki pengaruh signifikan bagi pertumbuhan perekonomian dunia, karena besarnya pangsa pasar di Indonesia. Beliau menjelaskan pula bahwa Kajian Fiskal Regional yang nantinya akan disusun Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki point plus karena Kementerian Keuangan memiliki data APBN yang disalurkan di daerah melalui dana KP, KD, DK, TP, UB maupun data APBD yang disalurkan melalui dana transfer (DAU, DAK, Dana Penyesuaian, DBH dll). Kajian ini akan menilai sejauh mana kontribusi belanja pemerintah yang disalurkan dalam APBN/APBD terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Peserta juga melakukan tanya jawab/sharing dengan narasumber terkait kebutuhan data/informasi profil dan perkembangan kondisi fiskal di Provinsi Kalsel yang bersumber dari APBN / APBD dalam rangka penyusunan Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalsel yang menjadi tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Moderator sekaligus Ketua Tim Penyusunan Kajian Fiskal Regional, Teddy, pada akhir acara menyampaikan bahwa pada tanggal 10 - 11 Juni 2013 akan dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dalam rangka pembentukan forum komunikasi dengan Pemda sebagai upaya menjalin komunikasi/koordinasi terkait tugas-tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai PMK 169/PMK.01/2012. Dalam kesempatan Rakor dengan Pemda tersebut, Regional Economist dari Universitas Lambung Mangkurat juga akan memaparkan materi terkait manfaat/tujuan Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota dalam penetapan kebijakan pengelolaan APBD di daerah, sehingga diharapkan ada sinergi dengan daerah untuk bisa menyajikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional tersebut. Disepakati pula dengan Regional Economist bahwa pada awal Juli 2013 akan diadakan Seminar untuk memaparkan Hasil Kajian Fiskal Regional Prov. Kalsel dengan mengundang para stakeholder Pemda Prov/Kab/Kota se-Kalsel, instansi teknis terkait, unsur akademis, asosiasi pelaku usaha di daerah, dan media massa.
Oleh: Teddy – Konttributor Kanwil DJPBN Prov. Kalsel








Sesi berikutnya berturut-turut dipaparkan oleh Joko Sumedhi yang mengupas Unit Kepatuhan Internal dan kepegawaian, disusul oleh Arief Koesetyawan yang menyampaikan materi tentang potensi fraud dan conflict of interest, serta Eko Setiyo Utomo yang membahas kepatuhan bank dalam menjalankan transaksi rekening kas negara. Pada sesi akhir, Kepala KPPN Sampit menyampaikan solusi atas penyerapan satker dan arahan terkait dengan pekerjaan KPPN Sampit. Sesudah itu acara dilanjutkan dengan makan malam. Agar lebih berkesan, pegawai KPPN membakar sendiri ikan, udang, jagung, ketela dan pisang di pinggir pantai Sei Bakau. Nikmat sekali, karena yang mengerjakan pegawai KPPN Sampit sendiri.
Sesi berikutnya berturut-turut dipaparkan oleh Joko Sumedhi yang mengupas Unit Kepatuhan Internal dan kepegawaian, disusul oleh Arief Koesetyawan yang menyampaikan materi tentang potensi fraud dan conflict of interest, serta Eko Setiyo Utomo yang membahas kepatuhan bank dalam menjalankan transaksi rekening kas negara. Pada sesi akhir, Kepala KPPN Sampit menyampaikan solusi atas penyerapan satker dan arahan terkait dengan pekerjaan KPPN Sampit. Sesudah itu acara dilanjutkan dengan makan malam. Agar lebih berkesan, pegawai KPPN membakar sendiri ikan, udang, jagung, ketela dan pisang di pinggir pantai Sei Bakau. Nikmat sekali, karena yang mengerjakan pegawai KPPN Sampit sendiri.
Pelatihan ini bertujuan untuk melatih para pegawai, pramubakti, dan satpam KPPN Banjarmasin dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada para stakeholder.
harapkan” tegas Yudi. Berbagai metode dan contoh kongkrit beliau paparkan, kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung standar pelayanan di BRI, dengan menghadirkan Security, Frontliner, dan, Costumer Service dari BRI Cabang Pangeran Samudera. Satpam, Petugas FO, dan Petugas CSO KPPN Banjarmasin diberi kesempatan untuk mempraktikkan pelayanan pada KPPN Banjarmasin dan kemudian dinilai kekurangan dan kelebihannya.
Pada pagi hari, acara diawali dengan sambutan Kepala KPPN Kuningan, Eriswan. Dalam sambutannya ia menekankan pentingnya kerjasama antara seluruh pegawai KPPN Kuningan dalam meningkatkan kinerja. “Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melatih kerjasama dan kekompakan seluruh pegawai KPPN Kuningan”. Demikian pesannya.
ngan tempat permainan yang terpisah, masing-masing tim tidak ada yang bisa meiru strategi lawan. Hikmah yang dapat dipetik dari beberapa permainan tersebut yakni kerjasama antar anggota tim, pemimpin yang bisa mengkomando dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Seluruh permainan dapat berhasil dimainkan hingga pukul 11.30 WIB. Setelah Ishoma, acara dilanjutkan dengan seminar motivasi yang menghadirkan motivator Dra. Yetty Nteseo, M.Eng.Sc.
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendendaharaan Provinsi Bali Ida Bagus Gde Kartika Manuaba dengan para Kepala Bidang, Kepala Bagian Umum, dan Tim Kajian Fiskal. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendharaan Provinsi NTB Alfiah, dengan Kepala Bidang PP Herman Hiidayat, juga Kepala Kanwil Ditjen Perbendharaan NTT Herry Sunardjo, bersama Kepala Bidang PA Ahmad Sapriannoor.
h), Keputusan dibuat atas dasar marjin,Perdagangan mendorong kemajuan ekonomi,Biaya transaksi merupakan penghalang perdagangan,Keuntungan mengarahkan bisnis kepada kegiatan yang meningkatkan kemakmuran Profits,Orang memperoleh pendapatan karena membantu orang lain,Kemajuan ekonomi terjadi terutama melalui perdagangan, investasi, metode yang lebih baik, dan lembaga ekonomi yang sehat,Tangan-tangan yang tak tampak (‘invisible hand”), dp harga pasar mengarahkan pembeli dan penjual pada kegiatan yang mendorong kemakmuran umum,Terlalu sering dampak jangka panjang, atau dampak sekunder, dari suatu kegiatan diabaikan,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja yang berlangsung masing-masing sekitar dua jam tersebut, kedua belah pihak saling memperkenalkan visi, misi, tujuan dan tugas yang diemban instansi serta berbagai sinergi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dalam kata pengantarnya, Hendro Baskoro menyatakan bahwa dengan reorganisasi Ditjen Perbendaharaan sesuai PMK 169/2012, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dihadapkan pada peran yang cukup strategis sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Tugas baru dimaksud antara lain penyusunan konsolidasi LKPP dan LKPD, GFS, Kajian Fiskal Regional dan lainnya yang memerlukan ketersediaan data dan informasi yang komprehensif di tingkat regional serta SDM yang memiliki kompetensi analitis dalam membuat kajian tersebut. Dengan demikian, peran ini menuntut koordinasi dan kerjasama yang semakin luas mencakup berbagai kalangan di tingkat regional seperti Pemda, BI, BPS, BPK dan instansi lain yang terkait.
Dalam sambutannya pada acara penutupan sosialisasi aplikasi vera 2013 tentang PMK No. 233/PMK.05/2011 dan Perdirjen No.55/PB/2012, Kepala KPPN Bitung menyampaikan selamat kepada satker terbaik dan surat keputusan tentang penilaian satker terbaik akan dilaporkan kepada unit eselon I dan eselon II atasan satker bersangkutan, dengan harapan dapat diikuti oleh satker lainnya pada tahun 2013 dan tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh satuan kerja agar tidak memberikan gratifikasi atas pelayanan yang diberikan. Ditambahkan dalam sambutannya bahwa rekonsiliasi ke KPPN merupakan suatu kewajiban, oleh karenanya akan mendapatkan sanksi bagi yang terlambat. Ke depan, seluruh satuan kerja agar memanfaatkan teknologi informasi dalam berhubungan dengan KPPN menyongsong tahun ini akan diimplementasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) . Khususnya bagi satker yang lokasinya jauh seperti Kabupaten Kepulauan Talaud, diminta untuk melakukan rekonsiliasi online dengan menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) melalui email KPPN Bitung terlebih dahulu untuk kemudian mengirimkan hardcopynya melalui sarana tercepat. 

