Bengkulu – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Edukasi Keuangan dan Pembinaan BUMD/BLUD pada Selasa (23/6). Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi TPAKD dan BUMD/BLUD dalam Mendorong Literasi dan Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Bengkulu” tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, BUMD, BLUD, instansi vertikal, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Ismail, S.S.T.Ak., M.Comm., menyampaikan materi mengenai peran BLUD dalam pembangunan ekonomi daerah, kondisi fiskal regional, serta strategi penguatan ekosistem BLUD di Provinsi Bengkulu.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa BLUD memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengelolaan pendapatan, belanja, kerja sama, investasi, dan manajemen kas. Namun demikian, optimalisasi fleksibilitas tersebut masih memerlukan dukungan regulasi yang memadai serta penguatan kapasitas pengelola BLUD.

BENGKULU – Partisipasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada gelaran Festival Tabut 2026 berbuah manis. Sejak dibuka pada 16 Juni lalu hingga pelaksanaannya yang akan berakhir pada 25 Juni 2026 mendatang , stand pameran Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu  sukses menarik perhatian pengunjung dan mencatatkan rata-rata omzet penjualan lebih dari Rp3.000.000 per harinya.

Tingginya antusiasme masyarakat sejalan dengan minat para pelaku usaha lokal. Tercatat, terdapat total 23 UMKM yang mendaftar untuk berpartisipasi di stand ini yang terdiri dari 2 UMKM binaan dan 21 UMKM mitra. Guna mengakomodasi UMKM binaan dan UMKM mitra tersebut, Kanwil DJPb menyiapkan 4 meja UMKM dalam 1 stand secara bergiliran.

Untuk memaksimalkan pemberdayaan UMKM, mekanisme operasional dirancang menggunakan sistem rotasi atau shift. Selain UMKM binaan yang beroperasi penuh dari pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB , terdapat juga rotasi pengisian meja untuk UMKM pada sesi siang (10.00 s.d. 17.00 WIB) dan sesi malam (17.30 s.d. 22.00 WIB).

Bengkulu –Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan observasi lapangan terkait progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur pada Selasa (23/6) bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan menghimpun informasi mengenai perkembangan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, kegiatan juga dilakukan untuk mengidentifikasi dampak pembangunan terhadap perekonomian daerah serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil FGD, hingga 23 Juni 2026 progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu telah mencapai 91,23 persen, sedangkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur mencapai 83,42 persen. Secara keseluruhan, progres pembangunan kedua lokasi telah mencapai sekitar 88,60 persen. Pembangunan meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, dapur umum, fasilitas olahraga, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Dari aspek kesiapan operasional, Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu dirancang untuk menampung hingga 1.080 siswa yang terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA. Tahun ajaran baru direncanakan dimulai pada 13 Juli 2026, sehingga sejumlah fasilitas utama ditargetkan selesai dan siap digunakan pada akhir Juni 2026, sementara fasilitas pendukung lainnya ditargetkan rampung pada Juli 2026.

Bengkulu – Dalam rangka meningkatkan literasi fiskal serta memperluas pemahaman mengenai kondisi ekonomi dan fiskal daerah kepada generasi muda dan civitas akademika, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2026 pada Jumat (19/6) bertempat di Aula Rafflesia Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor di daerah. Melalui kegiatan diseminasi ini, hasil analisis yang tertuang dalam Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi sebagai sumber informasi dan referensi dalam mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, serta perumusan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.

Diseminasi KFR dihadiri oleh lebih dari 80 mahasiswa dan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu, antara lain Universitas Bengkulu (UNIB), Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. (UNIHAZ), Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu, dan Universitas Terbuka (UT) Bengkulu.