BENGKULU — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu hadir sebagai narasumber pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tindak Lanjut Hasil Penelitian Stamarena Polri dan Reviu Itwasum Polri terhadap Kertas Kerja Pagu Anggaran Polda Bengkulu dan Jajaran Tahun Anggaran 2027, yang diselenggarakan Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Biro Rena) Polda Provinsi Bengkulu, Kamis (13/8).

Kehadiran Kanwil DJPb pada forum ini merupakan wujud nyata peran ganda Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai treasurer sekaligus financial advisor bagi para pengelola keuangan negara di daerah — tidak berhenti pada pemrosesan pencairan dana, tetapi turut mengawal kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sejak hulu.

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menurunkan dua narasumber. Materi pertama disampaikan oleh Eko Haryono, yang membuka paparan dengan penguatan integritas melalui program Island of Integrity Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Ia menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari integritas para pengelolanya, dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani perlu menjadi budaya kerja bersama, bukan sekadar upaya meraih predikat.

Selanjutnya, Eko memaparkan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, dilanjutkan dengan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 serta teknis Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

"Perencanaan anggaran satker tidak berdiri sendiri. Ia harus terhubung dengan arah pembangunan nasional, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan," ujar Eko.

Materi kedua disampaikan oleh Wulan, yang membedah aspek teknis pengelolaan anggaran. Paparannya dimulai dari panduan praktis bagi Bagian Perencanaan pada saat DIPA diterima, mencakup pencocokan DIPA dengan RKA-K/L, pemetaan catatan dan blokir, pengujian kepatuhan terhadap Standar Biaya Masukan, ketepatan penggunaan Bagan Akun Standar, konsolidasi rencana revisi, hingga persiapan kontrak pra-DIPA dan penyusunan rencana penarikan dana Triwulan I.

Wulan kemudian memaparkan formula terbaru Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai PER-5/PB/2024 secara indikator demi indikator, disertai analisis kinerja anggaran satker Polda Bengkulu berdasarkan data posisi 31 Juli 2026.

Dari data yang disajikan, nilai IKPA satker Polda Bengkulu tercatat 96,15 atau berada di atas rata-rata seluruh satuan kerja Provinsi Bengkulu yang sebesar 93,82. Dari 35 satuan kerja, sebanyak 24 satker berkategori Sangat Baik, 10 satker Baik, dan 1 satker Cukup, tanpa ada satker berkategori Kurang. Realisasi anggaran mencapai 56,05 persen dari pagu.

Meski demikian, Wulan menyoroti dua indikator yang masih menyisakan ruang perbaikan, yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran, yang keduanya berada pada angka 90,66. Analisis per jenis belanja menunjukkan deviasi terbesar bersumber dari belanja barang dan belanja modal.

"Formula terbaru menimbang deviasi menurut proporsi pagu tiap jenis belanja. Karena itu, perbaikan rencana penarikan dana pada belanja barang dan belanja modal menjadi cara paling cepat untuk menaikkan nilai IKPA, dan itu tidak memerlukan tambahan anggaran sama sekali," jelas Wulan.

Paparan ditutup dengan pembahasan digitalisasi pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah, Cash Management System, dan Digipay Satu, sebagai upaya mengurangi transaksi tunai sekaligus memitigasi risiko pengelolaan kas pada satuan kerja.

Forum dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung interaktif. Sejumlah satuan kerja menyampaikan kendala teknis yang dihadapi, mulai dari pembukaan blokir anggaran, penjadwalan pengadaan, hingga pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah di wilayah dengan keterbatasan sarana pembayaran elektronik.

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menyatakan kesiapannya untuk terus mendampingi satuan kerja lingkup Polda Bengkulu, baik melalui konsultasi, pendampingan teknis, maupun kunjungan langsung ke satuan kerja, dengan seluruh layanan tanpa dipungut biaya.

Melalui kolaborasi ini, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu berharap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran satuan kerja Polda Bengkulu semakin meningkat, sehingga APBN dapat memberikan manfaat yang nyata, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat Provinsi Bengkulu.

Bengkulu - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Diskusi Strategis Fasilitasi Pemberdayaan UMKM di Provinsi Bengkulu Tahun 2026 pada Selasa (4/8) di Aula Rafflesia Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu, pelaku UMKM, koperasi, serta satuan kerja lingkup DJPb Bengkulu.

Kegiatan dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Ismail, yang mewakili Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, koperasi, dan pelaku usaha untuk memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kapasitas UMKM di Provinsi Bengkulu.

Ismail juga menyampaikan bahwa hingga Semester I Tahun 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp2,16 triliun kepada 25.555 debitur, sementara penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp57,25 miliar kepada 8.377 debitur. Capaian tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan produktif yang perlu terus didukung melalui kolaborasi berbagai pihak.

Bengkulu — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Kewenangan Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Bengkulu Semester II Tahun Anggaran 2026. Forum ini menjadi ajang evaluasi bersama antara Kanwil DJPb dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, serta seluruh pengelola keuangan terkait.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar melihat besaran serapan anggaran, melainkan menjadi wadah untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, menyusun langkah perbaikan, serta memastikan pelaksanaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Realisasi Membaik, Namun Masih Ada Ruang Perbaikan

Berdasarkan hasil monitoring sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026, realisasi Dana Dekonsentrasi tercatat sebesar 61,47 persen atau Rp3,48 miliar dari pagu Rp5,66 miliar — capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang sempat anjlok ke 0,62 persen akibat blokir anggaran. Sementara itu, realisasi Dana Tugas Pembantuan mencapai 39,26 persen atau Rp9,87 miliar dari pagu Rp25,15 miliar, juga membaik dari capaian 5,07 persen pada 2025.

Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Diseminasi Hasil Joint Research Semester I Tahun 2026 secara daring melalui Microsoft Teams pada Selasa (28/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Regional Chief Economist (RCE) yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola sektor kesehatan di Provinsi Bengkulu.

Mengusung tema "Analisis Peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sektor Kesehatan dalam Mendukung Efisiensi Fiskal, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Perekonomian Regional di Provinsi Bengkulu", penelitian yang dilaksanakan bersama Local Expert tersebut menghasilkan berbagai temuan strategis dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat kinerja BLUD sekaligus mendukung efisiensi fiskal daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Kesehatan, Pimpinan instansi RSUD dan Puskesman berstatus BLUD, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu.