Liputan Rekonsiliasi Tiga Pihak
Jakarta, perbendaharaan.go.id - BPK sangat mengapresiasi usaha Kementerian/Lembaga/Pemerintah dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan, sebagaimana tercermin dalam peningkatan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL). Hal tersebut disampaikan Anggota II BPK RI, Taufiequrachman Ruki dalam rekonsiliasi tiga pihak, Rabu (14/4), di Jakarta.

Rekonsiliasi tripartit yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga (K/L), dan BPK, dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Acara dihadiri Dirjen Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Anggota II BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI, Para Kepala Biro Keuangan/Biro Umum/Pejabat setingkat yang bertanggung jawab atas penyusunan LKKL, Para Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan, serta Tim Auditor BPK RI.

LKPP Tahun 2009 (Unaudited) telah disusun dan disampaikan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan kepada BPK pada tanggal 30 Maret 2009 untuk diaudit. Sebagai laporan keuangan dengan status belum diperiksa (unaudited), maka LKPP Tahun 2009 tersebut masih perlu dikoreksi/disesuaikan, baik karena data baru, maupun karena temuan pemeriksaan BPK serta kekeliruan yang mungkin ditemukan kemudian.

Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sebagaimana telah diakui pula oleh BPK. Upaya-upaya dapat dilihat dari semakin membaiknya opini BPK atas LKKL. Pada tahun 2006, jumlah LKKL yang mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sebanyak 7 LKKL, tahun 2007 meningkat menjadi 16 LKKL, dan tahun 2008 meningkat menjadi sebanyak 35 LKKL.

Sementara itu, Anggota II BPK RI, Taufiequrachman Ruki memberikan persamaan persepsi dihadapan para hadirin, bahwa auditor tidak datang untuk mencari-cari kesalahan. " Kami bukan tukang jagal, disamping pelaksanaan tugas pemeriksaan, juga pembinaan," tegasnya.

BPK menjadi observer dalam rekonsiliasi tiga pihak tersebut, sebagai bagian pelaksanaan prosedur audit. Hal-hal yang menjadi perhatian di tahun 2009 antara lain, kas di Bendahara Pengeluaran bersaldo negatif, rekening belum dilaporkan, persediaan belum diinventarisasi, piutang tidak didukung dengan bukti yang cukup, inventarisasi dan revaluasi belum selesai dilaksanakan, PNBP dikelola diluar mekanisme APBN, belanja tidak dicatat dalam mata anggaran yang tepat.

BPK berharap komunikasi yang efektif diantara pemeriksa dan entitas untuk membahas temuan-temuan. Sehingga dengan komunikasi tersebut dapat dicapai kesamaan pandang terhadap suatu masalah untuk memudahkan pemberian rekomendasi dan perbaikan. Namun demikian, independensi pemeriksa harus tetap dijaga baik oleh pemeriksa itu sendiri maupun oleh Entitas.

Pelaksanaan rekonsiliasi kali ini juga melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai wakil Menteri Keuangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar nilai aset tetap yang disajikan pada neraca K/L dan neraca pada LKPP sama dengan nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan BMN masing-masing K/L dan Laporan BMN tingkat nasional yang disusun oleh DJKN.

Oleh : Novri Hendri - Media Center Ditjen Perbendaharaan

Presentasi Direktur APK Tripartit dapat diunduh disini
Presentasi Anggota II BPK RI Tripartit dapat diunduh disini

Laporan Penutupan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Beberapa hari belakangan ini menjadi ujian yang cukup berat bagi Kementerian Keuangan. Terutama dalam upayanya melakukan reformasi birokrasi. Hampir semua sorot mata masyarakat tertuju kepada kementerian ini. "Hari-hari ini adalah hari yang tidak nyaman bagi kita. Kalau kita bicara reformasi, sepertinya ada yang cemplang kalau orang Jawa bilang," kata Sri Mulyani Indarwati di Jakarta Jum'at lalu. "Sebabnya karena ada kasu Gayus ini," lanjutnya.

Keberhasilan yang sudah dicapai Ditjen Perbendaharaan dalam mereformasi jajaran birokrasinya harus dijaga dan dikembangkan. "Jaga reputasi Ditjen Perbendaharaan," pesan Menteri Keuangan saat memberikan pengarahan kepada pejabat esselon II Ditjen Perbendaharaan di Jakarta. "Jangan sampai karena nila setitik, rusak susu sebelanga," pintanya.

Perubahan sikap masyarakat di era keterbukaan memberikan konsekuensi, bahwa informasi apapun bisa diakses oleh masyarakat. Suatu hal di masa lalu yang dinilai wajar oleh masyarakat, bisa jadi tidak untuk hari ini, "Dulu bisa melakukan sesuatu dengan tenang, karena tertutup," lanjut wanita yang masuk dafta seratus tokoh wanita paling berpengaruh di dunia ini. "Sekarang tidak bisa lagi, masyarakat akan melihat sampai sedetil mungkin," lanjutnya.

Keberhasilan reformasi birokrasi adalah hasil kerja tim. Dalam arahannya, Menteri keuangan mengatakan bahwa hal-hal yang sifatnya strategis harus beul-betul dikelola. "Ini adalah pekerjaan kolektif, bukan pekerjaan Pak Dirjen (Herry Purnomo)," kata Sri Mulyani. "Diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama," pesan beliau.

Mencermati berbagai kasus yang mendera kementerian yang dipimpinya, Sri Mulyani menegaskan bahwa, pejabat-pejabat esselon dua itu luar biasa penting. "Anda adalah tulang punggung Ditjen Perbendaharaan," ungkap beliau.

Esselon II itu sebagai pertaruhan apakah perubahan itu betul-betul terjadi atau hanya lips servis. Kasus yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak akibat reformasi pada esselon duanya hanya formalitas. Ketika pejabat esselon dua membiarkan terjadinya penyimpangan atau bahkan masih mempunyai heading culture yang sama seperti sebelum reformasi dijalankan, maka anak buahnya akan mengikuti hal yang sama.

"Jadi sebetulnya batu-batu ujian itu ada di esselon dua. Anda yang relatifly berhubungan langsung dengan orang-orang, struktur dan ruangan," jelas beliau. "Anda mempunyai skup pekerjaan yang sebetulnya bisa membaca berapa banyak anak buahnya, apa tingkah lakunya, pekerjaannya apa, bagaimana (sikap) mereka terhadap reformasi, apakah mereka komit terhadap kultur baru atau tidak," lanjut Sri Mulyani.

Dalam acara penutupan rapimtas Ditjen Perbendaharaan tersebut, Sri Mulyani mengharapkan agar semua pejabat tidak pernah berhenti berfikir untuk mengamankan system yang sudah baik yang ada di Ditjen Perbendaharaan. "Jangan pernah berhenti berfikir untuk mengamankan system yang sudah baik ini," pintanya di hadapan para kakanwil dan pejabat esselon dua Kantor Pusat Perbendaharaan.

Kerusakan system seringkali terjadi akibat suatu masalah dibiarkan berlarut dan masuk ke dalam system. Oleh karenanya, Menteri Keuangan berpesan agar para pejabat esselon dua dapat melokalisir masalah dan tidak membiarkannya masuk ke dalam seluruh system. "Jangan jadi orang minimalis," kata beliau. "Jangan bersikap, paling tidak saya tidak korupsi, yang lain korupsi biar saja. Jangan seperti itu," tandasnya.

Untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati berpesan agar para pejabat esselon dua dan di bawahnya melakukan regenerasi. "Negeri kita ini kan akan terus berdiri hingga hari kiyamat to? Dan selama Republik Indonesia ini berdiri, Kementerian Keuangan akan tetap berdiri," tandas beliau. "Dan untuk menjaga agar organisasi ini tetap tegak berdiri, regenerasi kepemimpinan itu penting," lanjutnya.

Menteri Keuangan tampak sangat tidak ingin ada kasus-kasus memalukan lagi terjadi di departemen yang dipimpinya. Beliau mengharapkan bisa mendapatkan alarm dini terhadap kasu-kasus yang mungkin akan timbul. "Saya perlu mendapatkan alarm dini. Jangan biarkan masalah berlarut-larut," pintanya. "Terkadang kita perlu memakai baju orang lain saat kita ingin melihat diri kita. Sehingga kalau ada masalah kita akan dengan segera mengetahuinya," lanjutnya lagi.

Sri Mulyani Indarwati sangat tidak ingin ada kasus memalukan terjadi Ditjen Perbendaharaan. Sebelum mengakhiri pengarahannya, beliau berpesan kepada Herry Purnomo, Dirjen Perbendaharaan, dan seluruh pejabat esselon dua untuk menjaga reputasi. "Jaga reputasi Ditjen Perbendaharaan ke depan. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga," tandasnya menutup arahannya.

Oleh : Bambang Kismanto & Tino A.P. Pegawai Bagian Pengembangan

Liputan Acara Rakorda Jawa Tengah
Magelang, perbendaharaan.go.id - Dinginnya udara serta derasnya hujan malam itu di kota Magelang tidaklah mengurangi semangat seluruh peserta untuk mengikuti acara pembukaan rapat koordinasi daerah (rakorda) yang dilakukan oleh Kakanwil Ditjen PBN Propinsi Jawa Tengah, Minto Widodo. Selesai acara pembukaan, walaupun malam semakin larut, namun tetap tidak menyurutkan semangat para peserta untuk mendengarkan paparan dari Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Wiwin Istanti yang mengevaluasi penyusunan LKPP selama tahun 2009, maupun paparan dari Kepala KPPN Semarang II, Sardjito terkait dengan percepatan pencairan dana.

Rakorda yang pertama untuk tahun 2010 ini diadakan di wilayah kerja KPPN Magelang, tepatnya di Hotel Puri Asri mulai tanggal 23 sampai dengan 25 Pebruari 2010, dengan tema "Dengan Semangat Reformasi Birokrasi Kita Wujudkan Percepatan Penyerapan Dana APBN dan LKPP secara Akurat dan Tepat Waktu". Rakorda diikuti oleh seluruh Kepala Bagian/Bidang lingkup Kanwil dan seluruh Kepala KPPN serta Kasie Perbendaharaan di lingkup Jawa Tengah yang terdiri dari 15 KPPN, yaitu KPPN Semarang I, KPPN Semarang II, KPPN Magelang, KPPN Purworejo, KPPN Klaten, KPPN Sragen, KPPN Surakarta, KPPN Purwodadi, KPPN Kudus, KPPN Pati, KPPN Banjarnegara, KPPN Cilacap, KPPN Pekalongan, KPPN Purwokerto, dan KPPN Tegal.

Selain mendiskusikan dan mencari solusi atas segala permasalahan yang terjadi di KPPN, Rakorda juga menghasilkan sejumlah kesimpulan maupun ide-ide baru yang dihasilkan oleh sidang 3 Komisi, yaitu Komisi A dengan topik "Strategi Penyusunan LKPP Tahun 2010 yang Akuntabel dan Tepat Waktu", Komisi B dengan topik "Sistem Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran, dan Komisi C dengan topik "Evaluasi Penerapan SOP KPPN Percontohan".

Para peserta sangat berbangga hati karena di penghujung acara, Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo berkenan hadir untuk memberikan pengarahan dan memimpin forum tanya jawab sekaligus menutup acara Rakorda secara resmi. Mengakhiri rangkaian acara Rakorda, Dirjen Perbendaharaan berkenan pula mengunjungi KPPN Magelang sekaligus memantau pelaksanaan SOP KPPN Percontohan yang telah diterapkan di KPPN Magelang. "Kunjungan beliau (Dirjen Perbendaharaan - red) beserta segala saran-sarannya sangat berarti buat kami di lini terdepan dalam mewujudkan "service excellent" yang diharapkan", demikian disampaikan oleh Kepala KPPN Magelang, Suyono Sudharto.

Oleh: Kontributor Kanwil Semarang

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menanggapi pemberitaan pada majalah TEMPO edisi 1-7 Maret 2010 halaman 92, dengan judul "Blangko Kosong Diplomat Pejambon", maka Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan press release yang dapat dilihat di sini.

Workshop Manajemen Pelaksanaan Anggaran Satker di Wilayah KPPN Blitar
Batu, perbendaharaan.go.id  - &ldquoSaya terkesan sekali dengan pelayanan dari KPPN Blitar&hellip., acara workshop ini sangat baik untuk membentuk pejabat pengelola keuangan menjadi mahir dalam mengelola uang negara dan akurat menyusun laporan keuangan&rdquo. Demikian sedikit kesan dari Wahyuni Isdarwati, Bendahara Satuan Kerja (satker) Polres Blitar, seusai mengikuti workshop manajemen pelaksanaan anggaran untuk satker wilayah KPPN Blitar.

Berdasarkan aspirasi dari beberapa Kuasa Pengguna Anggaran, sebagai upaya peningkatan kompetensi pengelola keuangan satker dan menyamakan persepsi antara KPPN dengan satker, KPPN Blitar menyelenggarakan workshop manajemen pelaksanaan anggaran. Acara berlangsung pada tanggal 5-7 Pebruari 2009, di Royal Orchids Garden, Batu.

Acara workshop, yang dikemas dalam konsep retreat ini menjadi inovasi baru KPPN Blitar untuk meningkatkan kinerja pelayanan sekaligus melaksanakan fungsi sebagai &ldquoguru&rdquo, sebagaimana acap dipesankan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Hadir sebagai peserta182 orang pengelola keuangan dari satker yang memiliki DIPA di wilayah Blitar dan Tulungagung ditambah dengan 26 pegawai KPPN Blitar.

Pembukaan workshop dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, S. Bambang Suroso. &ldquokesempatan seperti ini sangat baik untuk para satker meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan keuangan, dan penting bagi KPPN Blitar untuk pencitraannya&hellip&rdquo, demikian konklusi pengarahan Bapak Kakanwil sebelum membuka acara.

Materi acara workshop, dibagi atas tiga bagian, sosialisasi, bimbingan aplikasi dan out door event. Sosialisasi diisi oleh A. Nizar dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan Trisnohadi, Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Keduanya tampil dalam panel yang dipandu oleh Kepala KPPN Blitar, Didyk Choiroel, mendiskusikan tentang DIPA dan POK, serta prinsip-prinsip SOP KPPN Percontohan.

Dalam diskusi pelaksanaan anggaran, seluruh kepala seksi di KPPN Blitar memberikan pemaparan proses pengelolaan anggaran sejak pembuatan komitmen, pembayaran, pencairan dana dan akuntansi pelaporan keuangan. Dalam diskusi banyak permasalahan dan ketidaksepahaman. Hal tersebut akhirnya dapat diklarifikasi dan diberikan solusi.

Sesi selanjutnya dari workshop itu adalah bimbingan teknis aplikasi. Untuk mengantisipasi perubahan aplikasi dan updating kompetensi satker, sepanjang malam dilakukan installing, updating dan training yang dipimpin oleh pegawai KPPN Blitar. Antusiasme dan ketekunan peserta dalam mengikuti acara sangat besar. Meskipun acara berjalan hingga larut malam, jauh melampaui batas waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan semua pihak ingin melakukan uji coba atas seluruh aplikasi yang mendukung operasional tugasnya.

Agar tidak berjalan membosankan, disela makan malam dan training disisipkan beberapa hiburan live music. Peserta berpartisipasi menyumbangkan talenta suaranya. Sekedar untuk mengendurkan syaraf-syaraf yang tegang.
Dalam sesi out door event, yang bertajuk motivation challenge, seluruh peserta dan panitia membaur, bergembira ria, mengikuti berbagai aktivitas dan permainan motivasi, di pool side dan di green field hotel. Acara yang gegap gempita, dengan t-shirt hijau army yang bertuliskan &ldquotogether for better&rdquo, dinding-dinding struktural lumer dalam semangat kebersamaan untuk berbuat lebih baik dalam mengelola uang negara.

Pada saat penutupan, dianugerahkan KPPN Award dengan kategori satker dengan rekonsiliasi paling tepat waktu, satker dengan rencana pencairan dana paling akurat, dan satker dengan penyerapan dana paling optimal. Diberikan penghargaan pula untuk peserta paling tinggi nilainya dalam Pre-Test dan Post-Test.
&ldquo KPPN Blitar memang MANTAP&hellip.&rdquo, ucap salah seorang peserta workshop di penghujung acara, disambung dengan kata&ldquo &hellip menambah ilmu&hellipmenambah teman&hellipmenambah rejeki&hellip&rdquo, pernyataan tersebut kiranya cukup untuk menggambarkan kesuksesan acara ini.

Oleh : Kontributor KPPN Blitar

Pembukaan Training Building Service Excellence
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Reformasi bidang keuangan terus berproses. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus berupaya menyempurnakan kualitas pelayanannya. Menurut Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin agar pelayanan itu baik harus memenuhi beberapa unsur, unsur organisasi, tata kerja, sarana dan prasarana serta unsur sumber daya manusia.

"Agar service itu baik harus memenuhi beberapa unsur," kata Badaruddin dalam arahannya kepada peserta Training Building Service Excellence di Kanwil XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta tadi pagi. "Unsur-unsur itu antara lain, organisasi, tata kerja, sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya," lanjut orang nomor dua di Ditjen Perbendaharaan ini.

Reformasi bidang keuangan sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1946. Namun upaya reformasi itu baru sebatas pada aspek legal, dengan membentuk tim yang bertugas mengubah undang-undang tentang perbendaharaan negara. "Niat untuk mereformasi bidang keuangan itu sudah ada sejak tahun 1946," terang Badaruddin. "Namun masih pada aspek peraturan," lanjut beliau.

Dalam perjalanannya, dorongan untuk berubah ke arah yang lebih baik terutama pada bidang keuangan semakin menguat. Menurut Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ada tiga aspek agar reformasi bidang keuangan itu berhasil, yaitu aspek legal, aspek organisasi dan aspek SDM.

Dua hal pertama (legal dan SDM) sudah tidak ada masalah. Peraturan dan organisasi sudah mengalami penyempurnaan. Sedangkan, aspek SDM mengalami pasang surut, perlu ada pemeliharaan. "Mengenai rekrutmen pegawai, di sini, tidak ada katabelece. Tidak ada pegawai yang masuk karena titipan. Semua melalui test," kata beliau. "Makanya, pegawai perbendaharaan itu ada yang cantik, ada yang jelek," lanjutnya disambut tawa para peserta.

Pelayanan prima (excellence service) itu menyangkut sikap dan bahasa tubuh. Orang yang datang berurusan ke kantor-kantor pelayanan tidak semata-mata untuk urusan formal. Mereka menginginkan keramahan, senyuman dan sambutan hangat dari orang yang berhubungan dengannya. "Mereka, para client, sama dengan kita. Kalau kita menginginkan orang ramah kepada kita, tersenyum, dan menyambut kedatangan kita dengan hangat, maka mereka pun demikian," jelas Badaruddin masih dalam arahannya kepada peserta. "Dengan Training Building Service Excellence ini diharapkan kualitas pelayanan kita kepada client menjadi baik. Kalau tidak sempurna seperti di Bank Mandiri, ya mendekatilah," lanjut beliau.

Pelatihan excellent service ini diselenggarakan oleh Kanwil XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta bekerjasama dengan Bagian Pengembangan Pegawai Setditjen Perbendaharaan. Acara tersebut dilatarbelakangi oleh pengaduan dari satuan kerja tentang kualitas pelayanan di KPPN Percontohan beberapa waktu yang lalu. "Beberapa waktu yang lalu, ada yang komplain ke saya," kata Badaruddin. "Cepatnya sih oke, tanpa pungutannya oke, tapi muka juteknya itu..." lanjut beliau menirukan kata-kata pengadu. "Saya pikir, pelatihan service excellence ini penting, agar pelayanan seperti itu tida terjadi lagi, " ungkapnya penuh harap yang tampak ditanggapi serius oleh para peserta.

Segala upaya untuk penyempurnaan proses reformasi bidang keuangan serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan terus dilakukan. Kalau pun masih ada kekurangan di sana-sini, itu hal yang wajar. Namanya juga sedang berproses. Semoga harapan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini segera terwujud.

Oleh: Bambang Kismanto - Bagian Pengembangan Pegawai

Liputan Perencanaan Kas, Penatausahaan Kas dan Penyusunan LPJ Bendahara Instansi, dan Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan
Serang, perbendaharaan.go.id - Tidak ada yang sulit, bila diawali niat dan komitmen yang Kuat. Itulah salah satu point yang diperoleh para peserta sosialisasi "Perencanaan Kas, Penatausahaan Kas dan Penyusunan LPJ Bendahara Instansi, dan Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan".
Kegiatan Sosialisasi tersebut berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 3 s.d 4 Februari 2010, dihadiri oleh bendahara dan pengelola laporan keuangan dari 264 Satuan Kerja (satker) yang berada di wilayah pembayaran KPPN Serang.

Kepala KPPN Serang, L.L Sutadinegara, dalam sambutannya mengemukakan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas. Sehingga, fungsi masing-masing pihak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Setelah memberikan gambaran singkat mengenai materi sosialisasi, beliau mengharapkan agar peserta sosialisasi dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, untuk bertanya langsung kepada narasumber bila ada pemaparan yang kurang jelas, hingga nantinya implementasi pada setiap satker dapat segera dilaksanakan.

Materi sosialisasi meliputi Perencanaan Kas, Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian/ Lembaga/ Kantor/ Satker, dan Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan. Materi dibawakan oleh narasumber dari Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Provinsi Banten, Arvi Risnawati, dan M. Trisno Hadisaputra, juga dari Bidang Aklap, Raini Rahmania.

Materi pertama, PMK No.192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas, disampaikan oleh M. Trisno Hadisaputra. Dalam paparannya, perencanaan kas bertujuan agar Bendahara Umum Negara (BUN)/ Kuasa BUN dapat memastikan ketersediaan dana dan optimalisasi kas untuk mengurangi idle cash. Disamping itu, Perencanaan Kas bertujuan agar Satker memperoleh dana senilai perkiraan dan didapatkan tepat waktu. Perencanaan kas dibuat secara harian, mingguan dan bulanan. Dalam Sosialisasi ini, ditekankan adanya ketepatan perencanaan, karena perencanaan kas bulanan merupakan batas tertinggi pencairan kas yang dapat dilakukan satker. Bila perkiraan terlalu rendah, selisih baru dapat dibayarkan setelah perkiraan penarikan dana bulan berikutnya dilakukan revisi. Disamping itu, satker harus memperhatikan batas waktu penyampaian perkiraan penarikan dana.

Menanggapi hal ini, satker menyatakan bahwa hal tersebut masih baru dan perlu mempelajari lebih lanjut. Namun, Satuan Kerja menyatakan siap dan akan berusaha melaksanakannya dengan baik. Mereka juga menanyakan efektifitas perencanaan kas mulai dilaksanakan, agar satker dapat lebih mempersiapkan diri sebelum pelaksanaannya. Disamping itu, satker meminta pihak KPPN Serang dapat membantu segala hambatan yang ditemui oleh satker di kemudian hari.

Materi kedua mengenai Penatausahaan Kas dan Penyusunan LPJ Bendahara Instansi yang diatur dalam Perdirjen No.47/PB/2009. Dalam sosialisasi ini, Arvi Risnawati menekankan adanya konsepsi baru, dimana Bendahara tidak dapat dipengaruhi oleh atasan langsung (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) sehingga Bendahara dapat menolak perintah bayar yang diajukan KPA. Bendahara bertanggung jawab secara fungsional kepada KPPN, atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung-jawabnya. Disamping itu Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas uang yang dikelolanya. Masih dalam hal ini, Arvi Risnawati mengingatkan bahwa atas keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara, dapat dikenakan sanksi penundaan pencairan SP2D GU dan TU.

Dalam sosialisasi ini juga disinggung mengenai materi penyajian informasi keuangan secara akrual, sebagaimana amanat UU Keuangan Negara tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Basis Akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/kewajiban timbul. Pada saat ini, penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada Laporan Keuangan masih disajikan secara terpisah dari laporan realisasi anggaran berbasis kas.

Akhir sesi sosialisasi, dilakukan simulasi aplikasi forecasting satker, Aplikasi PERAN 2010, SAKPA 2010, dan aplikasi SPM 2010 yang dibawakan oleh Tim Aplikasi KPPN Serang.

Penghujung rangkaian acara, disampaikan Kuisioner "Kepuasan Pelanggan" untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan KPPN Serang. Selain itu, sebagai bahan evaluasi sudah sejauh mana kepuasan satker selaku stakeholder, atas layanan KPPN Serang. Dari 264 Satker yang hadir, 98 % menyatakan puas atas layanan yang diberikan KPPN Serang selama ini.
Acara berlangsung baik dan lancar. Seluruh satker menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam menjalankan perubahan yang berlangsung.

Oleh : M. Trisno Hadisaputra (Kontributor Serang)

Liputan Sosialiasi Mekanisme Perencanaan, Penyerapan dan Pertanggungjawaban Dana APBN TA 2010 serta Bimtek Aplikasi Satker Wilayah Pembayaran KPPN Sukabumi
Sukabumi - Perbendaharaan.go.id - Tidak seperti biasanya hari Sabtu (06/02) yang merupakan hari libur kerja, KPPN Sukabumi dipenuhi oleh para pegawainya yang sibuk mempersiapkan acara "Sosialiasi Mekanisme Perencanaan, Penyerapan Dan Pertanggungjawaban Dana APBN TA 2010 Serta Bimtek Aplikasi Satuan Kerja (satker) Wilayah Pembayaran KPPN Sukabumi". Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Pangrango Selabintana berjarak 7 km dari Gedung KPPN Sukabumi dan dihadiri oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/operator, dari 96 satker wilayah pembayaran KPPN Sukabumi. Meskipun pagi itu cuaca kurang bersahabat, peserta sosialisasi sangat antusias memenuhi undangan sosialisasi tersebut.

Tepat pukul 09.00 WIB, rangkaian acara tersebut dibuka oleh Kepala KPPN Sukabumi, B.R. Simatupang. Beliau menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan harus lebih dilakukan secara profesional, cepat, tepat dan akurat. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan kas yang baik, pengeloaan dana dan pertanggungjawaban bendahara serta penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan yang baik. Hal ini mengacu pada pelaksanaan PMK No. 192/PMK.05/2009, Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2009, Perdirjen Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009, dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-62/PB/2009.

B. R. Simatupang juga memaparkan bahwa ada tiga hal penting di tahun 2010, yakni membuat perkiraan penarikan dan penyetoran dana ke KPPN, melaksanakan pembayaran gaji pegawai secara LS kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral paling lambat bulan Juni 2010 dan menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan.

Kepala KPPN Sukabumi mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan satu hari penuh ini sangat membutuhkan energi ekstra dan konsentrasi tinggi. Beliau menyadari bahwa tidak semua materi dapat diserap dengan maksimal. Oleh karenanya, KPPN Sukabumi siap memberikan pelayanan konsultasi kapan saja dan dimana saja, baik melalui email, telepon atau datang langsung ke KPPN tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Ini merupakan bentuk komitmen dari seluruh pegawai KPPN Sukabumi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap satuan kerja.

Rangkaian sosialiasi dilanjutkan dengan pemaparan lebih dalam mengenai mekanisme perencanan kas yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Donny Maha Putra. Dalam paparannya beliau menjelaskan bahwa perencanaan kas sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengeluaran negara, investasi yang maksimal terhadap kelebihan kas, dan mampu mencari pembiayaan yang lebih murah dan efektif apabila terjadi kekurangan kas. Pada akhirnya, hal-hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan Treasury Single Account.

Oleh karena itu, setiap satker diharapkan mampu membuat perencanaan kas bulanan yang di breakdown dalam dua belas bulan untuk kemudian disampaikan pada awal tahun anggaran. Dari perencanaan kas bulanan tersebut, satker membuat perencanaan kas mingguan yang diajukan setiap dua bulan, serta perencanaan kas mingguan yang dirinci menjadi perencanaan kas harian. Secara detail, Donny memaparkan satu demi satu tata cara penyusunan rencana penarikan/penyetoran dana, updating dan penyempurnaan rencana hingga mekanisme pengirimannya ke KPPN beserta contoh simulasinya.

Usai coffee break, sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Mekanisme Pengelolaan Belanja Pegawai dan Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara yang masing-masing disampaikan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan II, Muhammad Anar Amir dan Kepala Seksi Perbendaharaan I, Totok Suyanto. Sesi I sosialisasi ditutup oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Ibnu Wahjudi, dengan pemaparan tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

Sesi II diisi dengan bimbingan teknis satker yang meliputi bimbingan teknis aplikasi RKA-KL dan Peran 2010, AFS 2010, GPP 2010, SPM 2010 dan SAKPA 2010 yang disampaikan oleh Supervisor KPPN Sukabumi, Dicky Muhamad Sidik. Tepat pukul 17.00 WIB, acara sosialisasi ditutup oleh Kepala KPPN dengan harapan pengelolaan dana APBN 2010 akan terlaksana dengan lebih baik, profesional dan akuntabel.

Oleh : Kontributor KPPN Sukabumi