Semarang, perbendaharaan.go.id. Menghadapi tutup tahun anggaran 2009 dan mempersiapkan penyusunan LKPP Tahun 2009, Bidang Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Kanwil DJPB Propinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan rekonsiliasi data internal, baik data pagu maupun data realisasi, antara 3 pihak yaitu bidang AKLAP, bidang PA (baik PA I maupun PA II), dan seluruh KPPN di wilayah kerja Kanwil Propinsi Jawa Tengah. Dengan dilakukannya rekonsiliasi ini diharapkan bisa diyakini validitas data sebagai bahan penyusunan LKPP yang tentunya turut berkontribusi terhadap kualitas LKPP secara keseluruhan.

Masih terkait dengan upaya peningkatan kualitas LKPP khususnya LKPP yang dihasilkan oleh satker, di mana pencatatan Barang Milik Negara (BMN) masih merupakan suatu kendala bagi satker, maka Bidang AKLAP berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh Kasie Vera berikut satu orang stafnya dari 15 KPPN yang berada di wilayah kerja Kanwil DJPB Propinsi Jawa Tengah untuk diberikan pelatihan mengenai Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Seksi Vera KPPN adalah merupakan tumpuan tempat bertanya bagi satker-satker di wilayah kerja KPPN.

Kedua kegiatan ini dikemas menjadi satu acara yaitu "Pelatihan SIMAK BMN dan Rekonsiliasi Data Internal Lingkup Kanwil Propinsi Jawa Tengah" yang diadakan di Hotel Metro Semarang selama tiga hari yaitu dari tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2009. Acara ini, yang dibuka secara resmi oleh Kakanwil DJPB Propinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum - Gardjito AS, diikuti oleh 30 orang yang terdiri dari 15 orang Kasie Vera dan 15 orang pelaksana di Seksi Vera dari seluruh KPPN di wilayah kerja Jawa Tengah. Dalam laporan pembukaannya, Kabid AKLAP Kanwil Propinsi Jawa Tengah - R. Wiwin Istanti - selaku ketua panitia pelatihan menjelaskan bahwa acara ini dimaksudkan sebagai ajang bertukar pikiran terkait penyusunan LKPP tahun 2009, ajang bertukar ilmu terkait SIMAK BMN, maupun ajang diskusi untuk membahas langkah-langkah penyusunan LKPP tahun 2009 termasuk mencocokkan data pagu dan realisasi (antara bidang AKLAP, bidang PA dan KPPN). Dengan tercapainya kesamaan pemahaman antara KPPN dan Bidang AKLAP Kanwil tentunya akan mendukung terwujudnya LKPP yang berkualitas.

Liputan Penyembelihan Hewan Kurban Lingkup Departemen Keuangan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Syahdunya pekikan takbir mengiringi penyembelihan hewan kurban di Departemen Keuangan. Dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulya P. Nasution beserta seluruh jajaran Departemen Keuangan, acara tersebut berjalan dengan khidmat. Seluruh undangan yang menyaksikan, larut dalam acara sakral tersebut.

Untuk Idul Adha 1430 H ini, Departemen Keuangan berhasil mengumpulkan hewan kurban berupa enam ekor sapi dan Sembilan ekor kambing. Hewan-hewan kurban tersebut berasal dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulya P. Nasution, keluarga besar Kementrerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, dan keluarga besar Ditjen Pajak masing-masing satu ekor sapi. Sisanya berasal dari pegawai di lingkungan Departemen Keuangan.

Seremoni penyembelihan hewan kurban tersebut dimulai pukul 08.00 WIB dengan mengambil tempat di halaman belakang Ditjen Pengelolaan Utang. Seluruh daging kurban oleh panitia dibagikan kepada 1.300 penerima yang berasal dari warga sekitar dan internal Departemen Keuangan seperti Satpam dan Cleaning Service. Para penerima daging kurban nampak bahagia dengan pemberian tersebut. Mereka bersyukur atas kemurahan hati jajaran Departemen Keuangan yang rela menyisihkan penghasilannya untuk berkurban.

Semangat pengorbanan! Itulah yang ingin ditunjukkan oleh jajaran pimpinan di Departemen Keuangan. Tentunya semangat itu terinspirasi dari keikhlasan Ibrahim yang rela menyembelih Ismail atas perintah Illahi. Itulah peristiwa dalam sejarah islam yang paling dikenang bahkan disakralkan menjadi salah satu prosesi ibadah haji.

Dalam konteks reformasi birokrasi, pengorbanan juga dapat diidentikkan dengan semangat seluruh jajaran Departemen Keuangan untuk mengorbankan budaya-budaya birokrasi usang dan menggantinya dengan budaya baru yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Mengutip pernyataan Ibu Sri Mulyani Indrawati dalam buku Era Baru Kebijakan Fiskal bahwa "masa-masa honeymoon bagi PNS telah usai. Kini masyarakat menagih janji kita berupa komitmen pelayanan." Dan dengan semangat pengorbanan yang diajarkan lewat perayaan Idul Adha, hal tersebut bukanlah hal yang sulit untuk direalisasikan. Tentunya diiringi dengan meneguhkan komitmen seluruh jajaran Departemen Keuangan sebagai pure public servant.

Oleh : Fajar Sidik (Pelaksana Bagian OTL).

Sragen, perbendaharaan.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sragen tidak mau ketinggalan dalam proses reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Departemen Keuangan. Pada tanggal 24 Nopember 2009 KPPN Sragen secara resmi malakukan launching Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan. Launching SOP KPPN Percontohan ini diresmikan oleh Kepala Kanwil Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran I Bapak Drs. Nuryanto M.Soc.Sc dalam sambutannya beliau menyampaikan peran strategis KPPN kinerjanya menjadi sorotan masyarakat, oleh karena itu Kanwil Provinsi jawa tengah berkomitmen paling lambat pada akhir bulan November semua KPPN non percontohan akan menjadi KPPN Percontohan dengan mengimplementasikan SOP KPPN Percontohan yang dilakukan dengan penyederhanaan proses bisnis dan dukungan Teknologi Informasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan tanpa biaya untuk mewujudkan pelayanan yang profesional. Suasana haru menyelimuti Peresmian SOP ini karena semua peserta diajak untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Bapak Drs. Nuryanto M. Soc. Sc.

Acara ini dihadiri oleh Pejabat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, Kanwil Propinsi Jawa Tengah, Bank mitra kerja KPPN Sragen, Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dalam wilayah pembayaran KPPN Sragen, dan perwakilan dari KPPN Surakarta. Dalam sambutannya Sekda Kab Sragen Bapak Koeshardjono menyampaikan bahwa sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat kadang kita lupa untuk memegang amanah. Oleh karena itu Sekda Kab. Sragen menyampaikan ucapan selamat dan terimakasih kepada KPPN Sragen yang melaksanakan SOP KPPN Percontohan untuk mencapai kemandirian bangsa dengan sistem kerja yang profesional, transparan dan akuntabel.

Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas antara Satuan Kerja dengan KPPN Sragen, penandatanganan pakta integritas ini dilakukan secara simbolis oleh Bapak Noor Hidayat S.H. Selaku Kepala KPPN Sragen dan Bapak Komisaris Polisi Benny Bawansel, SIK. Wakil Kepala Polres Sragen. Dengan penandatangan pakta integritas ini KPPN Sragen beserta satuan kerja diwilayah kerjanya telah berkomitmen untuk bekerja dengan baik menuju pelayanan prima.

Pada akhir acara dilakukan ujicoba pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja non pegawai yang disaksikan oleh seluruh tamu undangan. Dalam ujicoba pencairan SP2D belanja barang operasional satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar diperlukan waktu penyelesaian 15 menit lebih 14 detik terhitung mulai Surat Perintah Membayar diterima dalam kondisi lengkap di front office sampai dengan SP2D beserta Advise siap dikirim ke Bank Operasional.

Oleh: Prihono - Kontributor KPPN Sragen

Deklarasi Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Banjarnegara
Banjarnegara, perbendaharaan.go.id - Mengambil waktu di batas akhir, bukan berarti kurangnya komitmen terhadap reformasi birokrasi. Justru pengambilan waktu seperti ini, menandakan bahwa gerbong untuk terjadinya pungli maupun pelayanan yang tidak optimal, telah tertutup dan digantikan era baru yang transparan, pelayanan cepat, dan tentunya bebas biaya. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh seluruh jajaran KPPN Banjarnegara.

Tepat diakhir Nopember, KPPN Banjarnegara melakukan deklarasi penerapan SOP Percontohan. Dengan deklarasi ini, KPPN Banjarnegara telah mengubah lay out ruangan kantornya. Jika kita masuk melalui pintu utama, maka kesan yang kita muncul adalah pelayanan prima yang siap diberikan oleh segenap petugas di front office.

Kepala KPPN Banjarnegara, Bpk. Istu Wahudi mengemukakan bahwa tampilan fisik yang menggambarkan profesionalitas ini diharapkan mampu mendorong seluruh jajaran KPPN Banjarnegara untuk bersikap secara profesional dalam melayani seluruh mitra kerjanya secara cepat, tepat, akuntabel, transparan dan tentunya bebas pungutan. Lebih lanjut, beliau juga meminta kepada seluruh mitra kerja KPPN, untuk membantu mewujudkan cita-cita tersebut dengan tidak memberi atau menawarkan gratifikasi dalam bentuk apapun.

Dalam acara tersebut, hadir wakil Bupati Banjarnegara, Soehardjo, beserta seluruh jajaran pejabat dari kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Wonosobo. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis oleh Kepala KPPN Banjarnegara dengan perwakilan dari satker dalam hal ini diwakili oleh Kapolres dan Kandepag dari Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

Sebagai wujud kesungguhan seluruh jajaran KPPN Banjarnegara untuk memberikan pelayanan prima, dalam acara tersebut juga sempat dibacakan Pakta Integritas yang disaksiakan oleh pegawai dan mitra kerja KPPN Banjarnegara. Harapannya, akan ada internalisasi nilai yang akan berdampak pada kerjasama yang semakin solid antara KPPN dengan mitra kerjanya dalam mewujudkan good governance.

Acara diakhiri dengan pemaparan oleh kepala KPPN mengenai prosedur pencairan SP2D dan segala perubahan maupun perbaikan yang dilakukan terkait dengan penerapan SOP KPPN Percontohan di KPPN Banjarnegara. Selamat berbenah diri.

Oleh : Kontributor KPPN Banjarnegara

Liputan Deklarasi Penerapan SOP Percontohan
Cilacap, perbendaharaan.go.id - Reformasi birokrasi bukanlah sekedar euforia semu yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Reformasi birokrasi justru mengajak seluruh pihak, dalam hal ini pemerintah, untuk memberikan kualitas layanan terbaiknya kepada masyarakat.

Bertempat di halaman KPPN Cilacap, acara deklarasi yang dilangsungkan pada 18 Nopember ini, dihadiri oleh perwakilan Pemda Kabupaten Cilacap yaitu Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah, pimpinan Bank mitra kerja, Gapensi, PWI Cilacap dan Kuasa Pengguna Anggaran beserta Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Cilacap.
Dalam sambutannya, Bapak Gardjito selaku Kabag Umum yang saat itu mewakili Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa seluruh KPPN di wilayahnya, harus sudah menerapkan SOP Percontohan paling lambat tanggal 30 Nopember 2009. Beliau kembali menegaskan agar pelayanan terhadap mitra kerja KPPN, dapat dilakukan secara transparan, cepat, akurat, serta bebas dari pungutan apapun.

Sementara itu, Bapak Drs. Sudiharto yang mewakili pemda Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa keberadaan KPPN Cilacap sangat vital dalam pencairan dana APBN. Karenanya, pemda sangat menyambut baik launching penerapan SOP Percontohan di KPPN Cilacap. Beliau berharap, dengan penerapan SOP baru ini, akan semakin meningkatkan pelayanan KPPN Cilacap terhadap seluruh satker dan mitra kerjanya. Selain itu, beliau turut mendukung ditandatanganinya Pakta Integritas antara Satuan Kerja dengan internal KPPN Cilacap dalam komitmennya memberantas gratifikasi guna mewujudkan good governance.

Diakhir acara, Bapak S. Supriyanto selaku kepala KPPN Cilacapmemaparkan hal terkait alur penyelesaian SP2D Non Belanja Pegawai yang hanya membutuhkan waktu 1 jam, termasuk menginformasikan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun Anggaran 2009.

Sebagai penutup acara, ditanda tangani Nota Kesepakatan secara simbolis antara Kepala KPPN Cilacap dengan Kuasa Pengguna Anggaran yang diwakili kepala Kejaksaan Negeri Cilacap dan Kepala Kantor PPSC, serta penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN dengan pegawai KPPN secara simbolis diwakili oleh Kasubag Umum dan Kasi pada KPPN Cilacap.

Oleh: Kontributor KPPN Cilacap

Deklarasi Penerapan SOP Percontohan

Purworejo, perbendaharaan.go.id - Reformasi birokrasi Departemen Keuangan dan khususnya Ditjen Perbendaharaan tidak hanya terhenti pada KPPN Percontohan yang umumnya ada di ibukota Provinsi. Gaung reformasi itupun terdengar menggema di Purworejo dan seluruh Kabupaten/kota lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah.
Sebagai ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi, KPPN Purworejo bertekad untuk meningkatkan pelayanannya. Salah satu langkah yang diambil diantaranya dengan menerapkan SOP Percontohan yang terbukti mampu memberikan layanan secara transparan, cepat, dan bebas biaya. Bahkan komitmen tersebut telah dibuktikan oleh KPPN Purworejo dengan terlebih dahulu melakukan uji coba sejak bulan Mei 2008.

Meneguhkan tekad tersebut, hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 yang lalu, KPPN Purworejo mendeklarasikan Penerapan SOP KPPN Percontohan. Deklarasi yang dilaksanakan di halaman gedung KPPN Purworejo tersebut, turut dihadiri oleh Bapak Achmad Fauzi selaku Sekda Kabupaten Purworejo, Bapak Gardjito sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Jajaran Muspida Kabupaten Purworejo, Para Pimpinan Bank/Kepala Kantor Pos di wilayah Kabupaten Purworejo dan Kebumen, dan seluruh mitra kerja KPPN Purworejo.

Dalam sambutannya, Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa layanan publik sudah semestinya menjadi perhatian utama seluruh elemen pemerintah. Tujuannya yakni agar pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu diterapkan asas-asas pelayanan yang benar diantaranya keseimbangan antara hak dan kewajiban, profesionalisme, transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kecepatan dan kemudahan. Untuk itulah beliau sangat mengapresiasi terhadap semangat perubahan yang dibawa oleh KPPN Purworejo, dan meminta kepada seluruh pihak untuk ikut mendukungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bapak Gardjito mewakili Bapak Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, berpesan kepada seluruh mitra kerja KPPN Purworejo untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai KPPN. Beliau menegaskan bahwa seluruh layanan di KPPN saat ini, telah bebas pungutan biaya apapun. Bahkan beliau berjanji akan menindak tegas seluruh pegawai KPPN Purworejo yang melanggar komitmen tersebut.

Sementara itu, Kepala KPPN Purworejo Bapak Agung Yulianta berkesempatan menyampaikan alur proses pencairan dana APBN. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa sebelum deklarasi dilakukan, telah dilakukan survey kepuasan stakeholder dengan mengedarkan kuesioner kepada seluruh mitra kerja KPPN Purworejo. Hasil kuisioner menunjukkan stakeholder memberikan penilaian pelayanan KPPN Purworejo cukup memuaskan, sedangkan janji layanan untuk penyelesaian SP2D dalam waktu 1 (satu) jam, dari bulan ke bulan selalu mengalami peningkatan bahkan pada 3 (tiga) bulan terakhir yaitu September s/d November 2009 prosentase penerbitan SP2D yang diselesaikan kurang dari 1 (satu) jam mencapai 100%.

Mengawal komitmen pelayanan tersebut, sebelum pelaksanaan deklarasi telah dilakukan penandatanganan "TEKAD BERSAMA" seluruh Pejabat dan Pegawai KPPN Purworejo pada tanggal 17 Nopember 2009. Pada intinya, deklarasi tersebut untuk mengokohkan komitmen jajaran KPPN Purworejo untuk memberikan layanan secara disiplin, transparan, tidak diskriminatif, dan bebas gratifikasi.

Akhir acara, dilakukan penandatanganan "PAKTA INTEGRITAS" antara Kepala KPPN Purworejo, Bapak Agung Yulianta, dengan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran mitra kerja KPPN Purworejo yang secara simbolis diwakili oleh Kepala Kejaksanaan Negeri Purworejo, Bapak Erwin Desman.

Oleh : Kontributor KPPN Purworejo

Deklarasi Penerapan SOP Percontohan

Pekalongan, perbendaharaan.go.id - Genderang reformasi birokrasi telah dikumandangkan sejak 2007. Membuktikan keteguhan tersebut, KPPN Pekalongan sebagai unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders, mengambil langkah progresif dengan melakukan upaya perubahan baik mindset maupun system pelayanannya, yakni dengan menggelar Deklarasi Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Percontohan.

Acara yang dilangsungkan pada hari Rabu, 25 November 2009 tersebut, dihadiri oleh pejabat daerah, Kepala Satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Pekalongan (kota Pekalongan, Kab.Pekalongan, dan Kab.Batang) hingga para pimpinan bank dan kantor pos mitra kerja KPPN Pekalongan, Ketua GAPENSI, Ketua KADIN, dan PWI setempat.

Dengan dibuka langsung oleh Kepala Bagian Umum Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Gardjito, acara tersebut berlangsung lancar. Dalam sambutannya, Bapak Gardjito menegaskan bahwa KPPN Pekalongan telah menguatkan komitmennya untuk melayani stakeholders secara prima. Karenanya, lanjut beliau, seluruh mitra KPPN Pekalongan harus mau dan mampu membantu mewujudkan hal tersebut yang salah satu caranyanya yakni dengan tidak memberi gratifikasi dalam segala bentuknya.

Sementara itu, Walikota Pekalongan Bapak dr. H. Basyir Achmad turut menyampaikan bahwa layanan publik perbaikan kinerja layanan publik memang selayaknya dilakukan secara terus menerus dan konsisten. Harapannya, dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap program/ kegiatan yang dilakukan pemerintah. Semua itu akhirnya akan bermuara pada terciptanya iklim yang kondusif di segala bidang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPN Pekalongan Bapak I.Suyatno memaparkan perbedaan pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterapkan setelah deklarasi, dengan sistem konvensional yang selama ini diterapkan. Untuk menjaga komitmen tersebut dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Bapak I.Suyatno selaku Kepala KPPN Pekalongan dengan perwakilan dari Satuan Kerja yaitu Bapak Budi Avianto (Kepala Rumah Tahanan Batang) dan Bapak Abdurrachamn (Pjs Kepala KPP Pratama Pekalongan). Sebelumnya, telah dilakukan seremoni yang sama antara Kepala KPPN Pekalongan dengan seluruh pegawai KPPN Pekalongan. Semoga KPPN Pekalongan dapat memberikan layanan secara pasti dan dengan ketulusan hati.

Oleh : Kontributor KPPN Pekalongan

"Ratusan Risiko Mengintai Kantor Pusat"

Jakarta- Manajemen Risiko merupakan pendekatan moderen dalam dunia birokrasi yang tujuannya  untuk mengidentifikasi dan melakukan mitigasi terhadap hambatan-hambatan pencapaian kinerja suatu organisasi. Itulah ungkapan Bapak Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam sambutannya pada Kegiatan Pemaparan Profil dan Peta Risiko lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Acara yang dihadiri oleh para Pejabat Eselon II diantaranya K.A. Badaruddin, Soritaon Siregar, Anandy Wati, Paruli Lubis, Vincentius Sonny Loho, Bambang Isnaneni Gunarto, Tata Suntara, dan pejabat Eselon III dan IV tersebut dihelat di Gd Prijadi Praptosuhardjo II (Eks MA), Rabu (4/11) yang lalu. Peserta kegiatan nampak begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini mengingat bahwa penerapan Manajemen Risiko, akan mempermudah dan mengoptimalkan pencapaian kinerja yang telah disusun oleh unitnya masing-masing.

Kemudian, Bapak Dirjen juga mengingatkan bahwa risiko-risiko pada kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagai ujung tombak pelayanan, perlu diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar kualitas pelayanan yang diberikan kepada Stakeholders semakin optimal dan akan berdampak positif pada citra lembaga. Karenanya, proses pemetaan risiko pada tingkat kanwil yang diagendakan tahun depan, diharapkan direncanakan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Setelah dibuka langsung oleh Bapak Dirjen, acara dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi Profil dan Peta Risiko Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang dipandu langsung oleh Bapak Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan Pemaparan Profil dan Peta Risiko ini merupakan rangkaian kegiatan terakhir dari penerapan Manajemen Risiko tingkat Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Sebelumnya telah dilakukan kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko, pelaksanaan Training of Trainer , hingga pembahasan dan finalisasi peta risiko masing-masing Unit Pemilik Risiko (Unit Eselon II).

Untuk kantor pusat, lanjut beliau, teridentifikasi 662 Risiko yang terdiri dari Setditjen (113 risiko), Direktorat PA (63 risiko), Direktorat PKN (62 risiko), Direktorat APK (56 risiko), Direktorat SMI (90 risiko), Direktorat SP (122 risiko), Direktorat PPK-BLU (76 risiko), dan Direktorat TP (80 risiko). Banyaknya risiko yang teridentifikasi oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR), menunjukkan keseriusan Ditjen Perbendaharaan dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagai salah satu alat untuk menjaga agar sasaran strategis organisasi dapat tercapai dengan optimal.

Selain jajaran pejabat kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, turut hadir juga Inspektur VII Inspektorat Jenderal, Bapak Krishna Pandji. Dalam kesempatan tersebut, beliau sangat mengapresiasi usaha keras yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan yang berhasil menyelesaikan Profil dan Peta Risikonya hanya dalam tempo 3 bulan saja. &rdquoDitjen Perbendaharaan sangat fokus menerapkan Manajemen Risiko dibandingkan unit eselon I lainnya.  Karena Ditjen Perbendaharaan berhasil menyusun Profil dan Peta Risiko tercepat setelah Itjen. Untuk itu, Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan keseriusan yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan,&rdquo ungkap beliau yang kemudian disambut tepuk tangan peserta kegiatan.  

Lebih lanjut, Bapak Krishna Pandji juga berjanji bahwa Itjen tidak akan melakukan koreksi apapun terhadap Peta Risiko yang telah disusun Ditjen Perbendaharaan. &rdquoItjen hanya akan memberikan arahan dan rekomendasi kepada pemilik risiko. Tidak ada judgement salah atau benar,&rdquo tegasnya. Hal ini beliau ungkapkan menanggapi pertanyaan Bapak Soritaon Siregar yang berharap bahwa Peta Risiko yang telah tersusun saat ini, tidak dikoreksi oleh Itjen dan dijalankan terlebih dahulu sebagai proses pembelajaran.

Banyak feedback yang disampaikan peserta kegiatan. Diantaranya terkait penyeragaman Struktur Manajemen Risiko berikut kriteria yang dipakai. Selain itu, UPR juga membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mempertajam identifikasi risikonya, agar dapat memudahkan mereka (UPR,red) dalam menentukan prioritas risiko yang akan dimitigasi. Terakhir, terkait perlindungan hukum terhadap mitigasi risiko yang melanggar/ tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Setelah Profil/Peta Risiko lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan tersusun, direncanakan pada tahun  depan (2010,red), Manajemen Risiko akan diterapkan pada tingkat Kanwil. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan kembali mengingatkan untuk mengerjakan hal tersebut dengan keseriusan. &rdquoKita menyadari bahwa Manajemen Risiko adalah kebutuhan organisasi. Karena itu, sudah selayaknya seluruh elemen berkomitmen menjalankannya,&rdquo tutup beliau.

Laporan Tim Penerapan Manajemen Risiko : Arif Kurniadi, Rully Kurniati, Madhona Akbar, Eddi Priambodo, Tatang Sutisna, Fajar Sidik