Liputan Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 Satuan Kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Jogja memang Istimewa, Satker Mitra Kerja Juga Harus Istimewa,” ungkapan tersebut dilontarkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 Satuan Kerja Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, pada tanggal 27 s.d. 29 Februari 2012. Acara tersebut mengambil tema.” Dengan evaluasi, kita mantapkan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2012 demi pengelolaan keuangan satuan kerja yang akurat, berdaya serap tinggi dan akuntabel”.

Acara diikuti oleh 352 peserta dari 201 satker. Dalam pengarahannya, Hendro Baskoro menyampaikan pentingnya prinsip dalam pengelolaan keuangan negara yaitu adanya pembagian tugas dan kewenangan antara Menteri Teknis sebagai COO dan Menteri Keuangan sebagai CFO sehingga tercipta mekanisme check and balance. Lebih lanjut dirinya menegaskan secara mendalam tugas KPA/PPK dalam penyusunan rencana kegiatan satker dan penarikan dananya, yang merupakan amanat dari UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Disamping itu Hendro juga meluruskan pemahaman bahwa penyimpanan asli dokumen pembayaran adalah merupakan tugas PPSPM, yang selama ini dalam prakteknya pada sebagian besar satker, hal tersebut dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Rakor ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi setiap tahun, yaitu rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun namun di akhir tahun justru meninggi penyerapannya, sehingga melalui rakor evaluasi ini hal tersebut diharapkan tidak terjadi di tahun anggaran 2012. Satker yang diundang adalah satker yang mengajukan SPM relatif banyak di akhir tahun anggaran 2011. Peserta yang diundang adalah PPK dan PPSPM dengan pertimbangan bahwa para pejabat tersebut sangat berperan dalam cepat tidaknya penyerapan anggaran satker, baik tidaknya kualitas pengelolaan keuangan satker dan akuntabilitas aspek finansialnya. Tujuan akhirnya adalah percepatan penyerapan anggaran tahun 2012 serta pembenahan tata kelola pengelolaan keuangan satker sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2004.

Untuk meningkatkan pemahaman bagi para peserta diberikan materi Pengelolaan Keuangan Satker sesuai UU No 1 Tahun 2004, PMK 170/PMK.05/2010, dan Perdirjen PBN No. PER-66/PB/2005 dengan narasumber Kepala Kanwil, Kepala Bidang PP I dan Para Kepala Seksi Bidang PP I/II. Sebagai evaluasi kepada para peserta diberikan post tes untuk mengukur efektifitas edukasi yang diberikan. Hasil yang didapat cukup positif dengan indeks pemahaman peserta mencapai 85. Untuk menambah semangat dan motivasi peserta diberikan penghargaan kepada 5 peserta terbaik, yaitu :
1. Peserta terbaik I : Syamsul Munif dari PTA Yogyakarta
2. Peserta terbaik II : Sumaryatun dari UGM
3. Peserta terbaik III : Fahrudin dari PA Sleman
4. Peserta terbaik IV : W. Ari Widiawan dari Balai Bahasa Yogyakarta
5. Peserta terbaik V : Marsidjo dari Ditresnarkoba Polda DIY

Dari hasil rakor terdapat beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya kelambatan penyerapan anggaran yaitu : revisi DIPA sebagai bagian dari APBN-P terbit menjelang akhir tahun yaitu pada bulan September-Oktober 2011, perlunya penyempurnaan regulasi mekanisme pengadaan sampai pencairan dana ( Perpres 54 2010, PMK 134/PMK.05/2005, Per-66/PB/2005), dan tata kelola pengelolaan keuangan satker yang belum baik. Sebagai kesimpulan Rapat Koordinasi ini menghasilkan tekad bagi satker untuk melakukan pembenahan tugas dan tanggung jawab antara pengelola keuangan, KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran agar tercipta pengendalian internal yang memadai serta mampu bersinergi untuk mempercepat penyerapan anggaran pada tahun 2012.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Sosialisasi Program Pro Rakyat dalam APBN 2012
Palu, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perrbendaharaan Provinsi Sulteng bekerja sama  dengan Pemda Provinsi Sulteng  mengadakan sosialisasi Program Pro Rakyat dalam APBN 2012, Selasa (28/2), di Swiss Bel Hotel Palu.  Sosialisasi tersebut mengambil tema “Program Pro Rakyat dalam APBN 2012 : Menuju Masyarakat Sulteng Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.”

Sosialisasi kali ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, SE, mewakili Gubernur Provinsi Sulteng. Dalam sambutannya Patta Tope berharap bahwa sosialisasi ini tidak hanya menjadi penyebarluasan informasi program-program pro rakyat dalam APBN 2012, namun juga menjadi ajang koordinasi dari seluruh pihak untuk menindaklanjuti instruksi Presiden RI yang disampaikan pada saat  Rapat Koordinasi dengan para Gubernur. Saat itu Presiden menyampaikan bahwa pembangunan yang bersifat ”Justice for All” untuk mendukung terwujudnya Millenium Development Goals.

Selain itu, Patta Tope juga menyoroti persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulteng. Berdasarkan data bulan September 2011, kemiskinan menyentuh angka 16% dari jmlah penduduk. Angka tersebut cukup jauh apabila dibandingkan dengan target pemerintah sebesar 2%.Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini, Pemda Provinsi Sulteng berharap adanya  program pro rakyat yang berfokus pada hal-hal penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang memadai termasuk pemerataan ekonomi itu sendiri, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

Nara sumber pada kegiatan ini adalah Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulteng RM Wiwieng H,  Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, S.E., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng dr. Abdullah, DHSM, M.Kes, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulteng Dr. H. Nasruddin L. Midu,    M. Ag., dan Kepala BPPMD Provinsi Sulteng Drs. Irwan Lahace, M.Si. Sementara bertindak sebagai moderator Kepala KPPN Palu Istu Wahudi.

RM Wiwieng H memaparkan materi mengenai Peran APBN TA 2012 sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, kebijakan alokasi bantuan sosial dalam rangka peningkatan program-program perlindungan sosial, dan Kebijakan pelaksanaan anggaran untuk percepatan penyerapan belanja bantuan sosial. Dirinya juga menyampaikan mengenai Pagu Alokasi Anggaran Bantuan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp424.340.166.000,00 yang tersebar di tujuh Kementerian/Lembaga.

Pemaparan kedua dibawakan oleh Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah yang menyampaikan mengenai statistik perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah dan kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2012. Suasana sosialisasi ini menjadi lebih dinamis ketika sesi pertanyaan dibuka oleh moderator kepada para undangan.

Dalam kesempatan itu juga, Wiwieng menyampaikan mengenai penyerapan Anggaran di Provinsi Sulawesi sampai dengan akhir bulan Januari 2012 baru sebesar 1,65%. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2012  telah dilaksanakan sebelum TA dimulai. “Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Keuangan telah menyerahkan DIPA pada bulan Desember, kami berharap hal tersebut dapat menjadikan realisasi anggaran dapat lebih cepat” ujarnya dihadapan 250 undangan yang terdiri dari perwakilan SKPD yang memiliki program-program pro-rakyat, perwakilan Akademisi dari Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penelitian, media massa serta perwakilan masyarakat penerima manfaat program pro-rakyat di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan.  


Oleh : Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah

Liputan Sosialisasi dan Bimtek SAKPA 2012 dan Tata Cara Penerbitan SPM
Marisa, perbendaharaanb.go.id.- ”Acara ini digelar mengingat pada tahun ini terjadi beberapa perubahan menyangkut struktur teknis pelaksanaan anggaran seperti adanya perubahan kode output pada DIPA yang semula dua digit menjadi tiga digit”. Demikian antara lain disampaikan oleh Kepala KPPN Marisa Pratanto dalam sambutan pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi SAKPA 2012 dan Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Tahun 2012. Merujuk kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-80/PB/2011, perubahan serta pergeseran akun-akun terjadi dan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran. Perubahan ini dipastikan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang harus direkonsiliasikan oleh satuan kerja.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika tata cara penerbitan SPM pun berubah sebagaimana dituangkan di dalam Per-88/PB/2011. Atas dasar kondisi tersebut, dalam rangka memberikan kecakapan yang memadai bagi para pengelolaan anggaran, setelah beberapa kali tertunda, akhirnya pada tanggal 29 Februari 2012 KPPN Marisa menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SAKPA 2012 dan Tata Cara Penerbitan SPM Tahun 2012.

Acara yang didukung oleh segenap pegawai KPPN Marisa dan dibagi menjadi dua kelas tersebut berlangsung dengan lancar. Diikuti oleh 60 peserta, kelas I dilaksanakan pada pukul 09.00 – 12.00 WITA, dan kelas II dilaksankan pada pukul 13.00 – 16.00 WITA. Peserta diharapkan mampu mengatasi berbagai perubahan yang terjadi pada peraturan maupun aplikasi SPM dan SAKPA yang lazimnya berlangsung terus-menerus dan memerlukan implementasi real-time pada saat itu juga. Update terkini atas aplikasi SPM memungkinkan pengiriman data realisasi anggaran ke aplikasi SAKPA secara otomatis. Pada praktiknya, kemampuan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh satker sehingga mengakibatkan data pada laporan keuangan kurang akurat. Inilah salah satu hal yang sangat ditekankan oleh para narasumber serta dipraktikkan secara instan di lokasi acara.

Semua perubahan dan pergeseran akun yang terjadi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran konon telah disusun sedemikian rupa sehingga mengakomodasi implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di waktu dekat. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa acara ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong perubahan. Setelah diselenggarakan estafet selama 2 kali 3 jam, acara ditutup pada pukul 16.00 waktu setempat oleh Kepala KPPN Marisa. Acara ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi para pengelola keuangan untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Oleh : Kontributo KPPN Marisa

Liputan kegiatan rapat koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
Palu, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulteng menggelar rapat koordinasi (rakor) semester I tingkat kantor wilayah pada tanggal 24-26 Februari 2012, di Bambalemo Beach Kabupaten Parigi Moutong. Rakor yang diikuti pejabat eselon II, III dan IV lingkup kanwil dan KPPN ini, mengambil tema “Satukan Visi, Samakan Persepsi, Tingkatkan Sinergi”.

Pemilihan tema tersebut sesuai dengan semangat perubahan menyongsong pembentukan KPPN Percontohan di Lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Sulteng.

Rakor kali ini berlangsung dengan suasana santai. Sebelum acara dimulai, pagi harinya dilaksanakan jalan santai bersama. Walaupun dilaksanakan dengan santai dan sederhana, rakor ini sarat makna karena banyaknya ragam permasalahan yang dibahas serta alternatif pemecahan yang diusulkan. Peserta rakor dengan penuh semangat mengikuti acara dari pagi hingga sore hari yang terdiri dari pembukaan, pemaparan capaian kinerja dan permasalahan, sidang komisi. Dalam siding komisi, peserta dibagi menjadi komisi perbendaharaan yang membahas permasalahan seputar proses pencairan dana, komisi pelaporan, membahas permasalahan seputar verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan, komisi bank/giro pos, membahas permasalahan seputar bank/pos mitra kerja KPPN, dan komisi umum yang membahas permasalahan seputar faktor pendukung non-teknis dan operasional kantor. Setelah dilaksanakan sidang komisi dan dibawa dalam rapat pleno, acara dilanjutkan dengan pembacaan hasil rakor yang dilanjutkan dengan penutupan.

Rakor merupakan wadah untuk melakukan konsolidasi, penyamaan persepsi, dan evaluasi capaian kinerja TA 2011. Di samping itu, rakor juga dimaksudkan sebagai ajang pencarian solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, utamanya menyangkut peningkatan kualitas layanan terhadap para mitra kerja kanwil dan KPPN.

Sesuatu yang berbeda dihadirkan dalam rakor ini khususnya pada sesi pemaparan, di mana jika dalam rakor-rakor sebelumnya pemaparan dari KPPN dibawakan oleh kepala KPPN, dalam rakor ini dibawakan oleh pejabat eselon IV. Dalam rakor ini, sebanyak 34 permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dibahas secara mendalam dalam sidang komisi. Hasil dari masing-masing komisi kemudian dibacakan dalam rapat pleno untuk mendapatkan kesepakatan dari seluruh peserta rakor.

Dalam pengarahannya, Kakanwil DJPBN Prov. Sulteng, R.M. Wiwieng H menyampaikan berbagai tantangan yang harus dihadapi menjelang pembukaan KPPN Percontohan di lingkup Kanwil DJPBN Sulteng, serta hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi momen tersebut. Beliau berpesan agar setiap perbuatan yang dilakukan harus selalu lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan nilai-nilai kemenkeu yaitu kesempurnaan. Diharapkan seluruh jajaran Kanwil DJPBN Provinsi Sulteng dapat bekerja dengan hati, dengan integritas tinggi dan taat azas.

Seluruh elemen Kanwil DJPBN Prov. Sulteng juga dituntut agar dapat bersinergi dengan baik, dalam rangka mencapai visi bersama yaitu penyelengaaran keuangan negara yang transparan dan akuntabel dengan tidak mengesampingkan kepuasan layanan terhadap stakeholders.

Acara penutupan rakor dilaksanakan dengan acara ramah tamah yang dikemas secara santai di Grand Mitra Hotel. Dalam acara penutupan tersebut, ia berpesan agar hasil kesepakatan yang diperoleh dari rakor hendaknya ditindaklanjuti oleh masing-masing person in charge (PIC) yang telah ditentukan.

Oleh : Tim Media Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulteng
Editor : Bambang Kismanto

Liputan kunjungan tim Badan Legislatif DPR RI ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menerima tamu istimewa. Dipimpin oleh Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi DPR RI yang juga merangkap Ketua Tim Kunjungan Badan Legislasi, rombongan anggota DPR mengunjungi kantor wilayah paling muda Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu (23/2). “Empat belas pasal dalam Undang-undang Keuangan Negara akan segera direvisi,” kata Ignatius Mulyono saat melakukan audiensi dengan jajaran kementerian keuangan dan perwakilan BPK Porvinsi Gorontalo. Kunjungan itu sendiri dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari jajaran kementerian keuangan dan BPK Gorontalo terkait paket undang-undang keuangan Negara.

Dalam acara yang dipandu oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Rina Robiati, terdapat 10 poin yang disampaikan oleh Badan Legislasi DPR RI. Antara lain terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan, penambahan klausul pada definisi keuangan negara, penambahan jenis laporan pada laporan keuangan pemerintah, kejelasan mengenai dana transfer, dan penghapusan pasal peralihan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga poin krusial yang harus dibahas kembali yaitu:
Pada Pasal 2 huruf b: “Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, menyelenggarakan program jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, jaminan biaya pendidikan dasar dan memprioritaskan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan membayar tagihan pihak ketiga”. Pasal ini sebenarnya sangat ideal, namun pengaturan yang rigid dalam UU mengenai hal tersebut, dapat “menyulitkan” pemerintah sehubungan kendala keterbatasan anggaran yang dihadapi. Pada postur APBN setiap tahunnya, pemerintah secara konstitusi sudah diikat oleh berbagai belanja wajib, a.l. dana perimbangan (±35%), cicilan pokok dan bunga hutang, belanja pegawai, anggaran pendidikan (≥20%).

Pada Pasal 2 huruf h: “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, selain kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah”.

Pasal ini mendapat tanggapan kritis, karena apabila dipaksakan akan berpotensi pada hilangnya pengakuan terhadap Keuangan Negara pada BUMN/BUMD. Untuk itu, disarankan kepada Badan Legislasi DPR mengkaji secara berhati-hati perubahan pada pasal ini.

Penghapusan Pasal 36 mengenai ketentuan peralihan tentang batas waktu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Apabila pasal ini dihapuskan, maka pelaksanaan akuntansi berbasis akrual harus segera dilaksanakan pada saat diundangkan. Untuk itu diusulkan agar Pasal 36 tentang Ketentuan Peralihan tidak dihapus, namun diperpanjang sesuai timeframe yang telah disusun pemerintah.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, tim Badan Legislasi DPR RI menyampaikan apresiasi dan berjanji akan membahas dengan tim kerja, serta akan terus menggali masukan dari pihak-pihak lain yang berkompeten, termasuk pemerintah di pusat.

Oleh : Ervin Sebastian – Kontributo Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
Editor : Bambang Kismanto

Liputan family gathering KPPN Medan I
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id – Meraih kesuksesan untuk tujuan yang telah dicanangkan tidak hanya dibutuhkan pegawai yang pandai. Kekompakan dan bisa bekerja sama menjadi salah satu energi besar yang sangat menentukan dalam meraihnya. Sementara itu keluarga merupakan bagian yang sangat penting dan tak terpisahkan dari proses peningkatan kualitas kerja dan kinerja pegawai. Mereka berperan besar dalam memberikan dukungan dalam bekerja. Kebersamaan antar keluarga akan menambah semangat persaudaraan. Persaudaraan akan menumbuhkan rasa senasib seperjuangan dalam memajukan organisasi. Berdasarkan fenomena tersebut, KPPN Medan I berupaya menumbuhkan rasa kerjasama dan kekompakan melalui family gathering yang diadakan di Danau Toba (11/2).

Menjelajah Danau Toba sebagai wujud nyata kebersamaan menuju pelayanan melampaui harapan dalam menerjang berbagai hambatan dan rintangan. Danau Toba yang di tengahnya ada Pulau Samosir akan menjadi saksi tekad bersama untuk bersinergi menggapai prestasi menuju kesempurnaan. Walau kesempurnaan mutlak milik Tuhan, sebagai hamba-Nya tidak ada salahnya apabila berusaha untuk menggapainya. Dari Kota Medan membutuhkan waktu kurang lebih enam jam untuk sampai ke Danau Toba. Sementara untuk menggapai Pulau Samosir diperlukan waktu setengan jam dengan naik kapal fery. Patung Sigale-gale yang berdiri kokoh menyapa rombongan KPPN Medaan I.

Kepala KPPN dan para pegawai berbaur seolah menari bersama patung Sigale-gale. Konon Sigale-gale diambil dari nama Raja Muda jaman dulu yang bernama Manggalae. Danau Toba merupakan Danau Terbesar di Indonesia sekaligus sebagai Obyek Wisata di Sumatera Utara bagi turis domestik maupun mancanegara.

Mengarungi Danau Toba merupakan bagian dari kegiatan family gathering KPPN Medan I guna mempererat silaturahim antar keluarga besar KPPN Medan I beserta anggota keluarga masing-masing.
“Dengan kebersamaan akan terjalin sinergi yang kokoh sehingga kita dapat mengatasi rintangan dan tantangan dalam menyelesaikan pekerjaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan melampaui harapan menuju kesempurnaan kepada mitra kerja atau stakeholder,” kata Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon dalam sambutannya.

“Disiplin yang tinggi, kehati-hatian dalam bekerja lebih ditingkatkan, kebersamaan selalu dijaga sehingga di kantor yang merupakan rumah kedua akan terasa senang dan nyaman,” tambahnya. “Kegiatan ini kita sambil melakukan evaluasi kinerja selama tahun 2011, menyamakan persepsi antar pegawai, meningkatkan kerjasama serta kekompakan dalam melaksanakan tugas,” kata Kepala KPPN lagi.

Oleh : Warnoto – Kontributor KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kegiatan Penelitian Keabsahan Surat setoran sebagai Lampiran SPM GU Nihil TA 2011, penelitian KIPS dan Retur SP2D lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Dalam pengajuan SPM GUP Nihil pada akhir TA 2011 yang relatif banyak dan penyelesaian SP2D yang sedemikian cepat, apa iya KPPN sempat melakukan pengujian terhadap keabsahan surat setoran?” demikian pertanyaan menggelitik yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro dalam pengarahan rapat persiapan awal tahun anggaran 2012 dengan Bidang Pembinaan Perbendaharaan.  Lebih lanjut dirinya menyampaikan kekhawatiran jika situasi akhir tahun tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyampaian SPM ke KPPN sehingga dapat mengakibatkan kerugian Negara.

Dengan latar belakang tersebut serta sebagai amanat dari prinsip check and balance dan kehati-hatian dalam pengelolaan Keuangan Negara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta menggagas kegiatan penelitian keabsahan surat setoran sebagai lampiran SPM GU Nihil akhir tahun anggaran 2011. Hal lain yang dipertanyakan oleh Hendro adalah petugas satker yang mengajukan SPM ke KPPN apakah sudah dibuatkan buku register penerbitan KIPS? Ujung dari tata kelola ini adalah pengamanan untuk petugas KPPN, sehingga kasus SPM “Fiktif” seperti yang terjadi pada KPPN Jakarta II diharapkan tidak terjadi. Penelitian Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) ini juga sebagai langkah awal untuk pembenahan tentang petugas yang seharusnya berhubungan dengan KPPN. Dalam PER-57/PB/2010 dan Per-41/PB/2011 disebutkan bahwa petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D adalah pejabat perbendaharaan atau pegawai negeri yang memahami prosedur pencairan dana, namun dalam prakteknya petugas yang ditunjuk tersebut memiliki jabatan yang amat beragam, mulai dari Bendahara Pengeluaran, PPABP, PPSPM, staf, operator bahkan sampai Bendahara Penerimaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  170/PMK.05/2010 telah diatur mekanisme dan waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada satuan kerja dimulai dari Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPSPM. Dari mekanisme tersebut tersirat bahwa petugas yang berhubungan dengan KPPN terkait SPM seharusnya adalah PPSPM atau staf PPSPM. Bendahara Pengeluaran, PPK apalagi Bendahara Penerimaan bukanlah pejabat yang seharusnya mengantar SPM atau mengambil SP2D, dengan memperhatikan urgensi tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Kegiatan penelitian berlangsung selama tiga hari pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wates dan KPPN Wonosari.  Penelitian terhadap surat setoran, dari sebanyak 4.332 handling surat setoran sebagai lampiran 918 SPM GUP Nihil TA 2011, tidak ditemukan surat setoran yang terindikasi tidak sah. Namun, ditemukan beberapa surat setoran yang tidak dikonfirmasi oleh petugas KPPN sebagaimana diatur dalam SE-18/PB/2010. Setelah dilakukan pengecekan ke aplikasi Bendum setoran tersebut sudah masuk ke rekening kas negara.

Dalam hal Penelitian KIPS, hasil penelitian menunjukkan hanya 206 dari 637 KIPS atau 32% yang dipegang oleh pejabat yang semestinya (PPSPM atau stafnya), sisanya sebanyak 68% dipegang oleh pejabat lain. Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta ke depan diharapkan melakukan penertiban KIPS sehingga mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan Negara pada satker dapat terwujud. Disamping itu pada KPPN agar dibuatkan buku register pengelola keuangan satker, sehingga terwujud ketertiban dan mempermudah pengawasan petugas satker yang terkait dengan pengurusan pengeluaran negara pada KPPN.Terkait dengan retur SP2D, jumlah retur yang belum selesai s.d. tahun 2011 berjumlah Rp. 6.494.104.222,- terdiri dari retur SP2D tahun 2011 sejumlah Rp. 6.287.994.000,- dan retur tahun 2009, 2008 dan 2007 sejumlah Rp. 206.110.217,-. Terhadap retur SP2D tersebut sedang dilakukan proses penyelesaian sebagaimana mestinya. Jumlah SP2D retur tahun 2011 sebanyak 1.357 dimana 1.091 retur berasal dari Satker Dinas Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk pembayaran tunjangan profesi. Tingginya retur terhadap tunjangan profesi tersebut disebabkan oleh kesulitan verifikasi karena pembayaran tersebar di provinsi dan pembayaran dilakukan 6 bulan sekali sehingga relatif banyak rekening yang menjadi pasif akibat diambil dananya oleh pemilik rekening. Untuk meminimalkan retur tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mengusulkan tiga mekanisme alternatif, yaitu: Diknas membuat MoU dengan PT Pos untuk penyaluran tunjangan profesi; untuk memudahkan verifikasi SPM tunjangan profesi agar dibuat per Kabupaten/Kota; koordinasi dengan pihak perbankan untuk menaikkan saldo minimal guna menghindari retur karena rekening pasif

Secara umum satker di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait dengan penyetoran pajak dan bukan pajak ke rekening Kas Negara.Terhadap pemegang KIPS yang belum sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan, merupakan “PR” bagi jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta untuk melakukan pembenahan dan pembinaan secara berkesinambungan serta diharapkan dibuatkan penegasan tentang petugas yang seharusnya. Selanjutnya terkait retur SP2D terutama untuk retur sebelum tahun 2010 yang belum dimintakan kembali, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta akan melakukan koordinasi dengan satker terkait untuk kepastian status tagihannya dan dilakukan reklasifikasi untuk penyajian laporan keuangan.

Oleh :  Arief R-Kontributor Kanwil  Yogyakarta

Liputan Sosialisasi Aplikasi SPM dan Peraturan Perbendaharaan Nomor PER-88/PB/2011
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Tual menggelar Sosialisasi Aplikasi SPM dan Peraturan Perbendaharaan Nomor PER-88/PB/2011 tentang Perubahan Bagan Akun Standar, Rabu (15/2), di Aula Gedung KPPN Tual. Sosialisasi dibuka secara langsung oleh Kepala KPPN Tual Eriswan.

Pada kesempatan tersebut Eriswan mengatakan bahwa Awal Tahun Anggaran ini merupakan moment yang tepat untuk pelaksanaan Sosialisasi ini karena pada bulan Januari dan Februari intensitas satuan kerja dalam mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN masih kecil. Pada awal tahun SPM yang diajukan baru sebatas SPM-UP (Uang Persediaan) dan SPM-GUP(Ganti Uang Persediaan). Namun demikian, apabila terdapat kesalahan SPM baik itu pembebanan,fungsi sub fungsi, kegiatan dan lokasi di awal tahun, akan berakibat pada kesalahan proses berikutnya yaitu waktu pelaksanaan Rekonsiliasi. Hal itu akan mempengaruhi Laporan Keuangan baik untuk satker maupun untuk KPPN sebagai Kuasa BUN .

Dalam kesempatan yang sama, Kepala seksi Pencairan Dana, Djon A.Lasut menyampaikan materi mengenai Bagan Akun Standar yang berlaku untuk Tahun 2012. Pada sesi berikutnya perwakilan Satker Dinas Kesehatan Kota Tual menanyakan Aplikasi SPM dan Aplikasi GPP yang telah berulang kali dilakukan update, atas pertanyaan tersebut supervisor KPPN Tual Reza H.Utomo menyatakan bahwa Aplikasi tersebut masih memerlukan penyempurnaan dari Aplikasi yang sebelumnya.

Pada hari kedua tanggal 16 Februari ditempat yang sama juga dilaksanakan Sosialisasi PER-74/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta aplikasi Konfirmasi Satker atas Surat Setoran. Kepala KPPN Tual mengungkapkan selama Tahun 2011 telah terjadi Retur sebanyak 139 SP2D dengan jumlah Nominal sebesar Rp12.269.132.985. Menurutnya hal itu terjadi karena tidak adanya cross check dari PPSPM(Pejabat Penandatangan SPM) sebagai penguji SPP dari Satker. Sedangkan untuk Tahun 2012 dalam dua bulan ini sudah ada empat retur SP2D. Kesalahan tersebut diharapkan agar dapat diminimalisir oleh satker karena proses penyelesainya memerlukan waktu. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Sunyoto. Ia menjelaskan mekanisme penyelesaian retur SP2D sebagai akibat kekeliruan penulisan nomor rekening, kesalahan pencantuman nama penerima, nomor rekening pasif,serta salah nama. Sementara itu, materi Aplikasi Kompirmasi Surat Setoran Satker disampaikan oleh Aditia.

Kontributor Eriswan KPPN Tual