SP-33/WPB.09/2026

Wujudkan Generasi Emas: Program Makan Bergizi Gratis Sukses Layani 373 Ribu Penerima Manfaat, Gerakkan Ekonomi UMKM

BENGKULU – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menunjukkan peran sentralnya dalam membentuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sejak usia dini. Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berupaya keras mengentaskan permasalahan gizi sekaligus menghidupkan ekosistem ekonomi kerakyatan di Provinsi Bengkulu. Hingga 20 Agustus 2026, realisasi program strategis ini telah menembus angka Rp667,43 miliar, mencatatkan peningkatan progresif sebesar 5,41 persen dari periode sebelumnya.

Berdasarkan data operasional dari Kepala Regional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Provinsi Bengkulu, program MBG kini telah terimplementasi secara merata di 10 kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Sebanyak 143 SPPG terpantau telah beroperasi penuh setiap harinya, menjadi dapur-dapur penggerak gizi bagi para penerima manfaat.

• Realisasi Anggaran MBG : Rp667,43 Miliar (Naik 5,41%)
• Cakupan Operasional : 10 Kabupaten/Kota, 143 SPPG
• Penerima Manfaat : 373.879 anak dan ibu hamil
• Serapan Tenaga Kerja : 7.360 petugas dan 1.094 pemasok lokal

SP-32/WPB.09/2026

Geliat Ekonomi Daerah: Kanwil DJPb Bengkulu Fasilitasi Peluang Investasi Daerah Senilai Rp473 Miliar Siap Transformasi Sektor Industri dan Pariwisata Bengkulu

BENGKULU – Iklim investasi di Provinsi Bengkulu kian menunjukkan daya tariknya yang menjanjikan. Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu mencatat adanya lima peluang investasi besar yang telah terkonfirmasi siap melangkah ke tahap penyusunan dan penyampaian proposal bisnis hingga 21 Agustus 2026. Total perkiraan nilai investasi yang siap masuk dan memutar roda perekonomian Bumi Rafflesia ini menembus angka spektakuler sebesar Rp473.150.839.050.

Kelima peluang investasi strategis ini tersebar pada tiga sektor unggulan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, yakni sektor Perindustrian, Pertanian, dan Pariwisata. Kehadiran modal segar ini dinilai akan membawa multiplier effect atau efek ganda yang masif bagi penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan Bengkulu.

• Pabrik Minyak Goreng (Bengkulu Utara) : Rp345,42 Miliar
• Integrated Nursery Farming System (Bengkulu Utara) : Rp95,20 Miliar
• Pengembangan Laguna Waterpark & Resort (Kaur) : Rp19,10 Miliar

SP-31/WPB.09/2026

Kinerja Penyaluran TKD Provinsi Bengkulu s.d. Juli 2026: Wujud Nyata Kehadiran APBN dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Regional

Bengkulu, 23 Agustus 2026 — Komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kemandirian fiskal dan percepatan pembangunan di daerah terus diwujudkan secara nyata. Hingga 31 Juli 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat performa signifikan dalam realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Total dana yang telah mengalir ke seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Bengkulu menembus angka Rp5,26 triliun, atau mencapai 62,63% dari total pagu alokasi sebesar Rp8,40 triliun. Capaian ini tidak sekadar merepresentasikan angka statistik, melainkan menjadi motor penggerak utama bagi roda perekonomian, penjaga stabilitas layanan publik, serta fondasi kuat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Rafflesia.

Sinkronisasi yang solid antara APBN dan APBD di Provinsi Bengkulu telah membuahkan hasil yang positif. Melalui monitoring dan evaluasi mingguan yang intensif serta kajian fiskal regional yang terukur, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu memastikan setiap rupiah dari kas negara tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Hal ini sejalan dengan rekomendasi strategis Regional Asset and Liability Committee (ALCo) yang menekankan pentingnya akselerasi belanja daerah sebagai shock absorber sekaligus stimulus ekonomi di tengah dinamika global.

Akselerasi Pembangunan Desa: Mukomuko dan Bengkulu Utara Pimpin Capaian

Salah satu penopang utama dalam kinerja penyaluran TKD kali ini adalah Dana Desa. Hingga akhir Juli 2026, realisasi Dana Desa telah mencapai Rp304,44 miliar (80,74%) dari pagu Rp377,08 miliar. Prestasi luar biasa ditorehkan oleh Kabupaten Mukomuko yang telah berhasil menuntaskan penyaluran Dana Desa hingga 100% (Rp42,60 miliar), Kabupaten Bengkulu Utara dengan capaian 98,22% (Rp60,14 miliar), serta Kabupaten Bengkulu Selatan (89,45%).

SP-30/WPB.09/2026

Jumat tanggal 7 Agustus 2026, DAU Tambahan dan Kurang Bayar DBH sebesar Rp193,09 Miliar Tuntas Disalurkan ke Seluruh Pemda di Bengkulu

Bengkulu, 7 Agustus 2026 – Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran DAU TA 2026, Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan TA 2024, dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada TA 2026, dilakukan penambahan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) kepada seluruh Pemda di wilayah Provinsi Bengkulu. Penambahan alokasi TKD ini bertujuan untuk mendukung kapasiitas fiskal Pemda dalam rangka memberikan jaminan dan dukungan penggajian aparatur sipil negara daerah, dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan terselenggaranya pelayanan publik di daerah.

Total penambahan pagu alokasi TKD di Bengkulu sebesar Rp193,09 Miliar terdiri dari DAU Tambahan sebesar Rp42,85 Miliar dan Kurang Bayar DBH (KB DBH) sampai dengan 2024 sebesar Rp150,24 Miliar. Seluruh tambahan TKD tersebut telah tuntas disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu, Curup, Manna, dan Mukumuko ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada hari Jumat pagi tanggal 7 Agustus 2026.

Langkah cepat dan strategis penyaluran TKD yang tuntas disalurkan pada Jumat pagi, menjadi manifestasi nyata dari komitmen kuat Pemerintah Pusat untuk hadir sebagai problem solver bagi daerah. Dengan pencairan dana TKD ini, maka Pemda memperoleh pemecahan masalah atas penyelesaian hak finansial ASN Daerah, terselenggaranya pemerintahan daerah, serta terjaganya pelayanan publik kepada masyarakat.

SP-29/WPB.09/2026

Kinerja Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas se-Provinsi Bengkulu: Capaian, Mekanisme, dan Dorongan Akselerasi

BENGKULU, 2 Agustus 2026 – Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan terus berkomitmen memantau efektivitas distribusi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. BOK Puskesmas merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang disakurkan kepada pemerintah daerah. Tujuan utama penyaluran dana ini adalah mendukung penuh biaya operasional upaya kesehatan masyarakat yang berfokus pada kegiatan promotif dan preventif di tingkat Puskesmas, guna mempercepat pencapaian target kesehatan nasional.

Dana BOK Puskesmas tidak disalurkan secara serentak, melainkan menggunakan mekanisme bertahap, yang diantaranya disalurkan melalui Tahap 1 dan Tahap 2. Regulasi menetapkan bahwa penyaluran dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dieksekusi berdasarkan terpenuhinya rekomendasi penyaluran dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

SP-28/WPB.09/2026

Pemerintah Pusat Pastikan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemda se-Bengkulu Berjalan Lancar, Capai Rp99,23 Miliar hingga Juli 2026

BENGKULU, 2 AGUSTUS 2026 – Mendukung berbagai agenda pembangunan di seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Bengkulu dan kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Pusat terus menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) sepanjang tahun 2026.

Pemerintah Pusat berkomitmen penuh dalam mendukung desentralisasi fiskal dan secara konsisten telah menyalurkan hak-hak daerah, termasuk DBH, sesuai dengan regulasi dan realisasi penerimaan negara. Hingga akhir Juli 2026, total realisasi penyaluran DBH untuk seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp99.234.361.200 atau sebesar 48,68% dari total alokasi pagu DBH tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp203.860.891.000.

Penyaluran ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Mekanisme penyaluran DBH sangat bergantung pada kinerja realisasi penerimaan negara (pajak maupun sumber daya alam) yang dihimpun dari daerah bersangkutan.

SP-27/WPB.09/2026

Tiga Pemda di Bengkulu Tuntaskan DAK Fisik Tahap 1 2026, Penundaan Penyaluran DAK Fisik Akibat Perpanjangan Batas Waktu Harus Diantisipasi

BENGKULU, 24 Juli 2026 – Kinerja impresif ditunjukkan oleh tiga Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Bengkulu dalam mengakselerasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap 1 Tahun Anggaran 2026. Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Seluma tercatat berhasil menuntaskan penyelesaian kontrak. Capaian ini diharapkan menjadi pemacu bagi pemerintah daerah lainnya untuk segera melakukan percepatan.

Berdasarkan data pemantauan terkini per 24 Juli 2026, Kota Bengkulu tuntas dengan kontak  menyentuh Rp1,11 miliar. Kemudian disusul tuntas oleh Kabupaten Bengkulu Selatan yang mencatatkan kontrak Rp4,23 miliar, dan Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak Rp6,24 miliar. Bahkan, apresiasi lebih patut diberikan kepada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma karena keduanya telah berhasil merealisasikan penyaluran DAK Fisik Tahap 1 masing-masing sebesar 25 persen dari kontrak tersebut.

Langkah Akselerasi di Tengah Kebijakan Relaksasi

Apresiasi atas capaian di Bengkulu ini berjalan beriringan dengan terbitnya kebijakan strategis di tingkat pusat. Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 27/MK/PK/2026 yang mengatur perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2026. Batas akhir penyampaian dokumen yang sedianya jatuh pada 22 Juli 2026 pukul 17.00 WIB, kini diperpanjang menjadi paling lambat 31 Agustus 2026 pukul 16.59 WIB.

SP-26/WPB.09/2026

Kinerja APBN Regional Bengkulu Semester I 2026: Penerimaan Negara Naik Mendukung Kinerja Percepatan Belanja Pembangunan Daerah

Bengkulu, 24 Juli 2026 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Provinsi Bengkulu pada paruh pertama tahun 2026 menunjukkan dinamika yang memerlukan sinergi kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah terus memantau Indikator Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan anggaran guna memastikan peran APBN sebagai shock absorber perekonomian daerah tetap berjalan maksimal.

Berdasarkan evaluasi kinerja hingga pertengahan tahun, terdapat beberapa poin utama terkait realisasi pendapatan, akselerasi belanja, serta pengawasan yang menjadi fokus perhatian:

1. Kinerja Pendapatan dan Strategi Pengamanan Target
Hingga Juni 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 40,73% dari target. Menghadapi tren perlambatan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya, pemerintah sedang menyiapkan langkah strategis mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya shortfall di akhir tahun. 

Di sektor pertambangan, penerimaan pajak dari Batu Bara mencatat pertumbuhan impresif sebesar 152,46% (yoy). Namun demikian, pemerintah terus meningkatkan koordinasi antar kementerian guna menyelesaikan persoalan regulasi pungutan yang menyebabkan potential loss Bea Keluar ke depan.