SP-29/WPB.09/2025

Kinerja Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas se-Provinsi Bengkulu: Capaian, Mekanisme, dan Dorongan Akselerasi

BENGKULU, 2 Agustus 2026 – Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan terus berkomitmen memantau efektivitas distribusi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. BOK Puskesmas merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang disakurkan kepada pemerintah daerah. Tujuan utama penyaluran dana ini adalah mendukung penuh biaya operasional upaya kesehatan masyarakat yang berfokus pada kegiatan promotif dan preventif di tingkat Puskesmas, guna mempercepat pencapaian target kesehatan nasional.

Dana BOK Puskesmas tidak disalurkan secara serentak, melainkan menggunakan mekanisme bertahap, yang diantaranya disalurkan melalui Tahap 1 dan Tahap 2. Regulasi menetapkan bahwa penyaluran dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dieksekusi berdasarkan terpenuhinya rekomendasi penyaluran dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

SP-28/WPB.09/2025

Pemerintah Pusat Pastikan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemda se-Bengkulu Berjalan Lancar, Capai Rp99,23 Miliar hingga Juli 2026

BENGKULU, 2 AGUSTUS 2026 – Mendukung berbagai agenda pembangunan di seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Bengkulu dan kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Pusat terus menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) sepanjang tahun 2026.

Pemerintah Pusat berkomitmen penuh dalam mendukung desentralisasi fiskal dan secara konsisten telah menyalurkan hak-hak daerah, termasuk DBH, sesuai dengan regulasi dan realisasi penerimaan negara. Hingga akhir Juli 2026, total realisasi penyaluran DBH untuk seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp99.234.361.200 atau sebesar 48,68% dari total alokasi pagu DBH tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp203.860.891.000.

Penyaluran ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Mekanisme penyaluran DBH sangat bergantung pada kinerja realisasi penerimaan negara (pajak maupun sumber daya alam) yang dihimpun dari daerah bersangkutan.

SP-27/WPB.09/2025

Tiga Pemda di Bengkulu Tuntaskan DAK Fisik Tahap 1 2026, Penundaan Penyaluran DAK Fisik Akibat Perpanjangan Batas Waktu Harus Diantisipasi

BENGKULU, 24 Juli 2026 – Kinerja impresif ditunjukkan oleh tiga Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Bengkulu dalam mengakselerasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap 1 Tahun Anggaran 2026. Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Seluma tercatat berhasil menuntaskan penyelesaian kontrak. Capaian ini diharapkan menjadi pemacu bagi pemerintah daerah lainnya untuk segera melakukan percepatan.

Berdasarkan data pemantauan terkini per 24 Juli 2026, Kota Bengkulu tuntas dengan kontak  menyentuh Rp1,11 miliar. Kemudian disusul tuntas oleh Kabupaten Bengkulu Selatan yang mencatatkan kontrak Rp4,23 miliar, dan Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak Rp6,24 miliar. Bahkan, apresiasi lebih patut diberikan kepada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma karena keduanya telah berhasil merealisasikan penyaluran DAK Fisik Tahap 1 masing-masing sebesar 25 persen dari kontrak tersebut.

Langkah Akselerasi di Tengah Kebijakan Relaksasi

Apresiasi atas capaian di Bengkulu ini berjalan beriringan dengan terbitnya kebijakan strategis di tingkat pusat. Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 27/MK/PK/2026 yang mengatur perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2026. Batas akhir penyampaian dokumen yang sedianya jatuh pada 22 Juli 2026 pukul 17.00 WIB, kini diperpanjang menjadi paling lambat 31 Agustus 2026 pukul 16.59 WIB.

SP-26/WPB.09/2025

Kinerja APBN Regional Bengkulu Semester I 2026: Penerimaan Negara Naik Mendukung Kinerja Percepatan Belanja Pembangunan Daerah

Bengkulu, 24 Juli 2026 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Provinsi Bengkulu pada paruh pertama tahun 2026 menunjukkan dinamika yang memerlukan sinergi kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah terus memantau Indikator Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan anggaran guna memastikan peran APBN sebagai shock absorber perekonomian daerah tetap berjalan maksimal.

Berdasarkan evaluasi kinerja hingga pertengahan tahun, terdapat beberapa poin utama terkait realisasi pendapatan, akselerasi belanja, serta pengawasan yang menjadi fokus perhatian:

1. Kinerja Pendapatan dan Strategi Pengamanan Target
Hingga Juni 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 40,73% dari target. Menghadapi tren perlambatan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya, pemerintah sedang menyiapkan langkah strategis mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya shortfall di akhir tahun. 

Di sektor pertambangan, penerimaan pajak dari Batu Bara mencatat pertumbuhan impresif sebesar 152,46% (yoy). Namun demikian, pemerintah terus meningkatkan koordinasi antar kementerian guna menyelesaikan persoalan regulasi pungutan yang menyebabkan potential loss Bea Keluar ke depan.

SP-25/WPB.09/2025

Kawal Mutu Pendidikan, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Pastikan Kelancaran Penyaluran Dana BOS Tahun 2026 ke Seluruh Pemda

BENGKULU, 20 Juli 2026 – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Provinsi Bengkulu. Hal ini diwujudkan melalui akselerasi kinerja penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu. Sampai dengan hari ini, DJPb terus mengawal penyaluran dana BOS reguler dengan total pagu mencapai lebih dari Rp417,4 miliar yang disalurkan untuk 11 Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bengkulu.

Kinerja Alokasi dan Penyaluran per Pemerintah Daerah

Berdasarkan data detail alokasi Transfer ke Daerah (TKD), kinerja alokasi dan penyaluran dana BOS di Provinsi Bengkulu menunjukkan progres yang sangat positif. Pagu tertinggi dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan alokasi sebesar Rp140.833.770.000 yang diperuntukkan guna mendukung operasional pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) di seluruh penjuru Bengkulu.

SP-24/WPB.09/2025

Kabupaten Mukomuko Satu-Satunya Kabupaten di Bengkulu yang Tuntaskan 100%
Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2026

BENGKULU, 20 JULI 2026 — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu memberikan apresiasi tinggi atas kinerja luar biasa Kabupaten Mukomuko yang berhasil menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Bengkulu yang telah menuntaskan penyaluran Dana Desa hingga mencapai persentase 100%. Keberhasilan gemilang ini tidak terlepas dari sinergi kuat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dan komitmen penuh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mukomuko dalam mengawal percepatan penyaluran di wilayah kerjanya.

Berdasarkan data Monitoring Penyaluran Dana Desa Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu per tanggal 20 Juli 2026, realisasi Dana Desa untuk Kabupaten Mukomuko telah menembus angka Rp42.604.216.000,- atau 100% dari total pagu yang dialokasikan. Keseluruhan dana tersebut telah sukses disalurkan ke 148 desa yang ada di wilayah tersebut. Penyaluran paripurna ini terdiri dari penyaluran Tahap I sebesar Rp18.718.512.200 dan Tahap II sebesar Rp23.885.703.800 tanpa menyisakan satupun desa yang belum salur.

Prestasi ini sangat menonjol jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Sebagai gambaran, penyaluran secara keseluruhan se-Provinsi Bengkulu saat ini berada di angka 74,60%, dengan realisasi total sebesar Rp281.297.360.600,- dari alokasi pagu Rp377.083.944.000,-. Dari total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu, baru 750 desa yang berhasil tersalurkan Dana Desa Tahap II senilai Rp120.132.857.400,-. Masih terdapat 591 desa di kabupaten lain yang berstatus belum salur untuk Tahap II. Rata-rata kabupaten lain masih mencatatkan realisasi penyaluran pada rentang 40,54% hingga 89,55%.

SP-23/WPB.09/2025

Pembangunan Capai Progres 93,69 Persen, Sekolah Rakyat Kaur Siap Beroperasi

BENGKULU, 11 Juli 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu terus mengawal optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada 9 Juli 2026, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, melakukan pemantauan kesiapan operasional proyek strategis Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kaur.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan di lokasi proyek yang terletak di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, pembangunan fisik Sekolah Rakyat telah mencapai angka 93,69 persen. Capaian ini menunjukkan progress sangat positif karena berhasil melampaui target rencana awal yang ditetapkan. Akselerasi pembangunan ini dipacu untuk mengejar target pembukaan sekolah dan operasional penuh pada 14 Juli 2026. Pada Tahun Ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Kaur bersiap menyambut kehadiran 270 siswa baru.

SP-22/WPB.09/2025

Dukungan Fiskal untuk Sensus Ekonomi 2026 di Bengkulu :  Wujud Komitmen APBN Bagi Kemajuan Bengkulu

Bengkulu, 7 Juli 2026 - Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilingkup Provinsi Bengkulu merupakan agenda strategis nasional untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan. 

Mengusung tagline #MencatatEkonomiIndonesia, SE2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, khususnya terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.    Perlu diketahui juga bahwa SE2026 tidak berkaitan sama sekali dengan penarikan atau pendataan pajak.

Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu memberikan dukungan fiskal sebesar Rp7,07 Miliar melalui pengelolaan APBN yang efektif dan akuntabel yang disalurkan melalui 4 (empat) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN Bengkulu,  KPPN Curup,  KPPN Manna, dan KPPN Mukomuko.