Surabaya, 31 Maret — Kanwil DJPb Jawa Timur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tidak Terpusat Tahun 2026 secara daring melalui Microsoft Teams pada 31 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari satuan kerja pengelola PNBP serta pejabat dan pegawai Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan dibuka secara resmi dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Jawa Timur, Wahidin. Dalam arahannya, Wahidin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pengelola keuangan, khususnya pada satuan kerja yang memiliki pagu sumber dana PNBP, sekaligus sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pagu minus belanja PNBP.

Menurutnya, pengelolaan PNBP memiliki peran yang semakin strategis di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara dan tantangan penerimaan negara yang semakin kompleks. Oleh karena itu, hasil monitoring dan evaluasi (monev) PNBP yang dipaparkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam mengelola PNBP secara lebih tertib, efektif, dan akuntabel sepanjang tahun 2026.

Sebelum sesi materi, panitia juga menyisipkan internalisasi penguatan integritas melalui penayangan video edukatif berjudul “Anak Jujur” sebagai pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Pada sesi materi pertama, Kepala Seksi PPA I D, Nurul Hidayat, memaparkan hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi PNBP Triwulan IV Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum satuan kerja telah melaksanakan pemungutan dan penyetoran PNBP melalui SIMPONI secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dari sisi capaian, realisasi PNBP tercatat mencapai Rp499,22 miliar, atau 100,07% dari target sebesar Rp498,89 miliar.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan PNBP, antara lain blokir anggaran, rendahnya minat masyarakat terhadap layanan tertentu, pemanfaatan aset yang belum optimal, gangguan sistem, serta dinamika regulasi. Untuk itu, disampaikan sejumlah rekomendasi seperti penguatan integrasi sistem pembayaran, optimalisasi aset, peningkatan koordinasi dengan unit eselon I, serta perbaikan perencanaan target dan pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, pada sesi kedua, Kepala Seksi PPA I C, Hanafi Firdaus, menjelaskan Kebijakan MP PNBP Tahun 2026. Ia menekankan pentingnya perencanaan dan pengendalian belanja agar realisasi belanja tidak melebihi MP Riil. Selain itu, satuan kerja juga didorong untuk memanfaatkan skema pre-financing, khususnya bagi satker yang belum mengajukan MP PNBP Tahap I, agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.

Melalui FGD ini, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur berharap satuan kerja dapat semakin memahami tata kelola MP PNBP, meningkatkan kinerja belanja dan penerimaan PNBP, serta terus memperkuat koordinasi dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

Surabaya, 31 Maret — Dalam rangka memperkuat budaya keamanan informasi di era transformasi digital, Kanwil DJPb Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Security Awareness dalam Mendukung Keamanan Informasi dan Perlindungan Data secara daring melalui Microsoft Teams, Selasa (31/3). Kegiatan ini diikuti oleh 434 peserta yang terdiri atas pejabat dan pegawai KPPN se-Jawa Timur, serta pejabat perbendaharaan satuan kerja mitra KPPN di wilayah Jawa Timur.

Kegiatan dibuka oleh pewara dan diawali dengan injeksi nilai-nilai antikorupsi melalui pemutaran video edukasi pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Alexander Budi Dayantoro, menegaskan bahwa keamanan informasi saat ini bukan lagi sekadar urusan unit teknologi informasi, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pengguna sistem.

“Di tengah transformasi digital Direktorat Jenderal Perbendaharaan, faktor manusia kerap menjadi titik paling rentan dalam keamanan data strategis negara. Karena itu, peningkatan security awareness menjadi sangat penting agar seluruh transaksi keuangan negara tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga aman dari potensi kebocoran data,” ujarnya.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Mukhammad Gufron Ikhsan, S.E., M.T., Pranata Komputer Muda pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai regulasi yang menjadi dasar penguatan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sekaligus memaparkan perkembangan ancaman siber yang semakin kompleks.

Berbagai bentuk ancaman digital yang dibahas antara lain phishing, fake BTS, stealer malware, penyalahgunaan browser extension, hingga deepfake yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meniru identitas seseorang. Peserta juga diingatkan agar tidak sembarangan menginstal aplikasi, selalu waspada terhadap email mencurigakan, serta menghindari penggunaan perangkat dan jaringan yang tidak terpercaya.

Selain itu, narasumber menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah dasar keamanan informasi, seperti penggunaan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, aktivasi multi-factor authentication (MFA), serta penggunaan software resmi atau berlisensi. Dalam sesi tanya jawab, peserta juga berdiskusi mengenai keamanan penggunaan Google Form untuk data sensitif, serangan email bombing, dasar hukum perlindungan data pribadi, hingga risiko penggunaan software bajakan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur berharap seluruh pegawai dan mitra kerja semakin waspada, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data serta integritas sistem, sebagai bagian penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang andal dan aman.

Surabaya – Kanwil DJPb Jawa Timur menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada Senin (9/3). Pertemuan yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara I Surabaya ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Syaiful Islam, dan dihadiri oleh para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil DJPb Jawa Timur. Sementara itu, rombongan BPS Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Ir. Herum Fajarwati, M.M., bersama tim teknis dan fungsional. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan kolaboratif dengan semangat memperkuat koordinasi dalam penyediaan data ekonomi yang akurat.

Dalam kesempatan tersebut, BPS menyampaikan gambaran umum mengenai Sensus Ekonomi 2026, yang merupakan pendataan ekonomi terbesar dan paling komprehensif di Indonesia. Sensus ini dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Setelah terakhir dilaksanakan pada tahun 2016, SE2026 akan kembali mendata seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar.

Melalui kegiatan ini, BPS bertujuan untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap mengenai struktur perekonomian nasional, karakteristik usaha di berbagai sektor, serta perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berbasis lingkungan. Data yang dihasilkan dari SE2026 diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan SE2026 dijadwalkan berlangsung pada periode Mei hingga Juli 2026. Pengisian kuesioner secara daring untuk perusahaan besar akan dimulai pada 1 hingga 31 Mei 2026. Sementara itu, pendataan lapangan secara langsung akan dilakukan oleh petugas BPS pada 15 Mei hingga 31 Juli 2026 untuk menjangkau pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner secara mandiri.

Dalam audiensi tersebut, BPS juga menyampaikan harapan dukungan dari Kanwil DJPb Jawa Timur sebagai mitra strategis pemerintah pusat di daerah. Dukungan yang diharapkan antara lain melalui penyebarluasan informasi mengenai SE2026 kepada para pemangku kepentingan serta partisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengisian kuesioner.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur menyampaikan komitmen untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kanwil DJPb Jawa Timur siap berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi serta mendorong partisipasi berbagai pihak guna mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat dan berkualitas.

Melalui sinergi antara BPS dan Kanwil DJPb Jawa Timur, diharapkan pelaksanaan SE2026 dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi penting bagi penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang lebih efektif dan berbasis data.

Malang – Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur hadir sebagai narasumber dalam kegiatan KCOC Talk Show Treasury Insight yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK) Malang pada Kamis (5/3). Kegiatan ini mengangkat tema mengenai strategi menjaga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tetap hijau sejak awal tahun serta mengupas secara mendalam pengelolaan dan revisi Halaman III DIPA.

Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur menekankan bahwa pengelolaan APBN saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas belanja negara. Pemerintah terus mendorong prinsip spending better dan value for money agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Beliau juga menjelaskan bahwa dinamika ekonomi global dapat memberikan dampak terhadap kondisi fiskal nasional. Sebagai contoh, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun, namun pada saat yang sama juga dapat menambah belanja negara hingga sekitar Rp10,3 triliun, sehingga menimbulkan tekanan fiskal bersih sekitar Rp6,8 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan terukur.

Dalam konteks pelaksanaan anggaran di daerah, capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang positif. Hingga saat ini, nilai rata-rata IKPA Kanwil DJPb Jawa Timur mencapai 97,87, dengan cakupan pembinaan terhadap lebih dari 1.300 satuan kerja. Sementara itu, salah satu satuan kerja di wilayah pembinaan, yaitu KPPN Malang, berhasil mencatatkan nilai IKPA sebesar 98,74 dan menempati peringkat ke-4 secara nasional.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, salah satunya adalah deviasi Halaman III DIPA. Deviasi antara rencana dan realisasi penarikan dana idealnya dijaga di bawah 5% agar perencanaan kas pemerintah dapat berjalan lebih akurat dan mendukung stabilitas pengelolaan kas negara.

Selain itu, satuan kerja juga diingatkan untuk memperhatikan pengelolaan revisi anggaran secara tertib. Saat ini terdapat 14 kode revisi pagu tetap yang hanya dapat digunakan dengan batasan tertentu, yaitu maksimal satu kali dalam satu triwulan atau dua kali dalam satu semester. Pengelolaan revisi yang tidak sesuai ketentuan dapat memengaruhi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengelola keuangan pada satuan kerja dapat semakin memahami pentingnya perencanaan anggaran yang baik, pengendalian pelaksanaan anggaran secara disiplin, serta pengelolaan revisi yang tepat. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan APBN dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian dan pelayanan publik.

Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Jawa Timur kembali digelar melalui kegiatan media briefing yang berlangsung di Gedung Bank Indonesia, Surabaya, pada Senin (9/2). Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas otoritas dalam memperkuat sinergi menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan daerah di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Dalam forum tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, memaparkan perkembangan kondisi ekonomi global, nasional, hingga regional. Disampaikan bahwa perekonomian global masih berada dalam fase perlambatan, seiring tingginya ketidakpastian akibat dinamika geopolitik dan kebijakan moneter global. Namun demikian, perekonomian Indonesia, termasuk Jawa Timur, menunjukkan ketahanan yang relatif baik.

Ketahanan tersebut ditopang oleh tetap kuatnya konsumsi rumah tangga, realisasi investasi yang terjaga, serta belanja pemerintah yang berperan sebagai penyangga pertumbuhan. Di sisi lain, inflasi tetap berada dalam rentang yang terkendali, sehingga mendukung daya beli masyarakat.

Pada tingkat regional, kinerja perekonomian Jawa Timur tercatat solid dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Stabilitas harga yang terjaga serta intermediasi perbankan yang terus tumbuh dengan kualitas yang tetap baik menjadi indikator positif dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Forum ini juga menyoroti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam. Pendapatan negara tercatat mencapai lebih dari Rp2.800 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebagai kontributor utama seiring meningkatnya kepatuhan dan perbaikan administrasi perpajakan. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai sekitar Rp3.300 triliun yang diarahkan pada sektor-sektor prioritas.

Belanja negara difokuskan pada perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif. Kebijakan tersebut berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sisi stabilitas sektor jasa keuangan, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan perlindungan konsumen terus diperkuat. Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan menjaga kepercayaan masyarakat melalui penjaminan simpanan serta percepatan pembayaran klaim.

Sinergi dan koordinasi yang erat antaranggota KSSK menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di tingkat daerah. Melalui forum ini, diharapkan kolaborasi lintas otoritas dapat terus diperkuat guna mendukung transformasi ekonomi Jawa Timur yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan pada tahun 2026 dan periode selanjutnya.

Arahan strategis Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menjadi penguat komitmen Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur dalam mengawal pelaksanaan APBN agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam ini menjadi ruang konsolidasi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Dalam laporan kinerja yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 5,22%, dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di bawah target tahunan. Capaian tersebut mencerminkan stabilitas ekonomi regional yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global.

Kanwil DJPb Jawa Timur juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Jawa Timur. Hingga saat ini, telah tersebar Sekolah Rakyat di 19 lokasi, penyaluran Makan Bergizi Gratis kepada 7,2 juta penerima manfaat, Cek Kesehatan Gratis kepada 13,2 juta peserta, serta legalitas 100% Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis seperti Giant Sea Wall di kawasan pesisir Jawa Timur juga terus menjadi perhatian dalam mendukung ketahanan wilayah.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan menekankan pentingnya transparansi dan fokus pada output belanja pemerintah. Belanja Kementerian/Lembaga tidak hanya dituntut terserap secara optimal, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian, khususnya dalam mendorong konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Penguatan pengelolaan kas negara serta dukungan terhadap UMKM turut menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas peran APBN.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kanwil DJPb Jawa Timur menegaskan strategi daerah dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah yang ditempuh antara lain melalui akselerasi belanja, pendampingan intensif kepada Kementerian/Lembaga dengan pagu besar dan belanja prioritas, pembinaan UMKM, serta mendorong masuknya investasi langsung ke daerah.

Diskusi dan sesi tanya jawab bersama para pimpinan KPPN di wilayah Jawa Timur turut memperkaya pembahasan. Berbagai isu strategis diangkat, mulai dari pemanfaatan aset negara, dukungan fiskal terhadap iklim investasi, hingga penguatan peran DJPb dalam membaca dinamika ekonomi daerah. 

Melalui sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, APBN diharapkan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Berbagai perspektif mengenai pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan pada Jumat (30/1) di KPP Pratama Tulungagung. Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Diskusi dipandu oleh Rabindhra Aldy, Kepala Bidang PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Jawa Timur, Universitas Airlangga, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini juga diwarnai dengan diskusi interaktif bersama para kepala desa yang menyampaikan pengalaman dan tantangan di lapangan.

Dalam paparannya, Ipung Heswara (Auditor Madya BPKP Jawa Timur) menegaskan bahwa pembangunan desa perlu diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan Dana Desa, antara lain dominasi penganggaran yang bersifat earmark, rendahnya realisasi infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar, serta belum optimalnya peran pendamping dan Supra Desa dalam mendukung desa mengidentifikasi dan mengelola potensinya.

Dari sisi akademisi, Ilmiawan Auwalin (Ketua Program Studi FEB Universitas Airlangga) menyampaikan bahwa Dana Desa telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas fiskal desa. Namun demikian, desa masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya di sektor pertanian serta dalam aspek perencanaan dan penganggaran.

Sementara itu, Yudi Irwanto (Kepala DPMD Kabupaten Tulungagung) menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran di daerah, serta pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menyampaikan bahwa sejumlah BUMDes telah mulai memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Melalui diskusi ini, disimpulkan bahwa penguatan pembinaan, pendampingan, transparansi, serta sinergi antar level pemerintahan menjadi kunci dalam memastikan Dana Desa dikelola secara optimal. Dengan tata kelola yang baik, Dana Desa diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan, penguatan BUMDes, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.