Lihatlah dunia luar dan bandingkan dengan keadaan di negerimu. Pelajari yang terbaik dari mereka dan terapkan dengan penyesuaian seperlunya.
Demikian benang merah yang dapat ditarik dari hasil workshop studi banding sistem perbendaharaan yang diselenggarakan Direktorat Transformasi Perbendaharaan pada tanggal 22-24 Juni 2009 di Jakarta.
Sesuai dengan namanya, workshop ini merupakan pembahasan dari "buah tangan" berupa ilmu, pengalaman dan tinjauan langsung beberapa pejabat dari Departemen Keuangan (DJA, Setjen, dan Ditjen Perbendaharaan) yang melakukan studi banding ke luar negeri. Negara-negara yang menjadi perbandingan adalah Australia, United Kingdom, Perancis, Rusia, Mexico dan Korea.

Studi banding ini dimaksudkan untuk memperhatikan kesesuaian antara model dan fitur dari sistem perbendaharaan yang diimplementasikan di negara lain dengan sistem perbendaharaan di Indonesia. Khusus di Mexico dan Korea, studi perbandingan difokuskan pada hubungan antara persiapan anggaran dan pelaksanaannya, khususnya yang terkait dengan pengukuran kinerja dan penerapan anggaran berbasis kinerja.

Studi banding meliputi pengamatan langsung ke beberapa unit-unit pemerintah yang menjalankan fungsi perbendaharaan di negara tujuan dan wawancara dengan beberapa pejabat strategisnya. Dari studi banding ini diharapkan diperoleh pemahaman tentang sistem perbendaharaan di negara pembanding dan hal-hal yang melatarbelakanginya, memberikan usulan penyempurnaan sistem perbendaharaan di Indonesia serta mendukung rencana pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Liputan tentang penandatanganan kontrak SPAN dapat dilihat di sini.

Acara workshop dimulai dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Eksternal, Sudarto. Dalam laporannya, beliau menyatakan bahwa workshop ini berupaya mewujudkan karakteristik sebuah learning organization dan melakukan kodifikasi hasil studi banding yang telah dilaksanakan. Workshop selanjutnya dibuka oleh Direktur Transformasi Perbendaharaan, Paruli Lubis dan Pjs. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K. A. Badaruddin.

Dalam arahannya, Bapak Paruli mengharapkan agar workshop yang dilaksanakan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Beliau juga menegaskan agar pengembangan sistem perbendaharaan didasarkan atas kerangka peraturan perundangan. Mengambil pengalaman dari negara lain menjadi penting untuk mempelajari langkah sukses yang telah diraih dan menghindari masalah serupa yang mungkin timbul. Terkait dengan SPAN, beliau mengingatkan bahwa SPAN tidak semata merupakan proyek teknologi informasi. SPAN juga terkait dengan business process dan manajemen perubahan.

Senada dengan Bapak Paruli, Bapak Badaruddin menyampaikan dibutuhkan tiga hal yang penting dilakukan untuk mendukung pelaksanaan SPAN yaitu open minded (keterbukaan), koordinasi dan introspeksi.

Workshop yang dilaksanakan selama tiga hari ini dihadiri oleh beberapa pejabat eselon II dan III lingkup Ditjen Perbendaharaan, baik di pusat maupun di daerah. Selama workshop berlangsung, para peserta mengikuti pemaparan dan mendiskusikan hasil studi banding yang disampaikan oleh pejabat yang melakukan perjalanan.

Sistem Ketatanegaraan dan Manajemen Keuangan Sektor Publik di Australia menjadi tema sesi pertama. Sebagai penyaji adalah Saiful Islam dan Nuryanto dengan moderator Bapak Tri Buwono Tunggal. Dalam paparannya, penyaji berpendapat bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara pengelolaan keuangan dengan sistem ketatanegaraan suatu negara. Pembagian kewenangan antara pemerintah nasional dan pemerintah propinsi turut serta menjadi topik bahasan pada sesi ini.

Sesi kedua adalah Sistem Perbendaharaan di Australia dengan tiga orang penyaji yaitu Alfiker Siringoringo, W. Pram Sihombing dan Fauzi Syamsuri serta Bapak Iskandar sebagai moderator. Dari hasil studi, penyaji menemukan bahwa ternyata Treasury di Australia berbeda dengan di Indonesia. Department of Treasury Australia berfokus pada pengelolaan kas and hutang. Perbedaan lainnya adalah ternyata pemerintah Australia tidak mengelola banyak aset karena tidak banyak aset yang dimiliki.

Untuk mendukung manajemen kas, perencanaan kas dibuat dalam kerangka satu tahun yang kemudian di-update setiap bulan dalam bentuk harian. Meskipun semua transaksi dan pelaporan dilaksanakan secara elektronik dan ditunjang dengan teknologi informasi yang handal, perencanaan kas dibuat dalam format yang sederhana. Begitu juga dengan Laporan Kas Posisi yang hanya berisi ringkasan cash in dan cash out (tidak detil). Kerangka manajemen kas dan langkah yang diambil Treasury Australia dalam keadaan idle cash (kelebihan kas) maupun cash shortage (kekurangan kas) turut memperkaya pemahaman peserta.

Sesi kedua ini bertambah menarik dengan paparan penyaji tentang tujuh area pengelolaan perbendaharaan antara Australia dan perbandingannya di Indonesia. Area tersebut meliputi investasi idle cash, manajemen saldo kas, perencanaan kas, manajemen rekening, sistem pembayaran, keamanan serta sistem teknologi informasi. Secara keseluruhan sistem perbendaharaan di Australia telah berjalan dengan baik. Di akhir sesi, berdasarkan tujuh area tersebut penyaji turut menyampaikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi perbendaharaan di Indonesia.

Sesi ketiga yang mengangkat tema Akuntansi Berbasis Akrual: Studi Kasus Australia disajikan oleh Margustienny Oemar Ali dan Syaiful. Sesi ini dipandu oleh Ibu Anandy Wati. Beberapa isu yang menarik untuk dicermati pada sesi ini antara lain kewajiban tiap-tiap satker di Australia dalam proses akuntansi dan penyusun laporan keuangan, kesederhanaan tiap proses yang dijalankan serta keterlibatan akuntan swasta dalam proses konsolidasi laporan keuangan tingkat nasional di Department of Finance and Deregulation.

Sesi ketiga mengangkat tema sistem perbendaharaan di Rusia, Perancis dan United Kingdom. Sesi ini dibawakan oleh Sudarto dan M. Ali Hanafiah dan dipandu oleh Bapak Rudi Widodo. Salah satu catatan penting pada sesi ini adalah adanya beberapa persamaan dalam penerapan sistem perbendaharaan di tiga negara di Eropa ini. Persamaan tersebut meliputi pemisahan kewenangan yang jelas antara Chief Financial Officer (CFO) dan Chief Operating Officer (COO), penerapan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account - TSA), Perencanaan Kas serta Akuntabilitas yang didukung teknologi informasi yang handal.

Satu perbedaan yang mendasar adalah pola sentralisasi pengelolaan keuangan di Perancis. Sentralisasi pengelolaan keuangan di Perancis dilakukan dengan menempatkan Public Accountant sebagai wakil Departemen Keuangan di tingkat satker. Para Public Accountant inilah yang melakukan pekerjaan yang terkait dengan akuntansi, pengelolaan database dan perencanaan kas. Sedangkan di Rusia dan United Kingdom tugas-tugas tersebut dikerjakan oleh satker.

Melihat konsepsi pejabat perbendaharaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbendaharaan Negara, Indonesia lebih cenderung mengarah pada konsep pemisahan COO dan CFO sebagaimana diterapkan di Perancis.
Satu hal yang menarik pada perencanaan kas di United Kingdom adalah penerapan reward and punishment terhadap ketepatan forecast yang dilakukan satker, sesuatu yang belum ada di Indonesia.

Sesi terakhir adalah Persiapan dan Pelaksanaan Anggaran: Studi Kasus Korea dan Mexico. Sesi yang kembali dipandu oleh Bapak Rudi Widodo ini dibawakan oleh Didyk Choirul dan Ludiro. Pada bagian pembahasan studi kasus Korea, didapati bahwa lembaga yang berperan dalam penganggaran adalah Ministry of Strategy and Finance (MOSF) yang menggabungkan fungsi Bappenas dan kewenangan Menteri Keuangan. Dalam hal proses pembahasan anggaran, peranan legislatif sangat tinggi bahkan terlibat dalam pembahasan RKAKL, sesuatu yang tidak terdapat di Indonesia.

Dalam mengukur kinerja satker, Korea telah menerapkan Performance Management (PM). Model ini mengukur kinerja satker pada hasil-hasil yang dapat diperoleh. PM dilakukan mulai dari tahap perencanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pengujian terhadap pemenuhan PM yang telah ditentukan sepanjang pelaksanaan anggaran. Sanksi berupa penurunan anggaran diberikan terhadap satker yang memiliki performance yang buruk. Model ini dapat diterapkan mengingat MOSF memiliki power (kewenangan) yang lebih kuat dari pada kementerian/lembaga.

Pada bagian pembahasan studi kasus Mexico, ditemukan bahwa 43% APBN Mexico digunakan untuk belanja sosial, sedangkan untuk belanja modal diserahkan kepada pihak swasta. Mexico termasuk terlambat dalam memodernisasi manajemen keuangannya. Reformasi di bidang peraturan baru dimulai di tahun 2006, sedangkan di bidang penerimaan baru dimulai di tahun 2007. Meskipun reformasi keuangan Mexico termasuk relatif baru, satu kemajuan penting telah dicapai. Pemerintah tidak hanya mengetahui seberapa besar anggaran yang terpakai, tetapi juga seberapa jauh pencapaian terhadap kinerja yang diinginkan.

Hasil pembahasan keempat sesi di atas selanjutnya dikelompokkan ke dalam enam aspek yang menjadi fokus perbandingan, yaitu sistem pemerintahan, pembagian kewenangan, manajemen kas, fungsi perbendaharaan di daerah, sistem perbankan dan keamanan transaksi elektronik serta kaitan antara manajemen kas dan manajemen hutang.

Dari hasil pembahasan juga diperoleh beberapa alternatif usulan yang meliputi empat aspek utama yaitu manajemen kas, manajemen pembayaran, akuntansi dan pelaporan serta manajemen keuangan di tingkat satker.
Meskipun perjalanan ini bukanlah perjalanan spiritual, namun dapat dirasakan "spirit" dari mereka yang melakukan studi banding. Masih banyak yang harus dibenahi untuk menjadikan Ditjen Perbendaharaan sebagai "The Real Treasurer".
Untuk memudahkan pemahaman, detil hasil perbandingan disajikan dalam format tabel. Selain berasal dari hasil studi banding, sebagian bahan bersumber dari situs-situs instansi perbendaharaan di tiap-tiap negara: Perancis (finances.gouv.fr, legifrance.gouv.fr), Rusia (minfin.ru, roskazna.ru) dan United Kingdom (budget.treasury.gov.uk, communities.gov.uk, hm-treasury.gov.uk, direct.gov.uk). Silakan ikuti link ini untuk melihat detil perbandingan tersebut.

Oleh: Dody Dharma Hutabarat - kontributor Dit. TP
Pertanyaan dan saran agar dialamatkan ke: hutabarat [at] perbendaharaan [dot] go [dot] id.

Liputan Kegiatan Training Of Trainers Standar Akuntansi Pemerintahan (TOT SAP) 2009
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Demikian disampaikan Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, ketika membuka acara Training Of Trainers Standar Akuntansi Pemerintahan (TOT SAP) Gelombang I Tahun 2009 bertempat di Hotel Lumire Jakarta hari Senin tanggal 15 Juni 2009. Secara santun, beliau menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008 memang masih mendapat opini disclaimer, tetapi perlu diketahui sudah ada kemajuan kalau dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini terbaik yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga sejak Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga (LKKL) Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008. 
Hal ini kembali ditegaskan oleh Sonny Loho, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharaan yang membuka kegiatan TOT SAP Gelombang II Tahun 2009. Bertempat di lokasi yang sama, beliau menjelaskan bahwa sudah terlihat peningkatan kalau dilihat dari opini WTP yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2008 sekalipun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 mendapat opini disclaimer dari BPK.

Pada tahun 2006 hanya tujuh Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapat opini WTP, 38 K/L mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 36 K/L yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Pada tahun 2007 sudah terdapat 16 K/L yang mendapat opini WTP, 31 K/L dengan opini WDP, 33 K/L mendapat opini WTP dan ada 1 K/L yang mendapat opini Tidak Wajar (TW). Selanjutnya peningkatkan opini yang dialami oleh K/L terjadi pada tahun 2008, sudah terdapat 35 K/L yang mendapat opini terbaik yaitu WTP, 28 K/L dengan opini WDP dan masih 18 K/L yang mendapat opini TMP, sedangkan yang belum selesai diaudit 1 K/L.

Kegiatan TOT SAP Tahun 2009 merupakan kegiatan yang pertama kalinya diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan trainers sehingga dapat mensosialisasikan SAP di lingkungan K/L-nya masing-masing, berlangsung dalam dua gelombang, gelombang I dimulai tanggal 15 -19 Juni dan gelombang II dimulai tanggal 22-29 Juni 2009. 
Peserta yang mengikuti kegiatan TOT SAP sebanyak 91 orang adalah pejabat/pegawai dari seluruh K/L yang telah memenuhi persyaratan verifikasi dan kompetensi dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan oleh Panitia. 
Syarat kelulusan yang harus dicapai oleh setiap peserta untuk dapat menjadi Trainers SAP. Peserta harus mencapai rata-rata minimal 65 dari semua kriteria penilaian yaitu kehadiran, partisipasi di kelas, ujian tulis (post test) dan evaluasi presentasi. Sebelum secara resmi membuka Pak Dirjen pun berpesan agar seluruh peserta mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh. "Semakin banyak peserta yang lulus menandakan semakin banyak K/L yang memiliki pemahaman yang baik terhadap SAP" demikian Pak Dirjen. Hal ini tentunya juga menandakan akan semakin banyak K/L yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

 
Sebelum menerima materi, peserta terlebih dahulu mengerjakan pre test yang telah disiapkan oleh panitia. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat penyerapan peserta sebelum dan setelah mendapatkan materi. Materi yang diberikan kepada peserta meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja, Buletin Teknis 05 tentang Penyusutan, Buletin Teknis 06 tentang Piutang, dan Buletin Teknis 07 tentang Dana Bergulir, selain itu peserta juga mendapatkan materi mengenai Bagan Akun Standar (BAS) dan Diskusi Implementasi SAP di lingkup Pemerintah Pusat. Untuk dapat menjadi Trainers yang baik peserta pun dibekali dengan materi Teknik Mengajar untuk Orang Dewasa (Andragogi).

Pada hari Jumat (hari terakhir-red), peserta sudah tidak mendapatkan materi lagi, tetapi melewatinya dengan ujian tulis (post test) dan evaluasi presentasi. Evaluasi presentasi adalah tugas untuk masing-masing peserta. Setiap peserta akan diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan satu topik dari materi SAP yang kemudian akan dievaluasi dari beberapa aspek terkait presentasi. 
Akhirnya setelah melewati 10 hari untuk gelombang I dan II, kegiatan TOT SAP pun berakhir. Acara penutupan secara resmi dilakukan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bapak Sonny Loho. Panitia mengumumkan 5 peserta terbaik, dan secara formal peserta yang lulus akan diinformasikan melalui surat dan akan diumumkan di web perbendaharaan : www.perbendaharaan.go.id dalam waktu 2 minggu setelah pelaksanaan TOT SAP berakhir. Untuk gelombang I, mereka adalah Suparjo (Setjen - Depkeu), Kustiyana (Departemen Kehutanan), Doso Sukendro (BPKP), Ari Hastuti (Kejasaksaan Agung) dan Slamet Widodo (BIN). Sedangkan untuk gelombang II adalah Ahmad Mu'am (DJPK - Depkeu), Fahrudin (Kementerian Negara BUMN), Efendi (Departemen Perhubungan), Wing Hartopo (DJBC - Depkeu) dan Dini Kurniasari (Departemen Kebudayaan & Pariwisata).

Oleh: Yongki Andrea - Kontributor Dit. APK

Liputan Pameran Internasional Pelayanan Publik 2009
Bukan tanpa alasan bila selama tiga hari kemarin, 23 s/d 25 Juni 2009, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) bersama dengan unit eselon I Departemen Keuangan lainnya membuka stand di sebuah perhelatan akbar yang bertajuk Pameran Internasional Pelayanan Publik 2009 (International Public Service Expo 2009) di Kartini Expo Center, Jln. Gatot Subroto, Jakarta. Dengan mengambil bagian sebagai peserta dalam acara itu, DJPBN berkesempatan untuk memperkenalkan kepada khalayak luas mengenai tugas, fungsi, dan peran yang dimiliki sebagai institusi pengelola keuangan negara. Di arena itu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan, ikon layanan prima DJPBN buah dari bergulirnya program Reformasi Birokrasi, dimunculkan sebagai menu andalan.
Antusiasme pengunjung untuk mengetahui layanan publik yang disediakan dan dijalankan oleh DJPBN cukup tinggi. Hal ini diakui oleh Teguh Subarkah, supervisor stan DJPBN, yang banyak mendapatkan pertanyaan mendetail dari pengunjung seputar peran dan fungsi DJPBN. Tidak hanya itu, pengunjung juga banyak menanyakan mengenai komitmen birokrasi reformasi yang telah diaktualisasikan dalam wujud KPPN Percontohan melalui model pelayanan prima-nya, yaitu cepat, tepat, tanpa biaya, dan akuntabel.
Pameran Internasional Pelayanan Publik 2009 merupakan sebuah perhelatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka memperingati Hari Pelayanan Publik Internasional yang jatuh pada tanggal 23 Juni 2009. Selain diikuti oleh instansi-instansi pemerintah, pameran yang bertopik "Revitalisasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kepemerintahan yang lebih baik" ini juga berhasil menghimpun peserta dari Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/D), perusahaan swasta yang mempunyai tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi-organisasi dari luar negeri semacam USAID. Komposisi peserta yang beragam ini didasari pada keinginan untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat atas berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh beberapa instansi penyedia layanan publik di seluruh Indonesia, serta untuk berbagi pengalaman dan visi dengan peserta pameran dari luar negeri.
Sebagai institusi yang terus menunjukan komitmennya dalam melakukan reformasi layanan kepada masyarakat, DJPBN sudah lama memahami bahwa komitmen pemerintah untuk membenahi sistem birokrasi pelayanan publik merupakan salah satu cara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Perbaikan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi, meningkatkan daya saing bangsa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam aspek psikologis-sosiologis, penyediaan layanan publik yang prima akan berimplikasi dalam memperbaiki citra pemerintah di benak masyarakat, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh: Hendy Sulistyo - Bagian Pengembangan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - &ldquoTujuan acara Treasury Seminar ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang seragam mengenai latar belakang serta hakikat dari penunjukan kewenangan dan kerugian negara yang tercantum dalam tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara.&rdquo Demikianlah penjelasan Pj. Sekretaris DJPBN, K.A. Badaruddin mengenai salah satu latar belakang acara ini pada saat beliau menjadi moderator di ballroom Hotel Redtop, Kamis pagi lalu (11/06).

Pak Badar menambahkan bahwa selama ini, masih banyak perbedaan pemahaman di antara pegawai DJPBN. Menurut beliau, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kompleksitas paket UU serta adanya beberapa perbedaan yang dimiliki oleh pengguna UU tersebut, diantaranya posisi, latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka.
&ldquoKarena kita tidak ikut dalam membuat UU tersebut maka pemahamannya berbeda-beda,&rdquo ujar beliau. Selanjutnya yang ditakuti beliau adalah &ldquokalau kita tidak kembalikan ke standarnya yang benar, maka semakin lama semakin jauh terhadap nilai filosofi di belakang UU.&rdquo

Seharusnya setelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan mengerti dan memahami mengenai hakikat dan konsep dasar yang melatarbelakangi diterbitkannya paket UU Keuangan Negara tersebut. Untuk menekankan betapa pentingnya acara ini, Pak Badar kemudian berseloroh dihadapan 60 orang peserta yang merupakan para Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang PP dari seluruh kanwil di Indonesia, &ldquoKata orang, kalau menjadi pejabat itu, kaki sebelah kirinya ada di penjara, lalu kaki kanannya di kantor. Mudah-mudahan dengan memahami ini (UU-red), dua-dua kakinya berada di kantor.&rdquo

Acara yang setiap tahun dilaksanakan oleh Bagian Pengembangan Pegawai DJPBN tersebut, kali ini mengundang dua pembicara yang berkompeten untuk sharing pengetahuan mengenai reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Kedua pembicara tersebut adalah Juni Hastoto, mantan Kepala Biro sumber daya manusia Setjen Depkeu (posisi sekarang Sekretaris Pengadilan Pajak-red) dan Siswo Sujanto, Sekretaris DJPBN 2004-2009 (sekarang Ketua Tim Likuidasi BRR Aceh-Nias &ndash red).

Mengenai kapasitas para pembicara, Pak Badar berkomentar bahwa belajar dari pelaku-pelaku &ldquosejarah&rdquo reformasi birokrasi keuangan adalah sangat menguntungkan dan dapat meluruskan perbedaan pemahaman UU yang selama ini disinyalir banyak melenceng.
Menurut beliau salah satu cara yang paling untuk memahami UU tersebut adalah dengan terus menerus melakukan &ldquopewarisan nilai-nilai angkatan 45&rdquo atau pewarisan nilai-nilai filosofi di belakang UU tersebut. &ldquoUntung pelaku-pelaku sejarahnya masih ada,&rdquo tambah beliau.

Pada kesempatan sesi pertama seminar, Juni Hastoto didampingi oleh Direktur APK, Sonny Loho yang bertindak sebagai moderator. Beliau menyampaikan topik besar yaitu mengenai Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Penjelasan yang diberikan meliputi program organisasi, penyempurnaan bisnis, peningkatan manajemen SDM, kinerja dan komunikasi publik dan monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna jasa Depkeu.

Sesi berikutnya dilanjutkan Siswo Sujanto yang sekarang menjalani tugas baru sebagai pengajar dan pembina di STIE Patria Artha Makassar, konsultan keuangan negara untuk beberapa departemen dan Ketua Tim Likuidasi BRR Aceh-Nias. Sosok yang sempat membidani tiga paket UU Keuangan tersebut dengan lugas membawakan tema Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk menjelaskan perkembangan reformasi di Departemen Keuangan. Sebuah topik mendasar yang biasa beliau sampaikan pada setiap kesempatan memberikan sambutan pembukaan acara kantor atau kuliah umum di universitas-universitas ketika menjabat posisi Sekretaris DJPBN. Nada bicaranya yang tegas dan gaya presentasinya yang khas telah membawa para peserta bersama-sama mendalami pemikiran konsepsional dan konsep dasar reformasi pengelolaan keuangan negara sebelum penjelasan mengenai pengelolaan kewenangan yang dimiliki Kuasa Pengguna Anggaran.

Materi pada sesi ketiga yang dibawakan Pak Siswo tidak kalah menariknya. Beliau meninjau kerugian negara dari sudut Undang-undang Keuangan Negara dalam penyelesaian kasus korupsi untuk memberikan pengertian dan menjelaskan ruang lingkup dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian negara. Beliau menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum sehingga dapat merugikan keuangan negara, sudah terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Setelah menerangkan mengenai beberapa hal mengenai kerugian negara, di akhir paparannya, Pak Siswo menyimpulkan bahwa &ldquodari sudut pandang Hukum Keuangan Negara, suatu kerugian dapat dinyatakan sebagai kerugian negara apabila ditinjau dari sudut subyek obyek, dan tata kelola sesuai dengan  kaidah yang dianut oleh humu itu sendiri.&rdquo

Acara yang dibuka oleh Pj. Sekretaris DJPBN tersebut, ditutup oleh Kabag Pengembangan Pegawai bersama Kabag Umum, Kabag Kepegawaian dan Kabag OTL pada hari Kamis sore (11/06).


Oleh: Tonny &ndash Bagian Pengembangan Pegawai

Pekanbaru, perbendaharaan.go.id - Bersamaan dengan acara Sosialisasi Mekanisme Pembayaran dan Usaha-usaha Percepatan Pencairan Dana dalam wilayah kerja KPPN Pekanbaru yang bertempat di Aula lantai dua KPPN Pekanbaru pada hari Rabu (03/06), telah dilaunching aplikasi SMS centre yang diberi nama KPPN Mobile System Versi 2 (KMS v.2).
Acara Soft Launching Aplikasi KMS v.2 sendiri dilakukan oleh Kepala Kanwil IV Ditjen Perbendaharaan Riau mengawali acara sosialisasi tersebut. Pengiriman SMS perdana oleh Pak Kanwil dengan format cek pagu dan realisasi menandakan resmi digunakannya aplikasi tersebut untuk diterapkan di KPPN Pekanbaru.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil IV Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Riau, Moh. Atlap Noor, Kabag Umum, para Kepala Bidang, Kepala KPPN Pekanbaru, para kepala Seksi KPPN Pekanbaru dan segenap KPA dan Bendahara dari masing - masing satuan kerja. Tim Penilai KPPN Percontohan, Saiful Islam, Nur Amalia, dan Adi Pramono yang kebetulan datang pada hari itu menambah jumlah peserta yang hampir mencapai 300 orang.

Terobosan baru yang bertajuk Aplikasi KPPN Mobile System versi 2 (KMS v.2) merupakan sebuah aplikasi berbasis SMS (Short message service) yang cara penggunaannya mirip dengan aplikasi SMS Banking pada sektor perbankan. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan para satuan kerja (satker) atau stakeholder dalam hal pengawasan data keuangan karena hanya dengan mengirimkan SMS, mereka dapat langsung memantau, memonitoring kondisi data keuangan Satkernya di KPPN secara real-time.

Beberapa menu yang terdapat dalam KPPN Mobile System antara lain menu satker dan menu intern KPPN. Sebagai user, satker dapat menggunakan menunya untuk mengetahui status SPM yang diajukan (apakah masih proses atau sudah menjadi SP2D), mengecek jumlah pagu dan realisasi, mengecek jumlah dan total nominal SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN , mengecek jumlah dan total nominal SP2D UP/TUP yang telah diterbitkan oleh KPPN, mengajukan pertanyaan ke KPPN, menyampaikan saran ke KPPN, mendapatkan informasi up-to-date aplikasi atau peraturan terbaru oleh KPPN ke Satker dan undangan sosialisasi oleh KPPN kepada Satker. Sebagai administrator, KPPN dapat menggunakan menunya untuk monitoring total pagu semua satker, realisasi, serta prosentasenya, monitoring total pagu satker, realisasi, serta prosentasenya berdasarkan jenis belanja, monitoring SMS masuk, pertanyaan, kritik, saran, SMS keluar, Full Privilleges Management akses dan registrasi, dan Web Based Monitoring.

Dalam acara Soft Launching tersebut, Pak Kanwil berpesan agar aplikasi KMS terus dijaga konsistensi, akurasi data, dan sekuritasnya. Beliau berharap di masa mendatang, Aplikasi KMS v.2 dapat diterapkan di seluruh KPPN se Indonesia dalam rangka optimalisasi layanan KPPN sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi yang transparat dan akuntabel. Setelah mendengarkan pemaparan Aplikasi KMS v.2 dari narasumber, ada beberapa pertanyaan yang menarik mengulas fungsi aplikasi ini. "Bagaimana cara mengganti pulsa handphone yang telah dikeluarkan oleh bendahara untuk mengakses program KMS?" Menjawab pertanyaan tersebut, Pak Saiful selaku perwakilan dari Kantor Pusat berjanji akan menyampaikan hal tersebut ke Kantor Pusat. Beliau berharap akan ada solusi yang adil dan terbaik, misalnya ada anggaran tersendiri dalam DIPA yang dapat digunakan untuk mengcover layanan KMS tersebut.

Aplikasi KPPN Mobile System ini merupakan buah karya 2 (dua) pegawai dari KPPN Pekanbaru, Tomy Suhartanto dan KPPN Sanggau, Joko. Awalnya proposal tentang ide aplikasi ini telah diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan ketika melakukan kunjungan kerja ke Kanwil dan KPPN Pekanbaru bulan Maret lalu. Dalam kesempatan tersebut, Pak Dirjen berpesan agar lebih memperhatikan faktor akurasi dan sekuritas program aplikasi. Kemudian, setelah melalui proses yang cukup ketat, termasuk presentasi program tersebut di Direktorat Sistem Perbendaharaan, akhirnya tanggal 4-8 Mei 2009, akhirnya aplikasi KMS v.2 dapat diterapkan di KPPN Pekanbaru (versi yang pertama --KMS v.1-- telah diterapkan di KPPN Sanggau-red).


Oleh : Drs. Wahyudi - Kepala KPPN Pekanbaru

On The Spot Report : Sosialisasi Percepatan Realisasi DIPA di KPPN Pangkalan Bun
PANGKALAN BUN, PERBENDAHARAAN.GO.ID - Sampai dengan akhir bulan Mei 2009, beberapa satker di wilayah pembayaran KPPN Pangkalan Bun masih ada yang belum mencairkan anggarannya satu rupiah pun. Satker-satker tersebut antara lain Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kobar, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lamandau, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamandau. Kondisi tersebut mencerminkan ketidaksiapan beberapa satker atas anggaran yang dikelolanya. 

Meskipun begitu, secara keseluruhan realisasi DIPA di wilayah pembayaran KPPN Pangkalan Bun sudah cukup tinggi yakni 30,5 %. Hal tersebut ditopang satker kantor daerah (instansi vertikal) yang realisasinya sudah mencapai 33%. Akan tetapi satker-satker di bawah Pemda yang mendapat dana tugas pembantuan seringkali sangat lambat dalam mencairkan anggarannya sehingga baru mampu merealisasikan 12% dari pagu yang diberikan.

Padahal dalam menghadapi krisis global, menurut Kepala KPPN Pangkalan Bun, Dwinanto, penyerapan anggaran belanja negara sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. "Semakin cepat DIPA direalisasikan, maka semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaatnya", kata Pak Dwi.

Untuk mengidentifikasi masalah dan mendorong percepatan realisasi DIPA, KPPN Pangkalan Bun menyelenggarakan Sosialisasi yang bertajuk &lsquoPercepatan Realisasi DIPA dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan'. Kegiatan tersebut diselenggarakan di dua lokasi yaitu di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotawaringin Barat untuk satker kantor daerah dan di Aula KPPN Pangkalan Bun untuk satker tugas pembantuan pada Sabtu (30/05).

Berbagai permasalahan yang mengakibatkan realisasi DIPA menjadi lambat coba digali dalam acara sosialisasi tersebut, terutama pada satker yang realisasinya rendah. "Kemudian KPPN menginformasikan penyebab rendahnya realisasi ke Kanwil" ungkap Pak Dwi ketika memaparkan pandangan umumnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Perbendaharan KPPN Pangkalan Bun, Alexander Budi mengatakan secara umum penyebab rendahnya realisasi DIPA adalah pengajuan Revisi DIPA yang terlambat, tidak adanya perencanaan/jadwal pelaksanaan kegiatan satker, dan kurangnya penguasaan POK. "Kehatian-hatian KPA dan PPK serta waktu yang relatif lama dalam proses pengadaan barang/jasa juga turut berpengaruh", urai Pak Budi.

Selain itu, faktor-faktor non teknis juga mempengaruhi proses realisasi DIPA satker. "Seperti Dinas Pertanian yang harus menunggu musim tanam untuk merealisasikan DIPAnya, yakni sekitar bulan Agustus atau September." Ujarnya. "Juga Disnakertrans yang menunggu datangnya transmigran dari Pulau Jawa baru bisa mencairkan anggarannya", tambah Pak Budi.

Sementara itu, Bendaharawan satker tugas pembantuan menjadikan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan daerah sebagai alasan rendahnya realisasi DIPA. "Sampai saat ini revisi DIPA mengenai pergantian KPA belum turun", kata Bendaharawan Kantor Ketahanan Pangan Kab. Kobar.
Sedangkan kantor daerah yang realisasinya masih rendah dikarenakan ada tugas pokok dan fungsi yang belum bisa dilaksanakan. "Kegiatan penyidikan dan penuntutan tindak pidana umum belum kami laksanakan" kata Bendahara Kejari Sukamara yang realisasinya belanja barangnya baru 8%. 

Pada satker kantor daerah yang lain, KPA Kantor Pertanahan Kab. Lamandau yang realisasinya Belanja Barang dan Belanja Modalnya baru 6% mengatakan, "Sebagian besar kegiatan BPN terkait dengan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi) Kalteng yang saat ini belum disahkan, sehingga penyerapan dana dalam DIPA masih rendah".

Setelah mengidentifikasi permasalahan realisasi DIPA, Sosialiasi dilanjutkan oleh Seksi Perbendaharaan dengan bimbingan aplikasi GPP untuk meng-update NIP 18 digit. Setelah itu giliran Seksi Bendum yang menjelaskan penggunaan Bagan Akun Standar, penggunaan formulir setoran, dan koreksi pembukuan.

Selanjutnya Seksi Verak memaparkan evaluasi atas berbagai permasalahan mengenai rekonsiliasi dan pelaporan keuangan tingkat satker. Selain itu, juga direview kembali Aplikasi SAKPA serta penjelasan mengenai penertiban rekening pemerintah. Sedangkan simulasi Aplikasi SIMAK-BMN dibimbing oleh instruktur dari Sub Bag Umum.

"Kami mengharapkan satker tidak hanya cepat dalam merealisasikan anggarannya, tapi juga mampu mempertanggungjawabkan dengan Laporan Keuangan yang andal dan akuntable" tutup kepala KPPN dalam sambutannya.



Oleh: Muchammad Nuh - Kontributor KPPN Pangkalan Bun

Penipuan semakin marak terjadi di Indonesia. Semakin banyak cara yang digunakan oleh para penipu untuk membohongi para korbannya. Di bawah ini adalah salah satu penipuan yang ditujukan kepada para pegawai dengan berkedok Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang akan dilaksanakan oleh salah satu instansi pemerintah.
Sang penipu ini cukup mahir dalam membuat surat yang disampaikan kepada beberapa unit satuan kerja (satker) yang berada diseluruh Indonesia. Dalam surat yang dibuat oleh sang penipu tersebut, terlampir jadwal dan tempat pelaksanaan yaitu di salah satu hotel mewah di Jakarta. Sebagai informasi tambahan, kami saja belum pernah melaksanakan satu kegiatan pun di hotel tersebut.

Kami mendapat informasi bahwa sudah ada beberapa unit satker yang telah tertipu dengan pelatihan palsu tersebut. Ketika yang bersangkutan menghubungi nomor telepon yang tertera di surat pemanggilan, oknum penipu ini meminta penelepon untuk mengirim (transfer) uang sebagai biaya kegiatan pelatihan. Hal ini jelas-jelas bertolak belakang dengan keterangan dalam surat ilegal tersebut. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa para peserta tidak akan dibebankan biaya pelaksanaan kegiatan tersebut. Entah apa yang disampaikan oknum penipu tersebut sehingga sang penelepon mau mengikuti permintaan untuk mentransferkan uangnya ke rekening yang diminta oknum tersebut.

Sampai suatu ketika datang seorang perwakilan satker ke kantor kami untuk melakukan registrasi kegiatan tersebut. Beliau datang dari salah satu daerah di Kalimantan untuk mengikuti pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa yang menurutnya akan dilaksanakan di Jakarta. Setelah kami konfirmasi mengenai kegiatan tersebut, calon peserta ini pun akhirnya menyadari kesalahannya. 

Oleh sebab itu, artikel ini kami buat untuk mengingatkan teman-teman serta unit satker yang berada di seluruh indonesia agar dapat selalu berhati-hati terhadap penipuan berkedok pelatihan tersebut. Kami meminta agar seluruh unit satker yang mendapatkan surat pelatihan senada untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu dan tidak meladeninya apabila ada keharusan melakukan transfer uang untuk kegiatan tersebut. Hal ini kami patut tekankan karena selama ini kami tidak pernah melakukan pelatihan tersebut, apalagi dengan ketentuan meminta calon pesertanya mengirimkan uang ke sebuah rekening bank.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan contoh surat palsu yang kami terima: unduh di sini.

Kepala Kantor Wilayah, Ir. R. Prajono Soewongso dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung tanggal 28 - 30 April 2009, menjelaskan bahwa perlu adanya persamaan persepsi mengenai beberapa aturan pelaksanaan perbendaharaan, peningkatan pelayanan melalui pelaksanaan Standar Operating Procedure (SOP) dan perubahan layout KPPN Percontohan pada KPPN non Percontohan, serta upaya pembangunan semangat pelayanan menuju pelayanan PRIMA.

Rakor yang diikuti oleh para pejabat eselon III Kanwil, para Kepala KPPN dan beberapa pejabat eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo dimaksudkan untuk mempercepat realisasi APBN tahun 2009 dikarenakan pencapaian yang kurang menggembirakan (12%) pada Triwulan I.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Pantai Gapura Makassar diawali dengan Laporan Ketua Panitia dan dilanjutkan dengan sambutan pembukaan Kepala Kanwil. Acara pembukaan tersebut dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan dari masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Bidang Kanwil DJPBN Makassar dan Gorontalo.

Para Kepala KPPN mendapat kesempatan untuk menyampaikan penjelasan mereka pada hari kedua. Paparan mereka langsung mendapatkan pengarahan oleh Kepala Kanwil. Diharapkan dengan pembahasan yang menyeluruh baik dari segi teknis pelaksanaan maupun filosofi yang terkandung dalam peraturan terkait paparan tersebut, akan didapatkan pemahaman yang sama diantara para peserta Rakor.

    Untuk mendukung tujuan tersebut, maka panitia Rakor mengisi acara pada hari kedua dengan Rapat Komisi yang dibagi menjadi 4 kelompok komisi. Komisi A (Bagian Umum) membahas dan menyepakati masalah layout KPPN non Percontohan untuk mengikuti pola di KPPN Percontohan, kesiapan KPPN non Percontohan mengikuti SOP Percontohan, pemberdayaan halaman III DIPA serta time frame kegiatan  dan RAB, memahami indikator kinerja utama. Komisi B (Bidang Pembinaan Anggaran) membahas pelaksanaan PMPN Mandiri, penerapan halaman III DIPA, penyelesaian selisih pagu DIPA dan upaya meningkatkan pelayanan revisi DIPA. Komisi C (Bidang Pembinaan Perbendaharaan) membahas pelaksanaan TSA dan MPN, Bank Garansi, pemberian dispensasi, Cash Forecasting dan pelaksanaan penyerahan GPP. Komisi terakhir adalah Komisi D (Bidang AKLAP) yaitu  membahas mengenai rekonsiliasi harian antar seksi, rekonsiliasi pagu akhir bulan, tingkat kepatuhan satker. Penyajian laporan yang memuat data sesuai kebutuhan SATGAS Pemantau Realiasasi APBN.

Pelaksanaan Rakor ini ditutup pada jam 20.00 WITA setelah melakukan pembacaan hasil pembahasan dan kesepakatan oleh Ketua Panitia. Hasil rakor tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Kanwil. Sebagai lanjutan acara penutup, dilaksanakan acara ramah tamah di Pantai Losari dengan diiringi organ tunggal dan senandung ria masing-masing peserta.

Oleh: Dimas &ndash Kontributor Kanwil Makassar