Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pegawai dan honorer (Satpam dan Cleaning Service) sepanjang tahun 2014, KPPN Banjarmasin memberikan penghargaan kepada Pegawai Teladan, Front Office (FO) Favorit dan Honorer Terbaik Tahun Anggaran 2014. Pemberian penghargaan yang dikemas dalam Acara Tutup Tahun Anggaran 2014 pada 31 Desember 2014 malam di Aula KPPN Banjarmasin dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang SKKI, seluruh pegawai dan tenaga honorer beserta keluarganya.

Padang, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat kembali merapatkan barisan dengan pemangku kepentingan di daerah dalam menyongsong kebijakan pemerintah di bidang keuangan. Setelah beberapa waktu lalu menyelenggarakan “Workshop for Legislatif”, kali ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan rapat kerja dengan pihak eksekutif yakni Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sumatera Barat.

“Dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat di daerah.” Demikian kata pembuka yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ali Asmar dalam acara Rapat Kerja Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat dan Pemda Lingkup Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung di Aula Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat(18/12).

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah diperlukan suatu strategi, tekad, langkah dan pandangan yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur laporan keuangan pemerintah daerah yang perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan tugas fungsi Kanwil DJPB sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah adalah pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang pada bulan Desember ini telah resmi dialokasikan untuk seluruh pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mempertimbangkan hal tersebut dan sehubungan akan berakhirnya TA 2014 dan memasusi TA 2015, maka Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat memandang perlu untuk duduk bersama dengan pemda dalam rangka membahas kebijakan Dana Transfer dan Dana Desa Tahun 2015, untuk turut merencanakan dan mensukseskan pembangunan nasional di daerah melalui pengelolaan dana transfer dan dana desa yang lebih baik.

Tujuan diselenggarakannya rapat kerja ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman serta memformulasikan strategi-strategi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah terkait dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual dan kebijakan dana transfer ke daerah TA 2015 serta pertanggungjawaban dana desa.

Acara yang mengangkat tema “Dengan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kita Wujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah” ini diikuti oleh Pemprov dan 19 Pemkab/Pemkot se-Sumatera Barat dan menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E.

“Kami sengaja mengundang Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai narasumber pada rapat kerja ini, karena beliaulah yang mempunyai wewenang penuh untuk memformulasikan alokasi dana transfer yang akan dibagikan kepada seluruh kab./kota. Sehingga segala keraguan dan ketidaktahuan yang berkembang selama ini, terutama tentang kebijakan transfer ke daerah –seperti formulasi besaran alokasi dana transfer dan dana desa- dapat terpecahkan”, jelas R. Wiwin Istanti, Kakanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat menjawab alasan menghadirkan orang nomor satu di DJPK.

Acara yang dimoderatori oleh Kabid PAPK, Tisari Yona Geumila, ini cukup menarik rasa antusias peserta. Banyak pertanyaan, saran dan masukan bahkan komplain atas ketidakjelasan dan rasa ketidakpuasan terkait informasi yang berkembang selama ini khususnya mengenai dana desa.

Menjawab pertanyaan peserta tentang mekanisme penyaluran Dana Desa, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa Penyaluran Dana Desa pada 2015 dilakukan secara bertahap. Bahkan pemenuhan alokasi sebesar satu miliar rupiah per desa pun bertahap hingga 2018. “Penyaluran Dana Desa di 2015 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua 40% pada bulan Agustus, dan sisanya sebesar 20% disalurkan pada bulan Oktober 2015. Hal itu tidak terlepas dari kemampuan dan kondisi keuangan pemerintah saat ini yang memiliki keterbatasan ruang fiskal karena banyak tersedot pada subsidi BBM selama tahun 2014”, terangnya.

Dengan adanya rapat kerja ini diharapkan dicapai suatu pemahaman dan pandangan yang sama tentang berbagai persoalan terkait dengan kebijakan transfer ke daerah sehingga pengelolaan dana transfer dapat berjalan dengan baik dan diharapkan pula tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Kontributor: Totok Suyanto & M.Praetyo W kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar

Manado, djpbn.kemenkeu.go.id - Salah satu acara menarik pada saat penyerahan DIPA 2015 oleh Gubernur kepada Satuan Kerja dan Dana Transfer kepada Pemerintah Daerah Bupati/Walikota se-Sulawesi Utara adalah pemberian penghargaan Treasury and Tax Awards kepada pemerintah daerah yang diterima oleh Bupati/Walikota yang mendapat penghargaan. Pemberian penghargaan ini merupakan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah tertib dan patuh dalam menyetor pajak dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di tahun 2014 ke Kas Negara. Treasury and Tax Awards yang diberikan ini adalah hasil sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulut, Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut, PT.Taspen Cabang Manado dan BPJS Kesehatan Propinsi Sulut.

Sebelumnya, Gubernur Propinsi Sulawesi Utara, Dr. SH. Sarundajang, mengatakan bahwa masih terdapat pajak dan PFK yang belum dipungut dan tidak seluruhnya disetorkan ke negara. Pajak adalah sumber pembiayaan bagi kegiatan Pemerintahan termasuk untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat. Gubernur juga berpesan kepada para Bupati/Walikota untuk aktif memantau pemungutan dan penyetoran pajak di wilayahnya.

Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Utara, Irwan Ritonga, menjelaskan bahwa pada akhir tahun, penerimaan pajak dan PFK dapat disetorkan melalui MPN-G2 dimana salah satu bank pelaksananya adalah Bank Sulut yang telah ditetapkan sebagai salah satu bank yang telah menggunakan sistem MPN-G2, sehingga dapat memudahkan daerah-daerah yang tidak mempunyai Bank Persepsi untuk menyetorkan kewajibannya ke negara. Beliau juga menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya telah dilaksanakan demo aplikasi MPN-G2 dihadapan Bank Sulut dan seluruh cabang-cabangnya, Para Bendahara Umum Daerah, Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Sulawesi Utara, PT.Taspen Cabang Manado serta BPJS Kesehatan Propinsi Sulut. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi penyetoran yang dilakukan pada akhir tahun baru diterima di awal tahun berikutnya.

Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk lebih tertib dalam memungut dan menyetorkan pajak serta PFK.

Kontributor Kanwil DJPB Sulut : Gabby dan Ulil

Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – Serah terima DIPA Kaltim 2015 berlangsung berbeda. Segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur, sangat mengapresiasi kesediaan Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishaq. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau tetap menyempatkan diri menyerahkan secara langsung Dana Alokasi Transfer dan DIPA TA 2015 kepada Bupati/Walikota dan pimpinan satuan kerja se-kaltim di Pendopo Lamin Etam.

Barisan panjang menyerupai lorong tampak rapi tersusun. Dengan segenap tenaga yang ada, Awang menyerahkan DIPA 2015 sebagai tanda dimulainya pelaksanaan anggaran tahun 2015. Dengan mengendarai kursi rodanya, pria asli kutai tersebut ramah menyapa Walikota/Bupati dan Satuan Kerja penerima DIPA simbolis.

Didampingi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim Ade Rohman, Awang menyerahkan Alokasi Dana Transfer kepada Walikota/Bupati Se-Kaltim dan DIPA TA 2015 kepada sepuluh satker terpilih. Selain itu, turut diserahkan penghargaan kepada satker dengan kinerja penyerapan anggaran terbaik dan UAPPA-W yang melaksanakan rekonsiliasi secara tepat waktu dan akurat.

Sebelumnya, Ade Rohman melaporkan bahwa Kaltim mendapatkan alokasi anggaran DIPA 2015 sebesar 7,53 triliun yang terdistribusi dalam 460 DIPA. Dari total pagu anggaran tersebut, alokasi belanja modal memperoleh porsi alokasi terbesar yakni mencapai 41,51% atau sebesar 3,12 Trilun. Untuk belanja pegawai, menempati alokasi pagu terbesar terbesar kedua dengan 29,95% diikuti belanja barang dengan 26,41%. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial, Kaltim dialokasikan anggaran sebesar 160 Miliar atau 2,12% dari total pagu anggaran 2015.

Sementara itu, Alokasi Dana Transfer kepada Provinsi/Kab/Kota se-Kaltim sebesar Rp27,32 Triliun. Total anggaran tersebut diperoleh dari DBH Pajak sebesar Rp3,30 Triliun, DBH SDA Rp19,18 Triliun, DAU Rp3,06 Triliun, DAK Rp 128,51 Miliar, Dana Desa Rp 163,15 Miliar dan Dana Transfer Lainnya Rp1,47 Triliun.

Buku Budget In Brief Kaltim-Kaltara TA 2014 di Apresiasi Gubernur Kaltara
Selang sehari dari blusukan Jokowi ke perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim yang juga membawahi Kaltara, menyerahkan DIPA 2015 pada hari Rabu (17/12) lalu. Mengambil tempat di Balai Kota Pemkot Tarakan, DIPA 2015 diserah terimakan langsung oleh Pejabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Dalam sambutannya, Irianto mengapresiasi inisiatif Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim yang telah membuat buku kecil Budget In Brief Kaltim-Kaltara TA 2014 yang berisi tentang selayang pandang DIPA TA 2015 (Nasional, Kaltim dan Kaltara), Pelaksanaan anggaran tahun 2014 wilayah Kaltim dan Kaltara, selayang pandang Government Finance Statistic (GFS) dan profil keuangan daerah Kaltim-Kaltara TA 2013.

Mengawali pidatonya, Irianto menekankan rendahnya penyerapan anggaran belanja modal wilayah Kaltara yang baru mencapai 48,46 persen pertanggal 4 Desember 2014. ”ini warning bagi SKPD. Belanja modal yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena semakin baik infrastruktur akan mendorong pertumbuhan perekonomian Kaltara,” pungkasnya.

DIPA Kalimantan Utara TA 2015 dijatah sebesar 1,99 triliun dalam 180 DIPA. Sedangkan Alokasi Dana Transfer kepada Provinsi/Kab/Kota se-Kaltara sebesar Rp4,33 Triliun masing-masing berasal dari DBH Pajak sebesar Rp628,97 Miliar, DBH SDA Rp875,28 Miliar, DAU Rp2,26 Triliun, DAK Rp214,36 Miliar, Dana Desa Rp 93,71 Miliar dan Dana Transfer Lainnya Rp258,95 Miliar.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim Ade Rohman turut menyampaikan permohonan kepada Gubernur/Walikota/Bupati se-Kaltim untuk:

1. Terhadap Bendahara Umum Daerah/bendahara SKPD agar dapat menjamin kepatuhan para Bendahara Pengeluaran dibawahnya, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik kewajiban pemotongan/pemungutan pajak maupun penyetoran pajaknya atas realisasi pembayaran dalam rangka pelaksanaan Belanja Daerah.
2. Terhadap Bank Pembangunan Daerah agar dapat melimpahkan hasil pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara Umum Daerah/Bendahara SKPD ke rekening Kas Negara secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
3. Terhadap Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan pembinaan terkait kepatuhan para Bendahara Pengeluaran SKPD dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai amanat Undang-undang.

Permohonan tersebut merupakan arahan Menteri Keuangan dalam suratnya Nomor S-840/MK.05/2014 tentang Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Bendahara Umum Daerah/Bendahara SKPD. Pada kesempatan itu juga, turut disampaikan Dokumen Arahan Menteri Keuangan tersebut kepada Pejabat Gubernur Kaltara. Bahkan arahan tersebut langsung direspon positif oleh Irianto dengan menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara dan Walikota/Bupati se-Kaltara untuk menyusun langkah-langkah praktis menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan tersebut.

Serah terima DIPA 2015 wilayah Kaltim dan Kaltara berjalan dengan sukses. Beberapa media seperti Kaltim Post, Tribun Kaltim, Radar Tarakan dan Antara Kaltim turut memberitakan prosesi serah terima DIPA TA 2015. Jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim berharap, pelaksanaan anggaran tahun 2015 dapat berjalan semakin baik dan optimal.

Laporan : Panitia Serah Terima DIPA 2015 Kanwil Ditjen PBN Kaltim Editor : Fajar Sidik

Yogyakarya,perbendaharaan.go.id- Dalam menyikapai penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 194/PMK.05/2014) pengganti PMK 25/PMK.5/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada DIPA Tahun Berikutnya Kanwil DJPB Provinsi D.I.Yogyakarta telah melakukan trobosan dengan mengundang satker – satker yang bermasalah di wilayah Kanwil DJPB Prov. D.I.Yoyakarta dengan katagori satker yang mempunyai pagu minus gaji dan non gaji, satker- satker yang bermasalah dengan penyerapan yang mash rendah serta satker – satker baru yang DIPA nya turun pada semester II.

Trobosan yang dibuat oleh kanwil DJPB Prov.D.I.Yogyakarta ini dilaksanakan dalam menghadapi langkah – langkah di akhir tahun agar tidak terjadi penumpukan SPM di KPPN dan pengajuan revisi ke kanwil tidak terlambat sebelum batas akhir pekerjaan dengan jangka waktu yang tinggal beberapa hari lagi diharapakan semua pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai Rupiah Murni harus selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan.

Kantor Wilayah DJPB Provinsi D.I.Yogyakarta melaksanakan rapat koordinasi antar Satker di Wilayah Kanwil DJPB Prov,.D..I Yogyakarta (24/11) dengan dihadiri oleh 50 KPA .(Kuasa Pengguna Anggaran) Rakor berjalan dengan lancar dan di lanjutkan dengan diskusi berupa Tanya jawab.

Kakanwil DJPB Prov. D.I.Yogyakarta Alfiah mengingatkan kepada para KPA untuk tetap tidak menggunakan sisa – sisa anggaran untuk kegiatan diluar Progam yang telah di rencanakan dalam arti kata tidak boleh melakukan kegiatan di hotel dan kegiatan kegiatan yang tidak penting guna mengefisiensikan anggaran sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi pemborosan.

Oleh : Sri Purwaningsih - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY

Liputan Rakor Kanwil Ditjen PBN Prov. Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id,- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dengan tema “Menuju Modernisasi Pengelolaan APBN melalui SPAN dan Akuntansi Berbasis Akrual” pada tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2014, di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Rakorwil dibuka secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2014 oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Marni Misnur dan dihadiri para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada acara pembukaan tersebut hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, Sudjiton, serta Kapolres Wakatobi, Hotlan Damanik yang turut menyampaikan materi “Tindakan Pidana Pencucian Uang” kepada para peserta rakorwil.

Dalam rakorwil tersebut dibahas permasalahan dan isu-isu terkini serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka persiapan implementasi SPAN dan akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2015 yang dibagi dalam empat komisi yaitu Komisi A yang membahas pelaksanaan anggaran pusat dan daerah (APBN dan APBD), Komisi B yang membahas pelaksanaan akuntansi berbasis akrual pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Komisi C yang membahas pelaksanaan supervisi, kepatuhan internal dan SPAN serta Komisi D yang membahas dukungan operasional. Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati beberapa kesimpulan dan rekomendasi diantaranya (i) perlunya solusi untuk mencegah terjadinya pagu minus dan mekanisme penyelesaiannya, (ii) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPPN akan bersinergi untuk menyelenggarakan sosialisasi akuntansi berbasis akrual dan bimtek sistem aplikasi instansi berbasis akrual, (iii) perlunya beberapa perbaikan peraturan, SOP dan aplikasi terkait pelaksanaan tugas di KPPN, dan (iv) perlunya peningkatan fungsi dukungan operasional agar lebih efektif dan efisien.

Untuk semakin meningkatkan kebersamaan seluruh pegawai dihari berikutnya dilaksanakan capacity building yang dipandu oleh tim dari Kantor Pusat. Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Sulawesi Tenggara

Medan, djpbn.kemenkeu.go.id- Pimpinan dan Staf KPPN Medan I tetap semangat untuk bersinergi dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Bertekad mensukseskan bulan emas Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN Medan I mengadakan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun 2014(18/11).

”Satker selaku mitra kerja harus menaati segala peraturan dan ketentuan batas-batas penyampaian ADK Kontrak, SPM, dan rekonsiliasi” tegas Kepala KPPN Medan I, Budi Utomo dalam sambutannya. ADK maupun lampirannya dikirimkan ke KPPN sesuai jadwal yang telah ditentukan. Blanko setoran baik SSP, SSPB maupun SSBP harus diisi dengan lengkap dan akurat sesuai peruntukkannya. Sisa UP/TUP harus disetor paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Kelancaran proses pencairan dana berpengaruh positif pada percepatan pembangunan yang manfaatnya akan berpulang kepada masyarakat. Apabila peraturan ditaati serta amanah dalam tugas maka segala bentuk kesalahan dan penyalahgunaan akan dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.

Sosialisasi yang dilaksanakan tersebut membeberkan beberapa Materi mengenai pengelolaan keuangan negara khususnya pada akhir tahun 2014. Materi pertama disampaikan oleh Warnoto yang menjelaskan batas akhir rekonsiliasi dan permasalahannya, serta permasalahan aplikasi SILABI. Dilanjutkan Eva Hotma TM Tampubolon yang menguraikan tentang batas waktu dan tata cara penyampaian SPM. Sebagai pungkasan Henry Tornagodang mengulas berbagai macam tip dan trik ADK kontrak. Disampaikan pula materi batasan dan tata cara revisi DIPA serta penyelesaian pagu minus oleh Kepala Seksi PPA I D Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Hendriyanto.

diharapkan 157 Satker dari berbagai Jenis Kewenangan yang menjadi mitra kerja berkomitmen akan bekerja maksimal untuk melaksanakan amanat Dirjen Perbendaharaan sesuai arahan yang disampaikan oleh Kepala KPPN.

Segala kewajiban/tugas pekerjaan akan terasa ringan dan dapat berjalan lancar apabila diniatkan untuk ibadah. Saling bekerjasama serta tidak menumpuk-numpuk pekerjaan di akhir tahun. Semua harus direncanakan dengan baik dan cermat. Harapan kami, hajatan besar akhir tahun 2014 berjalan sukses dan lancar.

Oleh : Kontributor Warnoto KPPN Medan I

Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan terus berperan aktif dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi, khusunya di Maluku Utara. Hal ini ditunjukkan dalam Pertemuan Tahunan dengan Pihak Perbankan, Pemerintahan, dan Dunia Usaha pada Selasa (9/12). Pertemuan yang dihadiri oleh Korem152/Babullah, Praktisi Ekonomis, perbankan, dan dunia usaha ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan investasi di Maluku Utara. Selain itu, acara ini bertujuan untuk meraih sinergi antara pengelola fiskal dan moneter di daerah.

Aula Maitara Perwakilan Bank Indonesia Prov. Maluku Utara menjadi saksi diawalinya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Indonesia dengan Korem 152/Babullah yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian antara Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Perbendahaan yang diwakili oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara, Bapak Sulaimansyah.

Gubernur Maluku Utara, yang diwakili oleh Sekretariat Daerah, Bapak Drs. H. Abdul Madjid Husein M.E., membuka acara pertemuan tahunan ini. Dalam sambutannya, beliau berharap kepada seluruh elemen masyarakat di Maluku Utara dapat berpartisipasi aktif untuk mengembangkan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber dan dimoderatori oleh Maria Kalaij yang juga merupakan presenter di salah satu stasiun TV nasional. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia prov. Maluku Utara, Bapak Budiyono. Dalam paparannya, beliau menjelaskan tentang review Bank Indonesia terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perbankan di tahun 2015. “Kita sewajarnya dapat lebih meningkatkan jumlah investor mengingat Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa” tambahnya.

Materi selanjutnya disampaikan oleh kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara, Bapak Sulaimansyah. Pria 43 tahun ini menyampaikan materi terkait inter-relasi kebijakan fiskal, dan arah pembangunan di Maluku Utara. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak hanya mengendalikan pelaksanaan anggaran dan penyalurannya terhadap APBN, tapi juga memberikan kontribusi pada pemerintah daerah baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun kajian fiskal regional yang digunakan sebagai pijakan dalam membangun perekonomian di Maluku Utara. Beliau menyampaikan bahwa volume belanja APBN tahun 2014 masih sangat rendah, namun masih sangat bisa ditingkatkan minimal sama dengan provinsi lain di wilayah timur. Untuk itu perlu koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat (Bappenas, Menkeu, Menko Perekonomian), namun pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun Masterplan Pengembangan Kewilayahan Maritim yang dapat menyajikan kebutuhan infrastruktur di Maluku Utara. “Perlu koordinasi yang kuat dengan Pemda khususnya Biro Keuangan/DPKAD/DPPKAD dan Bappeda se-provinsi Maluku Utara, dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan negara dan komunikasi data keuangan dan kinerja agar tujuan kebijakan fiskal dapat tercapai optimal” tambahnya.

Materi terakhir disampaikan oleh Chief Economist Indonesia Economic Intelligence (IEI), Bapak Sunarsip. Sebagai praktisi ahli di bidang ekonomi, beliau menyampaikan bahwa ASEAN, khususnya Indonesia, memiliki posisi yang bagus dalam arus perdagangan global. Faktanya, Indonesia adalah negara yang pertumbuhannya tercepat ketiga di dunia. “Kita itu eksportir timah terbesar di dunia, dan kedua terbesar di bidang batu bara” imbuhnya. Menurut proyeksi, Indonesia akan menjadi negara terbesar ke-7 di dunia, mengalahkan Inggris, dengan catatan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang diikuti dengan antusias oleh para tamu undangan. Pihak Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha di Maluku Utara saling menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya tentang potensi pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang disambut dengan tanggapan dan penjelasan dari para narasumber.

Acara ditutup dengan Penganugerahan Banking Award 2014 oleh Perwakilan Bank Indonesia Prov. Maluku Utara.

Oleh : Catur Bowo Restyono – Kontributor Kanwil DJPBn Prov. Maluku Utara