Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id - Berbekal semangat “Memberikan Yang Terbaik Untuk Laporan Keuangan Yang Berkualitas”, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/11), di aula lantai IV Gedung Keuangan Negara Semarang I.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Muhson. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu, diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah telah melakukan persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual meliputi pengesahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, sarana dan prasarana, sosialisasi/pelatihan sistem dan kebijakan akuntansi kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun acara Rapat Koordinasi kali ini juga merupakan salah satu tindak lanjut dari beberapa saran yang masuk kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yang diharapkan dapat dijadikan ajang untuk berdiskusi dalam rangka membahas permasalahan yang muncul dan mencari solusi permasalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maupun penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 mendatang.

Sebanyak 104 peserta yang terdiri dari seluruh pelaksana dan pejabat Bidang PAPK, Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, seluruh DPPKAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta tamu undangan lainnya tampak antusias mengikuti acara sampai dengan selesai. Hal ini tak lepas karena paparan menarik yang disampaikan oleh para narasumber yaitu Kasubdit Akuntansi KUN Direktorat APK, Endah Martiningrum, Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Chris Kuntadi. Pada kesempatan tersebut, Endah Martiningrum menyampaikan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Narasumber dari Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah berbagi pengalamannya dalam mencapai opini WTP serta berbagi kiat untuk mempertahankan opini tersebut. Adapun Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah memaparkan Perspektif dan Potensi Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Bertindak selaku moderator adalah Kepala Bidang PAPK, Mulyo Slamet.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab ada satu permintaan dari peserta yang cukup menarik, yaitu agar seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Tengah bersemangat menyambut penerapan LKPD berbasis akrual, dan hendaknya BPK memberikan opini WTP untuk seluruh LKPD di Jawa Tengah. Permintaan ini disambut dengan tepuk tangan seluruh peserta. Dengan bijak Chris Kuntadi menanggapi bahwa opini WTP memang telah disediakan untuk seluruh LKPD di Jawa Tengah. Namun semua itu tergantung pada kinerja laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Jika kinerja laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah memenuhi kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintahan dengan pengungkapan yang cukup dan tidak ada lagi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta mampu menjalankan sistem pengendalian intern dengan baik, dipastikan opini WTP akan diberikan.

Sebelum acara ditutup, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah memberikan kenang-kenangan kepada para narasumber berupa plakat dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Semester I Tahun 2014 yang merupakan Exercise Goverment Finance Statistics. Pemberian laporan dimaksud adalah untuk memberikan suatu model laporan yang disusun berdasarkan kontribusi laporan keuangan seluruh UAPPAW dan 36 LKPD di Jawa Tengah periode Semester I tahun 2014. Akhirnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menutup acara dengan teriring harapan agar melalui kegiatan ini dapat terbangun suatu sinergi guna menyongsong Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Lhokseumawe, djpbn.kemenkeu.go.id- Bertempat di KPPN Lhokseumawe diselenggarakan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan data keuangan pemerintah daerah (APBK) maupun pemerintah pusat (APBN) (20/10). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Bakhtaruddin, Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Bupati Bireuen Ruslan M. Daud, dan Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman ini turut dihadiri oleh Regional Economist Provinsi Aceh Prof. DR. Raja Masbar, MSc, Rektor Unima Prof. DR. Apridar,SE,Msi, Kepala KPPN Lhokseumawe Edy Defianus serta para Sekda, Asisten III, Kepala Bapeda dan Kadis DPKKAD masing-masing pemda yang menandatangani nota kesepahaman. Setelah penandatanganan nota kesepahaman dilanjutkan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang Fiskal Regional Aceh dan Data Realisasi APBN 2014 di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara.

Dalam sambutannya Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya mengatakan “Pengelolaan keuangan yang baik merupakan urat nadi pembangunan di daerah sehingga daerah membutuhkan data keuangan yang valid dan terkini.” Dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa mengoptimalkan data yang dimiliki pemerintah daerah dan pemerintah pusat”.

Kerjasama pertukaran data maupun pelatihan keuangan ini merupakan implementasi fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di bidang fiskal di daerah. Data keuangan yang akurat dan terkini yang ada di Ditjen Perbendaharaan dilengkapi dengan data keuangan daerah maka akan menjadi salah satu instrumen penting dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pembangunan dan sebagai bahan evaluasi apakah suatu kebijakan telah memberikan dampak sesuai yang diharapkan.

Pada kesempatan yang sama Kakanwil DJPB Prov. Aceh Bakhtaruddin mengatakan bahwa kerjasama pengelolaan data keuangan pemerintah pusat dan pemda menjadi salah satu langkah strategis bagi kedua belah pihak di bidang pengelolaan data fiskal dan peningkatan kualitas laporan keuangan terutama menyongsong implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015.

Data fiskal regional yang lengkap, akurat dan terkini tentunya menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan sehingga manfaat dari hasil pembangunan tersebut bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat luas dan juga pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kontributor: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Samarinda, perbendagaraan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur menginisiasi Forum Strategis sekaligus pembinaan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan SKPD yang berpotensi menjadi BLUD, Rabu (19/11), di Ruang renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Ade Rohman mengapresiasi antusiasme para direktur rumah sakit dan kepala UPTD yang hadir. ”Kami terkejut luar biasa dengan antusiasme Bapak dan Ibu jajaran direksi rumah sakit dan kepala UPTD. Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas penggunaan langsung pendapatan BLU/BLUD memang menjadi primadona bagi SKPD,” ungkapnya membuka acara.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Unit Pembina Teknis BLUD sektor Kesehatan, Rini Retno Sukesi. Dalam pemaparannya, Rini menyambut baik kegaiatan yang diinisiasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dan akan menjalin komunikasi lebih intensif. ”Kedepan, Kami akan lebih mengintensifkan komunikasi dengan DJPB. Dan Kami menargetkan di tahun 2015, seluruh Puskesmas diwilayah provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah” ungkapnya.

Kemudian, Rini juga menekankan bahwa BLUD harus mampu bersaing dengan sektor swasta. Olehkarena itu, lanjutnya, pengelola BLUD harus mampu berpikir kreatif dengan Mindset Enterpreneurship, tidak berpikir seperti birokrat sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam rangka peningkatan pelayanan yang efesien dan produktif.

Tingginya antusiasme para peserta terlihat saat Muhammad Yusuf, Kasubdit PPK BLU I menyajikan materi. Aspek remunerasi menjadi topik yang menarik dikaji para peserta. Sebagian besar peserta sepakat bahwa pola remunerasi yang tepat, dapat mendorong motivasi pegawai BLUD. Pertanyaan-pertanyaan teknis proses penetapan remunerasi tuntas di lahap mantan Kepala KPPN Makale tersebut. ”prinsipnya, remunerasi diberikan berdasarkan capaian kinerja pegawai, sehingga pegawai dengan kinerja rajin dibayar lebih besar dari pada pegawai dengan kinerja rendah, tidak berdasarkan kebijakan pimpinan unit tertentu didalam BLUD tersebut,”tutup Yusuf.

Dipenghujung acara, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan SKPD BLUD (RSUD) se Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kesepakatan ini merupakan komitmen untuk membentuk forum komunikasi dalam rangka pertukaran/sharing informasi pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan : Fahmi Mustafa, Ronald Mangisi O, Rustam Menayang, Editor : Fajar Sidik

Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id, -Dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2014, KPPN Sekayu menyelenggarakan acara sosialisasi dan koordinasi dengan mitra kerja agar pelaksanaan anggaran di akhir tahun pertama pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada hambatan yang berarti. Acara sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran 2014 sudah dimulai sejak tanggal 18 November 2014 dengan peserta sosialisasi seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran mitra kerja KPPN Sekayu. Dalam sosialisasi pada tanggal 18 November 2014 yang dibuka oleh Bapak Ander selaku Kepala KPPN Sekayu, beliau berpesan kepada para satker mitra kerja KPPN Sekayu agar dapat segera mengajukan tagihan-tagihan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah mereka kontrakkan dan merealisasikan anggaran sesuai jadwal, dengan harapan jangan sampai ada yang mengajukan dispensasi untuk perpanjangan waktu pengajuan SPM.

Kemudian pada tanggal 3 Desember 2014 dilanjutkan rapat koordinasi dengan Bank Operasional serta Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Sekayu yang juga dihadiri perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu. Dalam acara tersebut, selain disosialisasikan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan Bapak Ander, juga dilakukan evaluasi atas kinerja bank operasional I, bank operasional II, bank operasional III, serta bank/pos persepsi selama tahun 2014 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank. Dari hasil evaluasi selama setahun, pada umumnya pelaksanaan kinerja bank/pos mitra kerja KPPN Sekayu sebagai bank operasional maupun bank/pos persepsi dikatakan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan walaupun masih ada beberapa hambatan seperti permasalahan jaringan ataupun kekurangpahaman petugas dari bank/pos persepsi terkait dengan berbagai peraturan dan perjanjian kerjasama sebagai bank operasional ataupun bank/pos persepsi antara Ditjen Perbendaharaan dengan Kantor Pusat mereka.

Selama periode Januari sampai dengan November 2014, jumlah pengeluaran bersih yang sudah disalurkan melalui BO I, BO II, BO III mitra kerja KPPN Sekayu (Tipe A2) dengan wilayah 2 Kabupaten (Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin) adalah sebesar Rp436.833.681.498 dengan jumlah SP2D sebanyak 4.740 SP2D serta jumlah seluruh penerimaan selama bulan Januari sampai dengan November 2014 yang berhasil dihimpun oleh bank/pos persepsi baik pajak, PNBP, Non Anggaran maupun PBB yang melalui MPN G-1 sebanyak 93.391 handling setoran dengan jumlah dana sebesar Rp424.563.699.429. Penerimaan ini belum termasuk penerimaan dari potongan SPM dan melalui MPN G-2. Jumlah penerimaan yang disetor melalui MPN G-2 di wilayah KPPN Sekayu sampai dengan awal Desember sekitar 9.765 handling setoran dengan jumlah setoran sebesar Rp32.404.861.915,-. Apabila dilihat dari uang masuk dan keluar, sampai saat ini masih terdapat surplus penerimaan.

Pada saat koordinasi tersebut, Bapak Ander juga berpesan kepada seluruh bank/pos yang hadir termasuk kepada KPP Pratama Sekayu untuk tidak bosan-bosannya menyarankan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor untuk memanfaatkan layanan MPN-G2 dalam menyetorkan kewajibannya. Hal ini disebabkan Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Sekayu telah lama siap menerima setoran penerimaan negara melalui MPN G-2, namun wajib pajak/wajib bayar/wajib setor masih banyak yang enggan berpindah ke layanan MPN G-2. Di akhir acara rapat koordinasi tersebut, Bapak Ander memberikan piagam penghargaan kepada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu sebagai Bank Persepsi Mitra Kerja KPPN Sekayu dengan Kinerja Terbaik Tahun Anggaran 2014 setelah mendapatkan nilai tertinggi atas penilaian kinerja bank/pos persepsi yang dilakukan KPPN Sekayu untuk periode Januari sampai dengan Oktober 2014. Pada saat penyerahan piagam, Bapak Ander berpesan agar Bank Sumsel Babel Sekayu selaku Bank Persepsi dapat terus meningkatkan prestasi dan mempertahankannya.

Terakhir pada tanggal 4 Desember 2014 dilakukan sosialisasi MPN G-2 kepada seluruh Bendahara Penerimaan mitra kerja KPPN Sekayu. Sosialisasi ini dilakukan kembali karena dari sekitar 9.765 handling setoran dengan jumlah setoran sebesar Rp32.404.861.915,- yang terbanyak adalah setoran dari perpajakan, sedangkan setoran dari PNBP maupun non anggaran hanya sebesar 219 handling setoran dengan nilai sebesar Rp.1.410.745.064,-. Semoga dengan rangkaian acara sosialisasi tersebut, pelaksanaan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran pada akhir tahun anggaran 2014 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terlalu banyak hambatan yang terjadi.

Kontributor : KPPN Sekayu

Liputan rakorwil DJPBN Provinsi Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id- Dalam pengelolaan keuangan negara, akhir tahun seringkali menjadi masalah tersendiri. Hal itu menjadi perhatian utama kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Jika hal tersebut tidak tertangani dengan baik, akan menimbulkan masalah serius. Karena itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali menggelar rakorwil untuk mempersiapkan diri menyambut ‘pesta’ tahunan tersebut.

“Dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2014 ini, perlu penyamaan langkah dan strategi,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Kartika Manuaba, saat membuka rakor di Gedung Keuangan Negara Singaraja, kabupaten Buleleng. Kegiatan rakor yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 November 2014 tersebut mengambil tema ”Satukan Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Menyongsong Tahun 2015”. Hadir pada acara tersebut adalah para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Dalam pengarahannya Manuaba, panggilan akrab Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, menyampaikan bahwa semua harus dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah yang baru dan menyiapkan diri untuk penerapan full akrual basis pada tahun 2015.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali tersebut juga berpesan agar mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah dicapai. Untuk akhir tahun anggaran perlu dimonitor terkait rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan antara KPPN dengan satuan kerja (satker). “Perhatikan masalah dispensasi dan jaminan!” kata Manuaba, “supaya tidak ada wan prestosi,” lanjutnya.

Di samping rakor dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali juga menyelenggarakan rapat koordinasi penerimaan negara akhir tahun 2014. Acara diselenggarakan di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali tanggal 26 November 2014. Hadir sebagai peserta rakor adalah kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Bali, kepala Kanwil DJP Provinsi Bali, serta kepala KPP dan KPPN se provinsi Bali. Rakor penerimaan bertujuan agar penerbitan SPMKP bisa lebih selektif dan untuk mendorong kepatuhan wajib bayar dalam menyetorkan pajaknya guna memaksimalkan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2014.

Dalam sambutannya kepala Kanwil DJP Provinsi Bali, Arief Yanuar, menyatakan kesiapannya untuk turut memonitoring pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2014 serta akan mengusahakan pembatasan permohonan restitusi pajak di akhir tahun anggaran.

“Kami akan turut memonitoring pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara dan akan mengusahakan pembatasan permohonan restitusi pajak,” kata kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali, Arief Yanuar. “Mengenai E-Billing System, belum maksimal dilaksanakan karena belum adanya peraturan dari Dirjen Pajak mengenai tata cara pemindahbukuan apabila terjadi kesalahan input pada MPN G2,” lanjut Arief Yanuar. “Saya juga menyambut secara positif rencana pelayanan satu atap di KPPN,” ungkap Arief Yanuar. “Kami akan laksanakan dengan mengirimkan petugas dari Kantor Pajak ke KPPN secara periodik,” tandasnya.

Sementara itu dalam rangka menyongsong penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan dimulai tahun depan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan kegiatan workshop Standar Akuntansi Berbasis Akrual tanggal 26 dan 27 November 2014. Workshop diadakan di Basement Gedung Keuangan Negara Denpasar I dengan tema “Satukan Tekad Untuk Melaksanakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual “. Sebanyak 90 orang peserta dari UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali hadir dalam acara tersebut. Selain untuk menyosialisasikan kebijakan dan penerapan akuntansi berbasis akrual, pada acara tersebut juga dilaksanakan pelatihan aplikasi SAIBA.

Persiapan menghadapi akhir tahun yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, sangat serius. Tidak hanya melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali juga melakukan persiapan dan koordinasi internal. Rapat manajemen risiko dilakukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan Internal di lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan.

Rapat diselenggarakan di ruang rapat kanwil pada tanggal 27 November 2014, dihadiri 35 orang terdiri dari para pejabat di kanwil dan perwakilan dari KPPN dilingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali. Melalui kegiatan rapat manajemen risiko ini diharapkan para peserta dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menyertai dan mempengaruhi bisnis proses dilingkungan tempat kerjanya.

Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut Kakanwil DJPB provinsi Bali mengharapkan agar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan di akhir tahun anggaran 2014 dapat berjalan dengan lancar .

Oleh: Tri Saptoweni, Kontributor Kanwil DJPB Provinsi Bali
Editor: Bambang Kismanto

Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – Halaman Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur tampak seperti lautan manusia, Minggu pagi (26/10). Tua, muda dan anak-anak berbaur dalam suasana penuh keakraban dan keceriaan. Spanduk besar bertuliskan “Selamat Hari Oeang Ke-68” terpajang diatas panggung yang telah dihias dengan indah. Sesekali tampak beberapa peserta ber’selfie’ didepan panggung mengabadikan puncak perayaan hari keuangan Provinsi Kalimantan Timur yang dipusatkan di Kota Samarinda.

Tepat pukul 07.00 WITA, peserta tampak berjejal didepan gerbang. Sejenak setelah mendengarkan aba-aba, bendera diangkat sebagai tanda dimulainya perhelatan jalan sehat dalam rangka perayaan hari keuangan ke-68. Lebih dari 300 peserta yang berasal dari jajaran Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Taspen dan perbankan lingkup Provinsi Kalimantan Timur, sangat antusias mengikuti acara ini. Tampak pada barisan depan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Ade Rohman beserta jajaran dan pejabat Kementerian Keuangan serta utusan dari perbankan dan lembaga terkait. Mengambil rute mengelilingi jalan sekitar, dalam tempo satu jam seluruh peserta sudah kembali ke halaman Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, acara diisi dengan pembagian doorprize yang telah disediakan panitia. Tampak wajah-wajah penuh harap bagi sebagian peserta saat pembawa acara menyebutkan satu persatu nomor undian. Puluhan hadiah yang disediakan panitia, menjadi pemanis kegiatan jalan sehat tersebut. Semua kembali kerumah dengan keceriaan dan tubuh yang lebih bugar. Bahkan anak-anak pun tampak begitu bahagia karena turut dihelat perlombaan anak-anak bagi peserta jalan sehat.

Prosesi perayaan Hari Keuangan ke-68 ditutup dengan upacara bendera pada Kamis (30/10) bertempat di halaman KPPN Samarinda. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur didaulat sebagai Pembina upacara. Dalam arahan yang dibacakan, Menteri Keuangan berpesan agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan terus bersinergi menyukseskan program pemerintah dalam upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. ”Dengan peringatan hari keuangan ke-68 ini, mari kita dukung program pemerintah dalam meningkatkan dan melakukan pemerataan kesejahteraan,” ungkap Ade Rohman.

Selain kegiatan jalan sehat dan upacara bendera, juga dihelat Pekan Olah Raga Kementerian Keuangan yang mempertandingkan Futsal, tenis lapangan, tenis meja dan bola volly. Sedangkan untuk kegiatan sosial, diselenggarakan donor darah jajaran Kementerian Keuangan bekerjasama dengan BPJS dan perbankan yang dipusatkan di Kantor Pelayanan Bea Cukai Samarinda. Dari Borneo Mengucapkan Selamat Hari Keuangan ke-68. Jayalah Selalu Indonesia!

Oleh: Panitia Hari Oeang RI Ke-68 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kaltim

Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo dan Kepala KPPN Makassar II, Teddy, memenuhi undangan Kepala Satuan Brimob Polda Sulsel dalam suatu Upacara Resmi di Makosat Brimob Polda Sulsel, Kamis (23/10). Upacara tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan penghargaan secara simbolis dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel kepada Kepala Satbrimob Polda Sulsel yang meraih Peringkat Pertama satker berkinerja terbaik Triwulan III TA. 2014 mitra kerja KPPN Makassar II. Upacara tersebut digagas secara khusus oleh Satbrimob Polda Sulsel, dirangkai bersamaan dengan penyerahan penghargaan bagi Anggota Satbrimob Polda Sulsel yang berprestasi oleh Kepala Satuan Brimob Polda Sulsel, Kombes Mohamad Arifin.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulan III TA. 2014 yang setiap triwulanan dilaksanakan oleh KPPN Makassar II untuk memotivasi satker di lingkupnya berlomba mencapai kinerja terbaik, salah satunya dengan memberikan penghargaan secara kontinu bagi satker mitra kerjanya dalam hal pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2014 lalu. Dari hasil evaluasi tersebut menempatkan Satker Satbrimob Polda Sulsel sebagai Peringkat Pertama yang sekaligus berhak mendapatkan Kartu Prioritas Layanan Bebas Antrian untuk semua jenis layanan di KPPN Makassar II sampai dengan 31 Desember 2014.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo, menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi seluruh jajaran Satbrimob Polda Sulsel yang telah menciptakan keamanan dan suasana kondusif di Sulawesi Selatan khususnya dalam proses Pemilu legislatif dan Pilpres beberapa waktu lalu. Beliau menegaskan suatu hal yang luar biasa kali ini diraih oleh Satbrimob Polda Sulsel, adalah karena mengingat disamping tugas yang berat tersebut, jajaran Satbrimob Polda Sulsel dengan wilayah kerja yang cukup luas meliputi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, ternyata tidak hanya baik dan mahir untuk mengangkat senjata, tetapi juga cakap dan tertib dalam mengelola Keuangan Negara yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini dibuktikan dengan capaian evaluasi kinerja Triwulan III, yang menempatkan Satbrimob Polda Sulsel sebagai Peringkat Pertama dari 236 satker pengelola DIPA TA. 2014 di lingkup KPPN Makassar II.

Sementara itu Kepala Satbrimob Polda Sulsel, Kombes Mohamad Arifin, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jajarannya tidak pernah berpikir dan menyangka jika pengelolaan keuangan yang mereka laksanakan selama ini akan meraih prestasi kinerja terbaik. Beliau mengungkapkan resep yang dilakukannya dalam pengelolaan keuangan di lingkupnya adalah konsep “Ala Kadarnya”, dimana “Ala” itu adalah cara, sedangkan “kadar “ itu artinya sesuai takaran peraturan/ketentuan. Beliau menjelaskan bahwa segala sesuatunya dilaksanakan dengan cara sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku. Dicontohkannya, bahwa apabila dalam DIPA dialokasikan anggaran untuk suatu kegiatan tertentu misalnya dana operasional pengamanan, maka dana itu akan sepenuhnya disalurkan dan dipertanggung jawabkan untuk kegiatan dana operasional pengamanan sesuai ketentuannya.

Mengakhiri acara tersebut, merupakan moment yang langka bagi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel dan Kepala KPPN Makassar II, berkesempatan untuk belajar menembak secara langsung dari para instruktur Satbrimob Polda Sulsel di Lapangan tembak Makosat Brimob Polda Sulsel dengan menggunakan Senjata Api Genggam jenis Revolver Caliber 38 spesial.

Oleh : Kontirbutor Berita KPPN Makassar II

Tak henti-hentinya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates dalam meningkatkan mutu layanan kepada stakeholder. Sekarang KPPN Wates berusaha untuk terus meningkatkan mutu pelayanan melalui penerapan ISO 9001:2008.

Sertifikasi ISO 9001:2008 adalah proses pengelolaan organisasi (perencanaan, penerapan, evaluasi dan penyempurnaan) yang ditujukan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan harapan pelanggan/pengguna/stakeholder. Dampak penerapan ISO 9001:2008 pada sektor publik menunjukkan bahwa penerapan system manajemen kualitas ISO 9001 dapat meningkatkan kinerja institusi public, namun ini memerlukan prasyarat, diantaranya organisasi telah memiliki budaya berbasis kinerja yang baik.

Sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen perbendaharaan Nomor : S-4200/PB.1/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Persiapan dan kick off pelaksanaan Tahapan Konsultasi Dalam Rangka Penerapan ISO 9001:2008 Sistem manajemen Mutu, KPPN Wates adalah salah satu KPPN yang ditunjuk sebagai piloting proyek berstandar Internasional yaitu ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu. Dari seluruh KPPN di Indonesia ada 4 (empat) KPPN yang ditetapkan sebagai piloting penerapan ISO 9001:2008 yaitu KPPN Malang, KPPN Semarang II, KPPN Makassar II, dan KPPN Wates.

KPPN Wates telah melakukan berbagai tahapan kegiatan dalam penerapan ISO 9001:2008. Dari muali pemaparan QMS ISO 9001-2008 tanggal 11 Agustus 2014 oleh Tim dari PT. Surveyor Indonesia, hingga pengumpulan dan kelengkapan dokumen ISO secara bersama-sama seluruh pegawai KPPN Wates terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut dan ini terlihat semangat seluruh pegawai untuk menyelesaikan dokumen ISO sampai lembur dikantor.

Sukses dan tidaknya penerapan ISO 9001:2008 pada KPPN Wates sangat dipengaruhi oleh komitmen seluruh pegawai KPPN Wates dan dukungan penuh pimpinan Ditjen Perbendaharaan baik dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta maupun Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, dalam rangka menjaga kualitas layanan dan sistem pengendalian internal yang telah dilakukan.

Seluruh pegawai KPPN Wates sangat bersemangat dalam menerapkan ISO 9001:2008 untuk dapat memberikan jaminan mutu layanan dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 mengingat seluruh pejabat dan pegawai KPPN Wates telah melakukan pelayanan publik terbaik sesuai Standard Operating Prosedures (SOP) dan peraturan lainnya yang ditetapkan.

Imam tri wibowo