Liputan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Makassar
Makassar, perbendaharaan.go,id - Untuk memberikan informasi terkini terkait kebijakan fiskal pemerintah pusat dan perkembangan ekonomi terkini, Badan Kebijakan Fiskal yang bekerjsa sama dengan Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, serta dibantu oleh Perwakilan Kementerian Keuangan di Sulawesi Selatan menyelenggarakan seminar (22/05). Seminar yang mengundang jajaran Pemerintah Daerah (pemda) itu merupakan ruang untuk mendapatkan ide-ide dan masukan untuk perumusan dan penyusunan kebijakan kedepan. Dari Seminar banyak manfaat yang dapat dituangkan dalam berbagai kebijakan dan tindakan-tindakan untuk kemajuan ekonomi nasional pada umumnya dan Sulsel pada khususnya. “seminar ini menjadi forum dan sarana terbaik bagi kita semua untuk bertukar informasi, pengetahuan dan berdiskusi seputar pengelolaan fiskal” tambah Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo saat menyampaikan keynote speech pembukaan.

Peran moderator Siska Indirawati dari PKEM Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dapat menghidupkan suasana diskusi bersama narasumber Yoopi Abimanyu, PKEM Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Taslim Arifin, Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin Makassar.

Ekonom Unhas menjelaskan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong perubahan teknostruktur, transformasi struktural, dan share economy yang lebih baik. Taslim juga menyampaikan pandangannya mengenai kondisi politik terhadap realitas sosial ekonomi di Indonesia, masalah transformasi vertikal, solusi terhadap sistem dan kelembagaan ekonomi yang inklusif, serta pemanfaatan jejaring supply chain global dengan menerapkan kebijakan yang tepat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Seminar yang mendiskusikan kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi di makasar ini cukup dapat menggambarkan presfektif Kementerian Keuangan sebagai elemen pemerintah dan pandangan Universitas yang lebih independen. Hal-hal menarik disajikan dengan data dan pemaparan yang interaktif membuat peserta cukup antusias.

Oleh : Kontributor Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan

Liputan Rakor Penandatanganan Kerjasama Pengelolan Keuangan Pusat dan Daerah
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kerjasama Kanwil Provinsi Bali dengan Pemda makin erat dengan penandatanganan Kerjasama Pengelolan Keuangan Pusat dan Daerah (10/06) dalam sebuah Rapat Koordinasi (rakor). Rakor ini merupakan kelanjutan dari Forum Komunikasi yang terbentuk sebelumnya. “Dalam forum ini akan banyak hal penting yang dapat didiskusikan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah (Tata Kelola APBN-APBD) , kinerja ekonomi secara umum , serta dapat terbangun suasana kerja yang hangat dan optimal sehingga memudahkan terlaksananya “Transfer of Knowledge” dibidang pengelolaan keuangan Negara” kata Direktur Sistem Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih ketika membuka rakor tersebut. Butir yang telah disepakati dalam rakor adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali bersedia menyampaikan data keuangan secara tepat waktu dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Bali secara berkala akan menyampaikan laporan GFS kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang merupakan hasil konsolidasi LKPP dan LKPD lingkup Provinsi Bali serta sebagai fasilitator dalam memahami peraturan-peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Pusat dan daerah.

Ketika Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sehingga dana APBN-APBD yang dikelola akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional serta berdampak nyata kepada perbaikan kehidupan masyarakat. Hal yang positif diungkapkan oleh Sekretaris Kota Denpasar , A.AN. Rai Iswara “ Pelaksanaan kegiatan ini dapat dipakai sebagai sandaran kedepannya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai motivasi bagi pemerintah daerah untuk berbuat lebih baik sehingga WTP yang merupakan harga mati bagi pemerintah daerah dapat terwujud”.

Dalam wawancara dengan TVRI Bali, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali , I.B,Gde Kartika Manuaba, mengharapkan pelaksanaan kegiatan ini dapat membangun sinergi antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan serta dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel sehingga opini WTP atas LKPD pemerintah daerah dapat terwujud.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Bali

Liputan Rakorwil Kanwil DItjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Implementasi SPAN menjadi tantangan kepada seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta sebagai wilayah pertama piloting SPAN dilaksanakan. “Dengan berlakunya system pelayanan yang terintegrasi dengan SPAN, diharapkan kerjasama, konsolidasi dan komunikasi, baik internal antara Kanwil dan KPPN maupun dengan eksternal yaitu Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran serta Satuan Kerja harus harmonis dan tetap terjaga” pesan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta Hendro Baskoro saat pembukaan rakorwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta (23/05).

Dalam pelaksanaan SPAN sangat penting untuk menjaga kejelasan informasi dan adanya kepastian. Terutama dalam proses pencairan dana, mitra kerja harus mendapatkan kepastian mengenai penyelesaian SPM yang diajukan kepada KPPN. Sisi teknis yang dilakukan dengan professional memberikan kesan prudent . Tidak kalah penting dari sisi Teknis dan SOP yaitu Sumber Daya Manusia(SDM) yang paham bagaimana men-deliver service excellent. “setiap unit layanan di lingkup kanwil DJPBN DKI Jakarta segera melakukan internalisasi kepada stafnya masing-masing secara terus menerus untuk melakukan perbaikan atas service excellence agar kepuasan mitra kerja tetap terjaga” tegas Hendro Baskoro.

Rakor yang dilaksanakan dalam 3 hari ini juga diisi dengan diskusi mengenai tiga hal menarik yaitu; yaitu bisnis Porses, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Salah satu dari hasil diskusi adalah dibentuk tim task force yang beranggotakan pejabat kanwil dan seluruh KPPN. Tim tersebut bertugas untuk mewadahi koordinasi antara kanwil dan KPPN, Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran guna memberikan informasi layanan yang jelas dan pasti kepada mitra kerja.

Kegiatan pengembangan kapasitas (capacity building) bagi seluruh peserta sebagai penutup dari rakor. Kegiatan yang bersifat kebersamaan bertujuan membangun sinergi dan tim yang tangguh adalah sebuah upaya menyegarkan kembali kedudukan pegawai sebagai aktor utama dalam suksesnya sebuah pelayanan.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov. DKI Jakarta 

Liputan Sosialisasi Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Implementasi MPN G-2
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Implementasi MPN G-2 (17/06). Sosialisasi yang dihadiri oleh Seluruh Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Medan I dan II, Pimpinan Bank/Pos Persepsi, Jajaran Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Utara dan Jajaran Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Sumatera Utara.

Semangat Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada mitra kerja memunculkan inovasi seperti MPN G2. Semua hal mengenai seluk beluk MPN G2 di paparkan dalam kegiatan sosialisasi ini. “Dengan sistem MPN G-2 kualitas layanan pemerintah di bidang setoran penerimaan negara akan semakin meningkat. Sistem baru ini juga secara otomatis akan meminimalisir berbagai kemungkinan penyimpangan yang dapat melibatkan berbagai pihak, memberikan fleksibilitas, akurasi, kecepatan, keamanan, dan akuntabilitas.” Kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara, Mirza Effendi.

Format acara yang santai dengan konsep talkshow itu dimoderatori oleh Imam Subagyo dengan menghadirkan pemateri Kasubdit Rekening Kas Negara Dit PKN Arif Rahman Hakim, Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur Dit TI Ditjen Pajak, Sakdun dan Kasi PNBP Ditjen Anggaran, Supriyadi.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Arif Rahman Hakim, dijelaskan secara gamblang mulai dari time-line Sistem Penerimaan Negara, latar belakang pengembangan MPN G-2, hingga proses penyempurnaan MPN G-2. Opini audit BPK-RI menyatakan bahwa data transaksi Penerimaan Negara yang dilakukan melalui MPN tidak dapat diyakini kebenarannya (disclaimer) . Opini ini didasarkan atas tidak dapat dijelaskannya transaksi-transaksi hasil rekonsiliasi Sistem MPN seperti transaksi kategori Reversal, Tidak Diakui, Partial Match, MPN Unmatch dan LKP Unmatch. Opini audit BPK-RI tersebut menjadi alasan terbesar pengembangan Sistem MPN G-2.

Sakdun dalam sesi selanjutnya menjelaskan mengenai pendaftaran dan proses pembuatan kode billing setoran pajak melalui website Biling Pajak http://sse.pajak.go.id. Tidak ketinggalan proses pendaftaran dan pembuatan kode billing setoran PNBP melalu sistem informasi PNBP Online (SIMPONI) dipaparkan sekilas oleh Supriyadi.

Yang menarik dalam kegiatan sosialisasi ini adalah dilakukannya uji coba penyetoran melalui sistem MPN G-2 pada bank/pos persepsi yang sudah melaksanakan sistem ini yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI Bank CIMB Niaga dan Kantor Pos. Pada prosesnya, semua setoran dapat diaplikasikan dengan baik dan lancar baik melalui internet banking, sms banking, maupun setor langsung di loket. Pada sesi terakhir, diberikan kesempatan kepada pihak perbankan untuk memberikan penjelasan mengenai masing-masing sistem dari setiap bank. Pihak bank-pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan, masing-masing menjelaskan keunggulan dan kemudahan sistem dari setiap produk mereka.

Oleh : Imam Subagyo – contributor Kanwil Sumatera Utara.

Liputan Kegiatan Sosialisasi PP nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 di Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta.
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Dilatarbelakangi oleh terbitnya PP nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tanggal 7 Juni 2013, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi regulasi tersebut di Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang ditunjuk, salah satunya adalah di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014.

Sebagai peserta sosialisasi adalah 100 KPA satuan kerja setingkat eselon II dan para pejabat eselon III di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, termasuk para Kepala KPPN. Kegiatan sosialisasi ini dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi yang pertama adalah sosialisasi PP nomor 45 Tahun 2013, dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sosialisasi PMK nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan pada tanggal 15 November 2013 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Istu Wahudi yang dilanjutkan dengan welcome speech oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Alfiah. Dalam sambutannya, Alfiah menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 telah menggantikan Keppres Nomor 42 tahun 2002 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan reformasi manajemen keuangan berdasarkan paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. PP Nomor 45 Tahun 2013 ini memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan APBN, yaitu disamping sebagai payung hukum dan pedoman dalam pelaksanaan APBN, juga menyempurnakan berbagai ketentuan pelaksanaan yang telah terbit selama ini serta menjadi solusi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran khususnya terhadap ketidakproporsionalan realisasi pelaksanaan anggaran yang menumpuk pada dua bulan akhir tahun anggaran.

Alfiah menambahkan bahwa di dalam peraturan pemerintah ini, telah diatur hal-hal baru mengenai pola penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, perluasan definisi bantuan sosial, pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana yang lebih fleksibel, pengaturan mengenai sertifikasi bendahara, serta pengaturan mengenai tata kelola PNBP.

Alfiah juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini juga akan disosialisasikan mengenai salah satu peraturan yang merupakan amanat dari PP Nomor 45 Tahun 2013 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014.

"Penyampaian 2 peraturan tersebut (PMK 162 dan Perdirjen No.PER-3-red) bertujuan untuk memberikan pedoman bagi menteri/pimpinan lembaga dalam hal pengangkatan, pembebastugasan sementara dan pemberhentian bendahara, serta memberikan pedoman bagi seluruh bendahara dalam rangka penatausahaan, pembukuan, pemeriksaan kas dan penyusunan laporan pertanggungjawabannya." Jelas Alfiah.

“Kami berharap dengan disosialisasikannya peraturan tersebut, bendahara yang memiliki tugas utama mengelola keuangan negara dapat mempunyai pedoman yang jelas dan menyeluruh tentang kedudukan dan tanggungjawabnya serta memperoleh panduan teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga pertanggungjawaban yang disampaikan dapat disajikan secara akurat serta memenuhi tata akuntabilitas dan transparasi dalam pengelolaan keuangan Negara,” ungkap Alfiah menambahkan.

Diakhir sambutannya, Alfiah berharap agar para peserta yang hadir selaku stakeholder sekaligus praktisi dalam pelaksanaan APBN dapat mengambil manfaat yang baik dari kegiatan ini, sehingga peserta akan memahami semua materi yang diberikan oleh narasumber, dan nantinya akan menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan APBN.

Usai menyampaikan welcome speech, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta membuka secara resmi kegiatan sosialisasi dan acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dipandu oleh moderator.

Selaku narasumber untuk pemaparan materi sosialisasi sesi yang pertama yaitu PP Nomor 45 Tahun 2013 adalah Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP), Agung Yulianta, dan Kepala Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II D, Hanifah. Selaku moderator adalah Istu Wahudi, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pada sesi ini dijelaskan mengenai latar belakang dan filosofi terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2013. Selain itu juga dijelaskan dengan detail mengenai isi PP tersebut dengan disertai contoh-contoh kasus.

Kemudian acara dilanjutkan sesi dua dengan materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014. Selaku narasumber sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 162/PMK.05/2013 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 adalah Kepala Sub Direktorat Rekening Kas Negara Direktorat PKN, Arif Rahman Hakim dan Kepala Seksi Penatausahaan Rekening Lainnya Milik K/L, Deky Kurniadi. Selaku moderator adalah Kepala Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan IIA DSP, Dany Ramdani. Pada sesi ini dijelaskan mengenai kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada satuan kerja serta petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawabannya, hingga mengenai aplikasi SILABI yang telah dilaunching.

Pada setiap sesi tersebut disertai dengan tanya jawab dari para peserta, sehingga suasana aktif menyelimuti kegiatan yang berlangsung sampai dengan jam 16.00. Kemudian di penghujung kegiatan ditutup secara resmi oleh Kakanwil Ditjen PBN Prov. Yogyakarta.

(Oleh: Erli Murti, Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov. D.I. Yogyakarta)

Liputan Seminar Kebijakan Publik
Palangkaraya, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal mengadakan seminar kebijakan publik yang bertemakan “Strategi Penguatan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang Berdaya Saing serta Berbasis Ekonomi Kerakyatan” (10/6). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Kalimantan Tengah yaitu sekitar 100 peserta yang terdiri dari Bappeda dan DPPKAD se-Kalimantan Tengah, instansi vertikal pusat, kalangan perbankan dan akademisi di Kota Palangkaraya, KPPN dan juga pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.

Latarbelakang diselenggarakannya seminar adalah adanya peran baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Menteri Keuangan di daerah, yang menuntut Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk berperan secara aktif membina hubungan dengan Pemerintah Daerah, dengan berlandaskan pada prinsip kemitraan, kesetaraan dan saling menguntungkan. Disamping itu, seminar juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi dari Menteri Keuangan di daerah harus senantiasa membina hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah” pesan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Drs. Haryana, M.Soc,Sc . Hal tersebut sangat penting dilakukan, mengingat, banyak tugas-tugas baru yang diemban oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, Haryana juga menyampaikan kondisi terkini dari keuangan negara, dimana pemerintah, karena berbagai sebab, sedang melakukan kebijakan penghematan anggaran. Hal tersebut haruslah diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan, sehingga diharapkan dapat menyampaikan informasi yang benar kepada seluruh stakeholder di daerah.

Acara dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar secara panel. Panel ini menghadirkan 3 Narasumber yaitu Kindy Rinaldy Syahrir dari BKF, Esthi Budilestari dari DJPK, dan Langen Budiharjo dari Bappeda Provinsi Kalteng. Pembahas dalam seminar ini adalah Harin Tiawon selaku Regional Economist Provinsi Kalteng dan dimoderatori oleh Siska Siska Indirawati dari BKF.

Materi pertama dipaparkan oleh Kindy Rinaldi Syahrir, B.Eng, M.Com, Ph.D, Kepala Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro BKF. Dalam materi ini dipaparkan mengenai kondisi perekonomian global yang mempengaruhi Indonesia. Kondisi perekonomian global tahun 2014 diperkirakan masih lemah dan memungkinkan munculnya gejolak likuiditas global dan gejolak harga komoditas pasar global. Juga dipaparkan mengenai revisi outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 dimana semula pertumbuhan ditargetkan 6% direvisi menjadi 5,5%.

Materi kedua dipaparkan oleh Esthi Budilestari, SE, MM, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II DJPK. Dalam materi ini dijelaskan mengenai arah kebijakan transfer tahun 2014. Arah kebijakan transfer tahun 2014 diantaranya adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran transfer ke daerah.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Langen Budiharjo, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Kalteng. Dalam paparan ini, Langen Budiharjo menjelaskan mengenai program-program unggulan Pemprov Kalteng yaitu: Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) yang membangun infrastruktur hingga pedesaan, Kalteng Harati yang bertujuan mencerdaskan masyarakat Kalteng, Kalteng Barigas yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kalteng, Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (GeBer MLT) yang bertujuan agar lahan terlantar dapat dioptimalkan manfaatnya bagi masyarakat Kalteng, Kalteng Besuh yang bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat Kalteng, serta Kalteng Tarang yang bertujuan agar listrik dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kalteng.

Yang lebih menarik dalah pembahasan materi oleh Regional Economist Kalteng, Dr. Harin Tiawon, SE, MP. Dalam pembahasan ini, diuraikan bahwa perekonomian Kalimantan Tengah juga bergantung pada kondisi global. Agar perekonomian Kalimantan Tengah membaik, dibutuhkan berbagai program pembangunan yang kuat dan menyertakan seluruh lapisan masyarakat. Sebagian hasil pembangunan masih dinikmati beberapa kalangan tertentu yang ditunjukkan dengan meningkatnya koefisien gini, dengan demikian diharapkan kedepannya hasil pembangunan itu dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Program unggulan yang disiapkan oleh Pemprov Kalteng seperti Kalteng Harati dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM penduduk Kalteng sehingga dapat meningkatkan daya saing penduduk Kalteng pada saat dimulainya era pasar bebas dimana diperkirakan banyak tenaga asing yang mencari kerja di Indonesia terutama di Kalteng.

Sesi terakhir diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini diberikan kesempatan untuk bertanya atas materi yang disampaikan. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah saat ini banyak sekali kebijakan publik yang telah dirumuskan namun pada kenyataannya tidak dapat meyelesaikan persoalan utama seperti kemiskinan dan korupsi. Atas pertanyaan tersebut, narasumber menerangkan bahwa untuk menerapkan kebijakan harus diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang terjadi. Bila masalah tersebut telah diketahui, langkah berikutnya adalah merumuskan metode pencegahan atau penanggulangan masalah tersebut. Sebagai contoh adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Apabila kemiskinan disebabkan karena orang yang miskin tersebut menganggur, maka kebijakan yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kerja dengan melatih wira usaha, member modal kerja dan lain sebagainya. Saat ini pemerintah juga telah berusaha agar perbankan dapat memberikan kredit ke seluruh lapisan masyarakat yang dikenal dengan sebutan financial inklusion. Selain itu, harus juga ada komitmen bersama antara pemerintah selaku administrator dan katalisator pembangunan dengan kalangan dunia usaha dan masyarakat sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kearifan lokal dapat dimasukkan sebagai salah satu unsur penguat daya saing perekonomian. Komitmen juga diperlukan agar tidak ada program pembangunan yang dikorupsi.

Pelaksanaan seminar kebijakan publik ini berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini tercermin dari antusias para peserta dalam diskusi yang dilaksanakan setelah pemaparan. Kedepannya diharapkan seminar ini dapat dilakukan lebih baik lagi sehingga sinergi antara Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah dapat terbina semakin erat.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah

Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id, - Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit PPK-BLU) dengan difasilitasi oleh Kantor Wilyah Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku menggelar Sosialisasi “Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum”, Kamis (8/5). Sosialisasi PK-BLU tersebut mengundang 9 satker kementerian/lembaga dan SKPD Kota Ambon yang memilki potensi untuk menjadi satker/SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD). Tampil sebagai nara sumber adalah Kasubdit Kebijakan dan Standardisasi Teknis Dit PPK-BLU, Syaibani dan Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU III-A, Dwi Apriyani dan Nurul.

Sosialiasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-169/PMK.01/2012 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor: PER-83/PB/2011 dan merupakan wujud kemitraan strategis Dit PPK-BLU/Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan satker/SKPD Kota Ambon untuk menjaring pendapat dan feedback serta sebagai saluran untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman (sharing knowledge/experience) terhadap kendala yang dihadapi satker/SKPD dalam membentuk Satker/SKPD PK-BLU/BLUD dan sekaligus menemukan solusinya.

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini dilaksanakan sebagai implementasi pelaksanaan tugas Dit PPK-BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pembina keuangan satker BLU/BLUD“ kata Mattaro Nurdin Arta, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dalam key note speech-nya pada pembukaan FGD tersebut. “selain itu, Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi dengan para satker/SKPD dan dengan intens berupaya untuk menggali sebanyak mungkin informasi tentang kendala pembentukan Satker/SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU dan bersama-sama menemukan alternatif terbaik sebagai jawaban atas hambatan tersebut sehingga dapat pada akhirnya akan terbentuk satker/SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU di Provinsi Maluku.

Beberapa hal yang mengemuka dan mencuri perhatian dari sosialisasi ini adalah bahwa sebagian satker/SKPD saat ini tengah berada dalam tahapan untuk penetapan menjadi BLUD dan namun mengalami kendala yang bersumber dari internal yaitu kendala institusional.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab yang diberikan, satker/SKPD dengan penuh antusias memberikan apresiasi dan menggunakan kesempatan emas itu dengan baik. Dengan kompetensi yang dimilikinya, nara sumber dapat memberikan penjelasan dan memuaskan para audience. Satker/SKPD mengakui bahwa dalam sosialisasi ini mereka mendapat banyak pengetahuan teknis dan non teknis yang selama ini belum diketahui. Dari senyuman yang terpancar diwajah para hadirin ketika pulang, terlihat jelas bahwa mereka pulang dengan rasa riang. “ Katong datang kasini deng banya masalah, mar katong pulang su seng ada masalah lai”

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku (RJE).

Raha, djpbn.kemenkeu.go.id,- KPPN Raha pada hari Sabtu (03/05) yang lalu, mengadakan acara sosialisasi tentang Modul Penerimaan Negara Generasi II (MPN G-2). Walau hari libur tapi tak menyurutkan semangat para pegawai KPPN Raha untuk menggelar acara yang bertempat di kompleks by pass Raha ini. Sosialisasi ini merupakan respon cepat KPPN Raha untuk memperkenalkan MPN G-2 kepada mitra kerjanya.

Acara kali ini mengusung tema “Melalui Sistem MPN G-2 Mari Kita Tingkatkan Kesadaran Dalam Melaksanakan Kewajiban Pembayaran Kepada Negara Serta Mewujudkan LKPP Yang Lebih Baik”. Sosialisasi dihadiri oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja. Selain itu, KPPN Raha juga mengundang peserta dari perbankan dan kantor pos.

Kepala KPPN Raha, Haryono Efendi, pada sambutannya mengatakan bahwa Sistem MPN G-2 akan memberikan kemudahan dalam penyetoran Penerimaan Negara (dalam bentuk Pajak, Cukai, Kepabeanan, maupun PNBP). Nantinya, pembayaran setoran dapat dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Internet Banking, mesin EDC (Electronic Data Capture), SMS Banking, dan juga tentunya OTC (Over the Counter).

“Hal ini yang akan membuat para wajib pajak/wajib setor/wajib bayar akan lebih mudah dan fleksibel, karena penyetorannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian para wajib pajak/wajib setor/wajib bayar sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda penerimaan Negara.” ungkap pria yang pernah mengabdi di KPPN Cirebon, Kanwil DJPB Prov. Bali dan Jawa Timur itu.

Selanjutnya, Kepala Seksi Bank KPPN Raha, Azman memaparkan materi tentang PMK Nomor: 32 Tahun 2014 yang merupakan dasar hukum layanan MPN-G-2. Dalam kesempatan tersebut, ditampilkan pula demo penggunaan layanan Sistem MPN G-2 oleh Anang Febri Sulistyono, pegawai seksi Bank. KPPN Raha juga mengundang narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Baubau untuk memperkaya sumber informasi mengenai Sistem MPN-G2.

Setelah semua narasumber menyampaikan materinya, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi antara narasumber, bendahara, pihak perbankan dan kantor pos. Selanjutnya, acara ditutup oleh Kepala KPPN Raha yang menekankan bahwa layanan MPN G-2 memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam proses pembayaran setoran penerimaan negara. Namun, kemudahan tersebut tidak akan terwujud tanpa peran dan dukungan dari pihak yang terlibat. Untuk itu, kita semua harus ikut serta demi kesuksesan layanan MPN G-2 serta peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan negara.

Oleh: Anangfs, Kontributor KPPN Raha