Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama 40 satker mitra kerja KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta terkait perencanaan kas, Rabu (8/6) di Aula Kanwil.
Acara ini dibuka oleh Kepala Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Hendro Baskoro. Hadir selaku narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Wibawa Pram Sihombing, S.E., Ak., M.Acc, serta Fauzi Syamsuri, S.E, M.A selaku moderator acara. Selain itu para Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta juga turut hadir dalam acara tersebut.
Wibawa Pram Sihombing menyampaikan kondisi terkini terkait hal perencanaan kas, “Perencanaan kas bukan hanya menjadi masalah bagi negara berkembang seperti Indonesia, negara-negara maju juga mengalami masalah yang sama dalam hal ini.” imbuhnya. Ia menyatakan bahwa hal yang menjadi pembeda antara negara maju dan berkembang adalah kepatuhan instansi pemerintahan dalam menyampaikan data perencanaan kas, walaupun tingkat akurasi data masih belum memuaskan.
Menurutnya kebiasaan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran di Indonesia adalah saat itu diminta, saat itu juga anggaran dipersiapkan untuk disediakan, tanpa memperhatikan pola perencanaan kas. Sedangkan Rencana Penarikan Dana (RPD) seharusnya disusun berdasarkan target per jenis belanja, dalam hal ini penyerapan anggaran akan sangat bergantung kepada karakteristik serta tugas dan fungsi tiap-tiap satker. Sehingga perbedaan pola penyerapan akan terjadi, tidak harus sama dengan kecenderungan menumpuk di akhir tahun anggaran.
Hal pertama yang akan dilakukan terkait perbaikan perencanaan kas adalah menentukan tipe KPPN berdasarkan nilai SPM, sehingga SPM kontraktual dengan nominal diatas Rp.200.000.000,- akan terjadwal untuk memudahkan pembuatan kalender kegiatan dan rencana penarikan dana dalam satu tahun anggaran. Setelah RPD dalam satu tahun anggaran tersebut disusun, barulah kemudian dirinci menjadi RPD bulanan, mingguan, kemudian jika diperlukan disusun secara harian.
Setelah itu sesi diskusi pun dimulai, beberapa satker terlihat aktif dalam proses diskusi. Hal yang begitu jelas dari kondisi yang terjadi sekarang adalah sangat dibutuhkannya bimbingan teknis kepada para satker terkait dengan perencanaan kas dan RPD, mengingat saat ini pelaksanaan APBN sedang memasuki sistem baru bertajuk SPAN yang sedikit banyak mempengaruhi proses tersebut. Kepala KPPN Jakarta II, Ismed Saputra menambahkan bahwa kendala-kendala yang muncul dengan adanya SPAN adalah hal yang wajar, karena proses adaptasi dengan sistem baru bukan merupakan hal yang instan, dan jika sistem tersebut sudah berjalan lancar, makan proses pelaksanaan APBN akan menjadi lebih mudah dan cepat.
Di akhir acara, Wibawa Pram Sihombing menyampaikan permintaan kepada satker untuk bersungguh-sungguh dan bekerja sama dalam proses perencanaan kas dan RPD, beliau juga berharap proses tersebut tidak membebani proses bisnis satker, terutama saat SPAN sudah berjalan. Tepat pada pukul 16.30 WIB, Focus Group Discussion ini ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
Oleh: Rizky Dharma Saputra, Faisal Amin, Yusuf Wibisono - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta