Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id, -Dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2014, KPPN Sekayu menyelenggarakan acara sosialisasi dan koordinasi dengan mitra kerja agar pelaksanaan anggaran di akhir tahun pertama pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada hambatan yang berarti. Acara sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran 2014 sudah dimulai sejak tanggal 18 November 2014 dengan peserta sosialisasi seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran mitra kerja KPPN Sekayu. Dalam sosialisasi pada tanggal 18 November 2014 yang dibuka oleh Bapak Ander selaku Kepala KPPN Sekayu, beliau berpesan kepada para satker mitra kerja KPPN Sekayu agar dapat segera mengajukan tagihan-tagihan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah mereka kontrakkan dan merealisasikan anggaran sesuai jadwal, dengan harapan jangan sampai ada yang mengajukan dispensasi untuk perpanjangan waktu pengajuan SPM.

Kemudian pada tanggal 3 Desember 2014 dilanjutkan rapat koordinasi dengan Bank Operasional serta Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Sekayu yang juga dihadiri perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu. Dalam acara tersebut, selain disosialisasikan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan Bapak Ander, juga dilakukan evaluasi atas kinerja bank operasional I, bank operasional II, bank operasional III, serta bank/pos persepsi selama tahun 2014 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank. Dari hasil evaluasi selama setahun, pada umumnya pelaksanaan kinerja bank/pos mitra kerja KPPN Sekayu sebagai bank operasional maupun bank/pos persepsi dikatakan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan walaupun masih ada beberapa hambatan seperti permasalahan jaringan ataupun kekurangpahaman petugas dari bank/pos persepsi terkait dengan berbagai peraturan dan perjanjian kerjasama sebagai bank operasional ataupun bank/pos persepsi antara Ditjen Perbendaharaan dengan Kantor Pusat mereka.

Selama periode Januari sampai dengan November 2014, jumlah pengeluaran bersih yang sudah disalurkan melalui BO I, BO II, BO III mitra kerja KPPN Sekayu (Tipe A2) dengan wilayah 2 Kabupaten (Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin) adalah sebesar Rp436.833.681.498 dengan jumlah SP2D sebanyak 4.740 SP2D serta jumlah seluruh penerimaan selama bulan Januari sampai dengan November 2014 yang berhasil dihimpun oleh bank/pos persepsi baik pajak, PNBP, Non Anggaran maupun PBB yang melalui MPN G-1 sebanyak 93.391 handling setoran dengan jumlah dana sebesar Rp424.563.699.429. Penerimaan ini belum termasuk penerimaan dari potongan SPM dan melalui MPN G-2. Jumlah penerimaan yang disetor melalui MPN G-2 di wilayah KPPN Sekayu sampai dengan awal Desember sekitar 9.765 handling setoran dengan jumlah setoran sebesar Rp32.404.861.915,-. Apabila dilihat dari uang masuk dan keluar, sampai saat ini masih terdapat surplus penerimaan.

Pada saat koordinasi tersebut, Bapak Ander juga berpesan kepada seluruh bank/pos yang hadir termasuk kepada KPP Pratama Sekayu untuk tidak bosan-bosannya menyarankan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor untuk memanfaatkan layanan MPN-G2 dalam menyetorkan kewajibannya. Hal ini disebabkan Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Sekayu telah lama siap menerima setoran penerimaan negara melalui MPN G-2, namun wajib pajak/wajib bayar/wajib setor masih banyak yang enggan berpindah ke layanan MPN G-2. Di akhir acara rapat koordinasi tersebut, Bapak Ander memberikan piagam penghargaan kepada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu sebagai Bank Persepsi Mitra Kerja KPPN Sekayu dengan Kinerja Terbaik Tahun Anggaran 2014 setelah mendapatkan nilai tertinggi atas penilaian kinerja bank/pos persepsi yang dilakukan KPPN Sekayu untuk periode Januari sampai dengan Oktober 2014. Pada saat penyerahan piagam, Bapak Ander berpesan agar Bank Sumsel Babel Sekayu selaku Bank Persepsi dapat terus meningkatkan prestasi dan mempertahankannya.

Terakhir pada tanggal 4 Desember 2014 dilakukan sosialisasi MPN G-2 kepada seluruh Bendahara Penerimaan mitra kerja KPPN Sekayu. Sosialisasi ini dilakukan kembali karena dari sekitar 9.765 handling setoran dengan jumlah setoran sebesar Rp32.404.861.915,- yang terbanyak adalah setoran dari perpajakan, sedangkan setoran dari PNBP maupun non anggaran hanya sebesar 219 handling setoran dengan nilai sebesar Rp.1.410.745.064,-. Semoga dengan rangkaian acara sosialisasi tersebut, pelaksanaan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran pada akhir tahun anggaran 2014 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terlalu banyak hambatan yang terjadi.

Kontributor : KPPN Sekayu

Liputan rakorwil DJPBN Provinsi Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id- Dalam pengelolaan keuangan negara, akhir tahun seringkali menjadi masalah tersendiri. Hal itu menjadi perhatian utama kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Jika hal tersebut tidak tertangani dengan baik, akan menimbulkan masalah serius. Karena itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali menggelar rakorwil untuk mempersiapkan diri menyambut ‘pesta’ tahunan tersebut.

“Dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2014 ini, perlu penyamaan langkah dan strategi,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Kartika Manuaba, saat membuka rakor di Gedung Keuangan Negara Singaraja, kabupaten Buleleng. Kegiatan rakor yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 November 2014 tersebut mengambil tema ”Satukan Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014 dan Menyongsong Tahun 2015”. Hadir pada acara tersebut adalah para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Dalam pengarahannya Manuaba, panggilan akrab Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, menyampaikan bahwa semua harus dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah yang baru dan menyiapkan diri untuk penerapan full akrual basis pada tahun 2015.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali tersebut juga berpesan agar mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah dicapai. Untuk akhir tahun anggaran perlu dimonitor terkait rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan antara KPPN dengan satuan kerja (satker). “Perhatikan masalah dispensasi dan jaminan!” kata Manuaba, “supaya tidak ada wan prestosi,” lanjutnya.

Di samping rakor dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali juga menyelenggarakan rapat koordinasi penerimaan negara akhir tahun 2014. Acara diselenggarakan di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali tanggal 26 November 2014. Hadir sebagai peserta rakor adalah kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Bali, kepala Kanwil DJP Provinsi Bali, serta kepala KPP dan KPPN se provinsi Bali. Rakor penerimaan bertujuan agar penerbitan SPMKP bisa lebih selektif dan untuk mendorong kepatuhan wajib bayar dalam menyetorkan pajaknya guna memaksimalkan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2014.

Dalam sambutannya kepala Kanwil DJP Provinsi Bali, Arief Yanuar, menyatakan kesiapannya untuk turut memonitoring pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2014 serta akan mengusahakan pembatasan permohonan restitusi pajak di akhir tahun anggaran.

“Kami akan turut memonitoring pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara dan akan mengusahakan pembatasan permohonan restitusi pajak,” kata kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali, Arief Yanuar. “Mengenai E-Billing System, belum maksimal dilaksanakan karena belum adanya peraturan dari Dirjen Pajak mengenai tata cara pemindahbukuan apabila terjadi kesalahan input pada MPN G2,” lanjut Arief Yanuar. “Saya juga menyambut secara positif rencana pelayanan satu atap di KPPN,” ungkap Arief Yanuar. “Kami akan laksanakan dengan mengirimkan petugas dari Kantor Pajak ke KPPN secara periodik,” tandasnya.

Sementara itu dalam rangka menyongsong penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan dimulai tahun depan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan kegiatan workshop Standar Akuntansi Berbasis Akrual tanggal 26 dan 27 November 2014. Workshop diadakan di Basement Gedung Keuangan Negara Denpasar I dengan tema “Satukan Tekad Untuk Melaksanakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual “. Sebanyak 90 orang peserta dari UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali hadir dalam acara tersebut. Selain untuk menyosialisasikan kebijakan dan penerapan akuntansi berbasis akrual, pada acara tersebut juga dilaksanakan pelatihan aplikasi SAIBA.

Persiapan menghadapi akhir tahun yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, sangat serius. Tidak hanya melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali juga melakukan persiapan dan koordinasi internal. Rapat manajemen risiko dilakukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan Internal di lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan.

Rapat diselenggarakan di ruang rapat kanwil pada tanggal 27 November 2014, dihadiri 35 orang terdiri dari para pejabat di kanwil dan perwakilan dari KPPN dilingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali. Melalui kegiatan rapat manajemen risiko ini diharapkan para peserta dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menyertai dan mempengaruhi bisnis proses dilingkungan tempat kerjanya.

Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut Kakanwil DJPB provinsi Bali mengharapkan agar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan di akhir tahun anggaran 2014 dapat berjalan dengan lancar .

Oleh: Tri Saptoweni, Kontributor Kanwil DJPB Provinsi Bali
Editor: Bambang Kismanto

Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – Halaman Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur tampak seperti lautan manusia, Minggu pagi (26/10). Tua, muda dan anak-anak berbaur dalam suasana penuh keakraban dan keceriaan. Spanduk besar bertuliskan “Selamat Hari Oeang Ke-68” terpajang diatas panggung yang telah dihias dengan indah. Sesekali tampak beberapa peserta ber’selfie’ didepan panggung mengabadikan puncak perayaan hari keuangan Provinsi Kalimantan Timur yang dipusatkan di Kota Samarinda.

Tepat pukul 07.00 WITA, peserta tampak berjejal didepan gerbang. Sejenak setelah mendengarkan aba-aba, bendera diangkat sebagai tanda dimulainya perhelatan jalan sehat dalam rangka perayaan hari keuangan ke-68. Lebih dari 300 peserta yang berasal dari jajaran Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Taspen dan perbankan lingkup Provinsi Kalimantan Timur, sangat antusias mengikuti acara ini. Tampak pada barisan depan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Ade Rohman beserta jajaran dan pejabat Kementerian Keuangan serta utusan dari perbankan dan lembaga terkait. Mengambil rute mengelilingi jalan sekitar, dalam tempo satu jam seluruh peserta sudah kembali ke halaman Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, acara diisi dengan pembagian doorprize yang telah disediakan panitia. Tampak wajah-wajah penuh harap bagi sebagian peserta saat pembawa acara menyebutkan satu persatu nomor undian. Puluhan hadiah yang disediakan panitia, menjadi pemanis kegiatan jalan sehat tersebut. Semua kembali kerumah dengan keceriaan dan tubuh yang lebih bugar. Bahkan anak-anak pun tampak begitu bahagia karena turut dihelat perlombaan anak-anak bagi peserta jalan sehat.

Prosesi perayaan Hari Keuangan ke-68 ditutup dengan upacara bendera pada Kamis (30/10) bertempat di halaman KPPN Samarinda. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur didaulat sebagai Pembina upacara. Dalam arahan yang dibacakan, Menteri Keuangan berpesan agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan terus bersinergi menyukseskan program pemerintah dalam upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. ”Dengan peringatan hari keuangan ke-68 ini, mari kita dukung program pemerintah dalam meningkatkan dan melakukan pemerataan kesejahteraan,” ungkap Ade Rohman.

Selain kegiatan jalan sehat dan upacara bendera, juga dihelat Pekan Olah Raga Kementerian Keuangan yang mempertandingkan Futsal, tenis lapangan, tenis meja dan bola volly. Sedangkan untuk kegiatan sosial, diselenggarakan donor darah jajaran Kementerian Keuangan bekerjasama dengan BPJS dan perbankan yang dipusatkan di Kantor Pelayanan Bea Cukai Samarinda. Dari Borneo Mengucapkan Selamat Hari Keuangan ke-68. Jayalah Selalu Indonesia!

Oleh: Panitia Hari Oeang RI Ke-68 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kaltim

Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo dan Kepala KPPN Makassar II, Teddy, memenuhi undangan Kepala Satuan Brimob Polda Sulsel dalam suatu Upacara Resmi di Makosat Brimob Polda Sulsel, Kamis (23/10). Upacara tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan penghargaan secara simbolis dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel kepada Kepala Satbrimob Polda Sulsel yang meraih Peringkat Pertama satker berkinerja terbaik Triwulan III TA. 2014 mitra kerja KPPN Makassar II. Upacara tersebut digagas secara khusus oleh Satbrimob Polda Sulsel, dirangkai bersamaan dengan penyerahan penghargaan bagi Anggota Satbrimob Polda Sulsel yang berprestasi oleh Kepala Satuan Brimob Polda Sulsel, Kombes Mohamad Arifin.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulan III TA. 2014 yang setiap triwulanan dilaksanakan oleh KPPN Makassar II untuk memotivasi satker di lingkupnya berlomba mencapai kinerja terbaik, salah satunya dengan memberikan penghargaan secara kontinu bagi satker mitra kerjanya dalam hal pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2014 lalu. Dari hasil evaluasi tersebut menempatkan Satker Satbrimob Polda Sulsel sebagai Peringkat Pertama yang sekaligus berhak mendapatkan Kartu Prioritas Layanan Bebas Antrian untuk semua jenis layanan di KPPN Makassar II sampai dengan 31 Desember 2014.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo, menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi seluruh jajaran Satbrimob Polda Sulsel yang telah menciptakan keamanan dan suasana kondusif di Sulawesi Selatan khususnya dalam proses Pemilu legislatif dan Pilpres beberapa waktu lalu. Beliau menegaskan suatu hal yang luar biasa kali ini diraih oleh Satbrimob Polda Sulsel, adalah karena mengingat disamping tugas yang berat tersebut, jajaran Satbrimob Polda Sulsel dengan wilayah kerja yang cukup luas meliputi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, ternyata tidak hanya baik dan mahir untuk mengangkat senjata, tetapi juga cakap dan tertib dalam mengelola Keuangan Negara yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini dibuktikan dengan capaian evaluasi kinerja Triwulan III, yang menempatkan Satbrimob Polda Sulsel sebagai Peringkat Pertama dari 236 satker pengelola DIPA TA. 2014 di lingkup KPPN Makassar II.

Sementara itu Kepala Satbrimob Polda Sulsel, Kombes Mohamad Arifin, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jajarannya tidak pernah berpikir dan menyangka jika pengelolaan keuangan yang mereka laksanakan selama ini akan meraih prestasi kinerja terbaik. Beliau mengungkapkan resep yang dilakukannya dalam pengelolaan keuangan di lingkupnya adalah konsep “Ala Kadarnya”, dimana “Ala” itu adalah cara, sedangkan “kadar “ itu artinya sesuai takaran peraturan/ketentuan. Beliau menjelaskan bahwa segala sesuatunya dilaksanakan dengan cara sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku. Dicontohkannya, bahwa apabila dalam DIPA dialokasikan anggaran untuk suatu kegiatan tertentu misalnya dana operasional pengamanan, maka dana itu akan sepenuhnya disalurkan dan dipertanggung jawabkan untuk kegiatan dana operasional pengamanan sesuai ketentuannya.

Mengakhiri acara tersebut, merupakan moment yang langka bagi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel dan Kepala KPPN Makassar II, berkesempatan untuk belajar menembak secara langsung dari para instruktur Satbrimob Polda Sulsel di Lapangan tembak Makosat Brimob Polda Sulsel dengan menggunakan Senjata Api Genggam jenis Revolver Caliber 38 spesial.

Oleh : Kontirbutor Berita KPPN Makassar II

Tak henti-hentinya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates dalam meningkatkan mutu layanan kepada stakeholder. Sekarang KPPN Wates berusaha untuk terus meningkatkan mutu pelayanan melalui penerapan ISO 9001:2008.

Sertifikasi ISO 9001:2008 adalah proses pengelolaan organisasi (perencanaan, penerapan, evaluasi dan penyempurnaan) yang ditujukan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan harapan pelanggan/pengguna/stakeholder. Dampak penerapan ISO 9001:2008 pada sektor publik menunjukkan bahwa penerapan system manajemen kualitas ISO 9001 dapat meningkatkan kinerja institusi public, namun ini memerlukan prasyarat, diantaranya organisasi telah memiliki budaya berbasis kinerja yang baik.

Sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen perbendaharaan Nomor : S-4200/PB.1/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Persiapan dan kick off pelaksanaan Tahapan Konsultasi Dalam Rangka Penerapan ISO 9001:2008 Sistem manajemen Mutu, KPPN Wates adalah salah satu KPPN yang ditunjuk sebagai piloting proyek berstandar Internasional yaitu ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu. Dari seluruh KPPN di Indonesia ada 4 (empat) KPPN yang ditetapkan sebagai piloting penerapan ISO 9001:2008 yaitu KPPN Malang, KPPN Semarang II, KPPN Makassar II, dan KPPN Wates.

KPPN Wates telah melakukan berbagai tahapan kegiatan dalam penerapan ISO 9001:2008. Dari muali pemaparan QMS ISO 9001-2008 tanggal 11 Agustus 2014 oleh Tim dari PT. Surveyor Indonesia, hingga pengumpulan dan kelengkapan dokumen ISO secara bersama-sama seluruh pegawai KPPN Wates terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut dan ini terlihat semangat seluruh pegawai untuk menyelesaikan dokumen ISO sampai lembur dikantor.

Sukses dan tidaknya penerapan ISO 9001:2008 pada KPPN Wates sangat dipengaruhi oleh komitmen seluruh pegawai KPPN Wates dan dukungan penuh pimpinan Ditjen Perbendaharaan baik dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta maupun Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, dalam rangka menjaga kualitas layanan dan sistem pengendalian internal yang telah dilakukan.

Seluruh pegawai KPPN Wates sangat bersemangat dalam menerapkan ISO 9001:2008 untuk dapat memberikan jaminan mutu layanan dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 mengingat seluruh pejabat dan pegawai KPPN Wates telah melakukan pelayanan publik terbaik sesuai Standard Operating Prosedures (SOP) dan peraturan lainnya yang ditetapkan.

Imam tri wibowo

Tanjung Pandan, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung turut serta ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (25/9), di Grand Hantika Hotel - Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Tata Kelola Pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

Dihadapan para peserta rapat koordinasi yang terdiri dari Gubernur, Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Sakop menyampaikan materi terkait tugas dan fungsi Kanwil Ditjen. Perbendaharaan sesuai amanat PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peserta rakor tersebut adalah Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komandan Resort Militer 045 Gaya, Komandan Pangkalan Angkatan Laut, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Forkopinda); para bupati dan walikota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para Kepala Bappeda, para Kepala DPPKAD, para Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, para Kepala Dinas Perdagangan, para Kepala Dinas Kehutanan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk undangan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Sekalipun alokasi waktu yang disediakan panitia cukup terbatas, Sakop menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu dari beberapa butir yang disepakati dalam nota kesepahaman (MoU) Forum Komunikasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung yang telah ditandatangani bersama antara Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan para Bupati/Walikota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 6 Mei 2014.

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan pula secara singkat dan padat beberapa hal yang bersinggungan dengan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Para peserta rapat memperoleh informasi terkait alokasi anggaran yang ada (yang berasal dari anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah) setiap kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2013 dan 2014 termasuk realisasi annggaran sampai dengan pertengahan September 2014. Dinformasikan bahwa sampai dengan pertengahan September 2014 masih terdapat beberapa satker yang belum ada realisasi anggarannya (nihil). Sakop juga memperkenalkan kepada seluruh peserta rapat koordinasi mengenai Aplikasi SiABAD (Sistem Aplikasi Berbasis Akrual Daerah). Aplikasi yang dirancang oleh pegawai Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung bersifat user friendly (mudah penggunaannya). Aplikasi SiABAD ini telah diperkenalkan pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka di Sungai Liat. Aplikasi ini sangat membantu pemerintah daerah khususnya DPPKAD (selaku Bendahara Umum Daerah) dalam penyusunan Laporan Keuagan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual yang pelaksanaannya mulai 1 Januari 2015.

Pada kesempatan tersebut Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah, Syaiful meminta Kantor Wilayah Sitjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung bersedia melakukan pendampingan pada masa transisi ini terutama yang berkaitan dengan penatausahaan asset tetap. Hal ini dimaklumi karena Pemerintah Daearh Kabupaten Bangka Tengah ingin tetap mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selama tiga tahun berturut-turu selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Plt. Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Bangka Belitung juga didampingi Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Kepala KPPN Pangkalpinang serta Kepala KPPN Tanjung Pandan sekali lagi menegaskan komitmen siap bekerjasama dengan seluruh pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.

Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id - Infrastruktur, itu adalah kalimat yang paling sering terungkap pada seminar kebijakan publik yang mengambil tema “Pendapatan dan Belanja yang Berkualitas” (14/10). “Pemprov Kalimantan Barat sangat mendukung kegiatan semacami ni, seringnya bertemu mengakibatkan terjadi transfer of kwowledge, dapat sharing informasi, dan update informasi bagi pejabat di daerah untuk melakukan kebijakan public dalam era globalisasi saat ini” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat M. Zeet Hamdy Assovie.

Acara seminar ini dilakukan dalam bentuk panel diskusi dengan tiga orang pembicara dan satu pembahas dengan dimoderatori oleh Syafriadi Kabag OTL Setditjen Perbendaharaan. Luky Alfirman, PhD, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI sebagai pembicara pertama memaparkan kondisi ekonomi secara global dan regional. Kondisi ekonomi tahun ini mulai membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan nilai rupiah terhadap dolar Amerika dapat disiasati dengan dengan meningkatkan ekspor barang manufacturing ke negara yang sedang baik kondisi ekonominya dan mengolah produksi minyak mentah yang diproduksi menjadi bbm seperti solar sehingga dapat menurunkan impor solar.

Sebagai pembicara kedua adalah Esthi Budilestari, SE, MM Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II, Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI. Dalam paparannya beliau menyampaikan kebijakan-kebijakan transfer di tahun 2015 seperti formulasi perhitungan DAK, alokasi dan penyaluran transfer daerah yang menggunakan 26% dana APBN, dana lokasi DAU untuk Kalimantan Barat rata-rata mengalami kenaikan sebesar 5%. Sementara itu, Drs. Ahi, MT. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, selaku pembicara ketiga menguraikan paparannya yang cenderung pada regional Kalimantan barat. Misalnya saja adalah implementasi penganggaran yang ada di kalimantan Barat dimana pembangunan yang terjadi di daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam angka kemiskinan, histori kenaikan BBM oleh Pemerintah Pusat selalu mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan di Kalimantan Barat.

“acara ini merupakan sebagai upaya untuk membina hubungan dan kerjasama dengan seluruh pemerintah daerah dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, serta sebagai langkah nyata untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah” papar Kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Supendi.

Dari semua paparan yang telah disampaikan, untuk selanjutnya adalah pembahasan atas paparan tersebut. Bertindak sebagai pembahas adalah Prof. Eddy Suratman regional economist Kementerian Keuangan untuk Provinsi Kalimantan Barat. Ada 2 sisi yang dibahas oleh beliau yaitu sisi pendapatan dan sisi belanja. Untuk Tahun 2013, Rasio PAD terhadap Total Pendapatan di Kalimantan (18,31%) berada pada peringkat tertinggi kedua setelah Jawa (33,57%), atau bahkan lebih tinggi dari Sumatera (15,60%).Demikian juga Rasio Ketergantungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat relative baik karena PAD/Pendapatan lebih tinggi dari rata-rata PAD/Pendapatan secara nasional dan sebaliknya Transfer/Pendapatan lebih rendah dari rata-rata Transfer/Pendapatan secara nasional. Dari sisi belanja dapat dijelaskan bahwa Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja di Kalimantan (31,26%) merupakan yang terendah di Indonesia. Sebaliknya, Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja di Kalimantan (33,89%) merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Pada kesempatan itu Regional Economist penyampaian beberapa rekomendasi . Rekomendasi tersebut antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan tax assignment melalui revisi UU No. 28 Tahun 2009 terutama untuk meningkatkan kemandirian daerah (meningkatkan PAD), Formula DAU yang One size fits all formulation kurang mencerminkan keragaman kebutuhan dan karakteristik daerah sehingga perlu dipertimbangkan untuk menetapkan formula DAU berdasarkan klaster, porsi antara belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang yang ditetapkan dengan prosentase tertentu. Penerapan Kerangka Pendanaan Jangka Menengah (MTEF) harus dilakukan baik dari aspek pendapatan maupun belanja terutama untuk menghindari pembahasan yang “boros waktu” dan untuk lebih memberikan kepastian. Acara diakhiri dengan ramah tamah.

Kontributor: Muhammad Nur Kanwil DJPB Prov. Kalbar