Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – Serah terima DIPA Kaltim 2015 berlangsung berbeda. Segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur, sangat mengapresiasi kesediaan Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishaq. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau tetap menyempatkan diri menyerahkan secara langsung Dana Alokasi Transfer dan DIPA TA 2015 kepada Bupati/Walikota dan pimpinan satuan kerja se-kaltim di Pendopo Lamin Etam.

Barisan panjang menyerupai lorong tampak rapi tersusun. Dengan segenap tenaga yang ada, Awang menyerahkan DIPA 2015 sebagai tanda dimulainya pelaksanaan anggaran tahun 2015. Dengan mengendarai kursi rodanya, pria asli kutai tersebut ramah menyapa Walikota/Bupati dan Satuan Kerja penerima DIPA simbolis.

Didampingi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim Ade Rohman, Awang menyerahkan Alokasi Dana Transfer kepada Walikota/Bupati Se-Kaltim dan DIPA TA 2015 kepada sepuluh satker terpilih. Selain itu, turut diserahkan penghargaan kepada satker dengan kinerja penyerapan anggaran terbaik dan UAPPA-W yang melaksanakan rekonsiliasi secara tepat waktu dan akurat.

Sebelumnya, Ade Rohman melaporkan bahwa Kaltim mendapatkan alokasi anggaran DIPA 2015 sebesar 7,53 triliun yang terdistribusi dalam 460 DIPA. Dari total pagu anggaran tersebut, alokasi belanja modal memperoleh porsi alokasi terbesar yakni mencapai 41,51% atau sebesar 3,12 Trilun. Untuk belanja pegawai, menempati alokasi pagu terbesar terbesar kedua dengan 29,95% diikuti belanja barang dengan 26,41%. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial, Kaltim dialokasikan anggaran sebesar 160 Miliar atau 2,12% dari total pagu anggaran 2015.

Sementara itu, Alokasi Dana Transfer kepada Provinsi/Kab/Kota se-Kaltim sebesar Rp27,32 Triliun. Total anggaran tersebut diperoleh dari DBH Pajak sebesar Rp3,30 Triliun, DBH SDA Rp19,18 Triliun, DAU Rp3,06 Triliun, DAK Rp 128,51 Miliar, Dana Desa Rp 163,15 Miliar dan Dana Transfer Lainnya Rp1,47 Triliun.

Buku Budget In Brief Kaltim-Kaltara TA 2014 di Apresiasi Gubernur Kaltara
Selang sehari dari blusukan Jokowi ke perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim yang juga membawahi Kaltara, menyerahkan DIPA 2015 pada hari Rabu (17/12) lalu. Mengambil tempat di Balai Kota Pemkot Tarakan, DIPA 2015 diserah terimakan langsung oleh Pejabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Dalam sambutannya, Irianto mengapresiasi inisiatif Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim yang telah membuat buku kecil Budget In Brief Kaltim-Kaltara TA 2014 yang berisi tentang selayang pandang DIPA TA 2015 (Nasional, Kaltim dan Kaltara), Pelaksanaan anggaran tahun 2014 wilayah Kaltim dan Kaltara, selayang pandang Government Finance Statistic (GFS) dan profil keuangan daerah Kaltim-Kaltara TA 2013.

Mengawali pidatonya, Irianto menekankan rendahnya penyerapan anggaran belanja modal wilayah Kaltara yang baru mencapai 48,46 persen pertanggal 4 Desember 2014. ”ini warning bagi SKPD. Belanja modal yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena semakin baik infrastruktur akan mendorong pertumbuhan perekonomian Kaltara,” pungkasnya.

DIPA Kalimantan Utara TA 2015 dijatah sebesar 1,99 triliun dalam 180 DIPA. Sedangkan Alokasi Dana Transfer kepada Provinsi/Kab/Kota se-Kaltara sebesar Rp4,33 Triliun masing-masing berasal dari DBH Pajak sebesar Rp628,97 Miliar, DBH SDA Rp875,28 Miliar, DAU Rp2,26 Triliun, DAK Rp214,36 Miliar, Dana Desa Rp 93,71 Miliar dan Dana Transfer Lainnya Rp258,95 Miliar.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim Ade Rohman turut menyampaikan permohonan kepada Gubernur/Walikota/Bupati se-Kaltim untuk:

1. Terhadap Bendahara Umum Daerah/bendahara SKPD agar dapat menjamin kepatuhan para Bendahara Pengeluaran dibawahnya, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik kewajiban pemotongan/pemungutan pajak maupun penyetoran pajaknya atas realisasi pembayaran dalam rangka pelaksanaan Belanja Daerah.
2. Terhadap Bank Pembangunan Daerah agar dapat melimpahkan hasil pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara Umum Daerah/Bendahara SKPD ke rekening Kas Negara secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
3. Terhadap Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan pembinaan terkait kepatuhan para Bendahara Pengeluaran SKPD dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai amanat Undang-undang.

Permohonan tersebut merupakan arahan Menteri Keuangan dalam suratnya Nomor S-840/MK.05/2014 tentang Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Bendahara Umum Daerah/Bendahara SKPD. Pada kesempatan itu juga, turut disampaikan Dokumen Arahan Menteri Keuangan tersebut kepada Pejabat Gubernur Kaltara. Bahkan arahan tersebut langsung direspon positif oleh Irianto dengan menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara dan Walikota/Bupati se-Kaltara untuk menyusun langkah-langkah praktis menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan tersebut.

Serah terima DIPA 2015 wilayah Kaltim dan Kaltara berjalan dengan sukses. Beberapa media seperti Kaltim Post, Tribun Kaltim, Radar Tarakan dan Antara Kaltim turut memberitakan prosesi serah terima DIPA TA 2015. Jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim berharap, pelaksanaan anggaran tahun 2015 dapat berjalan semakin baik dan optimal.

Laporan : Panitia Serah Terima DIPA 2015 Kanwil Ditjen PBN Kaltim Editor : Fajar Sidik

Yogyakarya,perbendaharaan.go.id- Dalam menyikapai penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 194/PMK.05/2014) pengganti PMK 25/PMK.5/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada DIPA Tahun Berikutnya Kanwil DJPB Provinsi D.I.Yogyakarta telah melakukan trobosan dengan mengundang satker – satker yang bermasalah di wilayah Kanwil DJPB Prov. D.I.Yoyakarta dengan katagori satker yang mempunyai pagu minus gaji dan non gaji, satker- satker yang bermasalah dengan penyerapan yang mash rendah serta satker – satker baru yang DIPA nya turun pada semester II.

Trobosan yang dibuat oleh kanwil DJPB Prov.D.I.Yogyakarta ini dilaksanakan dalam menghadapi langkah – langkah di akhir tahun agar tidak terjadi penumpukan SPM di KPPN dan pengajuan revisi ke kanwil tidak terlambat sebelum batas akhir pekerjaan dengan jangka waktu yang tinggal beberapa hari lagi diharapakan semua pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai Rupiah Murni harus selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan.

Kantor Wilayah DJPB Provinsi D.I.Yogyakarta melaksanakan rapat koordinasi antar Satker di Wilayah Kanwil DJPB Prov,.D..I Yogyakarta (24/11) dengan dihadiri oleh 50 KPA .(Kuasa Pengguna Anggaran) Rakor berjalan dengan lancar dan di lanjutkan dengan diskusi berupa Tanya jawab.

Kakanwil DJPB Prov. D.I.Yogyakarta Alfiah mengingatkan kepada para KPA untuk tetap tidak menggunakan sisa – sisa anggaran untuk kegiatan diluar Progam yang telah di rencanakan dalam arti kata tidak boleh melakukan kegiatan di hotel dan kegiatan kegiatan yang tidak penting guna mengefisiensikan anggaran sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi pemborosan.

Oleh : Sri Purwaningsih - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY

Liputan Rakor Kanwil Ditjen PBN Prov. Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id,- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dengan tema “Menuju Modernisasi Pengelolaan APBN melalui SPAN dan Akuntansi Berbasis Akrual” pada tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2014, di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Rakorwil dibuka secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2014 oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Marni Misnur dan dihadiri para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada acara pembukaan tersebut hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, Sudjiton, serta Kapolres Wakatobi, Hotlan Damanik yang turut menyampaikan materi “Tindakan Pidana Pencucian Uang” kepada para peserta rakorwil.

Dalam rakorwil tersebut dibahas permasalahan dan isu-isu terkini serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka persiapan implementasi SPAN dan akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2015 yang dibagi dalam empat komisi yaitu Komisi A yang membahas pelaksanaan anggaran pusat dan daerah (APBN dan APBD), Komisi B yang membahas pelaksanaan akuntansi berbasis akrual pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Komisi C yang membahas pelaksanaan supervisi, kepatuhan internal dan SPAN serta Komisi D yang membahas dukungan operasional. Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati beberapa kesimpulan dan rekomendasi diantaranya (i) perlunya solusi untuk mencegah terjadinya pagu minus dan mekanisme penyelesaiannya, (ii) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPPN akan bersinergi untuk menyelenggarakan sosialisasi akuntansi berbasis akrual dan bimtek sistem aplikasi instansi berbasis akrual, (iii) perlunya beberapa perbaikan peraturan, SOP dan aplikasi terkait pelaksanaan tugas di KPPN, dan (iv) perlunya peningkatan fungsi dukungan operasional agar lebih efektif dan efisien.

Untuk semakin meningkatkan kebersamaan seluruh pegawai dihari berikutnya dilaksanakan capacity building yang dipandu oleh tim dari Kantor Pusat. Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Sulawesi Tenggara

Medan, djpbn.kemenkeu.go.id- Pimpinan dan Staf KPPN Medan I tetap semangat untuk bersinergi dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Bertekad mensukseskan bulan emas Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN Medan I mengadakan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun 2014(18/11).

”Satker selaku mitra kerja harus menaati segala peraturan dan ketentuan batas-batas penyampaian ADK Kontrak, SPM, dan rekonsiliasi” tegas Kepala KPPN Medan I, Budi Utomo dalam sambutannya. ADK maupun lampirannya dikirimkan ke KPPN sesuai jadwal yang telah ditentukan. Blanko setoran baik SSP, SSPB maupun SSBP harus diisi dengan lengkap dan akurat sesuai peruntukkannya. Sisa UP/TUP harus disetor paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Kelancaran proses pencairan dana berpengaruh positif pada percepatan pembangunan yang manfaatnya akan berpulang kepada masyarakat. Apabila peraturan ditaati serta amanah dalam tugas maka segala bentuk kesalahan dan penyalahgunaan akan dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.

Sosialisasi yang dilaksanakan tersebut membeberkan beberapa Materi mengenai pengelolaan keuangan negara khususnya pada akhir tahun 2014. Materi pertama disampaikan oleh Warnoto yang menjelaskan batas akhir rekonsiliasi dan permasalahannya, serta permasalahan aplikasi SILABI. Dilanjutkan Eva Hotma TM Tampubolon yang menguraikan tentang batas waktu dan tata cara penyampaian SPM. Sebagai pungkasan Henry Tornagodang mengulas berbagai macam tip dan trik ADK kontrak. Disampaikan pula materi batasan dan tata cara revisi DIPA serta penyelesaian pagu minus oleh Kepala Seksi PPA I D Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Hendriyanto.

diharapkan 157 Satker dari berbagai Jenis Kewenangan yang menjadi mitra kerja berkomitmen akan bekerja maksimal untuk melaksanakan amanat Dirjen Perbendaharaan sesuai arahan yang disampaikan oleh Kepala KPPN.

Segala kewajiban/tugas pekerjaan akan terasa ringan dan dapat berjalan lancar apabila diniatkan untuk ibadah. Saling bekerjasama serta tidak menumpuk-numpuk pekerjaan di akhir tahun. Semua harus direncanakan dengan baik dan cermat. Harapan kami, hajatan besar akhir tahun 2014 berjalan sukses dan lancar.

Oleh : Kontributor Warnoto KPPN Medan I

Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan terus berperan aktif dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi, khusunya di Maluku Utara. Hal ini ditunjukkan dalam Pertemuan Tahunan dengan Pihak Perbankan, Pemerintahan, dan Dunia Usaha pada Selasa (9/12). Pertemuan yang dihadiri oleh Korem152/Babullah, Praktisi Ekonomis, perbankan, dan dunia usaha ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan investasi di Maluku Utara. Selain itu, acara ini bertujuan untuk meraih sinergi antara pengelola fiskal dan moneter di daerah.

Aula Maitara Perwakilan Bank Indonesia Prov. Maluku Utara menjadi saksi diawalinya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Indonesia dengan Korem 152/Babullah yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian antara Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Perbendahaan yang diwakili oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara, Bapak Sulaimansyah.

Gubernur Maluku Utara, yang diwakili oleh Sekretariat Daerah, Bapak Drs. H. Abdul Madjid Husein M.E., membuka acara pertemuan tahunan ini. Dalam sambutannya, beliau berharap kepada seluruh elemen masyarakat di Maluku Utara dapat berpartisipasi aktif untuk mengembangkan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber dan dimoderatori oleh Maria Kalaij yang juga merupakan presenter di salah satu stasiun TV nasional. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia prov. Maluku Utara, Bapak Budiyono. Dalam paparannya, beliau menjelaskan tentang review Bank Indonesia terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perbankan di tahun 2015. “Kita sewajarnya dapat lebih meningkatkan jumlah investor mengingat Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa” tambahnya.

Materi selanjutnya disampaikan oleh kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara, Bapak Sulaimansyah. Pria 43 tahun ini menyampaikan materi terkait inter-relasi kebijakan fiskal, dan arah pembangunan di Maluku Utara. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak hanya mengendalikan pelaksanaan anggaran dan penyalurannya terhadap APBN, tapi juga memberikan kontribusi pada pemerintah daerah baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun kajian fiskal regional yang digunakan sebagai pijakan dalam membangun perekonomian di Maluku Utara. Beliau menyampaikan bahwa volume belanja APBN tahun 2014 masih sangat rendah, namun masih sangat bisa ditingkatkan minimal sama dengan provinsi lain di wilayah timur. Untuk itu perlu koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat (Bappenas, Menkeu, Menko Perekonomian), namun pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun Masterplan Pengembangan Kewilayahan Maritim yang dapat menyajikan kebutuhan infrastruktur di Maluku Utara. “Perlu koordinasi yang kuat dengan Pemda khususnya Biro Keuangan/DPKAD/DPPKAD dan Bappeda se-provinsi Maluku Utara, dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan negara dan komunikasi data keuangan dan kinerja agar tujuan kebijakan fiskal dapat tercapai optimal” tambahnya.

Materi terakhir disampaikan oleh Chief Economist Indonesia Economic Intelligence (IEI), Bapak Sunarsip. Sebagai praktisi ahli di bidang ekonomi, beliau menyampaikan bahwa ASEAN, khususnya Indonesia, memiliki posisi yang bagus dalam arus perdagangan global. Faktanya, Indonesia adalah negara yang pertumbuhannya tercepat ketiga di dunia. “Kita itu eksportir timah terbesar di dunia, dan kedua terbesar di bidang batu bara” imbuhnya. Menurut proyeksi, Indonesia akan menjadi negara terbesar ke-7 di dunia, mengalahkan Inggris, dengan catatan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang diikuti dengan antusias oleh para tamu undangan. Pihak Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha di Maluku Utara saling menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya tentang potensi pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang disambut dengan tanggapan dan penjelasan dari para narasumber.

Acara ditutup dengan Penganugerahan Banking Award 2014 oleh Perwakilan Bank Indonesia Prov. Maluku Utara.

Oleh : Catur Bowo Restyono – Kontributor Kanwil DJPBn Prov. Maluku Utara

Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id - Berbekal semangat “Memberikan Yang Terbaik Untuk Laporan Keuangan Yang Berkualitas”, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/11), di aula lantai IV Gedung Keuangan Negara Semarang I.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Muhson. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu, diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah telah melakukan persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual meliputi pengesahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, sarana dan prasarana, sosialisasi/pelatihan sistem dan kebijakan akuntansi kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun acara Rapat Koordinasi kali ini juga merupakan salah satu tindak lanjut dari beberapa saran yang masuk kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yang diharapkan dapat dijadikan ajang untuk berdiskusi dalam rangka membahas permasalahan yang muncul dan mencari solusi permasalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maupun penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 mendatang.

Sebanyak 104 peserta yang terdiri dari seluruh pelaksana dan pejabat Bidang PAPK, Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, seluruh DPPKAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta tamu undangan lainnya tampak antusias mengikuti acara sampai dengan selesai. Hal ini tak lepas karena paparan menarik yang disampaikan oleh para narasumber yaitu Kasubdit Akuntansi KUN Direktorat APK, Endah Martiningrum, Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Chris Kuntadi. Pada kesempatan tersebut, Endah Martiningrum menyampaikan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Narasumber dari Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah berbagi pengalamannya dalam mencapai opini WTP serta berbagi kiat untuk mempertahankan opini tersebut. Adapun Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah memaparkan Perspektif dan Potensi Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Bertindak selaku moderator adalah Kepala Bidang PAPK, Mulyo Slamet.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab ada satu permintaan dari peserta yang cukup menarik, yaitu agar seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Tengah bersemangat menyambut penerapan LKPD berbasis akrual, dan hendaknya BPK memberikan opini WTP untuk seluruh LKPD di Jawa Tengah. Permintaan ini disambut dengan tepuk tangan seluruh peserta. Dengan bijak Chris Kuntadi menanggapi bahwa opini WTP memang telah disediakan untuk seluruh LKPD di Jawa Tengah. Namun semua itu tergantung pada kinerja laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Jika kinerja laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah memenuhi kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintahan dengan pengungkapan yang cukup dan tidak ada lagi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta mampu menjalankan sistem pengendalian intern dengan baik, dipastikan opini WTP akan diberikan.

Sebelum acara ditutup, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah memberikan kenang-kenangan kepada para narasumber berupa plakat dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Semester I Tahun 2014 yang merupakan Exercise Goverment Finance Statistics. Pemberian laporan dimaksud adalah untuk memberikan suatu model laporan yang disusun berdasarkan kontribusi laporan keuangan seluruh UAPPAW dan 36 LKPD di Jawa Tengah periode Semester I tahun 2014. Akhirnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menutup acara dengan teriring harapan agar melalui kegiatan ini dapat terbangun suatu sinergi guna menyongsong Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Lhokseumawe, djpbn.kemenkeu.go.id- Bertempat di KPPN Lhokseumawe diselenggarakan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan data keuangan pemerintah daerah (APBK) maupun pemerintah pusat (APBN) (20/10). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Bakhtaruddin, Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Bupati Bireuen Ruslan M. Daud, dan Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman ini turut dihadiri oleh Regional Economist Provinsi Aceh Prof. DR. Raja Masbar, MSc, Rektor Unima Prof. DR. Apridar,SE,Msi, Kepala KPPN Lhokseumawe Edy Defianus serta para Sekda, Asisten III, Kepala Bapeda dan Kadis DPKKAD masing-masing pemda yang menandatangani nota kesepahaman. Setelah penandatanganan nota kesepahaman dilanjutkan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang Fiskal Regional Aceh dan Data Realisasi APBN 2014 di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara.

Dalam sambutannya Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya mengatakan “Pengelolaan keuangan yang baik merupakan urat nadi pembangunan di daerah sehingga daerah membutuhkan data keuangan yang valid dan terkini.” Dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa mengoptimalkan data yang dimiliki pemerintah daerah dan pemerintah pusat”.

Kerjasama pertukaran data maupun pelatihan keuangan ini merupakan implementasi fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di bidang fiskal di daerah. Data keuangan yang akurat dan terkini yang ada di Ditjen Perbendaharaan dilengkapi dengan data keuangan daerah maka akan menjadi salah satu instrumen penting dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pembangunan dan sebagai bahan evaluasi apakah suatu kebijakan telah memberikan dampak sesuai yang diharapkan.

Pada kesempatan yang sama Kakanwil DJPB Prov. Aceh Bakhtaruddin mengatakan bahwa kerjasama pengelolaan data keuangan pemerintah pusat dan pemda menjadi salah satu langkah strategis bagi kedua belah pihak di bidang pengelolaan data fiskal dan peningkatan kualitas laporan keuangan terutama menyongsong implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015.

Data fiskal regional yang lengkap, akurat dan terkini tentunya menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan sehingga manfaat dari hasil pembangunan tersebut bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat luas dan juga pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kontributor: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Samarinda, perbendagaraan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur menginisiasi Forum Strategis sekaligus pembinaan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan SKPD yang berpotensi menjadi BLUD, Rabu (19/11), di Ruang renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Ade Rohman mengapresiasi antusiasme para direktur rumah sakit dan kepala UPTD yang hadir. ”Kami terkejut luar biasa dengan antusiasme Bapak dan Ibu jajaran direksi rumah sakit dan kepala UPTD. Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas penggunaan langsung pendapatan BLU/BLUD memang menjadi primadona bagi SKPD,” ungkapnya membuka acara.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Unit Pembina Teknis BLUD sektor Kesehatan, Rini Retno Sukesi. Dalam pemaparannya, Rini menyambut baik kegaiatan yang diinisiasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dan akan menjalin komunikasi lebih intensif. ”Kedepan, Kami akan lebih mengintensifkan komunikasi dengan DJPB. Dan Kami menargetkan di tahun 2015, seluruh Puskesmas diwilayah provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah” ungkapnya.

Kemudian, Rini juga menekankan bahwa BLUD harus mampu bersaing dengan sektor swasta. Olehkarena itu, lanjutnya, pengelola BLUD harus mampu berpikir kreatif dengan Mindset Enterpreneurship, tidak berpikir seperti birokrat sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam rangka peningkatan pelayanan yang efesien dan produktif.

Tingginya antusiasme para peserta terlihat saat Muhammad Yusuf, Kasubdit PPK BLU I menyajikan materi. Aspek remunerasi menjadi topik yang menarik dikaji para peserta. Sebagian besar peserta sepakat bahwa pola remunerasi yang tepat, dapat mendorong motivasi pegawai BLUD. Pertanyaan-pertanyaan teknis proses penetapan remunerasi tuntas di lahap mantan Kepala KPPN Makale tersebut. ”prinsipnya, remunerasi diberikan berdasarkan capaian kinerja pegawai, sehingga pegawai dengan kinerja rajin dibayar lebih besar dari pada pegawai dengan kinerja rendah, tidak berdasarkan kebijakan pimpinan unit tertentu didalam BLUD tersebut,”tutup Yusuf.

Dipenghujung acara, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan SKPD BLUD (RSUD) se Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kesepakatan ini merupakan komitmen untuk membentuk forum komunikasi dalam rangka pertukaran/sharing informasi pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan : Fahmi Mustafa, Ronald Mangisi O, Rustam Menayang, Editor : Fajar Sidik