Liputan Seleksi Tertulis Besiswa Internal Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sebanyak 77 pegawai Ditjen Perbendaharaan melakukan seleksi tertulis beasiswa internal Ditjen Perbendaharaan. Seleksi dilakukan selama dua hari, pada tanggal 28-29 April 2012. Lokasi seleksi dibagi menjadi empat tempat, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar.

Program Beasiswa Internal diselenggarakan dalam bidang ilmu yang beragam sesuai dengan kebutuhan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Program tersebut merupakan agenda tahunan yang telah berjalan sejak 2007. Beasiswa Internal diselenggarakan untuk jenjang sarjana dan pasca sarjana.

Materi yang diujikan kepada para calon penerima beasiswa adalah Tes Potensi Akademik (TPA), psikotest, dan Bahasa Inggris. Menurut panitia penyelenggara, format penilaian psikotest tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, penilaian psikotes lebih komperhensif dan terintegrasi. Metodelogi yang digunakan sebagai dasar penilaian psikotest adalah paper and pencil test, leaderless group discussion, serta interview. Dalam hal penilaian psikotest, Ditjen Perbendaharaan menggandeng PT Daya Makara Universitas Indonesia sebagai consultant. Selain itu, Ditjen Perbendaharaan bekerja sama juga dengan LBI-FIB UI sebagai consultant Bahasa Inggris dan Koperasi BAPENAS sebagai consultant TPA.

Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah peserta seleksi beasiswa internal terbilang menurun. Panitia penyelenggara menjelaskan bahwa penurunan jumlah peserta dipengaruhi oleh beberapa hal. Disaat bersamaan, beasiswa yang digelar PPSDM &ndash BPPK masih dalam proses, sehingga sebagian besar peminat beasiswa tidak bisa mendaftar pada dua jenis seleksi beasiswa. Selanjutnya, secara administrative, pembatasan umur dalam penerimaan seleksi beasiswa tahun ini berbeda. Jika sebelumnya batas maksimal untuk penerima program sarjana berumur 35 tahun, pada tahun ini menjadi 30 tahun. Sedangkan, untuk penerima program pasca sarjana di tahun sebelumnya batas maksimal berumur 40 yahun, saat ini menjadi 35 tahun.

Bagi pegawai terpilih, beasiswa Internal akan diselenggarakan bekerjasama dengan universitas-universitas negeri. Hal tersebut dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang akademis tertentu.

Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon III Baru
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto melantik 15 pejabat eselon III baru, Selasa (24/4), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan Nomor 351/KM.1/UP.11/2012.

Dari 15 pejabat eselon III yang dilantik, 8 diantaranya menduduki jabatan eselon III di Kantor Pusat, 3 pejabat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, 1 pejabat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, serta 3 pejabat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi. Pelantikan Pejabat Eselon III di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi dilakukan di kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, karena terdapat kekosongan pejabat Eselon II di kedua wilayah tersebut.

Agus Suprijanto dalam arahannya mengingatkan bahwa Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan menuntut Ditjen Perbendaharaan tidak hanya memahami dan melakukan tugas-tugas perbendaharaan, namun juga harus memahami tugas-tugas Kementerian Keuangan dan keterkaitannya. Hal tersebut penting dilakukan , karena menurutnya ruang lingkup transformasi kelembagaan mencakup seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan dengan target yang akan dicapai sebagai destination statement  di tahun 2014.  Destination statement tersebut antara lain berupa peningkatan tax ratio 18% dari GDP, persentase penyerapan anggaran 95%, dan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu, Agus Suprijanto menambahakan Implementasi SPAN yang ditargetkan berjalan pada tahun 2013, dengan piloting dan roll out mulai tahun 2012 ini, juga menjadi tantangan tersendiri yang harus disikapi dengan komprehensif dan strategik. Kunci keberhasilan SPAN bukan hanya ditentukan oleh teknologi informasi, namun juga dukungan struktur organisasi yang modern dan efektif maupun SOP yang memadai dan dilaksanakan oleh SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

&ldquoDengan tantangan ke depan yang menjadi semakin kompleks, diharapkan kepada para calon pejabat Eselon III yang di lantik, baik di kantor pusat maupun di kantor daerah, untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi,&rdquo imbuh Agus.

Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KM.1/UP.11/2012 telah dimutasikan 85 Pejabat untuk mengisi kekosongan  dan pergeseran Jabatan eselon III di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Dari ke- 85 pejabat eselon III tersebut, 54 pejabat eselon III mengalami pergeseran posisi jabatan, 30 pejabat eselon IV dipromosikan menjadi pejabat Eselon III , 1 orang Pejabat eselon III yang dibebaskan dari jabatannya karena yang bersangkutan mendapatkan bea siswa untuk tugas belajar pada program pendidikan level S3.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rakorwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Raja Ampat, perbendaharaan.go.id - Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, pada tanggal tanggal 11 s.d. 15 April 2012, di Raja Ampat. Rakorwil tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Raja Ampat yang sebelumnya telah membuka kegiatan itu secara resmi.

Rakorwil kali ini mengambil tema &ldquokomitmen bersama tingkatkan kualitas dan harmoni kerja wujudkan visi Ditjen Perbendaharaan&rdquo. Beberapa rumusan penting sebagai hasil dari rakorwil telah disepakati. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua menetapkan target realisasi triwulanan sebagai strategi baru percepatan realisasi dan perataan penarikan dana. Penggalian akar permasalahan dan penetapan strategi perencanaan kas akurat namun tanpa mengganggu percepatan realisasi anggaran. Hal itu akan menjadi win-win solution baik bagi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan selaku Government Cash Manager maupun bagi satker bersangkutan.

Dalam kesempatan tersebut pula, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua merumuskan strategi peningkatan kualitas LKPP yang terus dipertajam, pemantapan persiapan implementasi KPPN Percontohan dari segala sudut pandang, serta persiapan roll out SPAN tahun 2012.

Masih dalam rangkaian acara rakorwil juga, dilaksanakan penandatanganan IKU Kemenkeu Three antara Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dengan para pejabat Eselon III. Forum Rakorwil juga telah berhasil menjadi media perekat silaturahmi jajaran Ditjen Perbendaharaan di tanah Papua. Panitia menyelenggarakan outbond game untuk seluruh peserta Rakorwil sebagai cerminan implementasi nilai &ndash nilai kementerian keuangan.

Kedatangan Dirjen Perbendaharaan beserta rombongan di Bandara Domine Eduard Osok Kota Sorong disambut langsung Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono dan Kepala KPPN Sorong, Sujadi. Turut dalam rombongan tersebut Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Tata Suntara, Tenaga Pengkaji Perbendaharaan Sudarto, para Kepala Bagian lingkup Setditjen Perbendaharaan, dan beberapa Pejabat Eselon IV.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Suprijanto meresmikan penggunaan kapal baru milik Basarnas yang akan membawa rombongan dari Sorong ke Raja Ampat. Raja Ampat merupakan kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Papua Barat dengan sebagian besar wilayah berupa kepulauan. Kedatangan Dirjen Perbendaharaan beserta rombongan disambut oleh pemuka adat Raja Ampat dengan ritual adat injak piring dan sajian tarian Selamat Datang.

Malam hari, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan arahan kepada para jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Dirinya menyampaikan latar belakang pembahasan APBN-P dan implikasinya pada perekonomian. Lebih lanjut, Agus Suprijanto menjelaskan percepatan penyerapan anggaran terkait dengan aplikasi RPA serta pelaksanaan monev yang tidak sekedar pada dana saja namun juga output yang dihasilkan. Agus Suprijanto mengingatkan pula persiapan roll out SPAN yang memerlukan kompetensi Teknologi Informasi dari pegawai Ditjen Perbendaharaan, dan persiapan launching KPPN Percontohan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perbendaharaan menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Papua atas kinerja satkernya dalam kurun Tahun Anggaran 2011. Piagam yang diserahkan meliputi:
1. Kriteria penyerapan anggaran kepada KPPN Fak Fak (penilai Bidang PA)
2. Kriteria evaluasi kinerja dan hasil pembinaan kepada KPPN Biak (penilai Bidang PP)
3. Kriteria LKPP kepada KPPN Jayapura (penilai Bidang AKLAP)
4. Kriteria UAKPA kepada KPPN Fak Fak (penilai Bagian Umum)
Rangkaian acara diakhiri dengan tarian pergaulan Yospan yang ditarikan oleh pegawai-pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Dirjen Perbendaharaan dan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan tak ketinggalan menarikan tarian Yospan.

Kehadiran Dirjen Perbendaharaan dan rombongan telah memberikan spirit dan motivasi kepada jajaran Ditjen Perbendaharaan di Papua dan di Papua Barat. Rakorwil di Raja Ampat kiranya menjadi rakor terakhir antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua bersama 7 (tujuh) KPPN di Provinsi Papua dengan 3 (tiga) KPPN di Provinsi Papua Barat. Kedepan, dengan pembentukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat pada bulan Oktober 2012, maka Rakorwil di wilayah Provinsi Papua barat pada masa mendatang akan diselenggarakan secara ter[pisah oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat.

Oleh : Panitia Rakorwil Kanwil Ditjen PBN Provinsi Papua
Editor : Novri HS. Tanjung

Liputan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Direktorat PPK BLU) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2012, Kamis (29/4). Acara yang dibuka oleh Rudy Widodo selaku Plh. Direktur PPK BLU dipenuhi dengan jumlah peserta yang hadir melebihi jumlah undangan, yaitu sebanyak 300 orang.

Walaupun sebelum penyelenggaraan acara ini Direktorat PPK BLU telah beberapa kali menyelenggarakan bimtek serupa, namun berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, dalam bimtek ini disampaikan mengenai penyusunan RBA dalam format baru.

Hal yang diharapkan Direktorat PPK BLU dengan mengusung RBA format baru adalah terwujudnya RBA yang lebih ringkas, tanpa menghilangkan substansi-nya. Sebagaimana diketahui bersama, RBA merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan satker BLU dalam satu tahun anggaran. Disebut demikian, tidak lain dikarenakan dalam RBA terangkum seluruh kegiatan satker BLU termasuk biaya-biayanya.

Hal yang merupakan suatu keharusan bagi satker BLU tersebut, tidak lepas dari adanya tuntutan terhadap satker BLU untuk lebih akuntabel atas seluruh kegiatannya. Pada awalnya merupakan hal yang wajar jika tidak semua satker BLU dapat dengan mudah dan cepat melaksanakan penyusunan RBA dengan benar. Namun demikian, keharusan ini membuat mereka mau tidak mau harus berubah.

Secara spesifik, &lsquoberubah&rsquo di sini di antaranya adalah berubah untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, berubah untuk lebih meminimalkan biaya, dan berubah untuk mengurangi rentang birokrasi-.

Enterprising the government merupakan paradigma yang cukup intens didengung-dengungkan dalam praktik pengelolaan keuangan BLU sebagai salah satu perwujudan reformasi birokrasi di bidang Keuangan Negara. Arti yang terkandung di dalamnya adalah bahwa instansi pemerintah dapat melakukan praktik-praktik korporasi namun tentunya tanpa melupakan wajah ke-pemerintahannya, yaitu untuk melayani masyarakat, baik kalangan the have maupun kalangan have not. Pelayanan ini yang diharapkan tidak hanya tetap dapat diberikan oleh satker BLU, namun juga meningkat secara kuantitas dan kualitas.

Pengelolaan Keuangan BLU merupakan sebuah pola pengelolaan negara yang menafikan aturan yang berlaku umum. Pengecualian yang ada diantaranya adalah dapat mengelola langsung pendapatannya tanpa harus menyetorkan ke Kas Negara (kecuali untuk BLU Bertahap), dapat melakukan investasi, dapat berhutang, dan dapat merekrut tenaga profesional non PNS. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan satker BLU dipandang istimewa.

Namun demikian, tentulah suatu keistimewaan akan dibarengi dengan kewajiban sebagai penyeimbangnya. Kemudahan yang diperoleh oleh satker BLU dibarengi dengan kewajiban adanya transparansi dan akuntabilitas. Hal-hal tersebut tentunya merupakan konsekuensi yang tidak mudah, namun demikian bukanlah suatu hal yang mustahil. Dengan RBA format baru inilah diharapkan satker BLU dapat lebih akuntabel terhadap program dan kegiatannya.

Sebagai suatu kesempatan yang tidak hanya bersifat satu arah, bimtek RBA ini tidak kehilangan dinamikanya meskipun mengusung materi yang tidak bisa dibilang ringan. Peserta yang diundang telah dimintakan kapasitas dan kriteria tertentu, sehingga bimtek ini tidak hanya diwarnai oleh penyampaian materi, namun juga pertanyaan, permasalahan, dan tidak kalah menarik adalah sesi kedua yang diselenggarakan dalam format simulasi.

Dalam sesi kedua ini peserta dibagi dalam tiga ruangan sesuai rumpun layanan, sehingga simulasi dan materi yang disampaikan lebih focus pada latar belakang instansi peserta. Upaya penyelenggaraan bimtek ini diiringi harapan agar proses penyusunan RBA lebih mudah dipahami dan dijalani oleh satker BLU, dan dapat berfungsi sebagai acuan kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan satker BLU demi tata kelola dan layanan yang lebih baik.

Oleh: Kontributor Direktorat PPK BLU

Liputan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai kepada Satuan Kerja di Lingkungan POLRI
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan &ldquoSosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai kepada Satuan Kerja di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia&rdquo, pada tanggal 9 &ndash 11 April 2012, di di Hotel Grand Sahid Jaya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada satuan kerja di lingkungan Polri.

Dalam kegiatan ini Direktorat Sistem Perbendaharaan mengundang peserta dari 167 KPPN yang menangani belanja pegawai Polri, 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan 10 satker Polri wilayah Jakarta.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga. Dalam keynote speech-nya, Ritonga menyampaikan bahwa terlaksananya pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada satuan kerja di lingkungan Polri merupakan hasil kerjasama antara Ditjen Perbendaharaan dan Mabes Polri. &ldquoSemoga kerjasama ini juga dapat diteruskan pada tataran implementasi di daerah antara kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Polda maupun antara KPPN dengan Polres&rdquo, harapnya. Pada acara pembukaan, hadir pula Kepala Pusat Keuangan Mabes Polri (Kapuskeu) Brigjen Drs. Bambang Ghiri SE, MBA yang ikut memberikan sambutan.

Pada hari kedua, dilaksanakan pemaparan materi sekaligus tanya jawab terkait kebijakan, proses bisnis, dan aplikasi belanja pegawai Polri. Dalam acara ini juga peserta dilatih untuk dapat mengoperasikan aplikasi belanja pegawai Polri, yang pada malam sebelumnya telah diinstal di laptop masing-masing. Selain itu, pada malam harinya para peserta juga diberikan sosialisasi tentang PIN PPSPM. Di akhir acara, diberikan post-test untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta atas materi sosialisasi dan bimtek.

Narasumber pada kegiatan ini semuanya berasal dari Direktorat Sistem Perbendaharaan, yaitu dari Subdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaaan, dan Subdit Pengembangan Aplikasi.

Kegiatan sosialisasi dan bimtek ditutup secara resmi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan. Dalam kalimat penutupnya, Ritonga mengingatkan kembali tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan yang harus selalu dipahami, dihayati dan diamalkan oleh segenap pegawai Kementerian Keuangan.

Oleh: Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan

Liputan Knowledge Sharing Program Korea Selatan dan Indonesia
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndashPemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Ministry of Strategy and Finance (MOSF) of the Republic of Korea dan Korean Development Institute (KDI), melakukan kunjungan ke Indonesia selama tiga hari dalam rangka Demand Survey and Pilot Study sebagai bagian dari Knowledge Sharing Program (KSP) pada tanggal 10-13 April 2012. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua di tahun ini setelah kunjungan pertama di bulan Januari 2012.

Pada pertemuan kali ini, rombongan yang dipimpin oleh Dr. Okyu Kwon selaku program manager membawa 10 orang anggota tim untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan Kementerian Keuangan, Bapennas dan Bank Indonesia mengenai beberapa topik terkait dengan pembangunan sosial ekonomi kedua negara. Salah satu topik yang dibicarakan adalah Performance Based Budgeting yang merupakan bagian dari core business dua Direktorat Jenderal di Bawah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Delegasi Korsel yang ditugaskan untuk melakukan sharing mengenai Performance Based Budgeting, Mr Nowook Park, Ph.D. dari Korea Institute of Public Finance, didampingi oleh Kang Sukwon, Ph.D Deputi Direktur Sekretariat Bersama Indonesia-Korea mengawali kunjungannya dengan menyambangi Direktorat Jenderal Anggaran di pagi hari tanggal 11 April 2012. Menjelang siang, kedua delegasi tersebut mendatangi Ditjen Perbendaharaan dan disambut oleh beberapa pejabat Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai delegasi Indonesia.

Bertempat di ruang rapat Direktur Pelaksanaan Anggaran, dialog yang dibangun dengan isu-isu terkini terkait pelaksanaan Anggaran menjadi bahasan di forum tersebut, antara lain: pelaksanaan piloting Spending Review, standar biaya, pola penarikan dana, penyerapan anggaran, pengukuran performace, hingga kendala non formal dalam pelaksanaan anggaran. Menanggapi itu, delegasi korea menyatakan bahwa Indonesia tidak sendiri dalam menghadapi isu-isu tersebut, Korea pun menghadapi beberapa isu yang serupa, seperti penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun. Namun demikian, delegasi Korsel menyatakan bahwa isu-isu tersebut dapat dikurangi dampaknya melalui pembenahan sistem serta pemanfaatan Teknologi Informasi.

Di akhir pertemuan (11/4), delegasi Korsel menyatakan keseriusannya untuk membantu Indonesia meningkatkan kualitas sistem pelaksanaan anggaran dalam rangka Performance Based Budgeting. &ldquoKami akan membuat rekomendasi-rekomendasi yang akan kami tuangkan dalam sebuah paper&rdquo, ujar Mr Nowook Park, Ph.D penuh semangat. Menanggapi hal itu, delegasi Indonesia menyampaikan,&ldquoKami akan menunggu paper Anda.&rdquo

High Level Meeting yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto,berlangsung di gedung eks MA tanggal 13 April 2012 menjadi puncak acara Knowledge Sharing Program antar kedua negara. Acara tersebut dihadiri oleh Para Pejabat Eselon I/II lingkup Kementerian Keuangan yang menjadi target Demand Survey and Pilot Study, diantaranya Ketua Bapepam-LK: Ibu Nurhaida, Staf Khusus Menkeu Keuangan bidang Teknologi Informasi: Bapak Bobby A.A. Nazief, Para Direktur lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Direktur Sistem Penganggaran: Bapak Rakhmat selaku perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Perbendaharaan menyambut baik kerjasama yang telah terjalin antara Korea dan Indonesia selaku Strategic Development Partnership Country (SDPC).&rdquo Kerjasama ini harus terus ditingkatkan, khususnya terkait dengan proses moderenisasi Sistem Perbendaharaan dan Penganggaran yang menjadi agenda prioritas kami&rdquo, tegas Dirjen Perbendaharaan.

Menutup sambutannya, Agus Suprijanto berharap KSP 2012 dapat menjadi wadah untuk memformulasikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lebih baik.&rdquoMoga KSP dapat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi yang akan menguatkan hubungan bilateral kedua negara, tambah beliau.&rdquo

Mengakhiri kunjungannya di Kementerian Keuangan, rombongan delegasi Korsel melakukan courtesy call ke Wakil Menteri Keuangan II, Bapak Mahendra Siregar didampingi oleh Staf Khusus Menkeu bidang Teknologi Informasi: Bapak Bobby A.A. Nazief, Direktur Transformasi Perbendaharaan: Bapak Paruli Lubis bersama dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Reno Samudra &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Uji Coba Layanan Mobile KPPN di Bali
Tabanan, Klungkung, perbendaharaan.go.id &ndash Kapolres Klungkung Tri Wahyudi menyambut gembira kehadiran layanan Mobile KPPN yang diujicobakan Rabu (11/4), di halaman Polres Klungkung. &ldquoSaya bukan senang lagi, tapi senang sekali dengan adanya layanan Mobile KPPN. Ini ( Layanan Mobile KPPN, red) meringankan kami, anggota saya tidak perlu jauh-jauh dating ke KPPN Amlapura.&rdquo ujar Tri Wahyudi menanggapi kehadiran layanan Mobile KPPN.

Polres Klungkung menjadi salah satu lokasi uiji coba layanan Mobile KPPN. Selain itu, uji coba dilakukan juga di beberapa lokasi di wilayah Bali, yaitu, Tabanan, Klungkung, dan Negara. Lokasi tersebut meliputi wilayah kerja KPPN Denpasar, KPPN Amlapura, dan KPPN Singaraja. Satuan kerja di masing-masing wilayah uji coba menyambut gembira kehadiran layanan Mobile KPPN.

Uji coba layanan Mobile KPPN di Bali dipimpin oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ni Luh Putu Kumalawati. Selain itu, uji coba tersebut dihadiri juga oleh seluruh Kepala KPPN dan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Ni Luh Putu Kumalawati berharap layanan Mobile KPPN mampu menjadi solusi atas kendala langkanya transportasi umum di Bali. &ldquoSeperti kita ketahui di Bali jarang angkutan kota, sehingga layanan Mobile KPPN mudah-mudahan menjadi solusi bagi satuan kerja atas kendala waktu dan jarak tempuh.&rdquo Ujarnya.

Uji coba layanan Mobile KPPN di wilayah Bali berjalan lancar. Komunikasi Mobile KPPN dengan KPPN induk dapat diterima dengan baik. Proses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari satuan kerja dapat dilaksanakan sesuai prosedur.

Sebelumnya, Bus operasional layanan Mobile KPPN diterima oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali pada hari Sabtu (7/4). Sejak diberangkatkan oleh Dirjen Perbendaharaan, Bus operasional layanan Mobile KPPN menempuh waktu 48 jam untuk sampai di Denpasar.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Sugeng Wistrono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapat koordinasi bidang kepegawaiaan dan umum
Bali, perbendaharaan.go.id &ndash melibatkan 244 orang peserta rapat koordinasi bidang kepegawaiaan dan umum dilaksanakan dengan format acara yang lebih rileks. Rapat Koordinasi atau rakor ini diselenggarakan untuk menjaga hubungan mutualisme dan sinkronisasi antara kantor pusat Ditjen Perbendaharaan dan kantor vertikal daerah.

Mengundang narasumber dari Setjen Kementerian Keuangan, rakor bidang kepegawaiaan dan umum kali ini memaparkan berbagai isu-isu penting antaralain Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana, Pengelolaan Kinerja/Manajemen Kinerja, manajemen asset, dan materi tentang E-Procurement.

Bersamaan dengan piloting dan Roll Out SPAN pada bulan Juni 2012, pembentukan 134 KPPN Percontohan menjadi isu internal yang merupakan bahasan utama dalam rakor. Pembentukan KPPN percontohan tahap VI s.d VIII harus diselesaikan ditahun 2012 melalui proses assessment . Namun berbeda dengan assessment yang pernah dilakukan, kantor pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan pembekalanya. Semua materi assessment juga telah diberikan melalui e-learning.

&ldquoKPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus memegang peran utama dalam membentuk sumberdaya manusia yang amanah dan mempunyai kapabelitas tinggi&rdquo kata Ni Luh dalam sambutan pembukaan rakor tersebut. SDM yang berkualitas adalah sebuah kunci keberhasilan proses tranformasi yang sekarang terus bergulir. &ldquoyang lebih penting adalah proses transformasi di Ditjen Perbendaharaan harus sustainable&rdquo tambahnya.

Rapat yang memakan waktu empat hari itu diharapkan dapat mengubur paradigma kurang baik seperti , reformasi itu hanya perubahan asben memakai finger print, rajin dan malas pendapatan sama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) hanya menambah pekerjaan dan bersifat laporan administrative belaka.

oleh : Tino, Media Center Ditjen Perbendaharaan