Liputan Pembekalan Penyuluh Perbendaharaan Angkatan I
Jakarta, Perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoPenyuluh Perbendaharaan adalah corong transfer knowledge kepada stakeholders,&rdquo ucap Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga saat memberikan sambutan kepada 94 calon Penyuluh Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan yang hadir memenuhi Ruang Rapat Piet Haryono, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Senin (10/10).

A. Rahman Ritonga  berpesan kepada Seluruh Peserta Pembekalan Angkatan I, &ldquoPara Penyuluh Perbendaharaan harus dapat mengamalkan Nilai &ndash Nilai Kementerian Keuangan sebaik-baiknya sehingga bisa mewujudkan visi Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Keuangan Negara yang akuntabel, hal ini tentunya harus didukung dengan Penguasaan Materi / Peraturan Perbendaharaan serta Professional dalam memberikan Penyuluhan Kepada Stakeholders, kalau hal ini dapat diwujudkan tentunya sangat bagus dan secara tidak langsung juga ikut mendongkrak Nilai Indikator Kinerja Utama ( IKU ) DSP &ldquo.

Peserta yang dipanggil pada Pembekalan Penyuluh Perbendaharaan telah melewati seleksi dari berbagai tahapan. Dari 1394 pegawai  yang mengikuti Ujian Online maupun Offline , terpilih 570 Pegawai yang berhak mengikuti Ujian Presentasi, kemudian dari jumlah tersebut disaring lagi dan akhirnya lulus untuk mengikuti pembekalan sebanyak 421 pegawai.

Kegiatan Pembekalan Penyuluh Perbendaharaan ini akan dibagi menjadi 3 angkatan, dan masing &ndash masing angkatan akan dibagi pada beberapa kelas. Menurut Kasubdit Pengembangan Profesi Fahma Sari Fatma, materi yang dibekalkan kepada Calon Penyuluh antara lain : Tupoksi dan Pedoman PP, Ceramah Umum Keuangan Negara, Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Sosialisasi Peraturan terbaru, SPAN, materi pengembangan pribadi, Tekhnik Konsultasi, serta Keterampilan Presentasi. &ldquoNantinya, para penyuluh perbendaharaan ini akan mendapat sertifikat Penyuluh Perbendaharaan yang langsung ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan.&rdquo imbuh Fahma.

oleh : Imam Saroni &ndash Kontributor KPPN Parepare (edited by novri)

Liputan lokakarya Government Finance Statistic
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoDalam rangka pengembangan dan penerapan statistik keuangan pemerintah berbasis akrual tentu dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM dalam memahami konsep-konsep dasar dan framework dari statistik keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam GFS manual,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto, saat membuka acara lokakarya Government Finance Statistic di Jakarta, Selasa (27/9).

 &rdquoSaya menyambut baik kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Australian Department of Finance and Deregulation (DOFAD) dalam pelaksanaan Lokakarya GFS hari ini,&rdquo lanjut Agus Suprijanto.

Lokakarya tersebut merupakan lanjutan dari lokakarya beberapa waktu yang lalu. Cara tersebut bertujuan untuk memperKuat persiapan Ditjen Perbendaharaan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang komprehensif.

&rdquoLokakarya ini merupakan lokakarya lanjutan yang diselenggarakan pada kesempatan sebelumnya dalam rangka memperKuat persiapan kita dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang komprehensif,&rdquo kata Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid dalam laporannya di hadapan para peserta. &rdquoAgar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders,&rdquo lanjutnya.

&rdquoSeperti kita ketahui bahwa laporan statistik yang berdasarkan international best practice akan sangat berguna bagi pemerintah dalam menginformasikan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki seperti hal-halnya negara-negara maju lainnya sehingga dalam jangka penjang dapat lebih meningkatkan kembali keuangan negara di Indonesia,&rdquo papar Yuniar Yanuar Rasyid.

Statistik keuangan pemerintah berbasis akrual menjadi sebuah tuntutan untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara. Kebutuhan akan hal tersebut juga dinyatakan dalam laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010.

&ldquoBPK menyatakan bahwa secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan di hadapan para peserta workshop. &ldquoNamun, (menurut BPK-red) pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional, gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat,&rdquo sambung orang nomor satu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu.

&ldquoApa yang dinyatakan BPK di dalam hasil reviu tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah dan penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah telah menjadi salah satu milestone di dalam upaya meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah,&rdquo kata Agus Suprijanto lagi. &ldquoSejak reformasi pengelolaan keuangan negara digulirkan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan antara lain, laporan statistik yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan sistem akuntansi pemerintah, laporan statistik yang dihasilkan juga belum mengkonsolidasi laporan pemerintah pusat dan laporan pemerintah daerah, laporan statistik yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan bagan akun standar sebagaimana diminta pada sistem Government Finance Statistics atau GFS,&rdquo sambungnya.

Untuk memenuhi amanat tersebut, Agus Suprijanto mengatakan bahwa Dirjen Perbendaharaan telah dilakukan langkah-langkah dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional. Exercise konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2008 dan 2009 adalah satu di antara tiga langkah yang telah dilakukannya. Menurutnya, upaya tersebut dapat memberikan gambaran mengenai proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta permasalahan yang ada sehingga dapat disusun kebijakan konsolidasi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ada. Langkah kedua, penyusunan pedoman umum sistem akutansi pemerintah yang dilakukan kementerian keuangan dengan berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri. Langkah itu diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional. Dan yang ketiga pembelajaran pada negara yang telah menerapkan sistem statistik keuangan pemerintah dalam rangka memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik-praktik terbaik (best practice) mengenai pengembangan dan penerapan sistem statistik keuangan pemerintah dan kendala yang dihadapi.

&ldquoPembelajaran tersebut akan menghasilkan perumusan lesson learnt yang dapat diaplikasi dalam pengembangan sistem statistik keuangan pemerintah Indonesia,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan. &rdquoAustralia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan praktik-praktik terbaik mengenai pengembangan dan penerapan sistem statistik keuangan pemerintah karena Australia telah menyusun manual statistik keuangan pemerintah dan menerapkan sistem statistik keuangan pemerintah sejak tahun 1994,&rdquo lanjutnya.

&ldquoAustralia telah memiliki sistem statistik keuangan pemerintah yang terintegrasi dan terharmonisasi dengan standar akuntansi,&rdquo tambahnya lagi.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan statistik keuangan pemerintah berbasis akrual dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM. Lokakarya tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman teknis kepada para peserta terutama mengenai aspek praktis dari kompilasi data statistik keuangan pemerintah, konversi data akuntansi ke dalam sistem statistik keuangan pemerintah, serta methodologi penyusunan statistik keuangan pemerintah.

Oleh karenanya, saya berharap agar lokakarya ini mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah,&rdquo pesan Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto, menutup sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Penyusunan dan Pengesahan DIPA TA 2012 serta Evaluasi Pelaksanaan Monev Penyerapan Anggaran Semester I TA 2011.
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Memasuki bulan Oktober target penyelesaian pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2012 menjadi semakin krusial. Menurut rencana penyerahan DIPA TA 2012 akan dilakukan Presiden RI pada bulan Desember 2011. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Pengesahan DIPA TA 2012 serta Evaluasi Pelaksanaan Monev Penyerapan Anggaran Semester I, Kamis (6/10), di Jakarta.

Agus lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penyusunan DIPA TA 2012 telah disempurnakan dengan adanya tambahan aplikasi penerapan integrated database berbasis web berupa Aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)-DIPA Online. Selain itu, terdapat beberapa pengaturan baru dalam penyusunan dan pengesahan DIPA TA 2012. Masa berlaku PMK tidak terbatas hanya pada satu tahun anggaran. Selanjutnya, penunjukan KPA selaku penandatangan DIPA tidak harus ditetapkan setiap tahun, kecuali jika terdapat penggantian atau penunjukan KPA baru. Kemudian, KPA memiliki keharusan untuk melakukan penelitian kembali terhadap DIPA yang telah disahkan, dan segera melakukan perbaikan-perbaikan seperlunya jika terdapat kesalahan-kesalahan sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat penyerapan anggaran sejak awal tahun.

Terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyerapan anggaran semester I, sampai dengan akhir bulan September 2011 kondisi penyerapan masih rendah, dari pagu total Kementerian Negara/Lembaga kondisi penyerapan baru sebesar 47,29 %. Penyebab rendahnya penyerapan anggaran semester I, berdasarkan hasil identifikasi disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa, perencanaan yang tidak matang, sumber daya manusia tidak cukup memadai, kekurangan panitia pengadaan barang dan jasa yang bersertifikasi, serta nature satker (karakteristik). Sebagian besar permasalahan klasik tersebut merupakan permasalahan yang berulang setiap tahunnya.

Menyikapi gejala tersebut, jajaran Ditjen Perbendaharaan telah siap untuk melakukan langkah antisipatif. Setiap Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan melakukan pembinaan dan pendampingan lebih intensif terhadap satuan kerja yang masih rendah realisasinya. Melalui KPPN yang berada dilingkupnya, Kanwil juga memeriksa pengawasan kontrak sebagai dasar pemberitahuan kepada satker agar menyegerakan pembayaran sesuai termin. Selanjutnya, Kanwil secara rutin menginformasikan penyerapan dana masing-masing satker dan berkoordinasi dengan Pemda untuk mengatasi kendala yang ada.

Agus Suprijanto juga mengingatkan kembali jajarannya, dalam proses pengesahan DIPA dan pelaksanaan tugas lainnya diminta agar seluruh proses dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan perilaku utama Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan.

Oleh: Kontributor Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Training Duta SPAN Unit Tahap II
Bandung, perbendaharaan.go.id &ndash Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyelenggarakan Training Duta SPAN Unit ( DSU ) Tahap II, pada tanggal 29 September 2011 s.d. 2 Oktober 2011, di Hotel Carrcadin, Bandung.

Training ini diselenggarakan sebagai sarana untuk memberikan bekal pemahaman dan keterampilan kepada para Duta SPAN Unit yang baru. Keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-20/PB/UP.9/2011 dan KEP-21/PB/UP.9/2011  tentang Mutasi Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, berdampak pada 34 orang Duta SPAN Unit yang dimutasi, sehingga diperlukan Duta SPAN Unit baru untuk menggantikan posisi yang kosong.

Training ini dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Seto Utarko. Dalam welcome speech-nya, beliau memberikan apresiasi atas terpilihnya kota Bandung sebagai  penyelenggara Training Duta SPAN Unit Tahap II dan berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti seluruh kegiatan dengan baik .

Dalam training ini diberikan  beberapa materi yang akan menjadi bekal bagi para DSU , antara lain Overview SPAN, Bisnis Proses SPAN, Kemampuan Presentasi, role play serta Tugas dan Standard Operating Procedure (SOP) Duta SPAN. Sebagai narasumber dalam training ini antara lain dari PWC sebagai konsultan CMC, PIC Modul SPAN , Pejabat dan staff Direktorat Transformasi Perbendaharaan serta Duta SPAN Koordinator.

Di akhir training terpilih empat DSU terbaik dengan katagori best presenter yang diraih oleh Amran Syakiran dari KPPN Barabai, best knowledge diberikan kepada Wulan Purna Deviana dari KPPN Dumai, DSU Favorit wakil dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Arwin Saosang dan sebagai best overall diraih oleh Popy Ardiansyah dari KPPN Langsa.

Training Duta SPAN Unit Tahap II ditutup oleh Kepala Sub.Direktorat Transformasi Bisnis Internal , Saiful Islam. Dalam sambutannya beliau memotifasi para DSU untuk selalu bangga sebagai DSU, percaya diri dalam mengemban tugas dan bekerja secara profesional.

Oleh: Yogi Bekti Swasana &ndash Kontributor Direktorat Transformasi Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Mengundang 214 peserta dari seluruh kantor vertikalnya,  Direktorat Jenderal Perbendaharaan  melakukan konsolidasi dalam hal Sumber Daya Manusia(SDM) melalui sebuah rapat koordinasi yang dilaksanakan di Jakarta (5/10).  Mengusung tema &ldquopenataan pegawai menuju terwujudnya pelaksanaan fungsi treasury modern&rdquo  rakor bidang SDM tersebut menyajikan berbagai materi tentang hal-hal strategis dibidang manajemen SDM.

Perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dinamis menuntut kompetensi pegawainya selalu ter-update. &ldquountuk menuju terwujudnya pelaksanaan fungsi treasury modern harus didukung oleh SDM  berkompetensi tinggi, yang dapat dicapai dengan penataan pegawai dalam arti luas, yaitu pemetaan dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya&rdquo ujar Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Setditjen Perbendaharaan, Ludiro dalam laporannya saat pembukaan rakor SDM tersebut.

Salah satu isu penting yang dibicarakan dalam rapat koordinasi SDM tahun 2011 adalah Program Pensiun Dini dengan Kompensasi Khusus (PPDK) sebagai upaya penataan pegawai untuk memenuhi kebutuhan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas. &ldquoPPDK merupakan salah satu alternatif exit strategy medium landing yang saat ini eligible ditempuh oleh Kementerian Keuangan&rdquo kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tata Suntara.

Menjadi salah satu bagian penting dari agenda dalam rakor adalah internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan. Menjalankan nilai-nilai baru kementerian keuangan merupakan amanah dari kesepakatan 74 jajaran pimpinan di lingkungan Kemenkeu pada 27 Juli 2011. Sehingga menjadi sangat penting pada level pengelola SDM baik di pusat atau di daerah agar setiap pegawai mempunyai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan sesuai dengan harapan organisasi.

Oleh : Tino &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo memimpin langsung kegiatan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sabtu (01/10) di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta. Acara yang dimulai dengan senam bersama ini diikuti oleh jajaran pejabat dan para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk jajaran Ditjen Perbendaharaan.

Menkeu menyampaikan bahwa nilai-nilai Kemenkeu yang baru ini merupakan peleburan dari nilai-nilai yang sebelumnya telah diterapkan pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto secara simbolis menyerahkan nilai-nilai Ditjen Perbendaharaan, yaitu profesional, pelayanan prima, inovatif, disiplin, dan akuntabel, kepada Menteri Keuangan untuk dilebur menjadi nilai-nilai Kemenkeu yang baru.

&ldquoKami segenap jajaran Direktorat Jenderal perbendaharaan, dari Sabang sampai Merauke, secara ikhlas untuk meleburkan nilai-nilai Ditjen Perbendaharaan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Dengan mkomitmen yang Kuat, kami berikrar untuk mendukung, mengawal, dan menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan,&rdquo ujar Dirjen Perbendaharaan dihadapan Menteri Keuangan.

Komitmen untuk menerapkan nilai-nilai baru disepakati pada 27 Juli 2011, di mana 74 jajaran pimpinan di lingkungan Kemenkeu bersama-sama merumuskan nilai-nilai budaya Kemenkeu. Dari hasil diskusi dan pembahasan, disepakati nilai- nilai budaya Kemenkeu yang baru yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Menurut Menkeu, sebagai agen perubahan, setiap pegawai di lingkungan Kemenkeu harus berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai utama Kemenkeu. Hal tersebut penting untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang dapat dipercaya, akuntabel dan terbaik di kawasan regional. "Terlebih, saat ini kita dihadapkan pada perubahan-perubahan, baik dari internal maupun eksternal yang menuntut adanya perbaikan-perbaikan dari seluruh jajaran Kemenkeu," ujar Menkeu.

Menkeu juga berpesan kepada seluruh jajaran Kemenkeu untuk  menjaga integritas, membangun profesionalisme, melakukan sinergi, dan memberikan pelayanan yang memuaskanstakeholders, dengan semangat kesempurnaan. "Layanan yang diberikan juga harus cepat, akurat, aman dan transparan, dan betul-betul datang dari hati," pungkasnya.

Dalam hal pelayanan, Menteri Keuangan dan jajaran Pejabat Eselon I memberikan teladannya pada hari itu dengan melayani jajaran pegawai Kemenkeu yang hadir untuk sarapan. Menteri Keuangan tampak piawai menyajikan hidangan soto bagi para pegawai yang telah antri sebelumnya. Sedangkan Dirjen Perbendaharaan menyajikan hidangan nasi uduk kepada sekitar seratus orang pegawai. Selain antri untuk mendapat hidangan langsung dari para pejabat Kemenkeu, momen ini berusaha diabadikan oleh para pegawai yang hadir dengan berbagai kamera.

Oleh: Tonny, Novri, dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan rapat koordinasi Ditjen Perbendaharaan dan Bank-Pos Persepsi
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Penerimaan negara khsususnya penerimaan negara bukan pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam APBN. Berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut telah dilakukan. Yang terakhir adalah kebijakan giralisasi penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam giralisasi penerimaan dan pengeluaran tersebut, pemerintah telah menjalin kemitraan dengan bank-pos persepsi untuk menatausahakannya. Untuk memperkokoh dan mempererat kemitraan tersebut, yang pada gilirannya dapat menyempurnakan pelayanan terhadap masyarakat, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan bank dan pos persepsi di Jakarta, (8/9).

&ldquoPertemuan ini sangat penting, karena ini merupakan persiapan dan koordinasi mengenai penerimaan negara,&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto saat membuka rapat koordinasi.

Penatausahaan penerimaan negara tersebut sangat penting untuk disempurnakan sebab sangat mempengaruhi opini laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dari audit BPK.

&ldquoBerdasarkan audit BPK terhadap LKPP kita, kita mendapat opini wajar dengan pengecualian. Keinginan kita adalah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP,&rdquo sambung orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan ini.

Rapat koordinasi yang dihadiri oleh para pimpinan bank dan pos persepsi ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan atau bahkan mencegah kemungkinan penyalahgunaan bukti-bukti penerimaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

&ldquoYang menjadi konsen BPK mungkin bukan jumlahnya, tetapi terjadinya kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan bukti-bukti yang tidak otentik,&rdquo kata Agus Suprijanto lagi. &ldquoJangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang akan mengambil keuntungan dengan bukti-bukti yang tidak otentik,&rdquo tambahnya.

Rakor dengan pimpinan bank-pos persepsi ini dijadikan sarana menyatukan persepsi atas alur kerja modul penerimaan negara (MPN).

&ldquoMPN adalah modul aplikasi yang memanfaatkan peran teknologi ICT (Information and Communication Technology-red) sebagai pengawas atas transaksi penerimaan Negara melalui pemberian notifikasi atas nama Bendahara Umun Negara,&rdquo kata Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudy Widodo.

&ldquoSistem MPN memproduksi notifikasi berupan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara-red) yang diterbitkan secara otomatis oleh system atas permintaan yang dikirim oleh bank atau pos persepsi dalam bentuk Nomor Transaksi Bank Pos,&rdquo lanjut Rudy Widodo.

Pengelolaan penerimaan negara dimulai dari penyetoran oleh bendahara satuan kerja melalui bank atau pos persepsi melalui MPN. Selanjutnya pihak bank atau pos persepsi mengirimkan data komputer dan bukti otentiknya kepada KPPN, sebagai ujung tombak pelayanan pengelolaan keuangan negara, untuk diverifikasi kebenarannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Firman I.S. &ndash Media Center Perbendaharaan

Laporan dari Pengadilan Tipikor Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id.  &ldquoSaya pada saat itu sebagai ujung tombak Reformasi Birokrasi, dan saya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang diterapkan. Kok tiba-tiba saya dituduh sebagai seorang koruptor!&rdquo

Itulah kalimat pembelaan yang terlontar dari Kepala KPPN Tahuna Agus Imam Subegjo ketika ketua majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberinya kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada sidang di Pengadilan Tipikor (Selasa, 6/9/2011). Jaksa Penuntut Umum mendakwa Agus dan Erfan Suhartanto, pegawai KPPN Jakarta II, bertindak melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 929146J/019/111 tanggal 24 November 2008 senilai Rp8.824.221.000,-.

Status &lsquoterdakwa&rsquo dilekatkan kepada Agus dan Erfan semenjak berkas kasus hukum keduanya dibawa oleh penyidik ke meja hijau. Dengan berlangsungnya proses peradilan di Pengadilan Tipikor, keduanya seperti mendapatkan beban tambahan untuk menyandang stigma sebagai seorang koruptor.

Dakwaan Jaksa
Dalam surat dakwaannya, jaksa mendakwa Agus dan Erfan dengan dakwaan primer: &ldquosebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara&rdquo. Di samping itu, kedua pegawai Ditjen Perbendaharaan itu juga dikenai dakwaan sekunder, yakni &ldquosebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara&rdquo.

Pada sidang yang turut dihadiri oleh sekitar tiga puluh rekan terdakwa tersebut, oleh jaksa, keduanya diyakini tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 yang diterbitkan oleh salah satu satker Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dan memprosesnya menjadi SP2D. Maka dari itu, jaksa mendakwa Agus dan Erfan tidak mematuhi Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 66 tahun 2005 tentang  Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keduanya juga didakwa melanggar Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor 297 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan.

Eksepsi Terdakwa
Pada sidang babak selanjutnya, yang diselenggarakan pada hari Selasa, 13 September 2011 di tempat yang sama, Agus dan Erfan melalui kuasa hukumnya menyampaikan keberatan atas dakwaan jaksa (eksepsi). Dalam eksepsinya Agus antara lain mempertanyakan mengenai adanya &lsquoSPM fiktif&rsquo sebagaimana yang diungkapkan dalam dakwaan jaksa. Menurut Agus, hingga saat ini  belum pernah dapat dibuktikan secara hukum atau adanya suatu putusan pidana atas &lsquoSPM fiktif&rsquo tersebut.

Kuasa hukum Agus juga menyanggah jika ia didakwa tidak melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap SPM yang diterimanya. Lebih dari itu, sesuai dengan prosedur kerja yang diatur di dalam  Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 66 tahun 2005 dan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor 297 tahun 2007, KPPN telah melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengujian (baik secara substantif dan formal) atas SPM yang disampaikan oleh satker.

Sedangkan Erfan melalui pengacaranya menegaskan bahwa ia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, dan tidak ada alasan untuk menolak SPM yang kini menjadi sumber masalah itu. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada kewajiban baginya untuk mengecek dokumen pendukung SPM. Hal itu mematahkan dakwaan jaksa yang menganggapnya lalai untuk meneliti dokumen pendukung SPM.

Di samping itu, Erfan juga mempertanyakan tentang ketakjelasan proses hukum terhadap orang-orang yang menerima dan menikmati aliran dana sebagaimana terungkap di dalam dakwaan jaksa. Pada akhir eksepsinya, ia menegaskan betapa dirinya tidak menikmati satu rupiah pun dari sejumlah besar kerugian keuangan negara yang didakwakan kepadanya.

Proses persidangan keduanya masihlah panjang. Pekan depan mereka masih harus mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsinya itu. Dan keduanya berharap, keadilan dan kebenaran yang sejati lekas dapat direngkuhnya.

Hendy S. Yudhiyanto (Media Center Ditjen Perbendaharaan)