Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Upaya nyata Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memperkuat reformasi birokrasi yang telah berjalan di Kementerian keuangan sejak tahun 2006 adalah dengan menetapkan Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian WBK/WBBM tahun 2017, KPPN Yogyakarta salah satunya.

Ambon, DJPBN.kemenkeu.go.id - KPPN Ambon Provinsi Maluku melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang diselenggarakan di ruang serba guna Gedung Keuangan Negara Ambon (28/02).

Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id – Komitmen dalam menghadirkan pelayanan berkelas dunia kepada stakeholders dan penciptaan good governance terus dilakukan oleh KPPN Palembang. Hal ini kembali dibuktikan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah  Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada KPPN Palembang di GKN Palembang, Rabu (01/03).

Yogyakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN,

Yogyakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Konsolidasikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dari 339 Satuan Kerja mitra KPPN Yogyakarta, dilaksanakan Sosialisasi PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Focus Group Disscussion (FGD) (10/11).

Dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan daerah agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkup Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di Hotel Novotel Bangka. Rapat Koordinasi dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah yaitu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Walikota, para Bupati, Sekertaris Daerah, Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Inspektur Daerah lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.