Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id – Menjelang akhir semester I tahun 2011 ini KPPN Merauke mengundang 108 satker yang tersebar di empat kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat guna menyamakan persepsi dalam pengelolaan APBN serta ingin mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh satker dalam memanfaatkan aplikasi. Melalui kegiatan ini diharapkan penyerapan anggaran dan pelaksaan laporan keuangan nantinya dapat berjalan baik. Sampai saat ini masih banyak satker yang realisasinya masih dibawah 20 % .

Kegiatan kali ini dipimpin langsung oleh Junaidi selaku Pjs. Kepala KPPN Merauke. Dalam sambutanya Junaidi mengatakan bahwa pengelolaan APBN tahun 2011 sedikit  berbeda jika dibandingkan dengan pengelolaan APBN tahun 2010.
“Tahun 2011 ini adalah pertama kalinya kita menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja menghubungkan secara langsung antara anggaran yang disediakan dengan hasil atau output maupun outcome yang akan dicapai,” kata Junaidi. Junaidi juga berpesan agar koordinasi serta kerja sama antara KPPN dan satker agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga pelaksanaan perencanaan penarikan dana dan pencairan dana oleh satker tidak menemui hambatan.

Acara dilanjutkan dengan arahan dari Kanwil DJBN Provinsi Papua yang diwakili oleh Robby Palijama. Beliau mengatakan bahwa citra KPPN saat ini sudah baik, ada komitmen bersama antara KPPN dan satker untuk menerapkan suatu pelayanan yang bersih, cepat, tepat, akurat, sederhana dan transparan tanpa pungutan apapun.

Dalam paparannya, Robby Palijama  mengatakan bahwa Menteri Kuangan bertindak sebagai CFO (Chief  Financial  Officer) yang berfungsi sebagai  kasir, pengawasan dan regulator pengelolaan keuangan negara serta fund managemen. Sedangan kementerian/lembaga sebagai COO (Chief Operational Officer) berfungsi sebagai penguji atas pembebanan tagihan serta pemberi perintah membayar bagaimana manajemen kas yang baik.

“Manajemen kas yang baik tidak mungkin ada tanpa perencanaan kas yang baik,” paparnya. “Perencanaan kas yang baik meliputi investasi atas idle cash dan operasional pemerintah,” lanjutnya.

Tepat pada pukul 09.00 WIT acara dilajutkan dengan  penjelasan mengenai tata cara mengoperasikan aplikasi yang di pandu oleh Parji, S.IP dan tim aplikasi yang meliputi aplikasi AFS 2011, RKAKL-DIPA 2011, SPM 2011, GPP, SAKPA 2011, SIMAK dan Pesediaan 2009. Koordinasi KPPN dan Satker kali ini guna menyamakan persepsi dan memastikan bahwa satker tidak mengalami kendala dalam mengoperasikan  aplikasi. Jika masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, petugas KPPN selalu siap untuk memberikan membimbing teknis dan pelayanan yang terbaik bagi satker dengan moto KPPN Merauke “Pelayanan Sepenuh Hati”. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 20 April 2011 ini bertempat di ruangan aula KPPN Merauke.

Oleh : Salampessy M. Insan  – KPPN Merauke
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sumpah PNS di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Padang, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebanyak 23 pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, mengangkat sumpah PNS, Kamis (21/4), di di ruang Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menhendaki agar setiap CPNS yang telah diangkat menjadi PNS segera  mengucapkan sumpah/janji PNS. Berdasarkan ketentuan tersebut, melalui surat nomor S-821/PB.1/2011, tanggal 26 Januari 2011, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan memerintahkan seluruh Intansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan untuk mendata para pegawai yang belum mengambil sumpah/janji PNS.  Setelah melakukan inventarisasi pegawai yang belum melakukan sumpah, masih terdapat sebanyak 23 pegawai yang belum mengucapkan sumpah/janji PNS di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

 Dari 23 pegawai, terdapat seorang pejabat eselon IV yang ikut yang mengangkat sumpah. Meskipun telah lama menjadi PNS, para pegawai tetap antusias dalam mengucapkan sumpah/janji PNS. Hal ini untuk memenuhi salah satu kewajiban pegawai sebagaimana diatur dalam PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pengambilan sumpah dimulai dengan pembacaan nama-nama pegawai yang akan di sumpah oleh panitia dari Subbagian Kepegawaian Kanwil. Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera barat,  Drs. Zamhari. M.Ec membacakan naskah sumpah dan janji yang diikuti oleh seluruh pegawai yang didampingi oleh rohaniawan dari Kanwil Depag Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, dilakukan penandantangan  berita acara sumpah/janji yang disaksikan oleh Drs. Bachrizal Bachtiar, Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan yang saat ini juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala KPPN Padang, serta Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Drs. Irman, M.M yang sebentar lagi akan memasuki purna bakti.

Dalam sambutannya, Zamhari berpesan bahwa pegawai yang telah mengambil sumpah/janji memiliki konsekuensi dan tanggun jawab kepada Bangsa dan Negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Apabila kita melanggar sumpah / janji, maka kita akan menanggung akibat dari ucapan tersebut karna ada sang Pencipta yang akan melihat semua tindakan kita,” ujarnya.

Menurut Zamhari, upacara pengambilan sumpah/janji bukan sebatas seremonial, namun tujuan yang hendak dicapai ialah kesadaran para pegawai untuk memikul tanggung jawab sebagai aparat Negara yang bersih dan bebas KKN. Lebih lanjut, kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya menjabat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh mengharapkan agar seluruh jajaran pegawai lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatara Barat dapat memperkaya diri dengan kemampuan IT sebagai antisipasi atas semakin banyaknya pelimpahan tugas-tugas  dari Kantor Pusat ke daerah.

“Semua kita harus aktif belajar dengan cara “learning by doing”,” begitu kata orang nomor satu di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya, Kepala Kanwil menutup pengarahannya dengan mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai yang baru di sumpah dengan harapan semoga disiplin, tanggung jawab, dan kinerja pegawai semakin meningkat demi tujuan bersama membangun lembaga yang transparan dan terpercaya dalam pengelolaan keuangan Negara di lingkungan wilayah provinsi Sumatera Barat.

Oleh : Mangappu Pasaribu Kontributor KPPN Padang

Liputan sosialisasi tata cara revisi anggaran dan aplikasi revisi RKA-KL/DIPA tahun 2011
Samarinda,  Perbendaharaan.go.id – Mengenakan kostum yang berbeda-beda  sesuai unit kerjanya masing-masing,  lebih dari 200 KPA dan operator DIPA mendatangi aula gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Samarinda. Mengambil tajuk ”Sosialisasi Tatacara Revisi Anggaran dan Aplikasi Revisi RKA-KL/DIPA Tahun 2011 serta Koordinasi dan Pembinaan kepada Satuan Kerja dalam Rangka Percepatan Penyerapan Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial,” acara yang digagas oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu (20/4) tersebut berlangsung lancar dan tertib.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur, Abdullah Nanung, mengungkapkan bahwa aplikasi revisi DIPA untuk tahun 2011 ini telah disesuaikan dengan konsep anggaran berbasis kinerja yang diterapkan oleh pemerintah. Sehingga, ungkap beliau, seluruh perubahan anggaran yang dilakukan satker wajib mengacu pada output atau kinerja yang ingin dicapainya.

Selain itu, beliau juga menghimbau kepada seluruh satker yang memiliki DIPA berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, untuk segera melakukan pencairan anggaran guna mensukseskan program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Menutup sambutannya, Abdullah Nanung berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi media pembelajaran bagi KPA berikut operator DIPA dalam memahami aplikasi revisi DIPA yang baru. ”Seluruh peserta, terutama para operator diharapkan dapat memahami secara rinci tata cara revisi DIPA berikut aplikasinya,” tutupnya.

Selanjutnya, acara diisi dengan pemaparan PMK 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 dan penayangan simulasi aplikasi revisi anggaran tahun 2011. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran, Didiek Hidayat, dan dibantu oleh tim aplikasi revisi anggaran dari bidang PA.

Dalam pemaparannya, Kabid PA, Didiek Hidayat, menjelaskan landasan hukum, tujuan hingga batas akhir pengajuan revisi anggaran. Tujuan revisi anggaran meliputi tiga hal yakni pertama, untuk mengantisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, kedua mempercepat pencapaian kinerja dan ketiga untuk meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan juga ruang lingkup, batasan hingga kewenangan revisi anggaran. Di akhir pemaparan, nara sumber menekankan terkait batas akhir waktu revisi anggaran TA 2011 sebagaimana tercantum dalam aturan yakni tanggal 14 Oktober 2011 untuk Revisi Anggaran tingkat Direktorat Jenderal Anggaran, sedangkan untuk tingkat kantor pusat atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan batas akhir hingga tanggal 28 Oktober 2011.

Setelah pemaparan tata cara revisi anggaran, peserta diajak untuk mensimulasikan revisi anggaran pada aplikasi revisi yang telah tersedia. Meskipun awalnya canggung, secara perlahan satker dapat mengoperasionalkan aplikasi dengan baik. Agenda sosialisasi ini akan terus dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur kepada seluruh satker yang tersebar dalam lima wilayah KPPN yakni Samarinda, Tarakan, Tanjung Redeb, Balikpapan dan  Nunukan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen kanwil dalam mempercepat penyerapan anggaran kementerian/lembaga, dan mengarahkan satker untuk memanfaatkan peluang revisi anggaran dalam mengejar output kinerjanya masing-masing.

Oleh : Fajar Sidik – Kontributor Kanwil DJPBN Kalimantan Timur
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Workshop dan Bimtek Aplikasi SAPPAW 2011 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Ambon, perbendaharaan. go.id – Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Triwulan I TA 2011 Tingkat Kanwil yang handal dan tepat waktu,  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku menyelenggarakan Workshop  dan Bimtek Aplikasi SAPPAW (Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah) 2011, Kamis (7/4), di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Pada  acara  tersebut disampaikan pula  penghargaan kepada UAPPAW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah) yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Terbaik Semester II  TA 2010. Penghargaan diserahkan secara berurutan sesuai peringkat terbaik kepada satker  UAPPAW Bidku Polda Maluku ,  Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, BPT Pertanian Prov Maluku dan LM spectrum Frekwensi Radio Ambon.
Hadir sebanyak  80  satker dari 104 UAPPAW yang diundang, setiap   Satker mengirimkan dua orang peserta yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan operator UAPPAW.

Dwinanto, Kabid Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku melaporkan bahwa sesuai dengan program kerja Bidang Aklap, kegiatan workshop ini direncanakan dengan maksud agar kewajiban penyusunan dan penyampaian  Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKK/L) untuk TA 2011 dari masing-masing UAPPAW semakin meningkat kualitasnya. Guna mewujudkan harapan  tersebut Kanwwil Ditjen Perbendaharaan memandang perlu dilakukan bimtek aplikasi SAPPAW dan sosialisasi ketentuan baru Perdirjen No.PER-65/PB/2010  tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (K/L), sehingga kemampuan operator UAPPAW diharapkan meningkat khususnya dalam melaksanakan rekonsiliasi  guna mewujudkan   LKK/L dan LKPP tingkat Kanwil yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan beropini baik.

Selanjutnya dalam sambutan pembukaan acara tersebut,  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Maluku  Hendro Baskoro mengatakan bahwa penyelenggaraan akuntansi  dan penyusunan laporan keuangan dalam kurun waktu terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan mengingat ekspektasi opini audit BPK terhadap LKK/L dari tahun ke tahun semakin meningkat kualitasnya.  Bahkan, untuk TA 2011 LKPP ditargetkan  mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu tidak hanya dilakukan pada tingkat pemerintah pusat Kementerian/Lembaga saja, namun  dimulai dari tingkat satker UAKPA dan UAPPAW.

Lebih lanjut Hendro Baskoro berpendapat bahwa UAPPAW mempunyai peran yang cukup penting dan strategis dalam keberhasilan target LKPPO dengan opini WTP. Hal itu tentunya dapat dilakukan apabila adanya peningkatan komitmen dari masing-masing pimpinan satker UAPPAW yang didasari semangat yang tinggi,  sensitivitas dan leadership yang baik. Tantangan-tantangan lain dalam penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan kedepan adalah penerapan akuntansi berbasis akrual, pengintegrasian laporan keuangan dan kinerja dan penerapan reward dan punishment system. Kemudian Hendro Baskoro mengharapkan, hendaknya  kegiatan semacam ini agar dilakukan secara periodik  pada masa-masa mendatang sehingga akan tercipta persamaan kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Launching Website resmi Kanwil DJPBN Prov Maluku yang selama ini belum dioperasionalkan.  Dengan adanya Website ini dapat berfungsi  sebagai sarana informasi dan komunikasi yang efektif dengan semua stakeholders khususnya dapat digunakan sebagai sarana E-rekon.
Sebelum pemberian materi bimtek, dilakukan pre test kepada semua peserta guna mengetahui tingkat pemahaman awal UAPPAW untuk selanjutnya akan diperbandingkan dengan hasil post test yang akan dibagikan setelah selesainya acara kegiatan workshop. Hal ini sejalan dengan capaian IKU Kemenkeu Two yaitu untuk mengetahui tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi terhadap stakeholders.
Materi selanjutnya disampaikan Kabid Aklap dan para Kepala Seksi serta beberapa staf Bidang Aklap dengan teknik diskusi dan tanya jawab sekaligus mengevaluasi hasil rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan UAPPAW TA 2010 serta asistensi percepatan rekonsiliasi Triwulan I TA 2011 oleh Tim Instruktur.

Oleh: Ahmadi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku)

Liputan Rapat Pembahasan Retur SP2D Tahun Anggaran 2010/2011.
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya retur SP2D, KPPN Samarinda menyelenggarakan rapat pembahasan retur SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tahun anggaran 2010/2011, Rabu (13/4), di kantor Bank Mandiri Samarinda Mulawarman. Rapat tersebut dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dari sepuluh satuan kerja dengan jumlah retur terbanyak pada tahun 2010 dan perwakilan dari beberapa bank mitra kerja KPPN Samarinda.

Rapat diawali oleh sambutan dari Perwakilan Bank Mandiri Samarinda Mulawarman selaku tuan rumah dalam penyelenggaraan rapat ini. Dalam sambutannya beliau menyampaikan rasa terima kasih  kepada semua peserta rapat atas kedatangannya di Bank Mandiri. Kepala KPPN Samarinda, Widoyoko Sapto  Putro berkesempatan untuk memberikan sambutan pada kesempatan kedua. Beliau menyatakan bahwa KPPN Samarinda mengundang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung untuk membicarakan masalah retur yang merupakan masalah penting dan perlu segera diselesaikan. Beliau juga mengharapkan kerjasama Satuan Kerja untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pencairan anggaran sehingga kesalahan dapat diminimalisir.

Pada bagian kedua, rapat dilanjutkan dengan pemaparan retur SP2D oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos Nazuar. Dalam kesempatan ini, dilakukan penjelasan kepada peserta rapat tentang penyebab retur SP2D, proses penyelesaian retur, dan proses pencairan pada KPPN. Ketika ditayangkan peringkat satker dengan penyumbang retur terbanyak pada tahun 2010, suasana berubah menjadi riuh. Banyak diantara Kuasa Pengguna Anggaran yang Satkernya termasuk kedalam peringkat sepuluh besar merasa kaget dengan jumlah yang ditayangkan pada sesi pemaparan ini.  Bagian kedua ini ditutup dengan pemaparan materi yang dilakukan oleh perwakilan dari Bank Mandiri Samarinda  Mulawarman Farida.

Bagian akhir dari rapat ini adalah dialog antara Satuan Kerja dengan KPPN dan pihak Bank mitra kerja. Pada bagian ini hampir seluruh peserta rapat mengajukan pertanyaan kepada KPPN dan pihak Bank. Seperti yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan tentang konfirmasi rekening sebelum diajukan ke KPPN agar terhindar dari retur SP2D hal ini disambut baik oleh pihak bank dan KPPN tentunya. Dari sekian banyak pertanyaan, secara umum permasalahan yang dikemukakan satker adalah tentang pembukaan rekening.

Oleh : Vina Eriyandi ( Kontributor Samarinda)

Liputan sosialisasi peraturan di KPPN Tuban
Tuban, djpbn.kemenkeu.go.id – Penyerapan anggaran triwulan I tahun 2011 masih rendah dan belum banyak satker yang mengajukan permintaan pembayaran gaji induk bulan Mei 2011 dengan besaran gaji pokok yang baru. Berangkat dari fenomena tersebut, KPPN Tuban menggelar acara Sosialisasi Peraturan  Dirjen Perbendaharaan tahun 2011 di Aula KPPN, Selasa (12/4).  

Acara sosialisasi dihadiri oleh 46 peserta dari 24 satker lingkup KPPN Tuban. Peserta terdiri dari pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran.
“Sosialisasi ini dilaksanakan untuk sharing peraturan perbendaharaan yang baru dan diharapkan dapat menyamakan persepsi antara KPPN Tuban dan satker,” kata Bayu Budi Santoso, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tuban.
“Kesemuanya bertujuan untuk mengatasi kendala yang ada guna kelancaran proses pembayaran dan meningkatkan penyerapan dana APBN,” lanjutnya saat pembukaan acara sosialisasi.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala KPPN Tuban, Pudji Ardi S. Achmadi, membahas Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS), SE-9/PB/2011 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok, Per-11/PB/2011, Cara Menghindari Retur SP2D, dan Format DIPA 2011 guna mencapai Sasaran Reformasi Birokrasi.
“KIPS adalah ibarat kartu ATM bagi satker, tidak semua orang dapat mencairkan dana DIPA satker, hanya orang-orang yang berwenang dan punya otorisasi saja yang boleh mencairkan dana DIPA 2011,” kata Pudji Ardi S. Achmadi.

Kepala KPPN Tuban itu mengingatkan bahwa dalam pembuatan KIPS tidak dipungut biaya.
“Jika di ruang mesin ATM tidak dikenakan biaya tambahan, maka di KPPN Tuban pun juga demikian. Sama dengan kartu ATM, dengan KIPS kita juga bisa mencairkan dana DIPA berulang kali, yang penting sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada,” katanya lagi.                                     

Dalam kaitannya dengan peningkatan penyerapan dana, Pudji Ardi S. Achmadi, memotivasi PPK dan bendahara pengeluaran, bahwa jabatan mereka adalah jabatan strategis yang banyak menghasilkan pahala yang berlipat ganda.

“Bapak dan Ibu sebagai PPK dan bendahara pengeluaran adalah agen pembangunan dan agen kebahagian orang lain, karena melalui kerja keras dan disiplin Bapak Ibu, negara kita bisa membangun gedung, jalan, jembatan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan semua itu tentunya membahagiakan orang banyak, dan Bapak Ibu akan menuai banyak sekali pahala,” kata Pudji lagi.
Untuk kelancaran pembayaran, bendahara satker diminta untuk memastikan kebenaran nama dan nomor rekening dalam daftar penerima, melakukan verifikasi atas kesamaan data antara daftar penerima dengan ADK SPM. Kepala KPPN Tuban itu menyarankan satker menghubungi bank penerima apakah dananya telah masuk ke rekening penerima atau belum.

Diakhir acara, Pudji Ardi S.A. menegaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari perubahan format DIPA 2011 adalah untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yang telah dijalankan beberapa tahun ini, yaitu peningkatan kinerja birokrasi, good government, dan peningkatan pelayanan publik.
“Pelayanan Publik itu seperti lari maraton, jangka waktunya sangat panjang, perlu menghemat energi, tetap fokus, semangat, konsisten, dan mengerjakan sesuatu dari tahap satu ke tahap lainnya,” kata Pudji Ardi S. Achmadi meniru ucapan Wapres Budiono, meutup acara sosialisasi.
        
Kontributor: KPPN Tuban
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi SAP Tahun 2011 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
Bengkulu, perbendaharaan. Go.id - Demi mengemban tekad dan cita luhur dari  Menteri Keuangan, LKPP yang wajar tanpa pengecualian, Direktorat Akutansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan bergerak cepat. Bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Dit APK mengadakan sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan tema Penguatan Peran Satker Menuju LKKL dan LKPP yang WTP Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah, 30-31 Maret 2011 di Hotel Grage Horizon, Bengkulu.

Acara sosialisasi diikuti 95 peserta dari satuan kerja yang ada di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Sebagai narasumber hadir Farhan Fatnanto, Izharul Haq, dan Basuki Rahmat yang menyampaikan materi seputar Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAP), Perbedaan PP 24/2005 dengan PP 71/2010, imlementasi akuntansi akrual melalui penyajian informasi akrual pada laporan keuangan. Hadir juga sebagai narasumber, Nasrul, Kepala Bidang AKLAP Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu, yang menyampaikan tentang Buletin Teknis Penyusunan Laporan Keuangan serta PSAP.

Melalui sambutannya beliau berpesan agar para peserta dapat menggali ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari para narasumber.
 “Semoga dengan adanya sosialisasiini kita dapat memperoleh manfaat dan bekal untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan opini wajar tanpa pengecualian,”   kata Kiswandoko, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.

Para peserta yang merupakan perwakilan satuan kerja lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Mereka terlihat bersungguh – sungguh dalam menyimak setiap penjelasan oleh narasumber. Begitu pun saat mengisi pre-test maupun post-test. Peserta dengan nilai hasil post test terbaik mendapatkan hadiah dari panitia.

Pada sesi terakhir Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menyampaikan pengarahan tindak lanjut dari hasil sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kiswandoko merumuskan langkah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP adalah dengan memahami SAP, melaksanakan SAI dan SIMAK BMN dengan baik, melakukan rekonsiliasi dan pengiriman LK ke KPPN dan Kanwil DJPBN tepat waktu, mengirimkan LK dan ADK secara periodik dan berjenjang (UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA) serta melakukan analisis atas LK yang telah dibuat.

Kontributor  : Arief Rochman – Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi peraturan di KPPN Sukabumi
Sukabumi, djpbn.kemenkeu.go.id – Selesai sudah rehabilitasi gedung KPPN Sukabumi, 15 Desember  lalu. Mulai ditempati pada pertengahan Januari 2011. Acara sosialisasi peraturan yang digelar pada tanggal 17, 18 dan 21 Maret 2011 menjadi yang pertama kali sejak penempatan gedung baru KPPN Sukabumi tersebut. Peraturan yang disosialisasikan adalah Per-7/PB/2011 tanggal  9 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 Rekening Penerima dan Per-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang perubahan pada Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN dan update aplikasi SAKPA.

Sosialisasi atas peraturan-peraturan tersebut di atas bertujuan memberikan pemahaman kepada satker di lingkup wilayah pembayaran KPPN Sukabumi. Diharapkan setelahnya pencairan dana APBN dapat dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, serta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan APBN dapat diselesaikan dan disampaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Dalam sambutannya membuka acara sosialisasi, Kepala KPPN Sukabumi, Kartono menyampaikan beberapa hal penting kepada satker yaitu pertama, pencegahan SPM dan DIPA palsu, kedua percepatan realisasi anggaran, ketiga pelayanan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya (CATAT), keempat, laporan keuangan kementerian/lembaga yang merupakan sumber data untuk LKPP.

Pada sesi pertama disampaikan mengenai Per-11/PB/2011 oleh Totok Suyanto selaku Kepala Seksi Pencairan Dana I. Beliau menyampaikan pasal-pasal pada Per-66/PB/2005 yang diubah oleh Per-11/PB/2011 antara lain perubahan besaran UP dan TUP serta pelimpahan kewenangan kepada kanwil dan perubahan format SPTB.

Pada sesi kedua Widi Nugroho, Kepala Seksi Bank/Giro Pos menyampaikan Per-7/PB/2011 khususnya tentang pentingnya penyampaian jadwal/rencana penyampaian SPM dengan lampiran lebih dari 100 rekening penerima dan jumlah SPM yang akan diajukan.

Terakhir disampaikan mengenai update pada aplikasi SAKPA oleh Anang Setiawan, Kepala Seksi Verifikasi & Akuntansi, antara lain mengenai penganggaran berbasis kinerja dan perubahan kodifikasi seperti pada PNBP.

Oleh : Sudarmaji kontributor KPPN Sukabumi
Editor : Bambang Kismanto - Media Center Ditjen PBN