Liputan Launching Layanan Unggulan Kanwil Propinsi Maluku Utara
Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id - Di tengah kesibukannya untuk menyelesaikan DIPA Tahun Anggaran 2011, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Maluku Utara masih sempat me-launching layanan unggulan di hari-hari terakhir tahun 2011. Bertepatan dengan hari Ibu, tanggal 22 Desember 2010, launching tersebut dilaksanakan.Hadir dalam acara tersebut adalah jajaran Muspida Provinsi Malut, Asisten I Sekda Provinsi,Walikota Ternate, serta segenap UAPPAW.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Hendro Baskoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan itu, Ditjen Perbendaharaan tidak henti-hentinya mengembangkan konsep layanan publik yang unggul.
“Kami menyebutnya dengan istilah Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan,” kata Hendro Baskoro dalam sambutannya. “Layanan unggulan ini adalah layanan kepada para pemangku kepentingan/stakeholders dengan konsep one stop service, dengan dukungan SDM yang berkualitas, bisnis proses yang sederhana serta memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat memberikan informasi secara real time dan terbangun single database serta mengedepankan layanan cepat, tepat, ramah dan tanpa biaya,” lanjut beliau. “Di samping itu, layanan unggulan ini dapat meminimallisir kontak pribadi dengan para stakeholders,” tambah Hendro Baskoro.

Sebagaimana sudah diberitakan, reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik di beberapa kanwil Ditjen Perbendaharaan, terutama setelah layanan unggulan diluncurkan secara resmi di 20 kanwil Ditjen Perbendaharaan tahap I dan dilanjutkan tahap II tanggal 4 Oktober lalu. ”Layanan unggulan ini merupakan komitmen pelayanan prima kepada stakeholders. Langkah tersebut diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap stigma layanan birokrasi pemerintah selama ini yang lamban, sulit dan berbelit-belit,” kata Hendro Baskoro lagi.

Di akhir sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara  telah mengesahkan DIPA tahun anggaran 2011 sebanyak 389 DIPA dengan jumlah pagu Rp. 2,4 trilyun. “Rencananya akan diserahkan kepada semua satker/KPA pada tanggal 30 Desember 2010 bertempat di aula Gubernur Provinsi Maluku Utara,” ungkap Pejabat yang memimpin dua kanwil ini, Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku Utara melalui sambutan yang dibacakan oleh Asisten I Sekda Provinsi Maluku Utara, Hartoyo Kaliman, meyampaikan bahwa jajaran Pemda Provinsi Maluku Utara menyambut baik upaya perubahan sistem pelayanan di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melayani mitra kerjanya. Dia menambahkan bahwa sistem pelayanan sekarang harus Customer Oriented yaitu mempermudah dan memperlancar para stakeholdres dalam mengurusi masalah keuangan Negara. “Ini adalah wujud nyata dari komitmen reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan pada umumnya serta ditjen perbendaharaan pada khususnya, intinya adalah peningkatan pelayanan pada masyarakat,” kata Hartoyo Kaliman lagi mewakili gubernur.

Dalam kesempatan itu juga Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan mempunyai peran strategis dalam membantu meningkatkan perekonomian di daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. “Mengenai laporan keuangan, untuk menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan, kami berharap Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat terus melakukan pembinaan pada satker,” ungkap Hartoyo menutup kata sambutan dari gubernur.

Sebagai tanda peresmian Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, dilakukan pengguntingan pita oleh asisten I Sekda Prov Maluku Utara. Hartoyo didampingi oleh jajaran Muspida Provinsi dan seluruh undangan yang hadir, selanjutnya meninjau Service Center.

Oleh : Heru Prabowo. dan Bambang Sadewo – kontributor Kanwil DJPBN Maluku Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Kerja KPPN Rangkasbitung di Wilayah Kecamatan Bayah
Rangkasbitung, perbendaharaan.go.id – Untuk mempercepat realisasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2010 secara efektif pada satuan-satuan kerja, KPPN Rangkasbitung melakukan kunjungan kerja selama dua hari, 27-28 nopember 2010. Kecamatan Bayah yang berlokasi di pantai laut selatan menjadi pilihannya. Salah satu kecamatan di Kabupaten Lebak ini adalah wilayah paling jauh dari KPPN Rangkasbitung. Kegiatan yang baru pertama kali ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan dan realisasi penyerapan APBN TA 2010 pada satker Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasha Ibtidaiyah Negeri di wilayah Kecamatan Bayah.

Sengaja memilih satker yang lokasinya paling jauh dari pusat pembayaran, mengingat selama ini banyak kendala yang dihadapi seperti jarak yang sangat jauh, + 162 km dari KPPN Rangkasbitung, masalah komunikasi di mana infrastruktur yang kurang mendukung dan jaringan listrik yang sering padam. Untuk meminimalisir hambatan atau kendala yang sering terjadi, perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi yang efektif antara KPPN dan satuan kerja sehingga mempercepat realisasi APBN sesuai ketentuan yang berlaku.
Perjalanan pelayanan dimulai pukul 9.00 pagi dengan menyisiri pantai selatan dan ditempuh dalam waktu lebih dari 3 jam. Sulit dan jauhnya perjalanan tidak menyurutkan semangat rombongan yang terdiri dari Kepala KPPN Rangkasbitung, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi Pencairan Dana, Kepala Seksi Bank/Giro Pos dan para staf yang berjumlah 14 orang, untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin.

Setibanya di kantor MTsN Bayah dan melakukan ramah tamah sebentar, rombongan segera menuju ke penginapan di Villa Islamic Center yang berada di pinggir pantai untuk makan siang bersama. Setelah itu, rombongan menuju ke Gedung Islamic Center Bayah untuk melaksanakan acara sosialisasi pelaksanaan APBN. Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 ini, tidak hanya diikuti satuan-satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Rangkasbitung, namun juga oleh Madrasah-madrasah swasta yang berlokasi diwilayah kecamatan Bayah. Mereka bangga, tersanjung dan antusias mendapat kunjungan dari perwakilan Kementerian Keuangan Kabupaten Lebak. Banyaknya pertanyaan dari mereka seputar pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan proses pembayaran Tunjangan Profesi Guru, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan dana bantuan untuk kegiatan pendidikan di madrasah-madrasah.
Kepala KPPN Rangkasbitung dan Kepala Seksi Pencairan Dana yang bertindak sebagai narasumber, menjelaskan tentang kemajuan dibidang keuangan negara yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara no.1 Tahun 2004, pelaksanaan reformasi birokrasi dimana Kementerian Keuangan sebagai pilot project telah melaksanakan reformasi pelayanan sejak tahun 2007 dengan prinsip Akuntabilitas, Profesional dan zero cost, serta prinsip let’s the manager manage dimana wewenang ordonansering telah berpindah dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian/Lembaga Negara.

Meskipun banyak peserta yang masih ingin bertanya, namun mengingat padatnya acara dan singkatnya waktu kunjungan, maka menjelang maghrib, acara sosialisasi tersebut ditutup. Selanjutnya, rombongan menuju tempat penginapan untuk melaksanakan istirahat dan sholat. Kegiatan berlanjut dengan acara ramah tamah berupa karaoke bersama diiringi musik electone hingga pukul 9 malam. Kemudian dilaksanakan acara forum diskusi yang lebih memfokuskan pada langkah-langkah akhir Tahun  Anggaran 2010 dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi satker-satker wilayah kecamatan Bayah. Banyak kendala yang masih dihadapi satuan-satuan kerja seperti, ketidaksesuaian antara saldo UP/TUP antara karwas satker dengan karwas KPPN dimana penyebabnya adalah faktor teknis di Aplikasi SP2D KPPN, pembayaran Dana Bantuan Siswa Miskin yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing siswa masih dikenakan biaya dan saldo minimal oleh Bank BRI sehingga tidak sesuai ketentuan nilai nominal bantuan dan penyetoran penerimaan negara tidak bisa dilakukan di Bank BRI Unit yang sudah online. Oleh karena beberapa permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pada saat itu, maka berdasarkan kesepakatan bersama dengan satuan-satuan kerja, KPPN Rangkasbitung akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Kantor Pusat DJPBN di Jakarta.

Sekitar pukul 12 malam, acara forum diskusi berakhir dan dilanjutkan dengan makan malam kemudian istirahat. Setelah berpamitan dengan beberapa satuan kerja, siang harinya rombongan KPPN Rangkasbitung dan Kementerian Agama Kabupaten Lebak berangkat pulang menuju kota Rangkasbitung. Kepala KPPN Rangkasbitung, Muliasyah, akan menjadikan kegiatan ini sebagai agenda triwulanan ke seluruh satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Rangkasbitung, sehingga pelaksanaan APBN akan berjalan efisien dan efektif sesuai Cash Forecasting yang disampaikan satker. Dengan kegiatan ini, Muliansyah berharap Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dapat tersusun dengan benar untuk mendukung LKPP mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tidak terjadi penumpukan realisasi DIPA di akhir Tahun Anggaran.

Kontributor  : Chandra Julihandono SJ – KPPN Rangkasbitung
Editor         : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Persiapan Tutup Tahun Anggaran 2010 KPPN Serang
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Serang sebagai salah satu ujung tombak pelayanan pengelolaan keuangan di Provinsi Banten mengadakan tatap muka langsung dengan para pimpinan satuan kerja pada tanggal 23 Nopember 2010 di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten. Tatap muka tersebut digelar dalam rangka menyampaikan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh semua satuan kerja sebagai pengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/Lembaga. Hadir dalam acara sosialisasi PER-44/PB/2010 tanggal 8 Nopember 2010 tersebut adalah satker di wilayah pembayaran KPPN Serang untuk dana-dana Pusat, Dekonsentrasi maupun Tugas Bantuan.

Mengawali materi sosialisasi, Suhardi B, Kepala KPPN Serang, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas peran aktif satker yang selama ini telah berkoordinasi sangat baik dengan KPPN Serang selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di wilayah pembayaran Kota Serang, Pandeglang dan Kota Cilegon.

“Hal ini tidak terlepas dari pemahaman dimana harus ada kesamaan visi dan misi antara satuan kerja sebagai pengguna anggaran yang bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran pada masing-masing satuan kerja, serta KPPN Serang selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah,” kata Suhardi B, Kepala KPPN Serang. “Dua peran ini tidak boleh bertolak belakang, sehingga pelaksanaan proses pencairan dana berjalan dengan baik, cepat, tepat dan  transparan,” lanjutnya.

Saat Akhir Tahun Anggaran adalah saat meningkatnya volume kerja di KPPN. Hal ini terjadi karena masih banyak satuan kerja yang belum merealisasikan dana anggaran DIPA nya masing-masing meskipun perencanaan kas dengan penerapan Peraturan Menkeu nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas telah di sosialisasikan sebelumnya. dan ini juga ditekankan kembali untuk menjadi perhatian satuan kerja di mana ada kewajiban untuk menyampaikan data perkiraan-perkiraan dana bulanan, mingguan dan harian kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. Sehingga dengan demikian KPPN dapat memastikan ketersediaan dana untuk membiayai seluruh kegiatan satker secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan tersebut.

Selanjutnya kepala kantor sekaligus sebagai narasumber menyampaikan materi Perdirjen nomor PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam Menghadapi Tutup Tahun Anggaran 2010.

“Saya minta kedisiplinan satuan kerja untuk menyampaikan Surat Perintah Membayar UP/TUP/GUP/LS, NIHIL/gaji bulan Januari 2011 tepat waktu sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan ini,” kata Suhardi B. “Ketidakdisiplinan akan berakibat terhadap SPM satker itu sendiri sehingga tidak terealisasi dalam Tahun Anggaran 2010,” lanjutnya.

“Semua aturan yang telah ditetapkan hendaklah dipahami dengan sebaik-baiknya sebab dispensasi untuk perpanjangan waktu terakhir penyampaian SPM tidak diatur dalam peraturan ini,” kata Suhardi lagi. “Saya meminta kepada kita semua untuk tetap saling mendukung apa yang sudah menjadi komitmen bersama antara satuan kerja dengan KPPN Serang. Kita telah menandatangani Pakta Integritas untuk tidak akan pernah memberi apapun atas pelayanan yang diberikan oleh KPPN,” kata Kepala KPPN Serang lagi menutup uraiannya.

Oleh                : Yuharulia - Kontributor KPPN Serang
Editor              : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
perbendaharaan.go.id - Di tengah kesibukan dalam rangka menghadapi pelaksanaan tugas di akhir Tahun Anggaran (TA) 2010, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2010 yang bertempat di Gedung Pertemuan Maharani, Gorontalo. Rakor tersebut diikuti oleh para pejabat Eselon III dan IV serta staf dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi serta menjalin sinergi dan konsolidasi antar seluruh pemangku kepentingan di jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo beserta KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2010 dan menyambut tahun anggaran 2011. Dengan keinginan kuat untuk memperbaiki layanan publik yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka sasaran akhir kegiatan ini adalah peningkatan citra dan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tersurat dalam tema rakor yang diusung yaitu “Menjalin Sinergi di Akhir Tahun 2010 dan Menyambut Tahun 2011 sebagai Upaya Peningkatan Citra dan Kinerja Pelayanan Publik”.

Berbagai topik terbaru dipaparkan untuk meningkatkan pengetahuan para pegawai. Para pemateri yang terdiri dari para pejabat Eselon III memaparkan perkembangan terkini sesuai dengan bidang masing-masing. Beberapa topik baru yang menarik adalah mengenai perubahan format dan isi DIPA, integrated database dalam penyusunan DIPA, serta perubahan kegiatan penelaahan DIPA menjadi validasi DIPA. Perubahan ini tentu saja harus diikuti dengan kesiapan seluruh jajaran di Bidang Pelaksanaan Anggaran untuk menjalankan mekanisme baru dalam proses DIPA serta melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan kerja.

Topik lainnya yang tidak kalah menarik adalah mengenai kiat-kiat dalam pelaporan keuangan. Hal ini cukup penting untuk dibahas mengingat kualitas LKPP pada lingkup Kanwil telah meningkat secara signifikan yang terwujud dengan keberhasilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menembus peringkat 10 besar untuk LKPP tingkat Kanwil. Keberhasilan ini jangan sampai membuat terlena, tetapi justru menjadi pendorong untuk berprestasi lebih baik lagi.

Selain materi terkait tugas pokok, rakor juga diisi dengan materi hukum dan motivasi. Pemaparan materi hukum dibawakan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Herman A. Koedoeboen, SH., M.Si. Beliau menyampaikan tentang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan upaya pemberantasannya. Sedangkan materi motivasi disampaikan oleh Abdurahman Bahmid, Lc, yang pemaparannya sangat berguna untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Dalam rangka membahas berbagai permasalahan yang dihadapi baik di KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa maupun Kanwil, dibentuk komisi-komisi yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kanwil. Komisi tersebut terdiri dari  : Komisi Umum dan Sumber Daya Manusia;  Komisi Pembinaan Perbendaharaan, TSA, dan Perencanaan Kas;  Komisi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pencairan Dana, serta Komisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Di setiap komisi, didiskusikan topik hangat dan permasalahan yang ditemui selama ini sesuai dengan pokok bahasan masing-masing terutama dalam menghadapi akhir TA 2010 dan persiapan menjelang awal TA 2011. Setiap pegawai berkesempatan untuk membagi pengetahuan dan pengalaman kerjanya sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik. Hasil sidang di setiap komisi selanjutnya menjadi rekomendasi yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya dan disampaikan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai masukan.

Untuk meningkatkan sinergi antar pegawai dalam lingkup Kanwil, rangkaian acara rakor ditutup dengan kegiatan outbound yang diselenggarakan di kaki Bukit Bionga, Limboto. Kegiatan yang dipandu oleh para instruktur dari Adventure Club tersebut menambah keceriaan dan keakraban para pegawai baik dari Kanwil maupun KPPN di Provinsi Gorontalo. Berbagai wahana dan permainan baik yang bersifat low maupun high impact diikuti dengan suka cita oleh para pegawai. Hujan deras yang sempat mengguyur tidak menyurutkan semangat para peserta untuk terus melanjutkan acara outbound.

Dalam penutupan rakor, Yoyok Yulianto selaku Pjs Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berharap agar kegiatan tersebut dapat lebih mempererat kebersamaan di antara para pegawai terutama dalam menghadapi akhir tahun dan dapat terus berlanjut. Selain itu, beliau juga berharap agar rekomendasi yang dihasilkan dalam rakor dapat membantu untuk menyukseskan pelaksanaan tugas akhir TA 2010 dan menyongsong TA 2011.

Oleh:  Nur Hidayat  dan Benny Septialdi (Kontributor Gorontalo)

Liputan rakorwil DJPBN Provinsi Bengkulu
Bengkulu, djpbn.kemenkeu.go.id – Antusiasme adalah segalanya. Dia harus kencang dan bergetar seperti senar gitar. Tidak berlebihan kiranya kalau ungkapan tokoh legendaris sepak bola dunia asal Brazil, Pele, itu digunakan untuk menggambarkan situasi psikologis para pegawai Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bengkulu saat ini. Bulan Desember adalah bulan penuh kesibukan bagi keluarga besar Ditjen Perbendaharaan. Tutup tahun anggaran menjadi penyebabnya. Kebiasaan ‘buruk’ para satuan kerja yang menumpuk permintaan pembayaaran di akhir tahun seringkali menguras tenaga dan emosi para pegawai. Namun semangat menyambut tutup tahun itu tetap ditunjukkan oleh para pegawai. Rapat koordinasi di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bengkulu yang menjadi bukti semangat itu.

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan khusus untuk menghadapi ‘pesta’ akhir tahun ini. Penyamaan persepsi seputar permasalahan perbendaharaan negara dan pedoman teknis langkah – langkah akhir tahun anggaran menjadi agenda utamanya. Rapat yang diselenggarakan di Hotel Horizon, Bengkulu, tanggal 4-5 Desember 2010 itu mengambil “Dengan Rapat Koordinasi Kita Mantapkan dan Tingkatkan Profesionalitas Kinerja untuk Mewujudkan Pelayanan Unggulan yang Lebih Baik”.

Hadir dalam rapat adalah adalah para pejabat eselon tiga dan empat serta dan staf terkait pada unit kerja Ditjen Perbendaharaan lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu. Untuk efektifitas rakor, sebelumnya telah dihimpun daftar permasalahan yang selama ini terjadi baik di KPPN mapun kantor wilayah. Peserta dibagi dalam kelompok-kelompok komisi sesuai bidang kerja masing-masing. selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut dibahas oleh tim perumus.

Setelah bersidang selama dua hari, permasalahan dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, masalah yang perlu ditindaklanjuti oleh kantor pusat dan kedua, masalah regional yang cukup diselesaikan oleh kantor wilayah.

Para peserta sangat antusias mengikuti semua pembahasan baik saat di komisi maupun siding pleno. Semangat para pegawai semakin membara ketika Hasudungan Siregar, yang adalah Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu, dengan sangat antusias mengikuti dan terlibat secara langsung dalam perdebatan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang dilakukan tiap – tiap komisi dan tim perumus.

Disamping memberikan semangat secara langsung melalui keterlibatannya dalam setiap pembahasan dalam rakor, Hasudungan Siregar juga menyampaikan pesan-pesannya kepada para peserta.

“Sampaikan kepada semua mitra kerja bahwa kita sangat berterima kasih karena mitra kerja tidak memberi gratifikasi dalam bentuk apapun kepada kita,” kata Hasudungan Siregar. “Sampaikan juga kepada para satker bahwa kita akan melaporkan mereka jika mereka ingin memberikan sesuatu kepada petugas Ditjen Perbendaharaan,” tambahnya.

Pesan yang lebih dekat pada seruan anti korupsi itu mendapat sambutan sangat baik dari para peserta. Tepuk tangan yang membahana, memenuhi meeting room Hotel Horizon, menjadi tanda bahwa para peserta senang dan mendukung seruan pemimpinnya itu.

“Kami bertekad dan komitmen untuk terus menjalankan roda perubahan dan semangat reformasi birokrasi serta visi Ditjen Perbendaharaan,” kata Rudianto, ketua panitia rakor. “Kami sangat antusias menyambut seruan reformasi untuk menjadi pengelola keuangan negara yang profesional dan bertanggungjawab, agar terwujud bangsa yang mandiri dan sejahtera,” sambungnya.

“Rakor kali ini bukan hanya menghasilkan rekomendasi diatas kertas.Tetapi, ini adalah langkah awal dari kerja keras kami untuk menyukseskan tutup tahun anggaran 2010 dan mengawali tahun anggaran 2011,” tambah Rudianto bersemangat.

Kontributor : Arief Rochman dan Krisman Edward Sitohang - Kanwil DJPBN Prov. Bengkulu
Editor : Bambang Kismanto

Liputan Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan di KPPN Masohi
Masohi, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Maluku, Hendro Baskoro menyatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menuju kebaikan. Hal ini disampaikan saat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Masohi memberikan laporan bahwa meski terlambat dibandingkan KPPN lain, KPPN Masohi melaksanakan Launching Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan, Kamis (25/11).

Prosedur SOP KPPN Percontohan sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2008 sedangkan Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan  baru dapat dilaksanakan Nopember 2010 setelah gedung KPPN Masohi selesai direnovasi.

Acara Launching tersebut dihadiri oleh Bupati Maluku Tengah yang diwakili oleh Asisten II Setda Kabupaten Maluku Tengah, DPRD, Muspida Kabupaten Maluku Tengah, Kapolres Maluku Tengah, Dandim 1502 Maluku Tengah, Ketua PN Masohi, Wadandenpom XVI/2 Pattimura, Kapolres Seram Bagian Barat. Pimpinan Perbankan Mitra Kerja KPPN Masohi, dan para Kuasa Pengguna Anggaran / Pimpinan Satker Mitra Kerja KPPN Masohi.

Kepala KPPN Masohi, Fanny Fariyanto dalam laporannya menyatakan bahwa launching Penerapan SOP KPPN Percontohan ini dilaksanakan untuk menginformasikan kepada mitra kerja KPPN maupun masyarakat luas bahwa salah satu wujud dari Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk instansi vertikalnya adalah penerapan Standard Operating Procedures pada KPPN. SOP tersebut intinya adalah  pelayanan yang cepat, akurat, transparan serta bebas pungutan. Mulai saat ini, KPPN Masohi telah melaksanakan SOP dimaksud. Disamping itu juga dijelaskan bahwa penandatanganan pakta integritas dilaksanakan dengan maksud agar semua pihak yang terkait dalam hal pencairan dan penyaluran dana APBN mempunyai tanggung jawab dan komitmen yang sama untuk menghindari hal hal yang terkait gratifikasi dan korupsi.

Hendro Baskoro dalam sambutannya menyatakan bahwa sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berupaya melakukan berbagai hal. Pembentukan KPPN Percontohan merupakan barometer dalam hal peningkatan pelayanan dan bebas pungutan. Ternyata harapan tersebut terwujud dan keberhasilan tersebut salah satunya tidak terlepas dari SOP KPPN Percontohan. SOP mewujudkan sistem pelayanan one stop service, pemisahan petugas di front office, middle office dan back office serta anti gratifikasi dan korupsi. Keberhasilan ini membuat Pimpinan Ditjen Perbendaharaan memandang perlu menginstruksikan agar seluruh KPPN Non Percontohan di Indonesia dapat melaksanakan SOP KPPN Percontohan.

Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Maluku Tengah, Hallatu Roy, S.Sos MAP yang mewakili Bupati Maluku Tengah, mengajak seluruh satuan kerja dan mitra kerja untuk mendukung program yang dicanangkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan KPPN Masohi.  Hallatu Roy juga berharap bahwa kerjasama yang harmonis dan bersifat positif antara KPPN selaku instansi penyalur dana APBN dengan satker pengguna anggaran harus selalu menjadi fokus utama, karena hal ini berdampak pada kelancaran pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat maupun Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya Asisten II Setda Kabupaten Maluku Tengah meresmikan Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Masohi  dengan pemukulan Tifa.  

Acara berikutnya dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas eksternal antara KPPN dan Mitra Kerja. Sedangkan pakta integritas internal KPPN Masohi telah ditandatangani beberapa waktu sebelumnya. Acara launching ini ditutup dengan peninjuan ruangan front office dan middle office serta ekspos penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dipandu oleh Sutarjo, Kepala Seksi Bank Giro Pos KPPN Masohi.

Oleh : Kontributor Masohi

Liputan Launching SOP KPPN Percontohan pada KPPN Tual
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk menjawab tantangan Reformasi Birokrasi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual secara resmi melakukan Launching SOP (Standard Operating Procedure) KPPN Percontohan, Selasa (30/11). Meskipun sebenarnya SOP tersebut telah diterapkan di KPPN Tual sejak tahun 2008 yang lalu. Launching SOP KPPN Percontohan tersebut di diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan KPPN Tual kepada para satuan kerja sesuai dengan mottonya yaitu “Cepat, Tepat, Transparan, dan Tanpa Biaya”, serta menghapus mindset  lama “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah”.

Mengiringi launching SOP KPPN Percontohan, Kepala KPPN Tual juga memperkenalkan website resmi KPPN Tual yang beralamat di www.kppntual.net kepada seluruh tamu undangan. Dengan website tersebut stakeholder dapat dengan mudah mendapatkan informasi seputar perkembangan terkini mengenai aplikasi terbaru, peraturan terbaru, monitoring penyelesaian SP2D serta informasi bermanfaat lainnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tenggara yang diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Kapolres Maluku Tenggara, para pejabat Muspida Kabupaten Maluku Tenggara, perwakilan media cetak dan elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat, perwakilan Gapensi (Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia) Kabupaten Maluku Tenggara, serta seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Tual.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Tual, Eriswan mengatakan dengan diterapkannya SOP KPPN Percontohan, maka KPPN Tual dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Serta dapat menghindari prakti-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan good governance dan clean governance. “Seluruh proses penyelesaian pekerjaan diatur berdasarkan SOP KPPN Percontohan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga memberikan pelayanan yang cepat, tepat, trasparan dan tanpa biaya kepada stakeholder. Semoga Allah berkenan terus mencurahkan kasih-Nya dan kekuatan kepada kami. Amin”, ujarnya. Untuk membuktikan langkah tersebut KPPN Tual telah membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai/pejabat KPPN Tual dan ditandatangani juga oleh seluruh KPA wilayah pembayaran KPPN Tual.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Martanto mengatakan bahwa kita harus berubah untuk menjadi lebih baik dan menyampaikan rasa banganya atas penghargaan yang baru saja kita raih. “Kita harus buktikan bahwa kita sudah berubah, bukan layout kantor saja yang berubah tetapi juga mindset kita untuk senantiasa memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat, transparan dan tanpa biaya”, ujarnya. ”Hal ini semakin jelas, dengan diberikannya penilaian tertinggi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ditjen Perbendaharaan, untuk Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2010, kategori Kementerian Negara/Lembaga, meraih kriteria tertinggi dengan nilai 8,89 dengan skala 1 hingga 10”, lanjutnya bangga.

Sementara itu Bupati Maluku Tenggara yang diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Yunus Serang dalam sambutannya mengatakan rasa bangganya atas perubahan yang telah dilakukan oleh KPPN Tual untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang bebas dari praktik KKN. “Saya sangat senang serta turut bangga atas perubahan yang telah dilakukan oleh KPPN Tual untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para satuan kerja dan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang transparan dan bebas biaya”, ujar beliau. “Penyederhanaan business process merupakan sebuah terobosan yang luar biasa dalam memotong rantai birokrasi berbelit-belit yang selama ini jamak terjadi”, lanjutnya.

Setelah acara sambutan selesai dilanjutkan dengan acara pemotongan pita oleh Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Yunus Serang yang dilanjutkan dengan praktek langsung pengajuan SPM oleh satker Bandar Udara Langgur, Meteorologi dan Geofisika Tual, dan Kejaksaan Negeri Tual untuk diposes menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang hanya memerlukan waktu 15 menit terhadap 15 SP2D. Kepala KPPN Tual juga menjelaskan tupoksi tiap-tiap seksi yang ada di KPPN Tual kepada seluruh tamu undangan.

Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2010

Hari itu memang KPPN Tual sedang hajatan besar, dalam kesempatan yang sama acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-44/PB/2010 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 dan PMK Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja.

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang sama antara KPPN Tual dan satker serta untuk menghindari permasalahan yang dapat menghambat proses pencairan dana di akhir Tahun Anggaran 2010. “Sosialisasi ini perlu dilakukan untuk memberikan persepsi yang sama antara satker dengan KPPN Tual dalam menyongsong akhir Tahun Anggaran 2010”, ucap Kepala KPPN Tual, Eriswan mengawali sambutannya saat membuka acara tersebut.

Kepala Seksi Pencairan Dana, Jhon Lasut kemudian memaparkan PER-44/PB/2010 dari sisi pengeluaran Negara di akhir Tahun Anggaran 2010. Pada kesempatan tersebut satker diingatkan mengenai batas-batas waktu penyampaian SPM GU/UP, SPM TUP dan SPM LS agar jangan sampai melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Sosialisasi juga diwarnai dengan tanya jawab yang cukup hangat, salah satunya dari satker Distrik Navigasi Tual yang bertanya mengenai pembayaran lembur bulan Desember 2010. “Sesuai PER-44/PB/2010 pasal 5, lembur bulan Desember sudah dapat dibayarkan mulai tanggal 1 Desember dengan melampirkan SPTJM” jawab Jhon Lasut.

Sosialisasi PER-44/PB/2010 dari sisi Akuntansi dan Pelaporan disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Julitha Betaubun. Dalam paparannya Julitha berpesan kepada para bendahara agar dapat membuat laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. “Selain pandai dalam mencairkan dana, bendahara juga harus pandai dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara). Sebab LPJ tersebut harus dilampirkan pada saat rekon setiap bulannya”, pesan Julitha.

Sementara itu Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Aan Rudiawan saat memaparkan PMK Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja, menegaskan bahwa satker harus dapat memastikan penyelesaian tagihan atas beban APBN agar pihak ketiga atau rekanan dapat mendapatkan pembayaran tagihannya tepat waktu.

Kepala KPPN Tual pada saat penutupan acara berharap agar semua KPA dapat memahami peraturan-peraturan tersebut dengan baik, dan siap menghadapi akhir Tahun Anggaran 2010 yang sudah diambang pintu. Orang nomor satu di KPPN Tual tersebut juga berpesan agar para satker tidak mengajukan SPM menjelang batas akhir penerimaan SPM, agar SPM tidak menumpuk di KPPN dan menghambat proses pencairan dana.

Oleh : Kontributor Tual

Liputan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2010 dan Bimtek LPJ Bendahara serta Perencanaan Kas di KPPN Samarinda
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka persiapan menghadapi akhir tahun anggaran 2010, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda mengadakan acara Sosialisasi Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2010 dan Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dan Perencanaan Kas. Acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Mesra Samarinda Kamis (23/11).

Antusiasme peserta sangat tinggi dalam mengikuti acara tersebut.  Dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Operator aplikasi dari 258 satker yang ada di wilayah kerja KPPN Samarinda serta perwakilan dari 32 bank persepsi dan 1 bank operasional.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendahaan Provinsi Kalimantan Timur  Abdullah Nanung berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan banyak hal, diantaranya menekankan untuk memperhatikan batas-batas waktu penyampaian Surat Perimtah Membayar (SPM) ke KPPN dan peyetoran sisa Uang Persediaan (UP) di akhir tahun.

Acara ini terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah akhir tahun 2010. Bertindak sebagai moderator Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur  R.M Wiwieng Handayaningsih. Pemaparan materi terkait pengeluaran negara disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Hari Sriwidodo dan terkait penerimaan negara disampaikan oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos  Nazuar.

Sebagai apresiasi atas kinerja Satuan Kerja, Kepala KPPN Samarinda Widoyoko Sapto Putro memberikan penghargaan kepada satker terbaik. Penghargaan ini diberikan berdasarkan tingkat partisipasi rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyampaian LPJ Bendahara periode Januari sampai dengan Okober 2010. Penghargaan ini diberikan kepada tiga satuan kerja terbaik yaitu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai satuan kerja terbaik pertama disusul Bandara Melak dan  Stasiun Karantina Pertanian Samarinda sebagai satuan kerja tebaik kedua dan ketiga. Untuk mengetahui pemahaman satuan kerja terhadap materi yang telah diberikan dan materi tentang perbendaharaan , di penghujung acara diadakan post test.

Sesi kedua adalah Bimbingan Teknis LPJ Bendahara. Sesi kedua ini dipandu oleh tim dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang dipimpin oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Triyanto. Materi yang disampaikan dalam sesi kedua ini adalah tentang laporan pertanggungjawaban Bendahara dan persiapan dalam menghadapi akuntansi berbasis akrual tahun 2015. Materi tentang LPJ Bendahara disampaikan oleh Sostenes Tamara dan akuntansi berbasis akrual disampaikan oleh Joko Tri Prasetyo.

Sesi terakhir adalah Bimbingan Teknis Perencanaan Kas. Dalam sesi kedua ini disampaikan materi tentang perencanaan kas yang disampaikan oleh Heri Susilo. Satuan kerja dengan dibimbing oleh tim dari Seksi Pencairan Dana bersama-sama membuat Perencanaan Kas untuk dua bulan sisa akhir tahun anggaran yaitu bulan November dan Desember 2010.

Melalui sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan ini, diharapkan akan memberikan pengetahuan dan pedoman serta kesiapan teknis satuan kerja dalam menghadapi langkah-langkah akhir tahun 2010. Dengan kesiapan  yang dimiliki tersebut, lebih lanjut akan dapat memaksimalkan penyerapan anggaran yang selama ini dinilai rendah.

Oleh : Kontributor KPPN Samarinda