Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Ini adalah ketujuh kalinya berturut-turut LKPP mendapatkan opini audit tertinggi tersebut, yang juga menjadi wujud dari komitmen Pemerintah yang konsisten dalam mengelola keuangan negara secara prudent.
Pembangunan SDM di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam berbagai bidang, termasuk angka buta huruf yang masih ada. Oleh karenanya, peningkatan kualitas demografi dengan pengembangan SDM Indonesia melalui pendidikan perlu terus dijaga, termasuk dengan dukungan dari APBN. Selanjutnya, kualitas SDM yang baik akan mendorong pula pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti saat memberikan arahan dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) Angkatan 205 bagi Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Targeted PNS/TNI/POLRI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahun 2022 Tahap II di Jakarta, Senin (19/06).
Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan saat ini DJPb sedang melakukan reformasi sebagaimana yang dicanangkan oleh Menkeu, Wamenkeu, dan seluruh eselon I Kemenkeu yang berfokus kepada layanan. Hal ini untuk mewujudkan peran kantor vertikal DJPb dalam memperkuat fungsinya sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor. Pernyataan ini dikemukakan oleh Dirjen Perbendaharaan pada pembukaan Rapat Koordinasi Regional Jawa Tahun 2023, di Cirebon, Rabu (14/6).
DJPb mendukung proposal Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam menginisiasi LEAF Project yang akan memberikan hibah kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk equity fund untuk pengembangan ekosistem startup di Indonesia. Pernyataan ini diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti pada agenda pertemuan dengan JICA terkait Leading Enterprises Acceleration Fund (LEAF) Project di Jakarta, Rabu (14/6).
Dalam Exit Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 di Jakarta pada Rabu (25/05), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan menjadi langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi tercapainya tujuan pembangunan negara.
KPPN harus meningkatkan peran sebagai jembatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan KPP, khususnya dalam pertukaran data untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Selain itu potensi kerja sama dalam hal capacity building juga dapat diinisiasi, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan teknik penagihan serta penguatan administrasi lainnya.
Jakarta, 17 Mei 2023 - Pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. APBN 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) tahun 2022 dengan tema "Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia" di Jakarta, Rabu(17/5).
Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mendorong agar jajaran DJPb di kantor vertikal dapat memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan dan mengkapitalisasikan apa yang menjadi kelebihan DJPb, karena dari segi tugas yang diemban, DJPb memiliki tingkat kepentingan yang setara, bahkan lebih jika dibandingkan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Dirjen Perbendaharaan pada pembukaan Rakorwil Semester I Tahun 2023 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/5).
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402
 |
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
PENGADUAN
 |
 |
