Untuk mengedukasi generasi muda mengenai peran dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2024, Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto menggelar kuliah umum dengan tema “Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Nasional dan Global”. Kegiatan ini selaras dengan agenda Treasury Goes to Campus (TGTC) yang sering dilakukan.

Vientiane, djpb.kemenkeu.go.id – Pembentukan ASEAN Treasury Forum (ATF) menjadi salah satu topik pembahasan dalam rangkaian kegiatan ASEAN Finance and Central Bank Deputies Working Group Meeting (AFCDM-WG) pada tanggal 21 dan 23 Februari 2024 di Vientiane, Laos. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari agenda High-Level Meeting pada ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) di Jakarta, tanggal 23 Agustus 2023.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi publik di bidang keuangan, Kementerian Keuangan menggelar Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada hari Rabu (21/02). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta. Forum Tematik Bakohumas pertama tahun 2024 ini mengangkat tema penting mengenai "Penyampaian SPT Tahunan 2024 dan Pemadanan NIK sebagai NPWP". 

Kementerian Keuangan harus mengelola keuangan negara secara adaptif dan responsif terhadap berbagai tantangan. Tantangan seperti pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan perubahan konstelasi global harus dapat diantisipasi. Pesan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam arahannya saat melantik 30 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan setara lingkup Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (17/02).

Sinergi yang lebih baik dan pemahaman yang sama dalam setiap organ di Kementerian Keuangan diperlukan untuk memahami pentingnya tugas-tugas yang diemban. Maka peningkatan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi terhadap instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi prioritas, termasuk dalam meningkatkan kapasitas analisis data sebagai umpan balik terhadap kebijakan dan pandangan dari berbagai sisi. Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rangkaian kunjungannya ke unit-unit Kementerian Keuangan di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Selain melaksanakan tugas utama sebagai treasury dan tugas baru sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga melaksanakan tugas special mission. Pelaksanaan tugas ini terdiri dari manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Saat ini, tugas special mission tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI), Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), serta BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Ditjen Perbendaharaan selalu berkomitmen untuk menjadi organisasi yang berkembang dan bertumbuh, dengan berfokus terhadap tujuan organisasi. Karenanya, pengelolaan kinerja dan manajemen risiko yang baik menjadi krusial dalam menentukan arah organisasi yang selaras dengan sasaran strategi organisasi serta untuk merespons berbagai tantangan.

Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan entry meeting bersama Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Daniel Lumban Tobing di Gedung Djuanda I, Jakarta, Selasa (30/01). Kegiatan tersebut menandai dimulainya proses pemeriksaan laporan keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 (Kementerian Keuangan) dan laporan keuangan BA Bendahara Umum Negara (BUN).