Laporan Liputan Sidang Paripurna DPR tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2009
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan telah berhasil dilaksanakan. Demikian yang diutarakan Menteri Keuangan di dalam rapat paripurna DPR RI hari Senin (26/7). &ldquoPemerintah telah dan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan secara optimal dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain semakin meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),&rdquo ungkap Agus Martowardojo. &ldquoPeningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), menurunnya jumlah temuan audit BPK, bahkan makin memperbaiki peringkat negara Indonesia di mata dunia,&rdquo lanjut Menteri yang menggantikan Sri Mulyani tersebut.

Beberapa lembaga yang memberikan pengakuan itu antara lain International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan BPK. IMF dalam laporannya, Report on Observance of Standards and Codes-Fiscal Transparency Module Indonesia (ROSCs) 2006, menyebutkan bahwa Indonesia telah mampu menyajikan laporan keuangan tahunan yang relatif akurat atas pelaksanaan anggaran. BPK juga telah mengakui perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, antara lain dengan semakin membaiknya opini BPK atas LKPP Tahun 2009 yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maupun opini atas berbagai LKKL.

&ldquoPencapaian LKPP Tahun 2009 dengan opini WDP dalam jangka waktu 5 tahun setelah pertama kalinya disusun LKPP Tahun 2004 menunjukkan kerja keras dan prestasi bersama Pemerintah, DPR, BPK, dan stakeholders lainnya,&rdquo jelas Menteri Keuangan. &ldquoUpaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara diharapkan terus mendapat dukungan secara konstruktif dari semua pihak, sehingga selambat-lambatnya TA 2011, kualitas seluruh LKKL semakin baik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),&rdquo demikian harapan Agus Martowardojo di hadapan ratusan anggota dewan yang hadir.

Reformasi di Kementerian Keuangan telah menjadi komitmen sebagaimana telah dicantumkan dalam Kontrak Kinerja antara semua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dengan Presiden agar kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara mencapai kategori terbaik.

Menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Partai Gerindra, dan PPP terkait rendahnya penyerapan belanja negara tahun anggaran 2009, yang menunjukkan tidak optimalnya kinerja Pemerintah untuk melaksanakan program-program dan anggaran, Menteri Keuangan menjelaskan, &ldquoPada dasarnya daya serap belanja negara periode 2005 sampai dengan 2009 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 90,2% pada tahun 2005 menjadi 93,7% pada tahun 2009.&rdquo &ldquoMengenai daya serap anggaran, dapat dijelaskan tentang 2 (dua) hal penting, yaitu: (i) pencairan anggaran yang menumpuk di akhir tahun anggaran, dan (ii) pencairan anggaran yang lebih rendah dari yang telah dialokasikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah mengupayakan langkah-langkah, antara lain: (i) penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (ii) efisiensi tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa (iii) percepatan pencairan anggaran dan (iv) penerapan reward and punishment system setelah melalui kajian yang memadai,&rdquo lanjut mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.

Sementara itu menanggapi pernyataan dari Fraksi PKS, PDIP, PPP, dan PAN terkait PNBP yang belum dan/atau terlambat disetor ke kas negara, pungutan yang tidak ada dasar hukumnya dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN, inventarisasi jenis dan penggunaan PNBP, serta optimalisasi PNBP, Menteri Keuangan memaparkan bahwa:
Pemerintah sependapat bahwa seluruh PNBP harus masuk ke Kas Negara terlebih dahulu dan selanjutnya penggunaanya dikelola melalui mekanisme APBN dan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU 20/1997 tentang PNBP, UU 17/2003, dan UU 1/2004. Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah agar pengelolaan PNBP lebih tertib, dan sedang mengkaji sanksi kepada K/L yang tidak mengelola PNBP secara tertib.

Pemerintah senantiasa berusaha mengoptimalkan PNBP dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor perikanan dan kehutanan. Selain meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP dengan tertib administrasi dan tata cara pengelolaannya, upaya intensifikasi di kedua sektor tersebut antara lain dilakukan dengan melakukan review atas besaran tarif PNBP yang berlaku saat ini. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan antara lain dengan melakukan inventarisasi dan review atas jenis PNBP yang berlaku saat ini.

Oleh: Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Sekali lagi, Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo mengingatkan tentang betapa pentingnya  membangun dan menjaga kebersamaan dalam meraih kesuksesan. Dalam pengarahannya di hadapan para peserta &ldquoMembangun Inovasi, Kreativitas, dan Kerjasama Tim Penyempurnaan Modul SPAN dan Tim Penyempurnaan Aplikasi Satker&rdquo yang berlangsung pada tanggal 16 s.d. 18 Juli 2010 di Lembang, Bandung, beliau menegaskan bahwa team building sangat penting dalam rangka mengembangkan dan mensukseskan pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). &ldquoManajemen sumber daya manusia yang kita lakukan telah berhasil menghilangkan batasan-batasan yang ada. Para pegawai harus saling mengenal bisnis proses antar-direktorat, apalagi untuk menyelesaikan SPAN,  sebuah proyek yang sangat strategis bagi pengelolaan keuangan negara&rdquo, tegas beliau.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan mengingatkan kembali tentang masa-masa suram di periode awal pembentukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada saat itu ada dua komponen utama di dalam jajaran pegawai yang seperti saling mendikotomikan, yakni pegawai yang berasal dari Ditjen Anggaran dan BAKUN (Badan Akuntansi dan Keuangan Negara). &ldquoBelum lagi kalau dilihat dari pendidikannya, ada yang dari D-I, D-III, D-IV (Program Diploma I, III, IV STAN- red.), S-1, dan yang lainnya. Namun berkat upaya team building yang kita lakukan, sekarang Ditjen Perbendaharaan sudah berhasil menjadi sebuah melting pot yang solid&rdquo, imbuh beliau mengapresiasi.

Selanjutnya, dalam pengarahan yang juga dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan K. A. Badaruddin, Direktur Pengelolaan Kas Negara Tata Suntara, Direktur Sistem Perbendaharaan Bambang Isnaeni Gunarto, dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Anandy Wati tersebut, Herry Purnomo menambahkan bahwa kebersamaan harus dipadukan dengan kemampuan menjadi seorang fast learner, inovatif, kreatif, dan berfikir out of the box. Beliau mencontohkan, betapa tanpa diinstruksikan banyak KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang berinisiatif membuat dan mengenakan seragam. Selain menunjukkan esprit de corp, imbuh beliau, seragam juga menggambarkan bahwa kita adalah satu kesatuan yang memiliki komitmen bersama untuk melayani masyarakat.

Di samping sesi pengarahan Dirjen Perbendaharaan, kegiatan kebersamaan itu juga mengetengahkan beberapa sesi lain dengan materi yang inspiratif untuk membangun komitmen, seperti Workshop Creative Thinking, Team Building, Renungan Membangun Motivasi untuk Meraih Sukses, disertai dengan penyelenggaraan permainan-permainan yang menantang, seperti off-road, paint gun, dan ATV. Rangkaian acara  yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh 121 orang perwakilan dari empat komponen dalam SPAN. Empat komponen itu antara lain:

1. Counterpart bisnis proses (Direktorat Tranformasi Perbendaharaan), yang bertugas merancang bisnis proses treasury yang akan datang
2. Functional consultant dari LG Communication Management System (LG CMS), yang bertugas mengembangkan sistem informasi SPAN
3. Business owner, yaitu Direktorat dan KPPN
4. Tim Aplikasi

Dalam sesi Renungan Membangun Motivasi untuk Meraih Sukses yang menghadirkan Zain Abidin, dipaparkan bahwa salah satu elemen untuk mencapai kesuksesan adalah syukur. Salah satu manifetasi rasa syukur itu adalah dengan mengemban tugas-tugas organisasi dengan kemampuan optimal yang kita bisa. Semoga dengan dukungan dari personil-personil yang mempunyai komitmen dan motivasi  seperti itu, pada akhirnya SPAN akan terimpementasi dengan sukses.

Tim Liputan Media Center: Hendy, Reno, dan Edy Kus.

Liputan Pembekalan Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) Diklatpim III
Semarang, perbendaharaan.go.id &ndash Ucapan tersebut menjadi salah satu pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam acara pembekalan Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) yang dihadiri 29 orang peserta Diklat Pimpinan Eselon III, Senin pagi (19/07). Acara yang berlangsung di Kanwil Provinsi Jawa Tengah ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin dan Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Minto Widodo.

&ldquoSeorang Kepala Kantor seharusnya dapat memposisikan diri sebagai manager yang baik, dengan melakukan koordinasi pekerjaan dan rekonsiliasi, pengawasan dan juga pemeriksaan pekerjaan bawahannya,&rdquo tegas Herry Purnomo ketika mengurai bahasan mengenai pentingnya seorang Kepala Kantor memahami tupoksi jabatannya dan bawahannya. Beliau menambahkan, &ldquoJangan hanya di kamar saja, harus langsung turun ke bawah.&rdquo

Dalam pembekalan MTSL yang bertajuk &ldquoStrategi Pengembangan SDM dalam Rangka Suksesi Kepemimpinan DJPBN&rdquo, Dirjen Perbendaharaan menyatakan bahwa yang dihadapi oleh DJPBN adalah tantangan yang sangat mendesak dalam hal tuntutan perbaikan pelayanan yang berkelanjutan dari stakeholder serta penajaman dan penyempurnaan fungsi Treasury di masa yang akan datang. &ldquoKita harus dapat mengantisipasinya karena tantangan-tantangan tersebut berimplikasi pada penyempurnaan sistem dan peraturan yang ada, desain/perumusan dan peraturan baru di masa depan, peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan sarana fisik,&rdquo papar beliau penuh semangat.

Mengangkat beberapa fakta dan data tentang jumlah pegawai yang pensiun pada saat ini dan tiga tahun ke depan, Herry Purnomo menyatakan perlu adanya usaha yang sistematis dalam melakukan suksesi dan regenerasi di tubuh DJPBN. Beliau menegaskan bahwa sudah ada upaya dan inisisasi yang dilakukan oleh organisasi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Hanya saja, tambah beliau, hal ini tidak dapat dilakukan apabila tidak di dukung oleh jajaran pimpinan dalam meningkatkan kompetensi diri para pejabat dan bawahannya.

Lebih jauh Dirjen Perbendaharaan menggali mengenai pentingnya seorang Kepala Kantor dalam melakukan perbaikan dan pengembangan potensi diri untuk mempersiapkan dirinya menjabat posisi yang lebih tinggi lagi menjawab kebutuhan formasi kepegawaian DJPBN. &ldquoHal ini tidak dapat dilakukan apabila kita tidak mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan diri sendiri, baik dari sisi soft maupun hard skill,&rdquo ujar beliau. &ldquoSedangkan Kepala Kantor juga seharusnya dapat melakukan proses kaderisasi secara mandiri dengan cara meningkatkan kemampuan bawahannya, baik dengan cara melakukan program pengembangan serta pemberian motivasi untuk bawahan.

Menggali lebih jauh mengenai kemampuan dalam bidang hard skill, Herry Purnomo mengatakan, &ldquoSeorang pejabat di DJPBN seharusnya tidak hanya menguasai tupoksi Ditjen Perbendaharaan, tetapi juga memahami apa saja yang menjadi isu-isu strategis yang ada di organisasi ini,&rdquo papar beliau. Kemudian, beliau menjelaskan mengenai isu-isu yang menjadi bahan diskusi terhangat seperti peningkatan daya serap APBN, sistem akuntansi pelaporan menuju Accrual Accounting, LKPP menuju WTP, penyempurnaan format PK-BLU, penajaman fungsi BUN dan penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan dalam pengembangan diri dalam hal soft skill, Dirjen Perbendaharaan menguraikan pentingnya penajaman keKuatan dan mengatasi kelemahan diri agar dapat membangun kepercayaan diri dalam berjuang mendapatkan posisi jabatan yang lebih tinggi. Lebih lanjut beliau menjelaskan pentingnya para pejabat eselon III untuk mengukuhkan kompetensi inti yang mereka miliki seperti in-depth problem solving and analysis, managing others, planning and organizing dan meeting leadership. Tanpa membatasi cara pandang ke depan, beliau juga memberikan gambaran mengenai kompetensi inti apa saja yang harus dimiliki seorang pejabat eselon III untuk menjabat sebagai pejabat eselon II. &ldquoSeorang pejabat eselon II harus memiliki kemampuan melihat dan membayangkan pengembangan organisasi ke depan (visioning), selalu mengusahakan perubahan organisasi ke arah yang lebih baik (championing change), menganalisa/mengatasi permasalahan dalam pekerjaan (in-depth problem solving and analysis), dan kemampuan manajerial (managing others).

Mengakhiri pembekalannya, Dirjen Perbendaharaan meminta para peserta yang datang pada saat itu untuk menghindari tipe pemimpin yang berkarakter campers, yang merasa nyaman dengan kondisinya saat ini sehingga membatasi pola berpikir maju dan tidak mau berubah. Beliau pun berharap agar para peserta dapat langsung bekerja dengan baik sepulangnya dari Diklatpim III ini. &ldquoKetika pulang nanti jangan terus membayangkan nikmatnya Diklat di Magelang yah, langsung kembali dan bekerja di dunia nyata,&rdquo canda beliau disambut gelak tawa para peserta.

Setelah memberikan pembekalan, Dirjen Perbendaharaan menyempatkan diri untuk meninjau sejenak KPPN Semarang I dan KPPN Semarang II.

Oleh: Tonny &ndash Media Center, Ditjen Perbendaharaan

Liputan Pelantikan/Pengukuhan Pejabat Eselon III dan IV
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo melantik para pejabat Eselon III dan IV lingkup Kantor Pusat , serta lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jakarta, Selasa (6/7), di Gedung Prijadi Praptosuhardjo, Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 465/KM.1/UP.11/2010 tentang mutasi dan pengukuhan para pejabat dalam jabatan eselon III dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP 07/PB/UP.9/2010 tentang mutasi dan pengukuhan para pejabat eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dalam Surat Keputusan  Menteri Keuangan tersebut, tercantum 282  nama pejabat Eselon III lingkup Ditjen Perbendaharaan, 124 diantaranya menduduki jabatan baru, bahkan 47 pegawai merupakan pejabat promosi. Sedangkan, 158 pejabat eselon III lainnya adalah pejabat yang dikukuhkan dalam jabatannya sebagai implementasi PMK 101/PMK.01/2008.

Implementasi PMK 101/PMK.01/2008 berdampak pula terhadap pengukuhan 1.119 pejabat eselon IV lingkup Ditjen Perbendaharaan. Mereka dikukuhkan dalam jabatannya tanpa ada pergerakan/ pergeseran daerah tugas (Tour of Area).

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi latar belakang implementasi PMK 101/PMK.01/2008 yang telah ada cukup lama. Sehingga, PMK tersebut baru dapat terealisasi saat ini. Menyikapi hal tersebut, Herry Purnomo dalam arahannya dihadapan para pejabat yang dilantik mengatakan, &rdquo Melihat kondisi itu, kita perlu percepatan regenerasi.&rdquo ungkap beliau.

Masih terkait penerapan PMK 101/PMK.01/2008, perubahan nomenklatur terjadi pada intansi vertical Ditjen Perbendaharaan. Seksi Perbendaharaan pada KPPN, berubah nama menjadi Seksi Pencairan Dana. Kanwil Ditjen Perbendaharaan berubah nama, bila semula Kanwil Ibu Kota Propinsi, saat ini menjadi Kanwil Propinsi. Secara struktur organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengalami perubahan juga. Bidang Pelaksanaan Anggaran (PA) yang semula dibagi menjadi dua bidang, saat ini dirampingkan menjadi satu bidang. Sedangkan, Bidang Pembinaan Perbendaharaan (PP) yang semula hanya satu bidang, saat ini ditambah menjadi dua bidang. Perubahan struktur organisai pada Kanwil merupakan wujud penyesuaian fungsi Ditjen Perbendaharaan yang akan lebih banyak memerankan fungsi pembinaan, atau dalam kata lain sering disebut fungsi &lsquoguru&rsquo.

Sementara itu, menyinggung masuknya sebelas pejabat eselon III yang baru di kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Herry Purnomo mengataka, &ldquoKita mulai mengisi posisi di Kantor Pusat dengan yang muda-muda, karena saya menginginkan Kantor Pusat itu bisa lebih dinamis.&rdquo  Bahkan dengan santai beliau melanjutkan, &ldquoMakanya yang saya masukin ke Direktorat PKN ini, kalau tidak bisa mempercepat penyelesaian pekerjaan, kita keluarin lagi aja.&rdquo Ujar beliau disambut senyum para pejabat yang ada pada saat itu.

Dinamisasi organisasi menjadi salah satu poin penting juga dalam arahan Dirjen Perbendaharaan. Penyesuaian peran dan fungsi seiring konsepsi reformasi keuangan negara, meniscayakan perubahan organisasi. Herry Purnomo mengatakan &ldquoDalam satu- dua tahun ini kita harus melakukan perombakan-perombakan.&rdquo Lebih lanjut beliau mencontohkan, &ldquoDi KPPN juga demikian, sebagai contoh bahwa nanti penerimaan itu akan dipusatkan, tidak lagi melalui KPPN penatausahaannya. Nah, ini harus kita siapkan.&rdquo Beliau mengingatkan.

Berkaitan dengan penyesuaian peran dan fungsi sebagai kebutuhan organisasi, instansi verticalDitjen Perbendaharaan  tidak akan kehilangan pekerjaan, melainkan akan mendapat tugas dan wewenang yang baru. Konsep revitalisasi KPPN saat ini sendiri tengah disusun. Begitu juga, penguatan fungsi Kanwil dalam memerankan fungsi pembinaan.  &ldquoJangan sampai teman-teman di KPPN nanti mengatakan, pekerjaan saya diambil lagi. Kita bisa menciptakan tugas-tugas baru.&rdquo Demikian beliau menjamin.

Usulan Ditjen Perbendaharaan untuk menambah satu unit eselon II baru, yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Peraturan Perbendaharaan sampai dengan saat ini belum mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Direktorat tersebut dirancang untuk menerima complain atas jaminan pelayanan.

Herry Purnomo juga menyampaikan tekad dari Menteri Keuangan yang baru, Agus Martowardjoyo, bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti. Agus Martowardjoyo mengiginkan bahwa remunerasi sesuai dengan produktifitas. Beliau tidak menginginkan ada pengangguran tidak kentara di Kementerian Keuangan.

Menutup arahannya, Herry Purnomo berharap pada pejabt yang baru dilantik agar memahami tugas baru dengan cepat (Fast Learning dan continues learning), mengembangkan kemampuan leadership, mampu dalam mengelola dan mengembangkan SDM, menciptakan teamwork  yang solid, dan mematuhi Kode Etik dan disiplin Pegawai.

Oleh : Novri H.S Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Lipuatan Kunjungan Kerja Sekretaris Ditjen Perbendaharaan di Provinsi NAD dan Sumut
NAD, perbendaharaan.go.id - &ldquoSelamat datang di Banda Aceh&rdquo, itulah sepenggal kalimat dari awak pesawat Garuda yang menandai kedatangan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan (Ditjen PBN), K.A. Badaruddin dan rombongan pada hari Kamis, (1/7) pukul 09.30 WIB di Negeri Serambi Mekkah. Selanjutnya, Sekretaris Ditjen PBN dan rombongan disambut dengan hangat oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi NAD, Agus Santoso.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan rombongan melakukan kunjungan kerja di sejumlah kota Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), antara lain Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa. Kunjungan kerja tersebut membawa pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam hal peningkatan kualitas dan kehati-hatian pelayanan kepada stakeholders, pembenahan tata kelola arsip, dan apresiasi kinerja yang telah dicapai Ditjen PBN.

Dalam cuaca yang mendung, rombongan Sekretaris Ditjen PBN dan Kakanwil Ditjen PBN Provinsi NAD bertolak dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju ke Gedung Keuangan Negara (GKN). Di perjalanan, rombongan menyempatkan untuk melihat bangunan yang pernah ditempati oleh KPPN Khusus Banda Aceh dan kapal PLN yang menjadi situs sejarah atas kedahsyatan bencana Tsunami 5,5 tahun silam. Setibanya di GKN, Sekretaris Ditjen PBN dan rombongan langsung meninjau KPPN Percontohan Banda Aceh.

KPPN Percontohan Banda Aceh
Sekretaris Ditjen PBN mengamati secara khusus tata kelola dan ruang arsip KPPN Percontohan Banda Aceh. Kepala KPPN Percontohan Banda Aceh, Muslih Sukri menjelaskan bahwa kantornya telah menata ruang arsip lebih baik walaupun masih dibatasi ruangan yang belum memadai. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa KPPN Percontohan Banda Aceh telah mengelola arsip secara elektronik melalui scanning dokumen SPM/SP2D, SSP, dan surat masuk/keluar. Hal tersebut terinspirasi dari inovasi KPPN Khusus Banda Aceh semasa beroperasi.

Berdasarkan penjelasan Kepala KPPN Percontohan Banda Aceh, Sekretaris Ditjen PBN mengingatkan agar data Modul Penerimaan Negara (MPN) harus diperhatikan, antara lain validasi SSP dan konfirmasi ke kantor Pajak, maupun penelusuran SSBP. Selain itu, Kasubbag Perlengkapan, Setditjen Perbendaharaan menginformasikan bahwa Kantor Pusat akan menyiapkan mesin antrian magnetik (bar code)sehingga dapat diambil gambar pengantar SPM, pencocokan identitas, dan tanda terima SPM/SP2D. Dengan demikian, KPPN melayani bukan hanya demi kepuasan satker, tetapi juga dengan kehati-hatian dan keamanan dalam bekerja.

KPPN Khusus Banda Aceh (Tahap Penutupan)
Selanjutnya, rombongan Sekretaris Ditjen PBN mengecek kondisi ruangan arsip KPPN Khusus Banda Aceh. KPPN tersebut telah berhenti beroperasi dan dalam proses penutupan (likuidasi) secara organisasi. Walaupun demikian, tata kelola arsip/dokumen KPPN Khusus Banda Aceh tetap terjaga dengan baik dalam bentuk fisik di box file dan soft copy sehingga mendapat banyak apresiasi dari BRR dan BPK. Perwakilan KPPN Khusus Banda Aceh secara bangga menyampaikan bahwa Dirjen Perbendaharaan sempat menyaksikan proses scanning dokumen menjadi soft copy arsip KPPN. Untuk itu, Sekretaris Ditjen PBN menyatakan tidak ragu-ragu untuk belajar pengelolaan arsip dari KPPN Khusus Banda Aceh sehingga dapat dimodifikasi di Kantor Pusat dan disosialisasikan ke seluruh unit vertikal.

Sekretaris Ditjen PBN juga mengharapkan Kakanwil Ditjen PBN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengkoordinir penanggung jawab/pengelola arsip KPPN Khusus Banda Aceh pasca penutupannya. Selain itu, Kakanwil Ditjen PBN Provinsi NAD mengingatkan agar KPPN Khusus Banda Aceh juga membuat neraca penutupan setelah pemeriksaan dan berita acara serah terima barang.

Kanwil Ditjen PBN Provinsi NAD
Pengamatan Sekretaris Ditjen PBN dan rombongan dilanjutkan ke Kanwil Ditjen PBN Provinsi NAD. Di sana, Kakanwil Ditjen PBN Provinsi NAD menyampaikan bahwa pihaknya telah berusaha menangani masalah listrik dan kecepatan jaringan internet sehingga pengiriman data dapat berjalan tepat waktu. Namun, Kakanwil Ditjen PBN Provinsi NAD mengakui bahwa Kanwil menghadapi kendala dalam penyiapan gudang arsip serta lay out Kanwil Layanan Unggulan (KLU) dengan konsep front office (FO) dan middle office (MO).

K.A Badarudin menyampaikan bahwa Dirjen Perbendaharaan mendorong setiap Kanwil agar menerapkan konsep KLU. Untuk itu, Setditjen Perbendaharaan siap mendukung Kanwil Ditjen PBN melalui SKPA.  Selain itu, Sekretaris Ditjen PBN memberi masukan tata letak FO, MO dan gudang arsip bagi Kanwil Ditjen PBN Provinsi Ditjen PBN NAD karena sebelumnya tidak terbersit membobol dinding non-pondasi.

Setelah pengamatan di Banda Aceh, Sekretaris Ditjen PBN, Kakanwil Ditjen PBN Provinsi NAD beserta rombongan segera meluncur ke Lhokseumawe.

KPPN Lhokseumawe
Rombongan Sekretaris Ditjen PBN tiba di Lhokseumawe sekitar pukul 20.00 WIB. Rombongan diterima oleh Kepala KPPN Lhokseumawe, Edy Prayitno dengan menunjukkan bangunan baru yang sedang dibangun untuk ditempati KPPN Lhokseumawe. Dalam suasana yang gelap di sekitar gedung baru tersebut, Sekretaris Ditjen PBN tampak serius berdiskusi dengan Kakanwil dan Kepala KPPN tentang tata ulang lay out KPPN Lhokseumawe agar disesuaikan dengan konsep kantor pelayanan modern yang telah dicanangkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Selanjutnya, rombongan menuju kantor lama KPPN Lhokseumawe. &ldquoAssalamualaikum&rdquo, ujar Sekretaris Ditjen PBN untuk menyemangati para pegawai KPPN Lhokseumawe yang masih terjaga hingga malam hari. Keceriaan para pegawai tersebut cukup menghibur rombongan yang telah menempuh 6 jam perjalanan darat dari Banda Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen PBN kembali menyampaikan pentingnya pengamanan penerimaan SPM dan penyerahan SP2D serta penataan gudang arsip pada KPPN Lhokseumawe.

Rombongan Sekretaris Ditjen PBN bermalam di Lhokseumawe. Kemudian, rombongan berangkat ke Langsa pada Jumat. 2 Juli 2010 pukul 05.30.

KPPN Langsa
Di Langsa, rombongan Sekretaris Ditjen PBN tiba pukul 08.00 WIB. Kota Langsa merupakan persinggahan terakhir rombongan Sekretaris Ditjen PBN di Nanggroe Aceh Darussalam. Para pegawai KPPN Langsa yang beranggotakan 15 orang sangat antusias dan bangga atas perhatian Kantor Pusat yang diwakili rombongan Sekretaris DJPBN.

Pada kunjungan tersebut, Sekretaris Ditjen PBN sempat bertanya kepada perwakilan satker Pengadilan Negeri Langsa yang sedang melakukan rekonsiliasi tentang kualitas pelayanan KPPN. Perwakilan satker tersebut menjawab, &ldquoAlhamdulilah lancar dan sekarang pakai aplikasi dan simple persyaratannya, pak!&rdquo

Dalam forum tanya jawab dengan pegawai KPPN Langsa, Sekretaris Ditjen PBN menyampaikan salam dari Dirjen Perbendaharaan dan berterima kasih atas keberhasilan mempertahankan posisi sesuai survei kepuasan kerja. Sekretaris Ditjen PBN juga meneruskan pesan Dirjen Perbendaharaan yang mengharapkan KPPN agar harus berhati-hati walaupun ingin memberikan pelayanan yang fleksibel kepada satker.

Seusai briefing, rombongan melanjutkan perjalanan ke Medan, Sumatera Utara. Sebelum tiba, rombongan melaksanakan shalat Jumat di sekitar Pangkalan Brandan.

Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumut
Dalam kunjungan di Medan, rombongan Sekretaris Ditjen PBN meninjau area tanah rumah dinas Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumatera Utara yang diserobot oleh penghuni liar. Menurut Kakanwil Ditjen PBN Provinsi Sumatera Utara Achmad Fadillah, masalah tersebut telah dilaporkan dan diproses pihak berwajib.

Di depan seluruh pegawai Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumatera Utara,  Sekretaris Ditjen PBN menyampaikan pesan Dirjen Perbendaharaan bahwa Dirjen Perbendaharaan berterima kasih sehubungan dengan (1) kita berhasil tutup tahun anggaran dengan tepat waktu, (2) likuiditas kita mengalami surplus sehingga tidak masalah mengalami tahun anggaran baru, (3) dalam rangka tahun anggaran baru, kita berhasil terbitkan DIPA dan melaksanakan penyerahan DIPA oleh Presiden, sedangkan penyerahan DIPA oleh Kakanwil kepada Gubernur/Walikota/Bupati secara tepat waktu.

Selanjutnya, Sekretaris DJPBN dan rombongan mengamati fasilitas pada KPPN Medan I dan KPPN Medan II. Pada kesempatan tersebut, Kakanwil DJPBN Provinsi Sumut mengharapkan agar KPPN Medan I dibantu fasilitas standing AC.

Di akhir kunjungan yang penuh kenangan, Sekretaris Ditjen PBN bersalam-salaman dan berkenalan dengan para pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumut. Rombongan Sekretaris Ditjen PBN kembali ke Jakarta dengan pesawat pada hari Jumat, 2 Juli 2010 pukul 18.50 WIB.

Oleh: Jordan &ndash Gugus Tugas Pengelola Tindak Lanjut Aktivitas Dirjen Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan di 12 Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah melaksanakan sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada instansi vertikal K/L lingkup 12 Kanwil Ditjen PBN. Sosialisasi tersebut telah dilaksanakan di 12 Kanwil yang terbagi dalam tiga gelombang yaitu tanggal 7-8 April, 12-13 April, dan 23-24 Juni 2010.

Acara ini merupakan agenda tahunan Direktorat APK, yang pada tahun ini secara khusus mengambil tema &ldquoPenguatan Peran Satker menuju LKKL dan LKPP yang WTP sesuai SAP&rdquo. Acara diikuti oleh 80 peserta yang berasal dari masing-masing UAPPA-W kementerian/lembaga vertikal lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilaksanakan selama 2 hari. Adapun sasaran utama peserta sosialisasi adalah pajabat pengelola keuangan, akuntansi dan penyusun laporan keuangan satker/UAPPA-W instansi vertikal kementerian/lembaga.

Sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman SDM mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat menyamakan persepsi pengelola keuangan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Pernyataan SAP, Buletin Teknis, dan Interpretasi SAP. Sealin itu, Direktorat APK ingin memasyarakatkan akuntansi pemerintahan di lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, meningkatkan kinerja pembinaan satker di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan sebagai wadah diskusi antara pembina akuntansi dan satker hingga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan terkait implementasi SAP dalam praktek akuntansi pemerintahan di lingkup kanwil masing-masing

Event ini terselenggara berkat kerja sama antara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan 12 kanwil DJPBN yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Tenggara.

Pada tahun ini dilaksanakan di 12 kota yang terbagi dalam 3 gelombang, gelombang pertama tanggal 6-7 April 2010 dilaksanakan di kota Ambon, Jambi, Kupang, dan Banjarmasin, gelombang kedua tanggal 12-13 April 2010 dilaksanakan di kota Padang, Mataram, Pontianak, dan Gorontalo dan gelombang ketiga dilaksanakan tanggal 23-24 Juni 2010 di kota Serang, Palu, Kendari dan Ternate. Dalam sosialisasi ini pula diadakan pretest dan posttest sebagai pengukur tingkat pemahaman dan penyerapan materi yang disampaikan oleh para narasumber.

Bahan materi yang disampaikan adalah konsepsi Kerangka Konseptual SAP, konsepsi neraca pemerintah, penyusunan CaLK pada LKKL/LKPP, konsepsi laporan arus kas, penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan hubungan antara LRA, LAK dan neraca pada hari pertama, sedangkan pada hari kedua materi yang disampaikan antara lain gambaran akuntansi akrual, implementasi akuntansi akrual melalui penyajian informasi akrual pada LK dan diakhiri dengan diskusi implementasi SAP. Materi disampaikan bergantian oleh 2 orang narasumber dari Kanwil Kakanwil Kabid AKLAP serta 3 orang narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kilas Penyelenggaraan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan gelombang I,II, dan III
Gelombang I, tanggal pelaksanaan 7-8 April 2010

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi diselenggarakan di Hotel Ratu, dibuka oleh Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Amril Usman dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Sulistyo dari KPPN Jambi, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Herry Purwanto dari KPPN Muara Bungo

2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat  diselenggarakan di Hotel Grand Mahkota, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Usman Pasaribu dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest  tertinggi diraih oleh Ariferdi dari perwakilan BPKP Pontianak, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Ariferdi dari perwakilan BPKP Pontianak .

3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, diselenggarakan di Hotel Grand Mentari, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Elin Sumarlina dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi Suhartadi dari KPPN Barabai, nilai posttest tertinggi diraih oleh Suwarno dari Perwakilan BPK RI Provinsi Kalsel.

4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT diselenggarakan di Hotel Sasando, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Pardiharto dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Djunedi dari PTUN Kupang, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Riski Vinanda dari Satker Listrik Pedesaan

5. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku diselenggarakan di Hotel Ambon Manise, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Rudy Widodo dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Mitha L  dari BP DAS Waemapu Batu Merah, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Ramona Meilisa dari dinas Koperasi dan UKM

6. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan di Hotel Pangeran Beach, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Zamhari dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest  tertinggi diraih oleh Aril Tuntasari dari perwakilan BPK RI Padang, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Joni A dari Dispora Sumbar


7. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Abdul Rahman Ritonga dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest  tertinggi diraih oleh Rini Lestari dari PTUN Mataram, dan nilai posttest tertinggi diraih oleh Eva Yanuarta dari IAIN Mataram

8. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo diselenggarakan di Hotel Grand Rahmat, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Bapak Agus Nugroho dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest  dan posttest tertinggi diraih oleh Ali Anshar dari KPKNL Gorontalo.

9. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten diselenggarakan di Hotel Mahardya Serang, dibuka oleh Kabid AKLAP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Halistiani dihadiri oleh 78 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Isnaini Murid dari Stasiun Karantina Ikan Merak, nilai posttest terbaik diraih oleh Sanggom Sinaga KPPN Rangkasbitung

10. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah diselenggarakan di Hotel Palu Golden, dibuka oleh Pj. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, R. Prajono Soewongso dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Beni Triadi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, nilai posttest terbaik diraih oleh Iriani Silva Dinas PU Kab. Poso.

11. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara  diselenggarakan di Hotel Horison, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Teddy Rukmantara dihadiri oleh 80 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Wadde Siti Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemprov Sultra, nilai posttest terbaik diraih oleh M Alim Fanani KPBC Kendari

12. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
Sosialisasi SAP instansi vertikal K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara diselenggarakan di Hotel Corner Palace, dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Hendro Baskoro dihadiri oleh 72 peserta, dengan nilai pretest tertinggi diraih oleh Eka Sari (KPP Pratama Ternate), nilai posttest terbaik diraih oleh Antoni Manullang (KPPN Ternate).

Oleh : Kontributor Tim subdit SAP

Liputan Roadshow Dirjen Perbendaharaan di KPPN Cilacap &ndash Purworejo - Wates
Wates, perbendaharaan.go.id &ndash Menempuh perjalanan darat yang jauh untuk mengunjungi para anak-anak*nya di daerah, sepertinya sudah bukan merupakan sebuah hambatan lagi bagi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo. Di tengah-tengah kesibukannya sehari-hari, beliau masih dapat menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa unit vertikal Ditjen Perbendaharaan di selatan pulau Jawa, Jum&rsquoat (25/6).

Melanjutkan roadshow di beberapa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jawa Tengah &ndash Jawa Timur yang pernah dilakukan Dirjen Perbendaharaan pada akhir tahun 2009 lalu, kali ini giliran KPPN Cilacap &ndash Purworejo &ndash Wates dikunjungi oleh beliau.

Mengawali perjalanan darat-nya kali ini, Herry Purnomo ditemani oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI), Anandy Wati berangkat hari Kamis sore (24/6) pukul 17.30 dari Jakarta menggunakan kereta api Bima Express jurusan Jakarta Gambir &ndash Surabaya Gubeng. Tepat pukul 22.30, kereta pun tiba di Stasiun Purwokerto. Malam itu kemudian dilewati beliau di Hotel Dinasty, Purwokerto.

KPPN Cilacap
KPPN Cilacap dapat dicapai dalam waktu 1.5 jam dengan angkutan darat dari kota Purwokerto. Kantor yang terkesan darurat karena bertempat di gedung yang sedianya diperuntukkan untuk rumah dinas kepala kantor, terlihat tetap berusaha mengedepankan pelayanan prima untuk para stakeholder-nya. KPPN yang diresmikan pada tanggal 28 Mei 2004 tersebut telah merubah tampilan lay-out ruang pelayanannya tiga tahun belakangan layaknya KPPN Percontohan. Sebuah usaha yang patut dihargai mengingat keterbatasan ruangan yang dimiliki kantor ini.

&ldquoSebuah hal yang membanggakan melihat KPPN Cilacap telah mengaplikasikan SOP KPPN Percontohan,&rdquo ujar Dirjen Perbendaharaan ketika memberikan pengarahan kepada para pegawai yang berjumlah hampir 20 orang tersebut. &ldquoIni berarti KPPN Cilacap telah cepat tanggap untuk memberikan layanan yang terbaik,&rdquo tambah beliau menyemangati.

Herry Purnomo dalam pengarahnnya ketika didampingi oleh Kepala Kanwil DJPBN Prov. Jawa Tengah, Minto Widodo Direktur SMI, Anandy Wati dan Kepala KPPN Cilacap, Supriyanto, membuat perbandingan volume kerja antara jumlah pegawai sebanyak 30 orang dengan jumlah satker yang dikelola sejumlah 56 satker. Menurut beliau dengan perbandingan tersebut, produktivitas kerja yang ada belum dapat dibandingkan dengan KPPN Percontohan. &ldquoJumlah pegawai masih terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah satker yang dilayani,&rdquo jelas beliau. &ldquoHal ini menyebabkan produktivitas kerja belum optimal.&rdquo Pernyataan ini digunakan beliau sebagai alasan mengapa belum adanya remunerasi tambahan untuk KPPN Non Percontohan yang sudah menjalankan SOP dan lay-out pelayanan prima ala KPPN Percontohan seperti halnya KPPN Cilacap.

Pada kesempatan ini, Dirjen Perbendaharaan juga menghimbau semua pegawai untuk tidak kembali ke masa lalu dengan mengulang praktek mempersulit satker. &ldquoWalaupun (unit-unit layanan DJPBN, red) Jawa Tengah telah terbukti menjaga komitmen reformasi birokrasi sehingga diindikasikan aman tanpa adanya keluhan dari satker yang dilayani sampai saat ini, tidak berarti menjadi alasan untuk tidak memeliharanya,&rdquo seru beliau.

Hal lain yang menjadi perhatian Herry Purnomo adalah posisi KPPN di masa yang akan datang, khususnya pada saat SPAN mulai dijalankan. &ldquoPada saat SPAN diterapkan, KPPN berperan untuk memberikan bimbingan satker di wilayah kerjanya. Untuk itulah diperlukan sosialisasi kepada mereka mengenai change management terutama untuk merubah sikap dan mindset,&rdquo jelas Dirjen semangat.

Tak lupa beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KPPN yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari opini disclaimer menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP). Menurut beliau, peran KPPN tidak dapat dianggap remeh dalam pencapaian ini. &ldquoKPPN telah melaksanakan tugasnya untuk membantu penyusunan LKPP dalam bentuk pengelolaan transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran satker, ini adalah hal yang sangat baik.&rdquo Beliau menambahkan bahwa, &ldquotantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan opini tersebut dan berusaha untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian.&rdquo
Setelah menyelesaikan kunjungannya di KPPN Cilacap, Dirjen Perbendaharaan menyempatkan diri untuk melihat satu bidang tanah yang akan menjadi lahan untuk membuat gedung KPPN yang baru sebelum melanjutkan perjalanan ke Purworejo.


KPPN Purworejo
Dari sekian banyak KPPN di seluruh Indonesia, mungkin KPPN Purworejo yang paling yang memberikan kesan mendalam kepada Herry Purnomo. Di kantor ini, hampir dua puluh tahun yang lalu, kali pertama beliau mendapatkan promosi pejabat eselon IV. Kesan tersendiri juga dirasakan oleh beberapa pegawai yang sempat merasakan satu kantor dengan beliau di saat itu. Beberapa foto kegiatan Herry Purnomo dikala menjadi Kepala Seksi Umum di Kantor Kas Negara Purworejo sempat ditampilkan di akhir acara pengarahan.

Pada saat meninjau KPPN Purworejo, Dirjen Perbendaharaan sempat mengomentari Kantin Kejujuran yang berwujud sebuah kotak pendingin minuman botol hasil kerjasama dengan salah satu perusahaan minuman ringan terlihat di sudut ruang pelayanan. Menanggapi pola pembayaran minuman yang hanya mengandalkan kejujuran pembeli, beliau berkata kepada Kepala KPPN Purworejo, Agung Yulianta, &ldquoPernah rugi nggak?&rdquo Pertanyaan polos tersebut langsung disusul gelak tawa beberapa pegawai yang berada di sekitar beliau waktu itu.

Dalam pengarahannya di kantor yang diperKuat oleh 48 orang pegawai ini, Herry Purnomo mengapresiasi semangat KPPN Purworejo dalam memberikan pelayanan prima kepada 69 satker yang ada. &ldquoTerakhir saya ke sini beberapa waktu yang lalu, bentuk kantor masih seperti yang dulu. Sekarang, lay-out front office sudah terlihat dengan tata ruang yang cukup luas dan nyaman untuk melayani petugas satker,&rdquo ujar beliau senang.

Sekali lagi beliau meminta para pegawai untuk membuktikan diri dengan bekerja lebih baik tanpa mempertanyakan remunerasi tambahan karena telah menjalankan SOP dan lay-out KPPN Percontohan. &ldquoMenunjukkan kerja dengan perbaikan di sisi pelayanan sudah merupakan kewajiban,&rdquo ujar beliau. &ldquoBeban pekerjaan yang ada di KPPN Non Percontohan belum seberat KPPN Percontohan yang hanya mengandalkan sejumlah kecil pegawai hasil assesment untuk melayani satker yang banyak.&rdquo

Untuk mendukung peran KPPN ke depan, Dirjen menyampaikan bahwa pola pelatihan akan lebih terfokus pada tupoksi pegawai di front office, middle office dan back office bekerja sama dengan Pusdiklat Perbendaharaan BPPK serta Bagian Pengembangan Pegawai, Sekretariat DJPBN. Selain itu, pola pelayanan KPPN Percontohan yang sudah diterapkan di KPPN Purworejo juga akan memberikan keuntungan menghadapi implementasi SPAN nantinya. &ldquoSistem yang dibangun dalam SPAN dibangun dengan menggunakan pola kerja dan layout KPPN Percontohan,&rdquo jelas beliau.

Setelah foto bersama, rombongan Dirjen Perbendaharaan ditambah dengan Kepala Kanwil DJPBN Prov. Yogyakarta, Rudy Widodo meninggalkan kota Purworejo dan bergegas menuju KPPN Wates sebelum malam tiba.

KPPN Wates
KPPN Wates yang selesai dibangun pada bulan September 2009 dan mulai ditempati pada bulan Januari 2010 ini terlihat megah di tengah lahan yang luas. Hery Purnomo, pada saat meninjau ruang layanan (front office) dan middle office sempat mengatakan bahwa secara umum, tampilan yang ada sudah patut diapresiasi, hanya saja masih perlu adanya beberapa perbaikan, diantaranya penyediaan toilet untuk petugas satker di ruang layanan dan pemasangan sketsel untuk menghindari aliran udara langsung dari pintu masuk dan pintu keluar di belakang kantor.

Pengarahan Dirjen Perbendaharaan tidak berlangsung lama di KPPN Wates, hal ini disebabkan beliau tidak ingin menahan terlalu lama beberapa pegawai yang ingin pulang kampung ke rumahnya masing-masing untuk menghabiskan akhir pekan.

Setelah mengapresiasi gedung kantor baru yang dimiliki KPPN Wates, beliau meminta para pegawai untuk tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholder-nya. &ldquoSaya sangat mendukung pengembangan SMS getaway yang sudah ada,&rdquo ujar beliau menyemangati. &ldquoSaya bahkan berharap tugas pelayanan yang klerikal ke depan dapat dikurangi dengan penggunaan e-service,&rdquo tambah beliau memberikan inspirasi.

Roadshow Dirjen Perbendaharaan kali ini akhirnya ditutup dengan perjalanan menuju Yogyakarta yang hanya ditempuh dalam waktu setengah jam.

Oleh: Tonny W. Poernomo - Media Center Ditjen Perbendaharaan

* mengutip ucapan Kepala Kanwil Ditjen PBN Prov. Jawa Tengah saat memberikan laporan kepada Dirjen PBN di KPPN Purworejo.

Foto selengkapnya dapat dilihat disini

Liputan Sosialisasi Kontrak Jasa Pelayanan Perbankan/Pos
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Komitmen Perbankan dalam menunjang pengelolaan keuangan negara kembali ditegaskan. Agar kontrak yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak, sosialisasi kontrak jasa pelayanan perbankan sebagai Bank Operasional (BO) I dan Bank/Pos Persepsi dilakukan, Rabu (23/6) di Gedung Prijadi P II, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan &ndash Jakarta.

Dirjen Perbendaharaan menegaskan bahwa lembaganya telah banyak melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengoptimalkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu diantaranya yakni dengan melakukan lelang terbuka untuk memilih Bank persepsi dan BO I mitra kerja Ditjen Perbendaharaan .

Kontrak Jasa Pelayanan Perbankan/Pos sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, juga sebagai BO I Mitra Kerja KPPN telah ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dengan Direksi Perbankan pada tanggal 29 Desember 2009 dan berlaku sejak 1 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2012. Selama enam bulan pelaksanaan kontrak, masih ditemui beberapa Bank/Pos Persepsi dan BO I belum memahami dengan baik hak dan kewajibannya.

Agar komitmen pihak Perbankan dapat diwujudkan hingga level ujug tombak pelayanan, Ditjen Perbendaharaan memberikan sosialisasi kontrak jasa pelayanan perbankan tersebut kepada Direktur Kepatuhan BO I dan Bank/Pos Persepsi serta Direksi Perbankan mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Hal tersebut dilakukan mengingat vitalitas perbankan dalam menunjang pengelolaan keuangan Negara. Bahkan, Belanja Negara menurut APBN-P 2010 yang akan disalurkan oleh Bank Operasional mencapai 1.126 Triliun. Seperti kita ketahui sejak tahun 1990-an, proses pencairan dana APBN tidak dilakukan lagi secara tunai oleh kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, melainkan telah dilimpahkan pada perbankan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam sambutannya menyampaikan, &ldquoKita mengharapkan dengan sangat komitmen pimpinan perbankan yang ketika itu menandatangani perjanjian dihadapan Menteri Keuangan bisa terlealisir sampai level paling bawah. Ketika itu sudah comit, bahwa akan memberikan pelayaanan terbaik.&rdquo Lebih lanjut beliau mencontohkan, &ldquoDari pengamatan kami masih ada Bank Persepsi tidak mematuhi jam buka. Jadi masih pagi sudah tutup. Ini juga tentu mencederai komitmen level tertinggi dari pimpinan perbankan.&rdquo Ujar beliau.

Kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya, secara substansi lebih detil dan lebih mengikat dibandingkan dengan kontrak tahun sebelumnya. Tujuannya tidak lain agar pengelolaan dana APBN dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. Ditjen Perbendaharaan mengharapkan agar benefit yang diperoleh atas kesepakatan-kesepakatan yang dicapai di dalam kontrak ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara.

Terakhir, dalam sambutannya Herry Purnomo menyampaikan, &ldquoMudah-mudahan melalui sosialisasi ini, maka hal-hal yang belum dilakukan secara penuh oleh Bank Operasional I dilapangan, maupun Bank Persepsi, bisa ada penegasan-penegasan dari level pimpinan di pusat ini.&rdquo Demikian harapannya.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Firman Imam S. &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan