Purwokerto, djpbn.kemenkeu.go.id, - Di tahun 2019, KPPN Purwokerto mendapat amanah untuk mengelola dana DIPA sebesar Rp2.041.526.886.000,00 untuk 71 satker di dua kabupaten. Banyumas 48 DIPA sejumlah Rp1.665.903.289.000,00, dan Purbalingga 23 DIPA sebesar Rp375.623.597.000,00. Penyerahan DIPA dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Irawati, didampingi Kepala KPPN Samin di Aula KPPN Purwokerto, Kamis (20/12).

Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam kegiatan serah terima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (15/12), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim berpesan kepada seluruh penerima dana APBN 2019 di Provinsi Aceh untuk menggunakan anggaran tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh bersama unit vertikal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) siap bersinergi menjadi mitra kerja yang akan mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2019 menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Berawal dari komitmen yang tinggi untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, dengan harapan laporan keuangan UAKBUN Daerah, UAKKBUN Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 memperoleh dengan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) TA 2018 pada Kamis (22/11) dan Kegiatan Rapat Koordinasi Akuntansi pada Kamis (29/11) dengan narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb yaitu Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan BUN Nur Abdul Haris, Kepala Seksi Badan Lainnya, Transaksi Khusus dan BUN) Jackson Sunario Panjaitan, serta M. Masykur Mubarok dan Hazmi Muzakki.

Tanjung Pandan, djpbn.kemenkeu.go.id, - Sinergi  merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu organisasi karena kerja sama adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam berorganisasi. Tidak terbatas pada sinergi internal yang tentunya harus baik, sinergi yang baik dengan pihak eksternal juga harus dibangun dalam sebuah entitas/organisasi. Menerapkan konsep kantor yang modern, KPPN Tanjung Pandan telah banyak melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak eksternal, salah satunya dengan Stasiun TVRI Bangka Belitung.

Purwokerto, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan KPPN Purwokerto menggelar acara workshop akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di ruang rapat KPPN Purwokerto (14-15/11). Acara ini diinisiasi oleh Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan utama membidik satker-satker tertentu di wilayah KPPN Purwokerto yang terkendala terkait akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Dengan workshop tersebut diharapkan satker bisa menganalisis dan menelaah sehingga proses pembuatan laporan keuangan berjalan lancar, sehingga pada gilirannya akan menyumbang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya.

Purwokerto, djpbn.kemenkeu.go.id, - Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau fire extinguisher adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. APAR pada umumnya berbentuk tabung yang diisi dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Dalam hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), APAR merupakan peralatan wajib yang harus dilengkapi oleh setiap Instansi pemerintah maupun swasta dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan pegawai dan aset kantor.

Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id, - ”Kita perlu membuka baju kelembagaan kita. Kita perlu bersinergi, bekerja sama untuk kesejahteraan, kemajuan, dan kemakmuran Aceh yang kita cintai ini,” ungkap Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui arahannya dalam Rakor Kanwil DJPb Provinsi Aceh dengan Forpimda Provinsi Aceh di ruang rapat Percepatan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K APBA), Senin (12/11).

Serang, djpbn.kemenkeu.go.id, - “Seminar ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang makin jelas tentang akuntabilitas pengelola keuangan negara dalam perspektif yang benar yaitu dalam persfektif Hukum Keuangan Negara dan penyelesaian tindak pidana korupsi,” demikian disampaikan Direktur Sistem Perbendaharaan Sudarso dalam kegiatan Seminar Hukum Keuangan Negara yang diselenggarakan Direktorat Sistem Perbendaharaan Rabu (31/10) di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.