Jakarta, perbendaharaan.go.id - Penyelenggaraan acara Penyerahan Penghargaan UAPPA-W dan UAKPA terbaik serta Pegawai dengan Kinerja Terbaik Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010, yang disampaikan langsung oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan dengan didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa, 24 Mei 2011 di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka  memberikan apresiasi dan penghargaan serta wujud nyata perhatian yang serius dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta pada khususnya dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada umumnya atas keberhasilan usaha-usaha yang telah dijalankan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan bagi seluruh Satuan Kerja selaku Unit  Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yang merupakan mitra Kanwil, maupun selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sebagai mitra KPPN.

Di sisi lain dari lingkungan internal Kanwil dan KPPN sendiri, selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, setiap pegawai yang telah memberikan kontribusi, dedikasi dan loyalitas dalam rangka pelayanan kepada seluruh Satuan Kerja yang bebas biaya, bebas gratifikasi termasuk Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) sehingga mampu menghasilkan kinerja terbaik, juga diberikan apresiasi tersendiri.

Selain karena kerja keras yang ikhlas dan tiada kenal lelah, dari para pegawai, pengorbanan mereka baik dari segi tenaga, waktu dan pikiran  selaku ujung tombak pelayanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam jangka waktu setahun pada T.A 2010 memberikan kontribusi yang besar dan nyata dalam pencapaian prestasi yang diperoleh Ditjen Perbendaharaan.
Pemberian penghargaan pada para UAPPA-W dan UAKPA, juga tidak bisa dilepaskan dari komitmen, peran aktif dan langkah serta tindakan yang proaktif dari seluruh pimpinan Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah berhasil memimpin Satuan Kerja  sehingga mampu menuju pelaporan keuangan yang baik.

Di lain pihak bagi Unit Akuntansi yang belum mendapat penghargaan pada tahun ini, semoga pada tahun mendatang akan terangsang untuk memperbaiki tata kelola keuangannya. Walaupun tidak mempunyai nilai material, penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan yang tidak dapat dibeli ataupun dinilai dalam bentuk uang dan tidak semua Satuan Kerja dapat memilikinya.
Bagi para pegawai yang telah membuktikan kinerjanya selama tahun 2010, agar senantiasa berjuang memberikan pelayanan sesuai SOP yang ada, tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, kegiatan penyerahan penghargaan kepada Satker, diharapkan menjadi momentum yang baik untuk sarana optimalisasi membangun pondasi sistem pelaporan keuangan melalui personil pengelola keuangan, organisasi pengelola keuangan, sistem pengelola keuangan, komitmen pimpinan, proses akuntansi, prosedur, database keuangan, pengawasan intern, dan tindaklanjut hasil pemeriksaan, serta pemecahan masalah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011.

Selanjutnya rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan penyerahan penghargaan UAPPA-W dan UAKPA terbaik serta Pegawai dengan Kinerja Terbaik Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

1. Kegiatan pemilihan Satuan Kerja selaku UAPPA-W dan UAKPA terbaik serta Pegawai dengan Kinerja Terbaik Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta No. ST-63/WPB.12/BG.0101/2011 Tanggal 21 Maret 2011 oleh Tim Penilai UAPPA-W dan UAKPA serta Penilai Pegawai dengan Kinerja Terbaik dalam jangka waktu penilaian  selama satu tahun, dengan hasil peringkat I sampai dengan III.


2. Penilaian UAPPA-W sebagai mitra Kanwil dilaksanakan kepada seluruh UAPPA-W yang berjumlah 61, dengan kriteria dan indikator penilaian sebanyak 6 (enam) unsur yang meliputi Jumlah Satuan Kerja dalam Satu UAPPA-W, Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi,  Kecepatan Perbaikan terhadap Hasil Rekonsiliasi, Keakurasian Data Softcopy maupun Hardcopy Laporan Keuangan, Kevalidan dan Keandalan Isi Laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kelengkapan Laporan Keuangan yang dikirimkan sesuai Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat beserta peraturan pelaksanaannya.


3. Penilaian UAKPA sebagai mitra KPPN dilaksanakan kepada seluruh UAKPA yang berjumlah masing-masing KPPN sebagai berikut : KKPN Jakarta I terdapat 415 Satker / UAKPA, KPPN Jakarta II terdapat 275 Satker / UAKPA, KPPN Jakarta III terdapat 307 Satker / UAKPA, KPPN Jakarta IV terdapat 331 Satker / UAKPA, KPPN Jakarta V terdapat 340 Satker / UAKPA dan KPPN Khusus Jakarta VI terdapat 291 Satker / UAKPA. Sehingga secara keseluruhan terdapat 1.959 Satker / UAKPA. Kriteria dan indikator yang digunakan sama dengan yang dilaksanakan terhadap UAPPA-W.


4. Penilaian pegawai berkinerja terbaik dilakukan pada masing-masing Kanwil dan KPPN dengan kriteria umum adalah pegawai yang telah bekerja terus menerus pada unit kerja yang sama minimal selama 3 (tiga) bulan. Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penilaian pegawai terdapat 8 ( delapan ) unsur, meliputi : Integritas, Profesional, Inovatif, Transparan, produktif, Orientasi Pelayanan Pelanggan, Kemampuan Adaptasi dan Kemampuan Bekerja dalam Tim.


5. Penilaian Pegawai dilaksanakan pada masing-masing Kanwil dan KPPN dengan rincian jumlah pegawai sebagai berikut : Kanwil sebanyak 195 pegawai, KPPN Jakarta I sebanyak 67 pegawai, KPPN Jakarta II sebanyak 66 pegawai, KPPN Jakarta III sebanyak 96 pegawai, KPPN Jakarta IV sebanyak 49 pegawai, KPPN Jakarta V sebanyak 91 pegawai dan KPPN Khusus Jakarta VI sebanyak 54 pegawai. Sehingga secara keseluruhan pegawai yang ada di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta yang diberikan penilaian berjumlah 618 pegawai.

Oleh: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta – Kementerian Keuangan RI

Liputan Kegiatan Olah Raga Bersama Tiga KPPN
Jember, djpbn.kemenkeu.go.id - Dengan semangat kebersamaan dan rasa persaudaraan yang kuat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) se-eks Karisidenan Besuki atau sering disebut daerah Tapal Kuda yaitu KPPN BBJ (Bondowoso, Banyuwangi dan Jember) mengadakan olah raga bersama, Sabtu (21/5), di KPPN Jember. Kegiatan itu dilakukan dalam upaya meningkatkan tali silaturahmi yang telah terjalin selama ini.

Olah raga yang di pertandingkan dalam acara ini adalah Volley Ball, Tenis Lapangan dan Tenis Meja, dimana semua cabang olah raga diikuti oleh pegawai ketiga KPPN tersebut. Kepala KPPN Jember dalam sambutannya menyambut baik acara ini dalam rangka lebih mempererat persaudaraan ketiga KPPN ini, dimana pada masa lalu pernah menjadi satu (bergabung) di Jember .

Demikian pula Kepala KPPN Bondowoso dan Banyuwangi minta untuk diagendakan secara rutin acara semacam ini. Karena hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-234/MK.01/2011 tentang Jam Krida Olah Raga. Ditengah-tengah acara diselingi orgen tunggal dan dimeriahkan dengan sumbangan suara oleh beberapa pegawai yang memiliki suara cukup bagus .

Meskipun tidak diambil juara atau pemenang, tetapi para pegawai ketiga KPPN sangat antusias dalam mengikuti seluruh pertandingan. Sebelum pertandingan Volley Ball dimulai, Kepala KPPN Jember didaulat untuk melakukan adu panco dengan Kepala KPPN Bondowoso, kedua kepala kantor ini mewakili generasinya yaitu tua dan muda, ternyata hasilnya seimbang. Jadi meskipun sudah tua apabila semangat tetap muda maka tidak akan kalah dengan generasi muda-muda. Itu pesan yang dapat diambil dari kegiatan ini. Semoga kedepan akan lebih semarak dan lebih ramai lagi acara Olah Raga bersama ini.

oleh: kontributor KPPN Jember

Liputan Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Satker di wilayah kerja Kanwil DJPBN Provinsi Maluku
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id- Sebagai langkah penyegaran kembali terhadap Bendahara Penerimaan/Pengeluaran khususnya di wilayah pembayaran KPPN Ambon, Kanwil DJPBN Provinsi Maluku menyelenggarakan Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) Bendahara masing-masing Satker, Rabu (11/5), di Aula Kanwil DJPBN Prov Maluku.

Penyelenggaraan bimtek tersebut dilaksanakan dalam dua kelas, yaitu kelas pagi dan kelas siang/sore. Pembagian kelas dilakukan sehubungan jumlah satker yang diundang melebihi kapasitas ruangan yang tersedia. Dari 274 satker yang diundang,hadir sebanyak 212 satker atau 79 %. Sebelum bimtek dimulai, dilakukan pretest kepada seluruh bendahara yang hadir untuk mengetahui tingkat pemahaman awal masing-masing Bendahara atas ketentuan kebendaharawan yang ada.

Dwinanto selaku Plh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan I dalam laporannya menyatakan  bahwa penyelenggaraan bimtek penatausahaan dan penyusunan LPJ Bendahara ini dianggap perlu dilaksanakan mengingat masih dijumpai  adanya  tingkat ketidakpatuhan penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dari beberapa satker yang cukup besar persentasenya. Hal ini terlihat dari data rata-rata per bulan sebesar 48 % dari 274 satker yang tidak/belum menyampaikan LPJ ke KPPN Ambon selama triwulan I TA 2011. Dengan diselenggarakan bimtek ini, maka diharapkan masing-masing Bendahara Penerimaan/Pengeluaran lebih dapat memahami kewajibannya dalam menatausahakan dan menyusun LPJ Bendahara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No : PER-47/PB/2009 tanggal 10 Nopember 2009 khususnya  mengenai tata cara pembukuan Bendahara sehingga penyampaian LPJ ke KPPN Ambon dapat terpenuhi.

Selanjutnya dalam sambutan pembukaan acara tersebut, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Maluku Hendro Baskoro menjelaskan  bahwa secara fungsional Bendahara Penerimaan/Pengeluaran bertanggungjawab kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara didaerah sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  Oleh karena itu penyelenggaraan bimtek saat ini sangat tepat dilaksanakan guna meningkatkan  kepatuhan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dalam penyampaian LPJ ke KPPN Ambon. Lebih lanjut Hendro mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku  (Perdirjen No. PER-47/PB/2009) dinyatakan bahwa dalam hal bendahara belum menyampaikan LPJ atau tidak menyampaikan kembali LPJ yang ditolak KPPN (karena masih perlu perbaikan), maka KPPN dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP yang diajukan Satker.

“Saya percaya dengan mengikuti secara seksama bimtek ini, diharapkan Saudara dapat memahami kewajiban Saudara dalam melaksanakan tugas kebendaharawanan khususnya dalam penyusunanan LPJ Bendahara sehingga dapat dihindari adanya sanksi oleh KPPN,” ujar Hendro lebih lanjut.

Adapun materi yang disampaikan  dalam bimtek ini meliputi  tatacara pembukuan Bendahara,pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal dengan laporan UAKPA, penyusunan/penyampaian  LPJ serta pelaksanaan verifikasi LPJ Bendahara. Dalam acara tersebut juga dilakukan sesi tanya jawab yang mendapat sambutan yang cukup baik dari seluruh peserta.

Di bagian akhir acara, seperti yang biasa dilakukan dalam setiap kegiatan bimtek/sosialisasi di Kanwil DjPBN  Provinsi Maluku disebarkan post test kepada semua peserta guna mengetahui umpan balik (feedback)  dari penyelenggaraan bimtek ini.



Kontributor : Achmadi, Kanwil DjPBN Prov Maluku.

Makassar, perbendaharaan.go.id -KPPN Makassar I mengadakan Grand Launching produk inovatifnya berupa  Layanan Optima  Mitra Prima, Senin (9/5), di Makasar.
Layanan Optima Mitra Prima adalah sebentuk apresiasi KPPN Makassar I  kepada para stakeholder yang berada dalam wilayah kerjanya, yang terbukti mampu menjawab tantangan untuk merealisasikan pencairan dananya dengan cepat, tepat dan efisien. Setiap akhir bulan, KPPN Makasar I  mengevaluasi lima Satuan Kerja (satker) yang menduduki peringkat teratas dalam hal presentase penyerapan dana dalam satu bulan (minimal 10%, diluar Belanja Pegawai), serta ketepatan waktu pengiriman dan akurasi data AFS (Aplikasi Forecasting Satker).

Satker-satker yang berprestasi tersebut ditetapkan menjadi  Mitra Prima KPPN Makassar I selama satu bulan berikutnya. Sebagai Mitra Prima, maka satker berhak atas reward berupa Privilege untuk mengakses Ultimate Service, layanan kelas satu, yaitu:

• Prioritas Utama layanan pencairan dana tanpa antrian
• Prioritas Utama untuk mendapatkan/memilih layanan Front Officer terbaik (Front Officer yang paling banyak dikunjungi Mitra Prima akan di tetapkan sebagai The Top Front Officer)
• Prioritas Utama layanan konsultasi tanpa antrian
• Prioritas Utama proses penyelesaian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
• Prioritas Utama konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara
• Prioritas Utama layanan-layanan lainnya yang terkait dengan proses pencairan SP2D.

Peluncuran program lavanan inovatif ini merupakan apresiasiKPPN Makassar I kepada para mitranya, sekaligus bentuk komitmennya untuk mewujudkan akselerasi penyerapan dana tanpa meninggalkan prinsip-prinsip prudensial.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Makassar I, I Nengah Gradug menyampaikan penghargaan kepada lima stakeholder berprestasi terbaik agar selalu menjaga kinerjanya, karena stakeholder yang sudah ditetapkan menjadi Mitra Prima mempunyai kesempatan mendapatkan privilege yang lebih prestisius yang sedang disiapkan, yaitu Layanan Premium MITRA PLATINUM. Kelima stakeholder yang menerima penghargaan tersebut adalah :

• Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pangkep (018.08) (53%)
• Dinas Pertanian Kab. Gowa (018.08) (44%)
• Dinas Pertanian Kab. Gowa (018.03) (24%)
• Dinas Kehutanan Prop. Sulsel (029.03) (21%)
• Stasiun Meteorologi Maritim Paotere (075.01) (19%)

Motivasi juga diberikan kepada satker lainnya yang belum mendapatkan penghargaan untuk lebih bersemangat berkompetisi agar mendapatkan apresiasi yang sama.
Mengakhiri sambutan singkatnya, Kepala KPPN Makassar I menyitir motto Layanan Optima Mitra Prima, “Kami Mengerti Bagaimana Mengapresiasi Sebuah Prestasi”.

Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pardiharto, yang juga menghadiri acara ini, berkenan membuka seremoni yang berlangsung semarak. Dalam pengarahan singkatnya, selain penghargaan kepada stakeholder, apresiasi juga disampaikan kepada KPPN Makassar I seperti pernyataannya berikut ini “Layanan ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia, semoga dengan adanya layanan ini stakeholder terpacu untuk saling berkompetisi meningkatkan persentase penyerapan dana APBN sebagaimana digariskan oleh Presiden”.

Mengakhiri rangkaian acara, Kepala KPPN Makassar I dengan didampingi oleh Kakanwil Prov. Sulsel menyerahkan penghargaan kepada 5 satker yang terpilih sebagai Mitra Prima berupa Sertifikat dan Privilege Card.

Oleh: Tim kreatif kppn makassar I

Liputan acara pengambilan sumpah PNS
Tebing Tinggi, djpbn.kemenkeu.go.id – Pengambilan sumpah dan janji PNS merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang PNS. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari pembinaan pegawai negeri sipil. Sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang kepegawaian.

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-821/PB.1/2011 tentang Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil, telah dilakukan inventarisasi dan pemeriksaan dosir pegawai oleh petugas kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tebing Tinggi. Dari hasil inventarisasi terdapat dua orang pegawai yang belum mengucapkan sumpah/janji PNS..

Untuk merealisasikan surat tersebut, KPPN Tebing Tinggi melakukan pengambilan sumpah terhadap terhadap Fitri Mahyani pelaksana keuangan pada subbagian umum dan Chandra Julian petugas front office Selasa (26/4).

Pengambilan sumpah dan janji PNS dilakukan oleh Kepala KPPN Tebing Tinggi didampingi oleh dua orang saksi masing-masing Surtan, Kepala Seksi Bank/Giro Pos Said Sjafrizal, Kepala Subbagian Umum serta Tagor Mulia, S.Sos.I, rohaniawan dari Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi.
“Sebagai pegawai KPPN, saya mengingatkan saudara agar dapat konsisten memberikan pelayanan yang professional, cepat, tepat, dan akurat kepada semua stakeholders sebagai mitra kerja KPPN Tebing Tinggi,” kata Kepala KPPN Tebing Tinggi..

“Melaksanakan tugas sesuai standard operating procedure, memahami tugas-tugas dengan cepat dan sigap, secara konsisten dan berkelanjutan, melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang efektif dan efisien serta mematuhi kode etik dan disiplin pegawai merupakan kewajiban semua pegawai negeri sipil,” lanjut beliau.

Kepala KPPN Tebing Tinggi juga mengingatkan agar senantiasa menambah ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara formal dan non formal terlebih untuk menghadapi SPAN yang akan dilaksanakan tahun 2012. Diharapkan kepada kedua PNS agar tetap memelihara kerja sama yang erat dan bersinergi dengan pegawai yang lain. Pesan ini tidak hanya disampaikan kepada kedua PNS tetapi juga kepada semua pegawai yang menghadiri acara pengambilan sumpah/janji PNS.

Oleh : Kontributor KPPN Tebing Tinggi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan rekonsiliasi antara KPPN Jambi, PT. Askes dan Pemda se Propinsi Jambi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Bagi sebagian PNS, pelayanan kesehatan oleh PT. Askes sangat penting. Untuk memperlancar proses pelayanan tersebut data-data yang berkaitan harus akurat. Perlu upaya serius untuk menghindari terjadinya kesalahan. Untuk itu, KPPN Jambi dan PT. Askes Cabang Jambi mengadakan kerja sama untuk menggelar rekonsiliasi data terhadap pihak-pihak yang berkaitan di aula KPPN Jambi (28/4). Ada tiga instansi yang terlibat, yakni KPPN Jambi, PT. askes dan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten atau kota. Melalui acara ini diharapkan depan  kesalahan-kesalahan terkait  pembukuan IWP dan iuaran wajib askes dari pemda  tidak terjadi lagi.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi , Drs.Amril Usman,MA menyampaikan arti penting

Rekonsiliasi data IWP dan iuran wajib askes dari masing-masing pemda penting untuk mendukung  PT. Askes dalam meningkatan layanannya kepada PNS di bidang kesehatan,” kata Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Jambi, Amril Usman saat membuka acara.

“Ketersediaan  stok dana untuk layanan obat-obatan dan perawatan kesehatan bagi PNS sangat  memerlukan dukungan dari masing masing pemda. Jika dalam rekonsiliasi  ditemukan adanya kekurangan penyetoran dari pihak pemda maka PT. Askes dapat mengirimkan surat tagihan kepada pemda dan bendahara umum daerah berkewajiban untuk melunasinya  paling lambat lima hari kerja setelah tanggal surat tagihan,” lanjut beliau. “Kiranya masing-masing pemda tetap dapat memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan layanan kesehatan PNS,” tambahnya lagi.

Amril Usman juga mengingatkan tentang pentingnya rekonsiliasi   validitas dan keakuratan pembukuan oleh KPPN  agar upaya mengejar LKPP dengan predikat WTP dapat diwujudkan.

“Kiranya upaya tersebut perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan,” pesannya.

Dalam kesempatan ini Kepala KPPN Jambi , Arief Rahman Hakim, menyampaikan  tips-tips khusus agar kualitas data SSBP dari pemda dapat bebas dari kesalahan. Perlunya verifikasi dini oleh petugas pemda dengan  mencocokkan terlebih dahulu antara SSBP dengan bukti penerimaan negara (BPN)  ketika melakukan setoran ke bank persepsi  sehingga  apabila terjadi  kesalahan  atau perbedaan pembukuan oleh pihak bank persepsi dapat  segera  diketahui dan diminta perbaikannya.   Petugas pemda juga harus dapat memastikan  akun yang dipakai adalah benar . Apabila ada keraguan dapat menghubungi  petugas KPPN untuk konsultasi lebih lanjut.

Oleh : Noegroho – Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Workshop Sistem Akuntansi Instansi Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu
Bengkulu, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu serius mengejar target  opini LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu dibuktikan dengan diselenggarakannya workshop penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja di aula gedung serba guna Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu 11 sampai dengan 28 April 2011.

Adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) merupakan cerminan kinerja pemerintah di dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi motivasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan tersebut. Berhasil atau tidaknya reformasi birokrasi yang diprogramkan pemerintah dapat dilihat dari opini yang didapatkan atas LKPP dan LKKL tersebut.

Tercatat ada 150 orang dari 150 satker yang hadir dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaannya terbagi pada enam angkatan. Materi yang diberikan antara lain Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga, landasan teori dan implementasi teknis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2011, serta  landasan teori dan implementasi teknis penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara tahun 2011.

Secara simbolis kegiatan workshop dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Kiswandoko yang dalam arahannya mengingatkan tentang pentingnya penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Workshop ini  bertujuan agar seluruh satuan kerja memiliki persepsi dan semangat yang sama menuju capaian terbaik, yakni KPPP yang wajar tanpa pengecualian (WTP). Di samping itu, juga untuk memberikan pembekalan kepada satuan kerja agar memiliki kesiapan dalam menyusun laporan keuangan dengan baik. Kesiapan itu diperlukan agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan yang diharapkan.

Kegiatan workshop dipandu oleh Posma Hutapea selaku Kasi Pelaporan Keuangan Bidang Aklap dan operator pelaksana aplikasi aklap Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu, Abi Khoiri, sebagai narasumber. Pada setiap angkatan peserta workshop, dilakukan pretest dan post test untuk mengukur kemampuan para peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan.

Oleh : Arif Rahman – kontributor Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi peraturan di KPPN Serang, Banten
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Serang kembali mengadakan sosialisasi  peraturan kepada para pimpinan satuan kerja 06 dan 07 April 2011. Bertempat di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, acara sosialisasi dihadiri semua pimpinan satuan kerja baik instansi vertikal maupun perangkat daerah dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dalam wilayah pembayaran KPPN Serang meliputi yang meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon  dan Kabupaten Pandeglang.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, S Bambang Suroso, menegaskan kembali perlunya pertemuan antara KPA dan KPPN sebagai Kuasa BUN. Di samping sebagai sarana koordinasi, pertemuan tersebut juga bisa digunakan untuk saling mengingatkan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran pada DIPA.

“Agar tidak terjadi penumpukan permintaan pencairan dana pada akhir  tahun anggaran seperti yang sudah-sudah,” kata Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Banten.

Beberapa kebijakan terbaru perlu disosialisasikan. Seperti Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2011 tanggal 09 Februari 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 dan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor SE-9/PB/2011 tanggal 11 Maret 2011, serta penegasan kembali pelaksanaan Perdirjen  Nomor PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ).

Perdirjen tentang Tugas-tugas Perbendaharaan disampaikan oleh Kepala Seksi KPPN Serang, Agus Supriyanto, Persetujuan Pembukaan Rekening dan permasalahan SP2D Retur oleh Kasi Bank/Giro Pos, Sutyawan, Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara oleh Kasi Verifikasi dan  Akuntansi, Yohanis Mendila serta menghadirkan juga 1 (satu) orang staf dari PT. BRI Cabang Serang selaku Bank Operasional I KPPN Serang guna menjelaskan prosedur pengembalian dari Bank penerima, jika ada kesalahan pada SPM atau SP2D. Sementara itu, penjelasan tentang aplikasi disampaikan oleh supervisor Bakti Ardhi  dan  Agus  Mianto.

Pada kesempatan tersebut Kepala KPPN Serang, Suhardi B, mengingatkan kepada semua pihak terutama kepala-kepala satuan kerja agar melakukan pengamanan SPM secara ketat. Salah satunya adalah dengan menunjuk secara resmi dengan Surat Penunjukan Petugas Penyampai SPM dan Pengambilan SP2D sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tanggal 10 Desember 2010.

“KPPN Serang tidak akan melayani pengantar SPM atau pengambil SP2D  apabila petugas yang mengantar atau mengambil  bukan petugas yang ditunjuk secara resmi,” kata Suhardi B di hadapan para peserta sosialisasi.

“KPPN juga menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS),” kata Kepala KPPN Serang lagi.  “KIPS tersebut harus diperlihatkan saat menyampaikan SPM. Jika berbeda dengan pengantar, maka tidak akan dilayani,” tambahnya.

Oleh : Kontributor KPPN Serang
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan