Liputan Kunjungan KPPN Semarang I dan II ke Gapensi Jawa Tengah
Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id – Kepala Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  Semarang I yang juga Pj. Kepala KPPN Semarang II Ruth Ida Lestari berkunjung ke Gabungan Pelaksana  Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Jawa Tengah, Kamis (14/10) . Kunjungan itu dilakukan untuk mensosialisasikan peraturan terbaru terkait  pencairan dana kepada pihak ketiga, di samping menyampaikan komitmen KPPN Percontohan untuk memberikan pelayanan cepat , tepat,, akurat dan tanpa biaya.

“Gapensi menjadi target pertama karena banyaknya pekerjaan gedung dan bangunan yang dibiayai oleh APBN,” kata Rith Ida Lestari sesaat sebelum memulai kunjungannya. “Karenanya sangat penting buat kita untuk mensosialisasikan peraturan (PMK No.170/PMK/05/2010-red) ini,” lanjut Ruth Ida Lestari.

Pada kunjungan ini Ruth Ida Lestari didampingi Kasi Pencairan Dana KPPN Semarang I, Mamat Rahmat, Kasi Pencairan Dana Semarang II, Wahyu Harmono, serta  Atik Purnomo dan Agus Rosidi, dari staff KPPN Semarang I dan II. Kunjungan dilakukan di Sekretariat GAPENSI Jawa Tengah Jalan Anjasmoro Raya Blok A1 No.1 Semarang. Kedatangan rombongan dari KPPN tersebut di sambut oleh Wakil Ketua I Gapensi Kelik S.Setiyoso dan Sekum Gapensi  M.Satya Joewana .

Kunjungan ini juga bermaksud  untuk memberi gambaran terkini tentang layanan di KPPN Semarang I dan II sebagai KPPN Percontohan. Beliau menginformasikan tentang perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di KPPN sebagai hasil reformasi birokrasi di lingkungan DJPBN.

“Para pegawai disaring dengan seleksi ketat untuk mendapatkan SDM yang unggul dan punya integritas yang baik dengan mindset baru sesuai semangat reformasi birokrasi.” ujar Ruth Ida Lestari menggambarkan kualitas SDM di KPPN Semarang I dan II. “Layanan proses penerbitan SP2D hanya 1 jam , sehingga memungkinkan dana bisa masuk ke rekening rekanan hari itu juga. “ lanjutnya.

Disamping itu Ruth Ida Lestari juga menjelaskan bahwa rekanan atau pihak ketiga tidak diperkenankan langsung datang ke KPPN untuk keperluan pencairan dana, karena sekarang semua petugas pengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  menggunakan Kartu Identitas Petugas Satkerj (KIPS) dengan sistem ‘barcode’.

“Semua Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Kepala KPPN. Dengan harapan pakta integritas itu bukan hanya sebatas di atas kertas saja. namun harus diaplikasikan karena ternyata sampai saat ini masih ada pertanyaan dari masyarakat khususnya pihak ketiga, apakah KPPN Semarang I sudah percontohan , Kok masih ada pungutan,” tambahnya.

Pada kesempatan kedua giliran Wahyu Harmono menyampaikan sekilas tentang PMK No.170/PMK.05/2010. Menurutnya selama ini masih banyak diitemukan adanya pengajuan SPM yang jauh melewati waktu penyelesaian pekerjaan. Bahkan ada yang terlambat sampai berbulan-bulan. Peraturan baru ini, memberikan ‘angin segar’ bagi para rekanan untuk mendapatkan kepastian waktu penyelesaian tagihan.

Sementara itu Mamat Rahmat  menyampaikan tentang antisipasi menghadapi akhir tahun anggaran dengan mengacu pada aturan langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran yang lama. Dengan aturan langkah-langkah ini diharapkan semua pekerjaan yang dibebankan pada APBN dapat terlaksana dan terbayarkan sebelum tutup tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi perkembangan pelayanan di KPPN Semarang I dan II, sekretaris umum gapensi,  M.Satya Joewana menyampaikann apresiasinya. “Kami sangat gembira dengan perubahan yang terjadi di KPPN. KPPN telah melakukan ‘lompatan  yang luar biasa,” kata M. Satya Joewana. “Jika memang dikehendaki, kami dapat mengumpulkan semua rekanan di bidang jasa konstruksi yang berada di bawah LPJKD Jawa Tengah untuk mendapatkan sosialisasi yang sama. Sebab saat ini beberapa pengurus teras Gapensi Jateng juga merangkap sebagai pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Jawa Tengah” lanjutnya.

Menutup dialog tersebut Ruth Ida Lestari berharap agar semua pihak dapat memahami ketentuan yang berlaku. Dan mohon dukungan dari Gapensi untuk implementasi peraturan tersebut.

Kontributor : Tomy S - KPPN Semarang I &  II
Editor : Bambang Kimanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Diklat Pengelolaan Belanja Pegawai KPPN Ternate
Ternate, djpbn.kemenkeu.go.id – Pelayanan prima sebagai ‘trade mark’ reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak akan bisa tercapai manakala tidak diimbangi peningkatan pemahaman di pihak satuan kerja yang dilayani. Demi keseimbangan tersebut, KPPN Ternate berinisiatif memberikan pemahaman kepada satuan kerja di wilayah pembayarannya. Dimediasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, untuk kedua kalinya menyelenggarakan Diklat Teknis (DTSS) Pengelolaan Belanja Pegawai. Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama dengan Balai Diklat Keuangan (BDK) Perwakilan Manado tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 19 Oktober 2010 di Aula KPPN Ternate.

Sebanyak 35 orang mengikuti pelatihan itu. “Jumlah peserta yang mengikuti diklat ini sebanyak 35 orang. Pada umumnya para petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dari masing-masing Satker di wilayah pembayaran KPPN Ternate,” kata Adnan Hi Mustafa, mewakili Kepala BDK Manado.

Adapun materi diberikan meliputi   Ketentuan Umum Belanja Pegawai, Penatausahaan Belanja Pegawai Negeri,Penghitungan Gaji dan Non Gaji Pegawai Negeri, Penyelesaian Kerugian Negara,Komputerisasi Daftar Gaji Pegawai serta Ceramah Kebijakan APBN dan Budaya Kerja. Sementara itu Kakanwil DJPBN Provinsi Malut,  Hendro Baskoro, dalam sambutannya menyatakan bahwa pengalihan pengelolaan administrasi belanja PNS Pusat dari KPPN selaku Kuasa BUN didaerah kepada masing-masing Satker K/L  selaku Kuasa PA telah dilakukan secara bertahap sejak pembayaran gaji bulan Pebruari 2008  sebagaimana diatur dalam  Perdirjen PBN No. Per-37/PB/2009 tanggal 12 Agustus 2009. Hal  tersebut  sejalan dengan maksud/tujuan UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004.

“Pengelolaan administrasi belanja pegawai tersebut meliputi penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya,” kata Hendro Baskoro. “Dengan demikian sejak pengalihan tersebut kewenangan ordonancering (pengujian  tagihan, pembebanan akun dan perintah pembayaran-red) Belanja Pegawai yang semula berada pada KPPN selaku Kuasa BUN di daerah, telah beralih kepada masing-masing Satker Kementerian/Lembaga,” lanjutnya.

Sejak pengalihan pengelolaan tersebut KPPN kurang atau tidak pernah mengawasi dan melakukan pembinaan ke masing-masing  Satker K/L. Karenanya banyak dijumpai adanya ketidaktertiban dan ketidaklengkapan data pada Kartu Pengawasan Belanja. Terdapat banyak kesalahan Dokumen Pegawai Perorangan maupun dokumen pendukung kepegawaian lainnya. Penggunaan aplikasi Gaji GPP Satker juga dinilai kurang optimalnya, serta pengamanan database pegawai hasil perekaman dari masing-masing satker masih kurang. Oleh karena itu penyelenggaraan diklat teknis (DTSS) ini merupakan momentum yang tepat.

“Pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan administrasi belanja pegawai oleh masing-masing PPABP,” kata Hendro Baskoro lagi. “Disamping itu, hendaknya pengetahuan yang didapat nanti bisa ditularkan ke teman-teman PPABP lainnya,” tambahnya mengakhiri kata sambutannya.

Kontributor KPPN Ternate : M. Sodikin,    
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Laporan kunjungan Kakanwil Provinsi Papua ke KPPN Fakfak
Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - “Semua pegawai harus bisa melaksanakan tugas, tidak membedakan antara yang muda dan tua. Semua mempunyai kesempatan yang sama. Dan jadilah  bagian dari solusi,  jangan jadi bagian dari masalah,” kata Bjardianto Pudjiono, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Papua saat melakukan kunjungan ke KPPN Fakfak, 15 Oktober 2010.

Selama dua hari Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Papua melakukan kunjungan ke KPPN Fakfak untuk melaksanakan pembinaan. Sebelumnya, telah mendahului Tim Pembinaan yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan M A Lukman Hakim. Dalam kunjungannya kali ini Kepala Kanwil didampingi oleh Kepala  KPPN Jayapura  Wahyu Prihantono selaku anggota tim monitoring dan pembinaan implementasi SOP KPPN Percontohan. Disamping melakukan pembinaan, Bjardianto Pudjiono sekaligus melepas Kepala KPPN Fakfak yang akan pindah tugas sebagai Kepala KPPN Banjarnegara.

Dalam arahannya, Pak Anto, panggilan akrab Bjardianto Pudjiono, mengatakan bahwa KPPN Fakfak telah memiliki sarana dan prasarana cukup sudah bagus.  “Saya berharap, hal-hal positif yang sudah dilakukan agar ditingkatkan lagi,” kata Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Papua itu. “Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas usaha-usaha  yang  telah dilakukan Kepala KPPN Fakfak beserta stafnya,” lanjutnya. “Saya juga memberikan apresiasi kepada KPPN Fakfak yang telah menerapkan SOP Percontohan, padahal sebagian besar pegawainya sudah berusia  tidak muda lagi,” tambahnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Bjiardianto memotivasi para pegawai KPPN Fakfak bahwa dalam  bekerja kita memiliki banyak potensi yang perlu terus digali. “Kesempatan kita belajar sangat luas dan tidak mengenal usia. Ditempatkan dimanapun harus bermanfaat, walaupun usia tidak muda  kita bisa berbuat banyak. Kenapa orang sukses? Itu tergantung dari kita sendiri untuk berhasil dan tidak memilih tempat, dimana saja bisa belajar. Bahkan ke depan mekanisme kerja serba cepat, mau tidak mau  kedepan semua pegawai harus sudah menguasai computer,” terangnya.

“Semua pegawai harus bisa melaksanakan tugas, tidak membedakan antara yang muda dan tua. Semua mempunyai kesempatan yang sama. Dan jadilah  bagian dari solusi,  jangan jadi bagian dari masalah,” ungkapnya lagi.

Orang nomor satu di DJPBN Provinsi Papua itu juga menginginkan semua KPPN di wilayahnya sama seperti KPPN Jayapura yang sudah menjadi KPPN Prima. Setiap pegawai harus datang tepat waktu, dengan jumlah satker yang sedikit KPPN Fakfak tingkat keakuratannya harus lebih tepat, tingkat rekonsiliasi harus lebih baik.  “Kantor kita harus dapat dibanggakan oleh masyarakat,” pintanya.


Kontributor Kanwil DJPBN Provinsi Papua : Epri Refa , Editor : Bambang Kismanto

Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pegawai dari KPPN Blitar.
Satu pertanyaan yang kadang timbul di benak kita, sebagai pegawai  jajaran Ditjen Perbendaharaan yang saat ini sedang menjalankan reformasi birokrasi, sebenarnya apa yang kita inginkan dari organisasi Ditjen Perbendaharaan ini,  tentunya akan memberikan pertanyaan lanjutan yaitu apa yang diinginkan  Ditjen Perbendaharaan dari kita, bagaimana mewujudkannya, apa saja yang dibutuhkan untuk merealisasikan itu semua, bagaimana kondisi ideal yang seharusnya.

Pertanyaan – pertanyaan tersebut  apabila dapat dijawab oleh kita sendiri maupun oleh petinggi Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan suatu kondisi yang nyaman, yang akan membuat pegawai yang mengabdi di Ditjen Perbendaharaan merasakan kepuasan atas pengabdiannya di Ditjen Perbendaharaan.

Kepuasan pegawai  tercakup dalam Indikator Kinerja Utama Ditjen Perbendaharaan yang tentunya pencapaian peningkatan terhadap kepuasan pegawai akan memberikan kontribusi peningkatan kinerja  bagi Ditjen Perbendaharaan.

Untuk melihat dan mengetahui sampai sejauh mana tingkat kepuasan pegawai Ditjen Perbendaharaan terhadap sejumlah aspek keorganisasian, selama periode bulan September hingga bulan Oktober 2010 Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan mengadakan Survei Kepuasan Pegawai Ditjen Perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Survei Kepuasan Pegawai Tahun 2010. Survei dilaksanakan pada sejumlah pegawai kantor pusat dan 31 kantor daerah, baik kanwil maupun KPPN di seluruh Indonesia dengan total responden lebih kurang 1200 orang pegawai.

KPPN Blitar merasa mendapatkan kehormatan saat satu anggota Tim Survei kepuasan pegawai Bapak Agus Ristanto datang pada tanggal 15 Oktober 2010  dan menyampaikan Formulir Isian Data (Kuesioner) Survei Kepuasan Pegawai yang harus diisi oleh pegawai KPPN Blitar sebagai responden. Kuesioner tersebut terdiri dari tiga bagian, bagian pertama  83 pertanyaan dan harus dijawab semua, bagian kedua terdapat 83 pernyataan yang juga harus  dijawab semua serta bagian ketiga  ada 3 pertanyaan esai yang boleh diisi dan boleh tidak diisi namun disarankan untuk diisi. Bagian ketiga merupakan  bentuk pertanyaan  terbuka sehingga responden dapat menjawab dengan mengeluarkan semua uneg uneg yang ada di kepalanya. Merujuk pesan Kepala KPPN Blitar Ibu Lydia dalam pengarahannya mengawali kegiatan survey , sebaiknya pertanyaan pada bagian ketiga tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh pegawai untuk menyatakan  hal-hal yang menjadi harapan pegawai terhadap aspek keorganisasian,  apa yang harus disediakan/disiapkan/dipenuhi oleh Ditjen Perbendaharaan agar pegawai dapat merasakan nyaman dalam mengemban tugas-tugas Ditjen Perbendaharaan. Dan dijamin apa  yang ditulis tidak akan berhubungan dengan konsekuensi kedinasan apapun bagi responden yang bersangkutan.

Survei kepuasan pegawai ini selain merupakan perwujudan perhatian kantor pusat yang berorientasi internal organisasi (yakni pegawai) juga sebagai upaya pimpinan mendapatkan masukan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aspek aspek keorganisasian Ditjen Perbendaharaan, terutama berkaitan dengan pengelolaan pegawai sebagai sumber daya dan asset organisasi, secara lebih proporsional dan efektif.

Agar jawaban yang diberikan betul betul mencerminkan persepsi responden secara apa adanya sesuai kondisi riil yang ada (seobyektif mungkin) pihak tim pelaksana, dalam hal ini diwakili Bapak Agus Ristanto memberikan waktu pengisian dari pagi pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 saat usai jam kantor. Dan bagi responden akan dijamin kerahasiaannya, karena kuesioner ini bersifat anonim (tanpa identitas), sehingga jawaban yang diberikan dapat mewakili dan mencerminkan gambaran kondisi kepuasan pegawai Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia secara obyektif termasuk pegawai di kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan yang tidak ikut serta sebagai sample responden.

Ketika jam telah menunjukan tepat pukul 17.00 WIB semua formulir telah dikumpulkan di subag umum KPPN Blitar kemudian dibungkus dan disegel serta baru boleh dibuka lagi setelah diserahterimakan kepada Tim Pelaksana Survei Kepuasan Pegawai di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Sebagai penutup kegiatan Tim Survei diserahkan cindera mata dari Tim kepada Kepala KPPN Blitar.

Terimakasih buat Ditjen Perbendaharaan yang memperhatikan suara kami semoga apa yang kami suarakan dan telah kami tuangkan dalam lembaran kertas Isian Kuesioner benar-benar menjadi feedback yang berarti buat kemajuan Ditjen Perbendaharaan kedepan dan kenyamanan serta kesejahterahan seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan.

Kontributor   :  Yudi Santosa, Pegawai KPPN Blitar

“Pelayanan Prima dari Little Hongkong”
Liputan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Luwuk Tahun 2010
Kota berair (bersih, aman, indah dan rapih), begitulah Luwuk disebut oleh para penduduknya. Dari kota yang eksotik ini, Ditjen Perbendaharaan telah hadir memberikan layanan terbaiknya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk. Kantor yang digawangi oleh Fredrioka Kasmar, menjadi KPPN ke-9 yang dinilai oleh Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik KPPN Non Percontohan Tahun 2010.

Wajah sumringah terpancar dari para pegawai KPPN Luwuk ketika menyambut Tim Penilai, seolah tidak sabar menunggu acara penilaian yang akan dilaksanakan esok hari. Hal ini sangatlah wajar, karena bukanlah perkara mudah untuk menjadi 10 terbaik nominator Penilaian Kinerja Pelayanan Publik pada KPPN Non Percontohan Tahun 2010. Semua capaian ini adalah hasil kristalisasi keringat dan cipta para personil KPPN Luwuk.

 Jum’at (22/10), Bertempat di ruang rapat KPPN Luwuk, acara penilaian kinerja berlangsung sekitar pukul 08.00 waktu setempat. Dengan bersemangat Fredrioka Kasmar menyajikan presentasi mengenai profil KPPN Luwuk selama sekitar 25 menit. Didampingi oleh beberapa stafnya, Fedrioka Kasmar seolah tidak memiliki kesulitan meladeni pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penilai.

Saat Tim Penilai meng-crosscheck capaian prestasi yang diutarakan Fedrioka Kasmar kepada para Satker, Seluruh satker tanpa terkecuali memberikan respon yang positif mengenai citra pelayanan KPPN Luwuk. Kaur Umum Pengadilan Agama Luwuk mengatakan, “...Perbedaannya sungguh luar biasa, tadinya kita bisa masuk langsung berhubungan dengan petugas, sekarang terbatas ya, hanya petugas yang ditugaskan saja yang boleh berhubungan. Masalah kenyamanan, kami yang sebelumnya kepanasan sekarang tidak lagi, karena sudah ada AC-nya. Kemudian masalah pelayanan, kami merasa senang, karena sebelumnya kalo kita mengajukan SPM biasanya sampai berapa-berapa hari, sampai seminggu bias. Tapi sekarang Alhamdulillah satu jam selesai…”, ujarnya disambut riuh tepuk tangan para undangan.

SDM berjumlah 23 orang yang didominasi oleh para pegawai yang boleh dikatakan tidak lagi muda, diberdayakan secara maksimal guna menyuguhkan pelayanan prima bagi para stakeholders-nya. Pengembangan mutu SDM rupanya menjadi fokus utama di KPPN ini, hal ini tercermin dari adanya ruangan miniTLC (Treasury Learning Center-red) yang mungkin tidak banyak dijumpai pada KPPN Non Percontohan. Lebih hebatnya, ruangan ini tidak hanya dipersiapkan bagi SDM KPPN Luwuk, namun juga untuk mendidik para Satker yang memerlukan bimbingan.

Layout KPPN Luwuk telah mengadopsi konsep One Stop Service sebagaimana diamanatkan SOP KPPN Percontohan. Interior ruangan yang didesain sedemikian rupa memberikan bukti konkrit orientasi pada pelayanan publik. KPPN Luwuk melayani 65 satker dengan cakupan wilayah kerja meliputi 2 (dua) kabupaten, yaitu kabupaten Banggai dan kabupaten Banggai Kepulauan. Jumlah Pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebesar Rp. 248.294.281.000,-, dan telah terserap sebanyak Rp. 97.476.957.000,- (40%) per Juni 2010. Untuk mendongkrak kinerja layanannya, KPPN Luwuk melengkapi layanannya dengan SMS center, selain itu KPPN ini tengah mencoba mengembangkan website-nya agar fitur dan content-nya lebih informatif dan menarik.


Perjalanan Tim Penilai

Perjalanan Tim Penilai yang dipimpin oleh Kabag Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choiroel,  dan Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Internal (Dit.TP), Saiful Islam, terbilang cukup ringan, sehingga tidak terlalu menguras tenaga. Hanya saja, delay beruntun pada pesawat yang akan ditumpangi rombongan tim membuat mereka harus menunggu lebih lama di terminal keberangkatan baik itu di Soetta (Soekarno-Hatta-red) maupun di Sultan Hasanuddin.

Di Makassar, rombongan tim disambut beberapa pejabat dan staf Kanwil DJPBN Provinsi Sulsel. Sekitar pukul 14.00 waktu setempat, rombongan tim terbang ke Luwuk, penerbangan ditempuh dalam waktu kurang lebih 55 menit di ketinggian 30.000 kaki. Terlihat dari jendela bentang alam Sulawesi yang menawan, gugusan pulau-pulau kecil nan elok menghiasi birunya teluk Tomini.

Tak berapa lama terbang, pilot mendaratkan pesawat dengan mulus di Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Desa Bubung. Cuaca khas bumi “Momposangu Tanga Mombulakon Tano” (Mempersatukan Pendapat Membangun Daerah) langsung menyapa saat rombongan tim keluar dari pesawat. “Selamat datang di kota Luwuk”, sapa salah seorang pegawai KPPN Luwuk yang menunggu di bawah tangga pesawat.

Tiga buah mobil membawa rombongan tim menuju KPPN Luwuk yang berjarak kurang lebih 13 km dari bandara. Setelah beramah-tamah dengan para pegawai KPPN Luwuk, rombongan tim diantar ke Hotel untuk beristirahat. Malam harinya, tuan rumah mengajak rombongan tim melihat-lihat keindahan kota Luwuk dari atas Bukit Inspirasi. Ditemani mantapnya wedang Saraba, perbincangan berlangsung hangat dan penuh dengan kekeluargaan.

Sungguh cantik lanskap kota pelabuhan ini di malam hari. Hamparan cahaya membuai mata, sinar-sinar dari lampu kapal memantul di jernihnya air laut, tak heran bila kota ini mendapat julukan baru dari para pendatang yang tersihir oleh pesonanya, “little Hongkong”.



Oleh : Reno Samudra –  Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi PMK 170/PMK.05/2010 di KPPN Pacitan
Pacitan, perbendaharaan.go.id – Seluruh komponen terkait penyerapan anggaran (APBN) duduk bersama dalam acara Sosialisasi PMK 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN pada Satuan Kerja  dan Sosialisasi Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur, Rabu (13/10) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pacitan.

“Penyerapan anggaran yang lancar, proporsional dan tidak tersendat menjadi salah satu prasyarat lancarnya proses pembangunan. Kenyataan yang terjadi selama ini penyerapan anggaran masih tersendat dan menumpuk di akhir tahun dengan volume yang cukup besar. Padahal proses pencairan dana melalui SP2D di KPPN sudah didukung dengan waktu yang cepat hanya 1 (satu) jam sudah selesai”. Demikian salah satu poin penting yang disampaikan oleh kepala KPPN Pacitan, Bayu Andy Prasetya, S.E.,M.Si. dihadapan para pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Ketua Asosiasi Pengusaha, dan Irwasda Kabupaten Pacitan.

Acara sosialisasi dimulai dengan menyinggung mengenai isu terbaru mengenai adanya percaloan anggaran yang menjadi salah satu headline surat kabar nasional. Bayu mengingatkan kepada semua pihak untuk berhati-hati dan jangan langsung percaya apabila ada oknum pejabat/pegawai khususnya dari Kementrian Keuangan yang mengaku dapat mengurus turunnya anggaran. Dijelaskan pula proses turunnya anggaran dari mulai pagu indikatif, penyusunan RKAKL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga), penetapan pagu definitif, penyesuaian RKAKL sesuai pagu definitif sampai dengan terbitnya DIPA  (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Sedangkan terkait dengan dana perimbangan, Danan Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sudah ada formulanya untuk menghitung sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. ”Jadi untuk mendapat anggaran tidak perlu melalui ”calo”, susunlah perencanaan yang baik sesuai apa yang dibutuhkan  dan ikuti prosedur yang ada”, lanjut Bayu.

Acara sosialisasi dilanjutkan  dengan pemaparan materi layanan unggulan yang telah di-launching oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut perlu disampaikan mengingat peran penting Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berhubungan erat dengan pelayanan kepada satker. Layanan yang berhubungan dengan satker antara lain proses pembahasan DIPA, Revisi DIPA, Persetujuan TUP, dan rekonsiliati tingkat wilayah. “Kanwil Ditjen Perbendaharaan menerapkan one stop service untuk setiap layanan yang dilakukan dan semuanya gratis tanpa dipungut biaya”, demikian ditambahkan oleh Kepala KPPN Pacitan.

Lambatnya penyerapan anggaran menjadi perhatian serius karena selama ini yang menjadi sasaran selalu Kemeterian Keuangan. Dengan terbitnya PMK 170/PMK.05/2010,  KPA/PPK dan PP SPM dapat dikenakan denda maupun sanksi apabila melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan memperlambat proses pembayaran yang diajukan oleh pihak yang berhak. “Hampir setiap kontrak hanya mengatur sanksi bagi kontraktor/rekanan apabila melakukan keterlambatan, jarang yang mengatur apabila pengguna barang/jasa melakukan keterlambatan pembayaran dikenakan denda”  demikian disampaikan oleh Bayu Andy Prasetya sambil mencontohkan bahwa Kontrak Rehabilitasi Gedung baru KPPN Pacitan telah mencantumkan klausul bahwa pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPPN Pacitan dapat dikenakan denda apabila melakukan keterlambatan dalam pembayaran.

Kepada  Ketua Asosiasi Pengusaha, Bayu menegaskan untuk segera mengajukan tagihan ketika hak tagih sudah timbul. “Ketika kontrak sudah ditandatangani dan disepakati adanya uang muka kerja, maka segeralah mengajukan uang muka. Dan ketika prestasi pekerjaan telah memenuhi pembayaran termin, segeralah mengajukan tagihan, jangan ditunda-tunda”, demikian pengarahan dari Bayu.

“Pejabat Pembuat Komitmen juga harus proaktif  segera  menyurati rekanan untuk segera mengajukan tagihan apabila prestasi pekerjaan telah memenuhi pembayaran termin” demikian lanjut Bayu.

Bayu meminta kepada Irwasda Kabupaten Pacitan  untuk ikut membantu mengawasi pelaksanaan PMK 170/PMK.05/2010 terutama terhadap SKPD yang mengelola dana APBN. Sedangkan untuk satuan kerja vertikal  pengawasan dilakukan oleh masing-masing Inspektorat Jenderalnya.

Pada sesi selanjutnya disampaikan secara detail teknis PMK 170/PMK.05/2010 oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Lilik Pranawa S.Sos. Dengan penuh semangat walaupun pada akhir bulan Oktober ini memasuki masa pensiun, Lilik Pranawa menyampaikan secara detil pengaturan dari awal timbulnya tagihan kepada pihak KPA/PPK sampai menjadi SPM. Batas waktu yang ditetapkan dalam PMK menjadi hal baru bagi satker karena selama ini proses dari SPP menjadi SPM tidak pernah diatur batas waktunya. “Surat Perintah Membayar (SPM) setelah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja harus disampaikan ke KPPN. Setelah sosialisasi ini KPPN akan mulai menguji ketepatan waktu penyampaian SPM yang disampaikan oleh satker. Demikian juga penerbitan SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah persetujuan TUP diterima ” paparan Lilik Pranawa. 

Sosialisasi diwarnai dengan diskusi interaktif dari peserta terkait penerapan batas waktu dan pelaksanaan sanksi ketidakpatuhan pada batas waktu dalam PMK tersebut. KPA/PPK dan Pejabat Pembuat SPM serta pihak Asosiasi menyambut baik sosialisasi ini karena dengan PMK ini maka semua pihak dalam kontrak maupun perjanjian PBJ mendapatkan hak dan kewajiban yang setara sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan pengalaman pembangunan gedung,  KPPN Pacitan juga terbuka untuk konsultasi tanpa biaya mengenai proses penghapusan Barang Milik Negara dan proses pengadaan barang/jasa.

Sebelum acara ditutup, Bayu selaku Kepala  KPPN Pacitan mengharapkan semua pihak untuk bersinergi. Peraturan yang baik  tidak dapat berjalan dengan baik apabila unit pelaksananya berjalan sendiri-sendiri dan tidak patuh terhadap ketentuan tersebut. Bayu juga mengingatkan bahwa semua pengelola anggaran (KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan semua pihak) sebagai patriot bangsa yang mengemban tugas untuk mengelola uang rakyat  dengan baik dan benar.

Kontibutor KPPN Pacitan.

Liputan Sosialisasi (PMK) nomor 170/PMK.05/2010 di KPPN Jember
Jember, perbendaharaan.go.id - Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja (Satker), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  (KPPN) Jember menyelenggarakan sosialisasi bagi Satuan Kerja  (Satker) tentang PMK ini. Dalam kesempatan tersebut, diadakan pula sosialisasi mengenai aplikasi perencanan kas untuk satker dengan mengenalkan aplikasi terbaru serta penyerapan dana  dan retur yang dilaksanakan pada hari Kamis (7/10) di aula KPPN Jember.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Jember, Adnan Wimbyarto. Dalam pengarahannya Adnan memaparkan latar belakang ditetapkannya PMK ini. Ketika konsep pelayanan prima diterapkan di  KPPN, proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diselesaikan hanya dalam hitungan satu jam, tuntutan akurasi dan kecepatan semakin di pertajam lagi bukan hanya di KPPN saja tetapi di Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu mulai dari dibuatnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sehingga menjadi Surat Perintah Membayar (SPM) juga diatur waktunya. Berangkat dari hal itulah, maka ditetapkanlah PMK No 170/PMK.05/2010 ini. Dengan berlakunya PMK ini, tanggung jawab penyelesaian pembayaran kepada penerima hak menjadi tanggung jawab bersama KPPN dan Satker.

Hadir dalam kegiatan tersebut  65 Satker yang berada di dalam wilayah kerja KPPN Jember, dari 68 satker seluruhnya. Tiga Satker  lainnya yang merupakan Satker yang baru saja menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak hadir pada kesempatan ini. Pemaparan materi dan interaksi antara narasumber dengan peserta ternyata cukup semarak terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Dengan diselenggarakannya sosialisasi PMK ini, diharapkan tidak ada lagi tagihan pihak ketiga yang terlambat diterbitkan SPM-nya. Selanjutnya diharapkan agar pihak ketiga atau pihak yang berhak menerima pembayaran dari dana APBN akan memperoleh kepastian tentang pencairan dana dan tidak perlu menunggu lama karena sudah ada kepastian hukum.

Oleh: Kontributor KPPN Jember

Catatan perjalanan Tim Penilai Kinerja KPPN Non Percontohan ke KPPN Atambua (bagian 1)
Atambua, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Atambua pantas dipilih bersama sepuluh KPPN lainnya untuk mewakili KPPN-KPPN Non Percontohan. Meski letaknya sangat jauh dari ibu kota negara, di perbatasan dengan Timor Leste, reformasi birokrasi yang digalakkan Ditjen Perbendaharaan dilakukan secara baik oleh mereka.

“Kami telah melakukan monitoring terhadap seluruh KPPN di NTT ini, sebulan sekali kami melakukannya. Dan hasilnya, KPPN Atambua menduduki peringkat nomor satu” kata Pardiharto, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi NTT saat mendamping Tim Penilai melakukan penilaian kinerja di KPPN Atambua, Jum’at, 15 Oktober 2010.“Meski letaknya sangat jauh dari Jakarta, di paling selatan Indonesia, di perbatasan, reformasi telah dijalankan di KPPN ini” tambah Kepala Kanwil mengapresiasi langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh KPPN Atambua.

Penilaian kinerja itu sendiri adalah ajang pembuktian reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. “Penilaian ini adalah sebagai ajang pembuktian reformasi birokrasi, khususnya di KPPN Atambua,” kata Pardiharto, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Reformasi Birokrasi digulirkan dalam rangka peningkatan pelayanan dan penghilangan korupsi dan kolusi,” sambungnya.

Kompak,ramah dan bersemangat adalah kesan pertama yang berikan oleh warga, khususnya para pegawai KPPN Atambua kepada Tim Penilai Kinerja KPPN Non Percontohan.  Kedatangan tim yang diketuai oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Didyk Choiroel, itu disambut oleh seluruh pegawai KPPN Atambua. Tidak hanya para pegawai, seluruh Kepala KPPN dan pejabat eselon III di wilayah Kanwil DJPBN Provinsi NTT pun tampak menyambut tamu dari kantor pusat JPBN tersebut. Tarian Likurai, tari adat Kabupaten Belu melengkapi keramahan sambutan mereka. Dominasi warna merah yang ditampilkan menambah suasana penyambutan terasa sangat spesial  bagi tim penilai saat menginjakkan kaki di kota perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste itu.

Suasana yang tampak kompak tersebut tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Pardiharto, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi NTT yang egaliter. “Menjadi pemimpin sekarang ini harus berbeda dengan jaman dulu. Kalau jaman dulu, yang bisa menemui kepala kantor itu ya harus kepala subbag umum atau kepala seksi, pelaksana tidak,” kata Pardiharto di saat santai setelah acara sidang pleno penilaian KPPN Atambua. “Kalau sekarang tidak seperti itu. Kita semua sama. Semua pegawai boleh memberikan usul, ide-ide atau apa saja untuk kemajuan organisasi kita. Saya sering berkomunikasi dengan mereka (para pegawai di lingkungan Kanwil DJPBN Provinsi NTT-red), silakan dipikirkan, ada ide apa, atau apapun. Saya selalu mengirimkan sms kepada mereka. Jadi kita bisa kompak dan tetap bersemangat,” lanjutnya mengomentari suasana kompak yang ditampilkan para pegawainya saat menyambut tim penilai dari kantor pusat.

Kesan kekompakan dan bersemangat tidak hanya ditunjukkan oleh para punggawa KPPN Atambua, tetapi oleh satker-satker yang menjadi mitra pelayanan KPPN perbatasan itu.Ruangan aula yang digunakan untuk sidang pleno penilaian kinerja KPPN Atambua penuh sesak oleh perwakilan para satker. Bahkan beberapa di atara mereka tidak kebagian tempat di dalam ruangan. Tetapi tetap mengikuti jalannya sidang, di depan pintu masuk aula.“KPPN Atambua sekarang sudah terlalu bagus” kata bendahara Bandara Haliwen, Atambua saat menyampaikan kesannya terhadap pelayanan yang diberikan KPPN Atambua. “kami selalu diajak berkoordinasi untuk kelancaran pekerjaan kami. Jadi selama ini kami tidak ada komplain,” katanya lagi.

Semangat patriotik tergambar sangat jelas dari pemilihan warna serba merah yang mendominasi  hampir semua bagian kantor. Mulai dari kostum penari Likurai hingga warna aula yang digunakan untuk sidang pleno penilaian kinerja KPPN. Suasana ‘batin’ ini memberikan kesan kepada siapa saja, bahwa Atambua adalah bagian dari NKRI. Seperti ingin menyampaikan pesan bahwa ada rasa khawatir, ada trauma sejarah dengan lepasnya Timor Timur dari NKRI. Perasaan yang jarang terjadi di daerah lain.

Senada dengan bandara Heliwen Atambua, Bendahara PA Atambua mengatakan “ Kami telah mendapatkan pelayanan yang sangat memuaskan. Jadi kami tidak pernah melakukan komplain. Kami selalu diajak berkoordinasi, baik melalui sms, telepon maupun website ” tambahnya.

Gaya kepemimpinan yang egaliter yang diperankan Pardiharto, rupanya menurun kepada Kepala KPPN Atambua, Sukemi Mumpuni. “Sebagai pemimpin, kita tidak bisa mengesampingkan faktor-faktor kamanusian pegawai,” ungkapnya di sela-sela pemamaparan kinerja kantornya di hadapan tim penilai. “Saya melakukan menajemen partisipasif terhadap bawahan, faktor human itu juga dikedepankan, disamping saya harus terbuka. Kalau saya melarang suap terhadap bawahan, sementara saya sendiri menerima suap, ya tidak akan berhasil reformasi ini,”  kata Sukemi lagi.

Dari paparan yang disampaikan, KPPN Atambua mendapat apresiasi yang sangat positif dari para peserta sidang yang terdiri dari tim penilai, satuan kerja, bank operasional, kantor pos dan tentu saja para pegawai KPPN Atambua. Beberapa kali presentasi yang disampaikan oleh Sukemi Mumpuni itu mendapatkan tepuk tangan dari para peserta.

“Kami sangat puas oleh pelayanan yang diberikan oleh KPPN Atambua. Pelayanannya sangat cepat, tidak hanya penyelesaiannya saja, tetapi informasi bahwa SP2D kami sudah selesai juga sangat cepat. Kami selalu mendapat sms kalau SP2D sudah selesai, padahal kami baru saja keluar meninggalkan KPPN untuk urusan lain sebentar” kata bendahara Kandepag Kabupaten Belu disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang pleno.

Pernyataan itu diamini oleh Petrus Bere, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, bahwa KPPN Atambua layak dijadikan percontohan.

“KPPN Atambua sangat bagus pelayanannya, cepat dan tanpa biaya,” kata  Petrus Bere saat memberikan sambutan pada acara siding pleno penilaian kinerja KPPN Atambua. “Sangat tepat jika KPPN Atambua menjadi percontohan. Jika Belu baik, maka Indonesia juga baik, sebab Belu adalah terasnya Indonesia, yang dilihat pertama oleh luar negeri,” sambungnya. “Kami siap melaksanakan reformasi, Kabupaten Belu juga siap melaksanakan reformasi seperti yang dilakukan KPPN. Kabupaten Belu terbelakang di NKRI tetapi terdepan di negeri tetangga, Timur Leste,” ungkapnya bersemangat.

Oleh       : Bambang Kismanto – Media Center perbendaharaan