”Kita perlu selalu memastikan pengelolaan kinerja kita bisa terhubung dan menjadi administrator yang baik, menjadi early warning system, dan menjadi mekanisme monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas kita,” terang Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel, dalam pembukaan Workshop Pengelolaan Kinerja Organisasi DJPb Tahun 2022 di Jakarta, Senin (21/3).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- DJPb berupaya terus mendorong percepatan realisasi anggaran K/L dengan berbagai inovasi dan inisiatif pengembangan sistem pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kompetensi seluruh pengelola keuangan di satuan kerja melalui Standardisasi Pengelola Keuangan dan Pengelola Perbendaharaan yang terus dilakukan secara berkelanjutan.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sektor perumahan memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan nasional, baik dari sektor sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk sektor ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja. Pemerintah memberikan fasilitas dukungan penyediaan perumahan bagi masyarakat, misalnya lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan salah satu jenis KPR bersubsidi. Pada akhir tahun 2021, pengelolaan dana FLPP telah resmi dialihkan dari BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan demikian maka selanjutnya pengelolaan dana FLPP berada pada BP Tapera.

 Jakarta, www.djpb.kemenkeu.go.id - Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan dan PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri/Subsidiary Loan Agreement (PPLN/SLA) dalam rangka Pembiayaan Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project. Nilai pinjaman untuk proyek  ini sebesar USD610 juta (Rp8,7 triliun) yang berasal dari Bank Dunia dan AIIB. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) di Jakarta, Senin(14/2).

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, turut mendampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam kick off sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) di Demak pada Kamis (10/3).

“Indonesia adalah negara yang besar secara geografi dan populasi. Hadirnya negara akan bisa berjalan dengan baik apabila bagaimana mengatur keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan tepat. Itulah esensi dari UU HKPD, agar bagaimana pemerintah bisa hadir dan melayani masayarakat agar sejahtera, adil, dan makmur,” ungkap Menkeu.

Pada tahun 2022, pemulihan ekonomi masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Untuk melindungi rakyat dari berbagai ancaman mulai dari Covid-19, pemutusan hubungan kerja, sampai shock ekonomi, APBN menjadi instrumen yang sangat penting. Makin situasi ekonomi dan masyarakat tidak pasti, makin APBN bekerja sangat keras. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Dialog bersama Pegawai Kementerian Keuangan di Lingkungan Kota Semarang dan Sekitarnya di Gedung Keuangan Negara Semarang, Jawa Tengah, Rabu (09/03).