Lampung, djpb.kemenkeu.go.id,- Kinerja pengelolaan APBN tahun 2021 diharapkan bisa dilanjutkan pada tahun 2022, meski menghadapi tantangan antara lain varian baru Covid-19. Tantangan lainnya, tahun 2022 merupakan tahun terakhir defisit masih boleh melampaui 3%. Harapan ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam kunjungan kerja di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Senin (21/02).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Momentum pemulihan ekonomi yang diraih pada tahun 2021 terus dilanjutkan tahun ini. Salah satu kunci penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia adalah terus mendorong UMKM melalui dukungan pembiayaan yang disalurkan kepada debitur dan pemanfaatan teknologi digital, Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memberikan keynote speech secara virtual pada acara Seminar “Digitalisasi UMKM Perempuan Untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi: Harapan dan Tantangan” di Jakarta, Kamis (17/2).

“Dengan dinamika Indonesia yang luar biasa besar, baik politik, hukum, sosial budaya dan ekonomi, serta geografi yang sedemikian rupa, kita bisa mengendalikan fiskal dengan baik. Menurut saya ini luar biasa. Jadi jangan merasa diri kita ini biasa-biasa, kita harus merasa menjadi orang yang diberikan amanah yang luar biasa,” pesan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam Kunjungan Kerja di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (3/2).

 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mendorong pemerintah daerah bekerja lebih optimal memberikan layanan publik, serta meningkatkan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto saat membuka acara kickoff Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Internalisasi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Jakarta, Rabu (2/2).

Jakarta, www.djpb.kemenkeu.go.id - Berbagai kontribusi positif yang dicapai DJPb saat ini tidak terlepas dari pengelolaan kinerja organisasi yang mature, pengelolaan risiko yang efektif, serta komitmen dan dedikasi yang tinggi dari jajaran pegawai DJPb untuk terus memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Pengukuran kinerja tersebut dapat terus tercermin dalam berbagai kontrak kinerja yang lebih chalenging dari waktu ke waktu.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada kegiatan Penandatanganan dan Penyerahan Kontrak Kinerja dan Piaham Risiko Kemenkeu-Two lingkup DJPb serta Treasury Charter DJPb 2022 di Jakarta, Senin (31/1).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- “DJPb harus mampu membangun reformasi jilid kedua yang dibangun atas reformasi jilid pertama, dengan berfokus pada kemampuan analitis baik dari sisi data maupun analisa kebijakan,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 tahun 2022, Kamis (27/1).

Seiring dengan perkembangan Badan Layanan Umum (BLU) dan aset yang dikelola, tantangan dan risiko pengelolaan BLU makin besar sehingga perlu mitigasi yang baik untuk mengawal APBN 2022. Oleh karenanya diperlukan keselarasan antara arah kebijakan teknis dengan arah kebijakan di aspek keuangan melalui penyusunan Key Performance Indicators (KPI) oleh pimpinan BLU tahun 2022.

 Jakarta, www.djpb.kemenkeu.go.id - Meninjau pelaksanaan APBN dan perekonomian di 2021 yang lalu, ekonomi nasional mengalami fluktuasi akibat kasus COVID-19, tecermin pada angka realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Hal ini disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto saat menyampaikan Arahan Awal Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Rabu (19/1).