Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- “DJPb harus mampu membangun reformasi jilid kedua yang dibangun atas reformasi jilid pertama, dengan berfokus pada kemampuan analitis baik dari sisi data maupun analisa kebijakan,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 tahun 2022, Kamis (27/1).

Seiring dengan perkembangan Badan Layanan Umum (BLU) dan aset yang dikelola, tantangan dan risiko pengelolaan BLU makin besar sehingga perlu mitigasi yang baik untuk mengawal APBN 2022. Oleh karenanya diperlukan keselarasan antara arah kebijakan teknis dengan arah kebijakan di aspek keuangan melalui penyusunan Key Performance Indicators (KPI) oleh pimpinan BLU tahun 2022.

 Jakarta, www.djpb.kemenkeu.go.id - Meninjau pelaksanaan APBN dan perekonomian di 2021 yang lalu, ekonomi nasional mengalami fluktuasi akibat kasus COVID-19, tecermin pada angka realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Hal ini disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto saat menyampaikan Arahan Awal Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Rabu (19/1).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Dorong percepatan implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2022, DJPb berkomitmen mendukung keberhasilan program KUR yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta keterlibatan kantor vertikal DJPb melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KUR di wilayah serta pendampingan SIKP bagi pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto saat menyerahkan Penghargaan KUR Tahun 2021 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (18/1).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengemukakan pentingnya penguatan Kemenkeu Satu agar kehadiran institusi mampu dirasakan manfaatnya bagi rakyat.

“Sebagai Kemenkeu Satu, kita terus mencari kemanfaatan baru. Dua yang ada di depan mata kita, pertama adalah Regional Chief Economist (RCE) dan satu lagi kita rumuskan adalah penguatan sektor UMKM yang dilakukan oleh Kemenkeu Satu," ungkap Wamenkeu dalam acara Rapat Koordinasi Gabungan Kemenkeu di Singaraja, Bali, Kamis (13/1).

Pandemi Covid-19 menuntut kita untuk beradaptasi dengan The New Way of Working, dengan mengedepankan integritas dan pelayanan publik, meski harus bekerja dengan cara yang sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kondisi tersebut tidak menghalangi kesempatan bagi kita untuk beradaptasi, menyambut perubahan demi peningkatan produktivitas dan kinerja agar memberikan manfaat lebih pada masyarakat. Hal ini disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto saat melantik para Pejabat Pengawas dan Kepala Divisi BLU BPDPKS di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta, Senin (10/1).