djpb.kemenkeu.go.id,- Pengelolaan risiko keuangan negara yang berjalan saat ini sudah cukup baik, namun demikian, pemerintah tidak berhenti untuk terus berinovasi demi menekan risiko sekecil mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Ditengah kondisi perekonomian yang tidak pasti, kita perlu belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan dari berbagai sektor. Terutama pengelolaan komposisi utang valas dan cadangan devisa serta penyesuaian anggaran ditengah tantangan global”, ungkap Direktur Pengelolaan Kas Negara, Noor Faisal Achmad, dalam Treasury Sharing Session dengan New Zealand Debt Management Office.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Selama tahun 2021, pemerintah melanjutkan kebijakan APBN yang fleksibel dan responsif di tengah ketidakpastian karena pandemi Covid-19. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2021 di DPR RI, Kamis (30/06).

Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya, pemerintah dapat mempertahankan capaian opini audit terbaik atas laporan keuangan tersebut selama enam tahun berturut-turut. Hal ini menjadi wujud dari komitmen Pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara pruden.

"BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini WTP atas LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP 2021," jelas Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2021 kepada DPR dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/06).

Jakarta, djpb..kemenkeu.go.id,- Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, memberikan penghargaan kepada tiga RS Bhayangkara sebagai apresiasi atas kinerja keuangan yang baik sepanjang tahun 2021.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Penguatan pembiayaan APBN sebagai salah instrumen pendukung belanja negara yang disalurkan oleh DJPb terus dilakukan pemerintah, di antaranya melalui penguatan dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.