Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kementerian Keuangan melalui program Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk mendukung program pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi (UKMK) secara nasional dan komprehensif sehingga permasalahan yang mungkin dialami dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Agung Yulianta yang mewakili Dirjen Perbendaharaan memberikan sambutan dalam kegiatan Pameran dan Talkshow Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu Sektor Kelapa Sawit di Aula Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (07/06).

Manado, djpb.kemenkeu.go.id - Pemberdayaan UMKM daerah serta tanggung jawab mendorong penyerapan anggaran lebih cepat dan tepat outputnya, menjadi komitmen Kementerian Keuangan melalui DJPb untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut mengemuka dalam sambutan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada kunjungan kerja ke Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara, Senin (6/6).

“Muara dari pengawalan APBN yang kita lakukan berada pada laporan pertanggungjawaban yang saat ini telah melewati tahapan exit meeting. Kita semua berharap LKPP Tahun 2021 mendapatkan hasil terbaik dengan mempertahankan opini WTP yang telah kita raih selama lima tahun ke belakang,” ungkap Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam Kunjungan Kerja di Kanwil DJPb Provinsi NTB pada Kamis (3/6).

Tidak hanya berpuas dengan level opini, Hadiyanto menghimbau agar jajarannya perform extraordinary, mengoptimalkan uang negara untuk peningkatan ekonomi, serta menjadikan laporan keuangan sebagai alat untuk formulasi kebijakan fiskal.

Jakarta - djpb.kemenkeu.go.id Proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 memasuki tahap akhir dengan diselenggarakannya Exit Meeting Pemeriksaan BPK serta Penyampaian Rencana Aksi dan Tanggapan Pemerintah di Auditorium Kantor Pusat BPK, Selasa (24/05). Proses pemeriksaan nantinya diakhiri dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2021 Audited oleh BPK kepada DPR dan Pemerintah. Pada kesempatan tersebut hadir Ketua BPK beserta Anggota BPK lainnya, serta 15 Menteri/Pimpinan Lembaga atau yang mewakili secara fisik serta Eselon I pada Kemenkeu dan Kementerian Negara/Lembaga secara virtual.

Dalam organisasi modern yang memiliki wilayah kerja nasional, mutasi jabatan merupakan bagian dari tour of duty maupun tour of area, dalam rangka penyegaran organisasi. Selain itu, mutasi dan promosi juga sangat diperlukan untuk mengisi posisi jabatan strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada stakeholders sekaligus menjawab tantangan untuk mewujudkan Ditjen Perbendaharaan sebagai leading institution dan intellectual leader di bidang fiskal dan ekonomi regional. Pada Jumat(13/5), Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto melantik 238 pejabat pengawas di lingkup DJPb yang dilaksanakan secara hybrid.