Sebagai institusi yang bertugas mengelola APBN, Kementerian Keuangan berkewajiban menyampaikan informasi terkait kebijakan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat luas melalui komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Didyk Choiroel saat memberikan pengarahan pada acara Creativity Boot Camp DJPb Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (18/05).
Dalam organisasi modern yang memiliki wilayah kerja nasional, mutasi jabatan merupakan bagian dari tour of duty maupun tour of area, dalam rangka penyegaran organisasi. Selain itu, mutasi dan promosi juga sangat diperlukan untuk mengisi posisi jabatan strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada stakeholders sekaligus menjawab tantangan untuk mewujudkan Ditjen Perbendaharaan sebagai leading institution dan intellectual leader di bidang fiskal dan ekonomi regional. Pada Jumat(13/5), Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto melantik 238 pejabat pengawas di lingkup DJPb yang dilaksanakan secara hybrid.
Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, menghimbau jajarannya agar dapat menggunakan waktu secara efektif dan bermanfaat untuk ibadah meski Ramadan usai.
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,-“Sejalan dengan semangat mutasi antar unit eselon 1, saya ucapkan selamat bergabung kepada pejabat yang baru saja bermutasi ke DJPb dari unit eselon 1 lain sehingga menjadi bagian dari keluarga besar DJPb. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk terus memajukan organisasi dan merespon berbagai tantangan,” tutur Dirjen Pebendaharaan, Hadiyanto, dalam kegiatan Arahan Dirjen Perbendaharaan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Rabu (24/4).
Denpasar – Dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam tujuannya untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah menggagas inisiatif baru melalui penajaman tugas Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) di daerah. Dalam tugas barunya tersebut, Kanwil DJPb di seluruh Indonesia harus bekerja dengan pendekatan analytics dan dituntut agar mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dalam membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan regional.
Salah satu pilar pelaksanaan RCE oleh Kanwil DJPb adalah melalui implementasi Asset Liability Committee (ALCo) Regional. Pelaksanaan ALCo Regional telah mulai dilakukan pada akhir 2021 melalui piloting pada enam Kanwil DJPb di seluruh Indonesia, salah satunya Kanwil DJPb Provinsi Bali. Sejak 2022, ALCo Regional ini telah diimplementasikan di seluruh Kanwil DJPb di 34 provinsi.
Untuk menyamakan persepsi implementasi ALCo di regional Bali-Nusa Tenggara (Nusra) dalam semangat Kemenkeu Satu, Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar bersama dengan Kanwil DJPb Provinsi Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Kapasitas dan Penguatan Sinergi ALCo Regional Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, (21/04).
Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, mengajak seluruh Insan Perbendaharaan untuk terus membangun curiosity dan critical thinking terhadap fenomena perekonomian dan pengelolaan keuangan di daerah.
“Saya dorong terus mengenai curiosity. Keingintahuan kita terhadap banyak hal di lingkungan kita sangat penting, seperti bagaimana output dan outcome dari APBN, berapa pertubuhan ekonomi regional, saya harapkan ada pemikiran-pemikiran yang lebih maju,” ungkap Hadiyanto dalam Kunjungan Kerja di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (21/4).
APBN tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19, tetapi juga dari penurunan kegiatan ekonomi yang akan berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, APBN perlu terus dilaksanakan secara hati-hati dengan fleksibilitas. Hal ini memang tidak mudah bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L), karena tantangannya sangat dinamis dan luar biasa. Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) Tahun 2022 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (13/04).
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Standardisasi kompetensi dan skill set yang handal bagi para SDM Pengelola Keuangan APBN, telah menjadi concern utama Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun yang lalu. Kementerian Keuangan telah membangun standardisasi dan penilaian kompetensi, pemeliharaan kompetensi, kemudian mengembangkan SDM berkompeten tersebut dalam suatu profesi pengembangan karir melalui Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto saat memberikan keynote speech secara virtual pada acara Kemenkeu Corpu Talk: Pengembangan Kompetensi dan Karier Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan di Jakarta, Rabu (6/4).
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402
 |
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
PENGADUAN
 |
 |
