Liputan Workshop Finalisasi Budaya Organisasi DJPBN
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya yang diciptakan. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada akhirnya, budaya dapat mengikat anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak.

Seiring dengan bergulirnya waktu, budaya organisasi dapat memberikan manfaat dan kontribusi aktif bagi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai sebuah organisasi yang memiliki sistem birokrasi yang besar, menginginkan terbentuknya budaya organisasi yang solid.

&rdquoBudaya organisasi adalah landasan dan modal berharga bagi organisasi untuk dapat berdiri Kuat dan melangkah maju secara mantap,&rdquo kata K.A. Badaruddin, Sekretaris DJPBN saat membuka acara Workshop Finalisasi Budaya Organisasi DJPBN di Jakarta, 9 Agustus 2010. &rdquoDengan budaya organisasi yang akan tersusun ini nanti, akan menjadikan DJPBN sebagai organisasi yang Kuat dan modern. Sejajar dengan organisasi-organisasi lain yang sudah terkenal karena budaya organisasi-nya yang solid, seperti BRI, Sampoerna, Toyota dan lain sebagainya,&rdquo tambah K. A. Badaruddin.

Sebuah organisasi pasti menginginkan ciri khusus yang dapat membedakan dengan organisasi lain. Begitu juga dengan DJPBN yang menginginkan seluruh pegawainya, termasuk pimpinannya, memiliki ciri khas sekaligus karakteristik yang berbeda dengan organisasi lainnya. &rdquoBudaya organisasi adalah ciri khas sekaligus karakteristik yang dijiwai dan ditampilkan oleh seluruh anggota organisasi, termasuk pimpinannya,&rdquo lanjut K. A. Badaruddin saat memberikan pengarahan kepada para peserta tadi pagi. &rdquoIdentitas organisasi yang bernilai keunggulan,&rdquo tambahnya lagi.

Budaya organisasi penting untuk dimiliki oleh organisasi sebesar DJPBN karena merupakan salah satu media atau jembatan utama dalam mempersiapkan anggotanya dalam menghadapi proses perubahan. &rdquoSalah satu perubahan mendasar dan signifikan yang dihadapi DJPBN adalah implementasi SPAN di tahun 2012,&rdquo ungkap orang nomor dua di DJPBN ini. &rdquoHal ini menuntut perubahan sikap, paradigma berpikir dan perilaku,&rdquo lanjut beliau. &rdquoMasalah ini dapat difasilitasi melalui budaya organisasi,&rdquo tegasnya lagi.

Manfaat yang lain dari penyusunan Budaya Organisasi adalah dapat menjadi salah satu kunci pengembangan kompetensi dan standar kualifikasi pegawai dalam rangka membangun SDM yang unggul. &rdquoPenajaman fungsi treasury dan tuntutan peningkatan pelayanan mengharuskan adanya kualitas pegawai yang ideal dalam hal kompetensi,&rdquo ungkap K. A. Badaruddin lagi.

Dalam kesempatan itu juga, Sekretaris DJPBN menyampaikan rasa apresiasi sebesar-besarnya atas usaha keras tim penyusun budaya organisasi yang terdiri dari unsur Sekretariat DJPBN dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Beliau berharap kerja keras tim selama ini akan berbuah hasil yang maksimal nantinya.

Workshop tersebut rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 9-11 Agustus 2010 di Hotel Mirah, Bogor. Para peserta yang akan dipandu oleh Bayu Setiadji dari GML Performance Consultant, akan membahas dan memberikan masukan mengenai nilai budaya, definisi dan indikator perilaku yang sudah dihasilkan tim penyusun berdasarkan rangkaian kegiatan pembentukan budaya organisasi selama ini. Agenda lainnya adalah menentukan rencana strategi internalisasi budaya organisasi di tubuh DJPBN.

Hadir dalam workshop ini, tiga kelompok kategori peserta yaitu targeted reviewer yang diwakili Abdul Gofar, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Bandar Lampung Bjardianto Pudjiono, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Jayapura dan Wiwieng Handayani dan Kepala Bagian Umum Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Timur. Kelompok ini diundang karena latar belakang yang mereka miliki dalam bidang pengelolaan SDM. Kemudian, kelompok kedua, para pemenang opini terbaik mengenai budaya organisasi yang sempat dilombakan beberapa saat yang lalu. Terakhir, kelompok ketiga, beberapa wakil dari KPPN dan Kanwil DJPBN.

Di akhir sambutannya, Sekretaris DJPBN mengharapkan agar peserta mampu menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan informasi mengenai budaya organisasi DJPBN tersebut. &ldquoSaya berharap para peserta mampu menjadi agent of change dalam menyebarluaskan informasi mengenai budaya organisasi ini,&rdquo kata K. A. Badaruddin. &ldquoDi samping itu diharapkan para peserta dapat  berkontribusi aktif dalam membangun iklim kerja yang sesuai dengan budaya organisasi  ini, terutama dalam lingkup unit kerja masing-masing,&rdquo tegasnya lagi.

Oleh : Bambang Kismanto dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Tidak henti-henti inovasi disajikan Ditjen Perbendaharaan bagi para stakeholders. KPPN Mobile, sebuah layanan bergerak yang merupakan perpanjangan tangan layanan front office pada KPPN saat ini tengah diuji coba. Sejak tanggal 3 s.d 6 Agustus 2010, KPPN Mobile yang berbentuk bus pelayanan berwarna biru khas Ditjen Perbendaharaan memberikan pelayanan kepada beberapa satuan kerja, di lapangan parkir Kementerian Perikanan dan Kelautan, Gambir - Jakarta. Selanjutnya, sejak tanggal 9 s.d 13 Agustus 2010, KPPN Mobile memberikan pelayanan di lapangan parkir Gedung C Inspektorat Jenderal  - Kementerian Pertanian, Jalan T.B Simatupang - Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Mobile menyelenggarakan fungsi penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung dan Arsip Data Komputer (ADK), pengujian SPM secara substantif dan formal, pemindaian SPM beserta dokumen pendukung, serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan. Selain itu, KPPN Mobile dapat memberikan pembinaan kepada stakeholders yang memerlukan bimbingan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
Salah seorang stakeholders yang menggunakan jasa KPPN Mobile, Diah Ayu dari Direktorat Usaha Perikanan Budidaya mengungkapkan kesenangannya dengan kehadiran KPPN Mobile, &ldquoKalau kita kesana (KPPN - red) langsung, jauh dan macet. Buat kita satker yang jauh beruntung sekali dengan keberadaan KPPN Mobile.&rdquo

Sedangkan Risna, petugas rekonsiliasi dari Satker Perikanan Budidaya mengatakan, &ldquoDengan keberadaan KPPN Mobile seperti ini sangat memudahkan. Biasanya menuju KPPN menempuh waktu satu sampai dua jam, sekarang tinggal turun saja dari gedung,&rdquo ujarnya.
KPPN Jakarta I ditunjuk sebagai KPPN induk dari KPPN Mobile selama uji coba berlangsung. Sedangkan satuan kerja yang dilayani merupakan satuan kerja lingkup wilayah kerja KPPN induk, dalam hal ini KPPN Jakarta I. Petugas layanan pada KPPN Mobile terdiri dari dua orang penerima SPM, satu orang petugas rekonsiliasi, dan satu orang pengemudi.

Menurut rencana, uji coba layanan KPPN Mobile akan dilakukan selama dua minggu . Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan Ketua Tim kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bila seluruh komponen telah cukup dianggap laik, maka KPPN Mobile akan dibentuk pada KPPN yang dianggap memerlukan layanan tersebut. Kriteria yang menjadi pertimbangan pembentukan layanan KPPN Mobile memperhatikan letak dan kondisi geografis wilayah kerja, fasilitas moda transportasi umum, jumlah stakeholders yang dilayani, volume pengajuan SPM setiap hari, serta efisiensi dan efektivitas.

Tata cara pembentukan layanan KPPN Mobile berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-09/PB/2010 tanggal 11 Maret 2010. Sejauh ini sepuluh KPPN telah mengajukan diri untuk membentuk layanan KPPN Mobile. Tim penilai dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan nantinya akan menilai kelaikan pembentukan KPPN mobile pada setiap KPPN.

Oleh : Novri H.S. Tanjung, Tino A. Prabowo dan Sugeng W.&ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Govermental Accounting Standard-setters Meeting of ASEAN Member Countries
Denpasar, perbendaharaan.go.id - Untuk pertama kali, organisasi penyusun standar akuntansi pemerintahan di lingkungan negara-negara ASEAN melakukan pertemuan, mulai dari tanggal 5 s.d 6 Agustus 2010, di Kuta &ndash Bali. Kegiatan ini bertajuk Govermental Accounting Standard-setters Meeting of ASEAN Member Countries, diselenggarakan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Pertemuan tersebut diharapkan menjadi forum yang berkelanjutan dalam berbagi pengalaman akuntansi antar negara ASEAN.

Menteri Keuangan yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo mengungkapkan kebanggaannya bahwa Indonesia dapat memfasilitasi kerjasama yang Kuat di kalangan penentu standar akuntansi pemerintah di negara-negara anggota ASEAN. Beliau juga berharap bahwa pertemuan ini dapat saling menguntungkan bagi semua pihak, sehingga laporan keuangan seluruh negara anggota ASEAN menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab bagi seluruh rakyatnya.

&ldquoI hope this meeting will bring a mutual benefit to all ASEAN member countries, so gaps in governmental accounting Standards will start to narrow, and consequently, financial reports of all ASEAN member countries become more transparent and accountable to their people,&rdquo ungkap Herry Purnomo dalam opening speech-nya.

Lebih lanjut dalam konferensi pers Herry Purnomo mengatakan, "Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, salah satu faktor kejatuhan perekonomian suatu negara akhir-akhir ini disebabkan pengelolaan keuangan yang tidak memenuhi kaidah-kaidah yang baik dan transparan. Apa yang terjadi dengan Yunani memberi kita pelajaran bahwa pengelolaan keuangan negara khususnya pertanggungjawaban dan transaparansi merupakan hal yang mutlak harus mememui praktik-praktik yang secara internasional terbukti keandalannya." imbuh beliau.

Momentum kali ini bertujuan membentuk suatu forum antara Negara-negara anggota ASEAN untuk mendiskusikan kepentingan bersama dari setiap negara dalam hal standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, melalui forum ini Negara anggota ASEAN dapat bertukar pengalaman, saling bekerja sama dalam pengembangan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Negara anggota ASEAN juga akan berusaha untuk terwakili dan mempunyai bargaining power yang Kuat dalam organisasi atau badan pemerintahan/sektor publik internasional untuk mengakomodasi kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

Acara ini diikuti oleh seluruh Negara ASEAN dan beberapa Negara di luar ASEAN, serta organisasi-organisasi yang tertarik dan mempunyai kepentingan dibidang standar akuntansi pemerintahan. Negara ASEAN yang hadir dan diwakili secara resmi oleh organisasi pemerintahnya masing-masing adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan, Malaysia diwakili oleh Malaysian Accounting Standards Board yang merupakan organisasi ikatan akuntan publik di Malaysia.

Negara di luar ASEAN yang hadir sebagai observer adalah Korea Selatan. Sedangkan observer yang berasal dari organisasi dalam maupun luar negeri adalah peserta dari beberapa kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Bank Indonesia, World Bank, dan Government Partnership Fund &ndash Australia Indonesia Partnership.

Pembicara dalam pertemuan ini adalah Chairman of Australian Accounting Standard Board, Kevin Stevensson Head of Finance and Budget of ASEAN Secretariat General, Remedios J. Pascual International Public Sector Accounting Standard Board Chair, Andreas Bergmann anggota Komite Kerja KSAP, Hekinus Manao Sekretaris Komite Kerja KSAP, Sonny Loho dan perwakilan dari semua negara ASEAN yang akan mempresentasikan pengalaman dan kondisi akuntansi pemerintahannya di negaranya masing-masing.

Masih dalam rangkaian acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali mewakili Gubernur Bali, menjadi host dalam acara makan malam para peserta. Makan malam dihiasi dengan pementasan kesenian khas Bali, diantaranya ialah Tari Pendet. Beberapa delegasi Negara ASEAN bahkan turut serta menari.

Di akhir Acara, dihasilkan kesepakatan pembentukan forum standar akuntansi pemerintahan Negara-negara ASEAN yang dituangkan dalam suatu deklarasi bersama dan komunike. Ketua Komite Kerja KSAP, Binsar H. Simanjuntak memberikan cinderamata kepada para peserta dan pembicara sebagai penutup acara.

Informasi Berita Foto silahkan klik disini

Oleh : Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor 171/PB/2010 tentang pedoman pembinaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Sosialisasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo kepada para Kepala Kanwil dan para Direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan dalam acara Rapimtas, (29/7) di Gedung Prijadi P II Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Keputusan Dirjen tersebut, memuat dua lampiran modul, yaitu modul pembinaan KPPN dan Check list pedoman pembinaan, serta KMK nomor 275/KMK.01/2010, tentang tata cara penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di lingkungan Kementerian Keuangan. .

Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan menggunakan modul tersebut sebagai pedoman dalam meakukan pembinaan terhadap KPPN. Modul pertama diguanakan untuk menilai pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN sesuai Standard Operating Procedure (SOP). Sedang kan modul kedua digunakan untuk menilai kualitas pelayanan KPPN sesuai standar kantor pelayanan percontohan di lingkup Kementerian Keuangan. .

Melalui modul pembinaan yang ada saat ini, Kanwil membentuk tim pembinaan KPPN. Pembinaan Kanwil ke KPPN dilakukan tiap Triwulan, minimal 2 kali setahun. .
Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat mengetahui nilai dan peringkat kinerja KPPN secara obyektif bedasarkan pelaksanaan SOP dan kualitas pelayanan. Kanwil juga dapat mengetahui tingkat kopetensi dan kinerja Kepala KPPN dalam melakukan tugasnya sesuai visi dan misi oranisasi. Sebagaimana reposisi fungsi Kanwil sebagai guru, Kanwil dapat melakukan pembinaan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan. .

Pedoman pokok yang akan dilaksanakan Kanwil meliputi beberapa aspek. Diantaranya, menguji dan membandingkan pelaksanaan pekerjaan dengan peraturan perundangan, aplikasi serta SOP berkenaan. Kemudian, memberikan konsultasi, asistensi dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di KPPN. Dalam hal ini, Herry Purnomo mengingatkan kepada para Kanwil untuk tidak sekedar mencari kesalahan, &ldquoPedoman pembinaan tentunya memberikan konsultasi, asistensi dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di KPPN. Jadi, bukan mencari-cari kesalahan.&rdquo ujarnya. .

Metode Penilaian Kantor Pelayaan percontohan terdiri dari inisiatif KPPN dalam mencegah korupsi, pungli dan gratifikasi. Menilai standar pelayanan KPPN apakah memenuhi prinsip transparan, profesional, dan akuntabel. Menilai kualitas pelayanan KPPN apakah dapat memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Menilai kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana layanan yang mendukung kecepatan dan kualitas layanan. Menilai inovasi dan kreativitas yang dilakukan KPPN untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan pelayanan. Pada poin inisiatif KPPN, Herry Purnomo memberikan apresiasi, &ldquoSaya gembira sebagian besar KPPN telah mengeluarkan banyak kreatifitas, yang tujuannya meninggkatkan pelayanan terhadap masyarakat.&rdquo Begitu pujinya. .

Oleh : Novri H.S Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id- Direktorat Pelaksanaan Anggaran &ndash Ditjen Perbendaharaan mencatat penyerapan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga baru mencapai Rp 131 triliun (s.d 23 Juli 2010) atau 36% dibandingkan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 362 triliun. Nilai tersebut relatif rendah mengingat tahun anggaran 2010 telah memasuki semester II.

Upaya percepatan penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga tersebut menjadi salah satu pembahasan Rapat Pimpinan Terbatas Ditjen Perbendaharaan , Kamis (29/7), di Gedung Prijadi Praprosuhardjo II Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Belanja modal merupakan jenis belanja dengan penyerapan terendah. Nilai realisasi belanja modal Kementerian/Lembaga baru mencapai Rp 20 triliun atau 22% dari jumlah pagu sebesar Rp 92 triliun. Bahkan, masih ada satuan kerja yang belum menggunakan anggaran belanja modal mereka, atau nilai penyerapan belanja modal 0%. Sedangkan penyerapan realisasi anggaran jenis belanja pegawai menduduki persentase tertinggi dengan nilai Rp 50 triliun atau 55% dari jumlah pagu sebesar sebesar Rp 91 triliun. 

Guna proses percepatan penyerapan anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran meluncurkan aplikasi monev (monitoring dan evaluasi) penyerapan APBN. Aplikasi dalam bentuk web intranet tersebut, memfasilitasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran pada satuan kerja wilayah masing-masing. Satuan Kerja yang realisasinya rendah yaitu Satuan Kerja yang realisasi Belanja Barang dan Belanja Modalnya dibawah realisasi rata-rata secara nasional. Berdasarkan kriteria, terdapat 10.309 Satker dengan angka realisasi rendah, yang merupkan objek monev, atau 55.95 % dari total jumlah satker seluruh Indonesia.

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Buwono Tunggal menjelaskan bahwa dengan bantuan aplikasi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menentukan objek monev terhadap satuan kerja. Dari hasil monev, Kanwil memiliki bahan analisa terhadap penyebab rendahnya nilai realisasi. Selanjutnya, hasil analisa penyebab rendahnya penyerapan menjadi unsur pembinaan yang dilakukan Kanwil pada satuan kerja. Dengan demikian, Kanwil dapat mengambil langkah yang tepat dalam melakukan pembinaan, baik melalui bimbingan teknis, sosialisasi teknis, atau langkah lainnya.

Lahirnya aplikasi monev merupakan kerja sama antar unit eselon II di Ditjen Perbendaharaan, yakni Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Mulai senin (2/8) Kanwil Ditjen Perbendaharaan sudah bisa menggunakan aplikasi monev.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Laporan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Tahun 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sebanyak 45 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 13 Pemerintah Daerah mendapatkan penghargaan dari pemerintah menyusul keberhasilan memperoleh opini audit BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut memberikan pengertian bahwa mereka telah melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Penghargaan tersebut diharapkan mampu memberikan semangat kepada semua K/L dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Penghargaan itu sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan opini audit terhadap LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2012 sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2009 lalu.

Kualitas laporan keuangan (LK) dari masing-masing K/L sendiri tidak bisa diperoleh secara instan. Harus melalui proses dengan sistem yang benar. &rdquoDalam kesempatan ini saya menyatakan apresiasi kepada pimpinan entitas yang telah mendapatkan opini WTP tahun ini,&rdquo kata Ketua BPK, Hadi Poernomo saat berbicara sebagai keynote speaker pada Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (27-7-2010).

&rdquoLK yang berkualitas bukan dihasilkan melalui cara instan apalagi hanya mengandalkan konsultan, namun melalui sistem akuntansi yang andal (reliable) serta data yag dapat ditelusuri (treaceble) dan layak audit (auditable),&rdquo jelas Hadi Poernomo. &rdquoSatu hal lagi yang perlu kita sadari bersama bahwa opini laporan keuangan hendaknya bukan merupakan tujuan akhir, namun merupakan sasaran antara menuju tertib administrasi pengelolaan Keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan,&rdquo lanjut mantan Dirjen Pajak ini.

Opini terhadap LKKL maupun pemerintah daerah bisa saja berubah. Bisa meningkat dari tahun ke tahun, bisa juga turun. Oleh karenanya, tetap dibutuhkan usaha yang maksimal untuk menjaga dan meningkatkan kualitas LK masing-masing. &rdquoOpini bisa saja stagnan (tetap), jika permasalahan tahun lalu tidak bisa dipecahkan. Bahkan opini BPK juga dapat menurun jika permasalahan tahun sebelumnya menjadi lebih buruk atau ada permasalahan baru yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan pada tahun diperiksa,&rdquo ungkap Hadi Poernomo di hadapan ratusan peserta rakernas.

Kepada para pimpinan K/L dan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, Ketua BPK berpesan agar tidak berpuas diri, namun harus lebih termotivasi untuk terus membenahi sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang yang menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu, diharapkan dapat menghasilkan LK secara lebih cepat dengan bantuan sistem informasi dan pengolah data keuangan berbasis komputer. &rdquoBagi BPK percepatan penyusunan LKKL berbasis komputer ini penting karena dapat meringankan beban kerja (audit workload) BPK dengan menggunakan e-audit melalui sinergitas dengan auditee. Penerapan e-audit ini memungkinkan audit LK dilakukan lebih cepat dengan coverage yang lebih tinggi dan proses lebih transparan,&rdquo papar Hadi Poernomo.

Sedang kepada para pimpinan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP, mantan Dirjen Pajak ini berpesan agar segera menyusun rencana aksi untuk menindaklajuti permasalahan yang ditemukan oleh BPK. &rdquoBPK menilai masih banyak Opportunity for Improvement (OFI) yang harus dibenahi jika pemerintah ingin mewujudkan tekad LKPP 2012 dengan opini WTP,&rdquo pinta Kepala BPK, Hadi Poernomo. &rdquoRencana aksi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengoptimalkan fungsi biro keuangan kementerian/lembaga, atau SKPD, sebagai pusat pengolahan data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan, fungsi inspektorat dan bawasda selaku APIP sebagai previu (quality assurance) draft LK sebelum ditandatangani pimpinan, dan satuan kerja selaku ujung tombak penyusunan LK secara berjenjang,&rdquo lanjut Hadi Poernomo mengakhiri sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino A.P. &ndash Media Center Perbendaharaan

Laporan Pembukaan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Hotel Borobudur
Jakarta, perbendaraan.go.id &ndash Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan cerminan kinerja pemerintah. Berhasil atau tidaknya reformasi birokrasi yang diprogramkan pemerintah dapat dilihat dari opini yang didapatkan atas LKPP tersebut. LKPP tahun 2009 mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau setingkat di bawah opini puncak yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu ini merupakan sebuah prestasi, mengingat LKPP baru disusun mulai tahun 2004.

Namun pencapaian opini WDP tersebut tidak menyebabkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berpuas diri. Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan cita-cita yang terus diperjuangkan. Opini WTP terhadap LKPP memberikan pengertian bahwa pemerintah telah benar dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Salah satu langkah untuk mewujudkannya, Kementerian Keuangan menggelar Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Selasa sampai dengan Rabu, 27-28 Juli 2010, di Hotel Borobudur. Rakernas dihadiri oleh 600 peserta yang terdiri pimpinan Kementerian/Lembaga dan para kepala daerah se Indonesia.

LKPP merupakan kesatuan dari laporan keuangan kementerian/lembaga. &ldquoKualitas laporan keuangan kementerian/lembaga sangat mempengaruhi kualitas LKP,&rdquo kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo dalam sambutannya di Hotel Borobudur kemarin. Oleh karenanya diperlukan komitmen bersama kementerian/lembaga untuk mewujudkan cita-cita bersama. &ldquoTujuan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan adalah terbangunnya forum interaksi kementerian/lembaga,&rdquo lanjutnya. &ldquoDisamping itu juga untuk membangun komitmen, serta transparansi dalam mengelola keuangan Negara,&rdquo jelas beliau. &ldquoRakernas ini juga untuk menyampaikan informasi arah pengembangan dan strategi akuntansi,&rdquo tambah menteri yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati ini.
Rakernas yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono juga dijadikan ajang pemberian penghargaan terhadap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga masing-masing. &rdquoPada kesempatan ini pemerintah juga akan memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah yang mencapai opini audit baik (WTP-red),&rdquo kata Agus Martowardojo. &rdquoAda 45 Kementerian/Lembaga dan 13 pemerintah daerah yang mendapat penghargaan pada hari ini,&rdquo lanjut beliau.

Sementara itu Wakil Presiden Boediono menyampaikan kebahagiaannya atas pencapaian LKPP tahun 2009. &rdquoPertama-tama saya menyampaikan rasa kebahagiaan saya melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Menteri Keuangan, lebih-lebih oleh Kepala BPK atas kemajuan dari tahun ke tahun mengenai kualitas akuntansi dan laporan keuangan pemerintah,&rdquo ungkap Wakil Presiden RI, Boediono saat membuka rakornas kemarin. &rdquoKemajuan artinya bergerak ke depan, belum mencapai sasaran. Jadi masih jalan. Masih ada yang perlu kita perbaiki,&rdquo lanjut beliau.

Menurut Wakil Presiden Boediono, untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik diperlukan komitmen bersama. &rdquoIni saya kira kuncinya. Kuncinya adalah komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah. Komitmen bersama. Toh negara ini miliki kita bersama,&rdquo lanjut beliau.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah landasan yang paling mendasar dari kinerja birokrasi administrasi pemerintahan. &rdquoLKPP adalah landasan yang paling mendasar bagi kinerja birokrasi administrasi pemerintahan yang baik. Oleh karena itu harus secepatnya mendapatkan Standard minimal,&rdquo ungkap Boediono. &rdquoDan Standard minimal itu adalah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian,&rdquo tandas Wakil Presiden.

Rakornas akuntansi dan laporan keuangan akan membahas berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Para peserta akan dibagi menjadi komisi-komisi yang akan bersidang sesuai bidang masing-masing. Komisi I Akan Membahas tentang Strategi Peningkatan Kualitas LKKL dan Pemanfaatannya, Komisi II tentang Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penyusunan dan Pemanfaatan Laporan Keuangan, Komisi III, Tindak Lanjut Inventarisasi dan Penilaian BMN, Serta Status Kepemilikan BMN, Komisi IV, Rencana dan Strategi Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Komisi V Membahas Tentang Tindak Lanjut Temuan BPK Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Wakil Presiden Boediono berharap agar semua pihak tidak berpuas diri terhadap apa yang dicapai pada saat ini. &rdquoKalau kita tetap seperti sekarang, dan puas terhadap apa yang dicapai sekarang, maka kita akan ketinggalan kereta. Negara-negara lain telah berlari cepat,&rdquo ungkap Wakil Presiden Boediono. &rdquoPemerintah mempunyai tekad. Wajar Tanpa Pengecualian tidak akan lama bisa kita capai. Untuk daerah, kita semua akan siap membantu, kita punya BPKP di daerah yang siap membantu pemerintah daerah untuk mencapai sasaran kita bersama,&rdquo lanjut Wakil Presiden Boediono menutup kata sambutannya.

Oleh : Bambang Kismanto dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Perbedaharaan

Liputan Dialog Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Jakarta, perbendaharaan.go.id- Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI Malchias Markus Mekeng, peningkatan opini LKPP yang kini statusnya wajar dengan pengecualian (WDP) merupakan kemajuan positif. "Karena kalau tadinya kita itu ngatur keuangan pemerintah hanya kayak warung saja, sekarang sudah makin baik," kata Melky, sapaan akrab beliau dalam dialog LKPP di Aula Juanda, Kementerian Keuangan, Jumat 23 Juli 2010.

Melky menuturkan, dengan penyusunan LKPP yang profesional, artinya pemerintah semakin bertanggung jawab. Sebab, uang dari rakyat harus dikelola oleh negara dan dijelaskan secara baik, menganut manfaat asas manfaat, asa terbuka, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan bahwa pemerintah telah mendapatkan arahan presiden terkait hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memberi opini WDP. Beliau menambahkan, Presiden telah meminta semua menteri untuk menindaklanjuti dan memantau setiap rekomendasi BPK setiap empat bulan. "Setiap empat bulan kami diminta untuk menjelaskan kemajuan," kata dia.

Sedangkan auditor II BPK bidang Keuangan Negara Syafri Adnan Baharuddin menuturkan, status WDP diberikan atas LKPP karena pengelolaan keuangan makin baik. "Kalau dulu 2007 ada sebelas masalah, 2008 tinggal enam masalah, dan tahun ini tinggal tiga," ujarnya.

Perbaikan itu misalnya tentang masalah utang yang dulu Indonesia tidak pernah tahu berapa totalnya, pada saat sekarang dokumentasinya bisa dengan jelas ditemukan. Contoh kedua adalah dulu yang masalah aset pemerintah tidak pernah tahu berapa nilainya, pada saat sekarang sudah 98 persen aset pemerintah bisa diinventarisir.

Pada kesempatan itu pula, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo menyampaikan strategi yang telah dilakukan pemerintah dalam perbaikan LKPP, serta penjelasan fungsi LKPP bagi masyarakat dalam membangun transparansi. &ldquoDari LKPP itu sendiri masyarakat bisa ikut mengawasi, misalnya bagaimana asset pemerintah itu berkembang.&rdquo Papar beliau.

Dialog yang disiarkan secara langsung oleh Trijaya FM tersebut, menyiratkan persamaan persfektif DPR, Pemerintah, BPK dan akademisi bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan negara mengalami kemajuan yang sangat berarti.

Oleh : Novri, Tino, dan Reno &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan