Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id – Tim Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan KPPN Gorontalo melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Dana Desa (DD) pada desa Pinogu, Kamis (03/05). Menuju daerah yang masih terisolir ini, tim menempuh waktu 7 hingga 10 jam. Separuh rutenya hanya bisa ditempuh dengan ojek motor. Desa Pinogu terkenal sebagai salah satu desa penghasil kopi dengan kualitas terbaik.

“Kegiatan monev ini merupakan pelaksanaan sebagian tugas dari Kanwil DJPb dan KPPN dalam rangka turut serta mengawal DD. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa penyaluran DD telah tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Di samping itu, kami ingin melihat dari dekat pelaksanaan DD serta mendapatkan data dan fakta yang akurat dan terkini tentang perkembangan realisasi dana desa, khususnya di kecamatan Pinogu sebagai bahan dalam penyajian laporan dan kajian-kajian,“ jelas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra.

Setelah Dana Desa terealisasi, keadaan desa Pinogu telah banyak berubah. Penataan jalan rabat beton telah sesuai standar, permukiman tertata rapi serta bersih, dan baliho informasi tetang DD terpasang di sudut-sudut desa.

“Atas nama warga Kec. Pinogu, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim monev Kanwil DJPb dan KPPN Gorontalo yang telah berkenan berkunjung ke Pinogu. Ini merupakan kesempatan bagi kami untuk dapat menyampaikan saran, kritik dan harapan serta menunjukkan hasil kerja keras kami dalam pengelolaan DD dan DAK Fisik,“ jelas Camat Pinogu Rizal  Mooduto saat tim melakukan dialog dengan perangkat desa Pinogu.

“Kami sangat berharap jalan menuju Pinogu bisa dibangun secepat mungkin sehingga memberikan kemudahan transportasi dari dan ke Pinogu, yang pada gilirannya akan menciptakan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesejahteraan warga Pinogu. Kami mohon Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat segera memenuhi harapan kami,” tambah  Kepala Desa Tilonggibila, Ovin Patalangi.

Pada Tahun Anggaran 2018 ini Kecamatan Pinogu mendapat alokasi Dana Desa sebesar 4,06 miliar rupiah untuk 5 desa. Tekad yang kuat dan rasa gotong royong yang tinggi adalah modal warga Pinogu untuk maju dan berkembang setara dengan daerah lain. [Totok Suyanto - kontributor KPPN Gorontalo]

Sabang,djpbn.kemenkeu.go.id - Hadirnya layanan publik di seluruh wilayah Indonesia menuntut seluruh pengelola keuangan APBN untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang lebih berkualitas dengan didukung SDM yang profesional sesuai dengan standar kompetensinya.

Untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas Pejabat Perbendaharaan sebagai SDM pengelola keuangan APBN, Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan melakukan kegiatan refreshment dan Ujian Sertifikasi Bendahara kepada Bendahara satuan kerja, Kamis (26/04), di Kantor Layanan Filial KPPN Banda Aceh di Sabang.

“Seluruh Bendahara harus memiliki kompetensi dengan mendapatkan pengakuan kelayakan melalui Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) yang nantinya akan menjadi prasyarat untuk menduduki jabatan fungsional pranata keuangan APBN,” tegas Direktur Sistem Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih.

Saat menyampaikan hasil Ujian Sertifikasi Bendahara tersebut Direktur Sistem Perbendaharaan, di mana semua peserta ujian dinyatakan lulus. “Sertifikat akan disampaikan kepada seluruh bendahara satker yang telah mengikuti sertifikasi melalui mekanisme konversi dan ujian yang diselenggarakan di lokasi lainnya dalam lingkup kerja KPPN Banda Aceh,” jelasnya.

Hambatan geografis dan keterbatasan jarak dan waktu, seharusnya tidak mengurangi manfaat dari program standardisasi dan peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan. Terbukti, walaupun di ujung barat NKRI, Sertifikasi Bendahara tetap dapat dilaksanakan dengan hasil yang membanggakan. [Febby Johanes Wenji, Kont. Dit.SP]

Manna, djpbn.kemenkeu.go.id,- “LKPP WTP bukan suatu hal yang mustahil untuk diraih dan dipertahankan. Semua berpulang pada kesungguhan pemangku kepentingan dalam ikhtiarnya. Tata cara revisi anggaran perlu dipahami untuk memperlancar pencairan dana. Seiring dengan kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi, pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk pembayaran dana APBN. Satker cerdas, kerja Kanwil dan KPPN tuntas, opini WTP bertahan semakin jelas,” itulah sambutan KPPN Manna Juditha Madyasasi dalam sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA, yang diadakan di Aula KPPN Manna tanggal 5 April 2018.

Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id,- Untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik diperlukan sinergi yang kuat dari semua pihak, baik itu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai kuasa BUN di daerah maupun satuan kerja di lingkup pembayaraannya. Sebagai ujung tombak dalam pengelolaan keuangan negara di daerah, sudah semestinya KPPN harus mampu mengawal dan berjalan beriring bersama dengan satuan kerja mewujudkan kinerja anggaran yang semakin baik.

Tahuna, djpbn.kemenkeu.go.id,- Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Semester I Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara Tahun 2018 diselenggarakan di KPPN Tahuna pada tanggal 23 s.d 25 Maret 2018. “Kami sangat bangga dan berterimakasih, karena sejak KPPN Tahuna berdiri pada tahun 1982, baru pertama ini kegiatan Rakorwil diselenggarakan di Tahuna,“ ucap Wahyu Nugroho, Plt Kepala KPPN Tahuna dalam welcome speech-nya.

Dengan tema “Tingkatkan Kinerja Prestasi, Giatkan Literasi, Kabarkan ke Seluruh Negeri”, dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara Sulaimansyah mengharapkan Rakorwil ini dapat menghasilkan inovasi, dan ide nyata yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,  yaitu : Upaya Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Berdasarkan SFO, Strategi Peningkatan Penyaluran Dak Fisik Dan Dana Desa, Upaya Peningkatan Kualitas Pembinaan Dan Supervisi KPPN, Serta Imlementasi ISO 9001:2015, dan Upaya Peningkatan Kualitas LK BUN & LKKL.

Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id,- Masih dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan 2018, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo menggelar Try Out Ujian Masuk PKN STAN. Try Out yang diikuti sebanyak 180 siswa/siswi dari SMA/SMK/MAN se-Provinsi Gorontalo ini berlangsung di aula KPPN Gorontalo, Minggu (04/03). Dengan penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan para peserta dapat mengukur kemampuan dan kesiapan masing-masing menyongsong pelaksanaan ujian saringan masuk PKN STAN yang tak lama lagi memasuki masa pendaftaran.

Liwa, djpbn.kemenkeu.go.id,- KPPN Liwa dan Harian Radar Lambar menandatangani perjanjian kerja sama berupa pemuatan rubrik Serial Edukasi Keuangan Negara (SEKURA) pada harian Radar Lambar di Gedung Graha Pena Lampung Barat (Lambar), Selasa (06/03). Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Kepala KPPN Liwa, Dani Ramdani dan General Manager (GM) Harian Radar Lambar, Mujitahidin.

Rengat, djpbn.kemenkeu.go.id,- Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-14 KPPN Rengat yang diselenggarakan pada hari Selasa, 30 Januari 2018 di Gedung Dang Purnama Rengat dihadiri oleh Bupati Kuantan Singingi Drs. H. Mursini, M.Si, Wakil Bupati Indragiri Hulu H. Khairizal, SE., MSi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H. Acara tersebut terdiri dari Penandatanganan Pakta Integritas, Seminar Anti Korupsi, dan Cerdas Cermat DAK Fisik dan Dana Desa.