Liputan peluncuran Kartu KPPN Jambi Prioritas Rekonsiliasi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Semangat untuk menjadikan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP) terus digalakkan. KPPN Jambi, sebagai Kuasa BUN di daerah, ikut merasa bertanggung jawab atas hal tersebut. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, KPPN Jambi meluncurkan kartu KPPN Jambi Prioritas bersamaan dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA.2011, tanggal 21 dan 22 Juni 2011 di aula KPPN Jambi.
Kartu KPPN Jambi Prioritas Rekonsiliasi diberikan kepada satker yang memiliki kinerja paling cepat melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan untuk periode Januari s.d. Mei 2011 yaitu Pengadilan Agama Muara Bulian, Pengadilan Agama Muara Bulian, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
Berdasar penelitian terhadap pelaksanaan rekonsiliasi dari Bulan Januari s.d. Mei 2011, keenam satker tersebut sangat konsisten melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan pada hari pertama . Catatan penting lainnya adalah Satker Pengadilan Agama Muara Bulian dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi adalah termasuk dalam 12 satker terbaik yang memperoleh KPPN Jambi Award 2010 dalam kategori rekonsiliasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan . Sebelum dilakukan penyerahan Kartu KPPN Jambi Prioritas dilakukan dialog dengan petugas akuntansi dimaksud tentang kiat-kiat yang dilakukan sehingga selalu dapat melakukan rekonsiliasi pada hari pertama rekon dengan konsisten . Pak Budi dari Pengadilan Agama Muara Bulian mengungkapkan bahwa dia selalu datang pagi-pagi pada hari pertama rekonsiliasi untuk menghindari antrian. Untuk dapat melakukan rekon hari pertama, dia melakukan persiapan tiga hari sebelumnya dari mulai input dokumen sumber sampai rekon internal UAKPA dan UAKPB. Dukungan dari pimpinan juga memberikan motivasi tersendiri. Imbuh beliu penuh semangat.
Pemegang kartu KPPN JAMBI PRIORITAS Rekonsiliasi tersebut mendapat manfaat bebas antrian rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan, Prioritas utama rekonsiliasi via email, bebas antrian penyampaian LPJ Bendahara, dan prioritas utama konsultasi rekonsiliasi dan laporan keuangan.
Satker pemegang kartu dapat mempertahankannya selama mungkin namun apabila ada satker lain yang lebih berprestasi dari 6 pemegang kartu tersebut maka kartu tersebut akan berpindah ke satker lain. Satker yang memegang 6 kartu tersebut sampai akhir tahun akan dinobatkan sebagai satker dengan kinerja terbaik dalam rekonsiliasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada KPPN Jambi Award 2011. Kiranya kobaran api semangat enam satker pemegang KPPN Jambi Prioritas tersebut dapat membakar semangat 300 satker dalam wilayah pembayaran KPPN Jambi untuk berlomba-lomba untuk terdepan dalam rekonsiliasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Sebelum menyerahkan kartu tersebut, Kasi Vera mewakili kepala KPPN Jambi menyampaikan,” Bapak / ibu sekalian akan menjadi saksi apakah sampai akhir tahun 2011 ke-6 satker tersebut dapat mempertahankannya atau berpindah tangan ke satker lain”.
Di samping kartu prioritas rekonsiliasi ada juga Kartu KPPN JAMBI PRIORITAS Pencairan Dana. Bagi pemegang kartu tersebut akan mendapatkan manfaat bebas antrian pengajuan SPM Gaji, bebas antrian pengajuan SPM Non Belanja Pegawai, bebas antrian pengajuan AFS,dan bebas antrian memperoleh layanan CSO. Kartu berlaku selama satu bulan, setelah itu akan dipilih kembali berdasarkan prestasi setiap satuan kerja dalam pencairan dana.
Dengan dikeluarkannya 2 produk Kartu KPPN JAMBI PRIORITAS tersebut, diharapkan dapat lebih memacu satker meraih prestasi lebih baik dalam pencairan dana dan rekonsiliasi.
Sementara itu saat membuka bimbingan teknis Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA.2011, Pjs. Kepala KPPN Jambi, Armizali, menyampaikan bahwa acara bimtek tersebut digelar untuk menjamin kesiapan satker dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Negara. Diharapkan kegiatan ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan LKKL dan LKPP yang WTP.
“Keberhasilan satker menyusun laporan keuangan yang akurat akan membantu KPPN meningkatkan kualitas LKPP KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah. Harapan kita bersama tahun anggaran 2011 semua kementerian dan lembaga mendapat opini WTP dari BPK,“ kata beliu.
Oleh: Nugroho - Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan