Launching Transaksi Perdana SetoranPenerimaan Negara Melalui MPN G-2
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Transaksi perdana setoranpenerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi &ndash 2 (MPN G-2) berhasil dilakukan, Kamis (27/2). Transaksi perdana yang dilakukan pada tiga lokasi, yaitu, Jakarta, Pasuruan dan Banjarmasin, disaksikan langsung secara streaming oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Dirjen Anggaran Askolani, serta para pejabat lainnya dan pihak perbankan yang terlibat.

Layanan sistem MPN G-2 dalam launching tersebut dilakukan oleh PT BRI (Persero), Tbk. Sementara empat Bank/Pos persepsi lain, yaitu BNI, Mandiri, CIMB Niaga, dan PT Posindo dalam status telah melakukan UAT (User Acceptance Test), untuk selanjutnya akan dioperasikan setelah tahap launching tersebut.

Dalam arahannya, Marwanto menyampaikan bahwa MPN G-2 akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah di bidang setoran penerimaan Negara. Ia melanjutkan, system tersebut secara otomatis meminimalisasi berbagai kemungkinan penyimpangan. Meskipun demikian, Ia tidak memungkiri bahwa masih perlu beberapa penyempurnaan. &ldquoSaya rasa ini sebuah sinergi yang luar biasa, karya terbesar yang akan lebih baik lagi,&rdquo apresiasi Marwanto terhadap keterlibatan berbagai pihak dalam membangun system ini.

Hal terpenting yang membedakan antara layanan Sistem MPN G-2 dengan system MPN sebelumnya adalah menyangkut fleksibilitas, akurasi, kecepatan, keamanan, keamanan dan akuntabilitas. Jika sebelumnya transaksi penerimaan Negara harus di setor langsung ke loket pembayaran yang telah ditentukan, melalui layanan system MPN G-2, wajib pajak dan wajib bayar dapat melakukan pembayaran kapan saja dengan berbagai pilihan cara, baik melalui ATM maupun e-banking. Secara system, telah dilakukan uji beban puncak dengan 2.099 juta transaksi dengan hasil memuaskan, yaitu tanpa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ganda. Dengan system ini, pemerintah mengharapkan kepercayaan publik terhadap layanan pembayaran setoran negara akan terus meningkat.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan rapat koordinasi implementasi cetak biru transformasi kelembagaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id- Sebagai wujud nyata dukungan Ditjen Perbendaharaan dalam upaya menyukseskan implementasi cetak biru program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, telah dilaksanakan rapat koordinasi implementasi cetak biru transformasi kelembagaan serta Kick-Off Meeting Project Management Office (PMO) Ditjen Perbendaharaan(23/02). &rdquoseluruh elemen organisasi Ditjen Perbendaharaan harus bersungguh-sungguh dalam upaya implementasi cetak biru tersebut, dan harus yakin bahwa cetak biru tersebut akan mampu mentransformasi Ditjen Perbendaharaan ke arah yang tepat di masa mendatang.&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Rakor dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, para pejabat eselon III dan IV Ditjen Perbendaharaan yang terlibat dalam penyusunan cetak biru transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan serta perwakilan konsultan McKinsey & Company.

Dalam rakor tersebut dipaparkan kembali seluruh inisiatif cetak biru transformasi kelembagaan yang terkait dengan Ditjen Perbendaharaan, kemudian dibahas hambatan-hambatan dalam implementasinya sekaligus langkah-langkah harmonisasi seluruh inisiatif tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebagai institusi pemerintahan yang terdepan dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kekayaan negara dalam rangka menuju Kementerian Keuangan berkelas dunia, yang akan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui Program Transformasi Kelembagaan dengan melibatkan konsultan McKinsey & Co. Dengan output kegiatan adalah yaitu Cetak Biru Transformasi Kelembagaan 2014-2025 yang memuat hal-hal yang perlu diimplementasikan oleh masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mencapai perubahan yang signifikan dan mendasar (transformational change).

Transformasi kelembagaan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan utama yaitu tahap diagnostic dengan tujuan untuk mengetahui berbagai tantangan dan hambatan yang ada dan tahap penyusunan desain cetak biru transformasi kelembagaan.

Tahap diagnostic dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi melalui wawancara terhadap para pejabat dan pegawai Ditjen Perbendaharaan yang berkompeten. Sedangkan tahapan penyusunan cetak biru dilaksanakan melalui mekanisme diskusi berkelompok dalam minilabs.

Dalam program transformasi kelembagaan Ditjen Perbendaharaan tergabung dalam fungsi treasury yang berfokus pada empat fungsi utama yaitu 1). Pencairan dan penerimaan anggaran 2). Pengelolaan Likuiditas 3). Akuntansi dan pelaporan keuangan 4). Special Mission

Untuk mengawal implementasi cetak biru tersebut, maka akan dibentuk Project Management Office (PMO) di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dimana tugas dan fungsi utama PMO antara lain melaksanakan koordinasi seluruh unit di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dalam implementasi cetak biru dan melaksanakan riset-riset yang terkait pemantauan dan pengukuran efektivitas implementasi milestone.

PMO melaksanakan koordinasi implementasi terhadap empat fungsi utama yaitu 1). Pencairan dan penerimaan anggaran 2). Pengelolaan Likuiditas 3). Akuntansi dan pelaporan keuangan dan Special Mission serta 4). Change Management and Communication (CMC). Saat ini PMO masih dalam tahap persiapan penyusunan peraturan dan penyusunan keanggotaannya, diharapkan pada awal Maret 2014 PMO telah dapat berfungsi secara optimal.

Dalam penyampaian kesimpulan akhir kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan menekankan bahwa jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaanlah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya proses transformasi ini, jangan sampai cetak biru yang sudah ada hanya menjadi sebuah wacana atau karya intelektual semata tanpa implementasi yang nyata.

Oleh : Yanuar Imbiono &ndash Kontributor Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan ke KPPN Magelang
Magelang, perbendaharaan.go.id - Jum&rsquoat, 14 Februari 2014, Bertepatan dengan erupsi Gunung Kelud, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melakukan kunjungan kerjanya ke KPPN Magelang, Juam&rsquoat (14/2). Dalam suasana abu vulkanik yang cukup tebal, kehadiran Dirjen Perbendaharaan disertai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Muhson dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Alfiah.

Tiba di KPPN Magelang, Marwanto menemui dan menyapa para pegawai. Selanjutnya, Kepala KPPN Magelang menyampaikan profil KPPN. Dalam pengarahannya kepada seluruh pegawai KPPN Magelang yang dipandu oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Dirjen menyampaikan bahwa pegawai KPPN harus mempersiapkan diri untuk merubah cara kerja dari clerical menjadi analitis, hal ini dikarenakan organisasi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah melalui PMK-169/PMK.01/2012 dipercaya menjadi wakil Kementerian Keuangan di daerah, hal ini ditandai dengan adanya pendelegasian sebagian tugas dari unit eselon I Kementerian Keuangan yakni Ditjen Anggaran terkait dengan Revisi DIPA, Ditjen Perimbangan Keuangan terkait dengan Pembinaan Keuangan Daerah dan BKF terkait dengan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR), Spending Review maupun Goverment Financial Statistic (GFS). Menurut Marwanto, Terkait dengan tugas-tugas tersebut diharapkan seluruh pegawai KPPN Magelang dapat mempersiapkan diri melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai serta perubahan budaya kerja.

Hal lain yang juga menjadi arahan Dirjen Perbendaharaan adalah tanggungjawab Ditjen Perbendaharaan terhadap suksesnya implementasi SPAN, dimana mulai bulan Januari 2014 sudah dilakukan pilloting tahap I maupun II dan pada bulan maret mendatang akan dilaksanakan roll out. SPAN menjadi pertaruhan karena sukses atau tidaknya SPAN menjadi tanggungjawab seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan. Pada kesempatan tersebut disampaikan usulan terkait keamanan dalam bekerja karena pada masa transisi perubahan dari sistem yang eksisting menuju SPAN memerlukan kehati-hatian dan kewaspadaan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan merugikan pegawai bersangkutan.

Oleh: Kontributor KPPN Magelang

Liputan Launching Operasionalisasi KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta VII
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono meresmikan operasionalisasi KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta VII, Kamis (27/2). Penambahan dua KPPN dari lima KPPN yang sudah ada di wilayah DKI Jakarta, merupakan langkah strategis sebagai antisipasi beban kerja pengelolaan APBN yang meningkat.

Dalam sambutannya, Marwanto menyampaikan bahwa operasionalisasi KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta VII merupakan upaya peningkatan kualitas terhadap kecepatan dan ketepatan proses pencairan dana dalam pelaksanaan APBN. Terkait kualitas pelayanan, Marwanto mengajak seluruh satuan kerja untuk turut serta memberikan masukan, &ldquo Jika Bapak/Ibu melihat pelayanan kami senyumnya kurang lebar, mohon kami diberi masukan,&rdquo ujarnya kepada para undangan yang hadir.

Melalui distribusi beban kerja dari lima KPPN yang sudah ada, KPPN Jakarta VI mengelola pagu anggaran sebesar 18.4 triliun dengan sebanyak 218 satuan kerja. KPPN Jakarta VI dibantu oleh 49 Bank/Pos Persepsi sebagai mitra kerja. Sedangkan KPPN Jakarta VII mengelola pagu anggaran sebesar 56.6 triliun dengan sebanyak 253 satuan kerja. KPPN Jakarta VII dibantu oleh 4 Bank Operasional (BO) I dan 49 Bank/Pos Persepsi mitra kerja.

Sebagai kantor baru, Ditjen Perbendaharaan saat ini terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana dalam mendukung organisasi yang professional, modern dan akuntabel. KPPN Jakarta VI terletak di Jalan Ir. Juanda Nomor 19, sedangkan KPPN Jakarta VII terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 53-55.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan provinsi Bali.
Bali, perbendaharaan.go.id- Sebagai Evaluasi Kinerja tahun 2013 dan menyusun rencana strategis tahun 2014, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan provinsi Bali melaksanakan Rapat Koordinasi(22/02). Perkembangan SPAN yang sedang dalam tahap piloting, menjadi isu penting dalam rapat tersebut. Diawal sesi rapat telah dipaparkan mengenai persiapan rol out dan piloting SPAN serta diskusi mengenai sejauh mana SPAN memberikan perubahan terhadap cara kerja pada instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono didampingi Direktur Transformasi Perbendaharaan Sudarto dan Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana serta tuan rumah Kepala Kantor Wilayah(kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Ida Bagus Gede Kartika Manuaba. &ldquoSungguh luar biasa dapat hadir di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu dengan suasana kekeluargaan yang begitu hangat&rdquo sambut Dirjen Perbendaharaan saat menyapa pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Bali.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan pasca ditetapkannya PMK nomor 169/pmk.01/2012 telah menjadi pintu gerbang Kementerian Keuangan di daerah. Kanwil Ditjen perbendaharaan diharapkan menjadi rujukan daerah dibidang pengelolaan keuangan negara. &ldquoSetelah ada SPAN , kalau di hitung-hitung pekerjaan akan lebih banyak. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan itu dengan baik, unit vertikal Ditjen Perbendaharaan akan naik kelas sehingga menjadi bagian dari kementerian keuangan yang paling komprehensif mengetahui kebijakan-kebijakan dibidang penganggaran&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Pada kesempatan berbincang dengan pegawai kanwil, Dirjen Perbendaharaan menyebutkan bahwa Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Keuangan telah melakukan survey pada seluruh kantor-kantor pelayanan di daerah, termasuk KPPN. Dalam hasil survey tersebut KPPN mendapatkan apresiasi positif dari satker dan masyarakat karena telah memberikan layanan terbaik. Sebelumnya 4(empat) bank terkemuka telah datang ke KPPN Malang, Bank Mandiri adalah salah satunya. &ldquojika nilai untuk bank mandiri 100, maka untuk KPPN Malang adalah 120&rdquo tegas salah satu tim dari Bank Mandiri.

Dua hari penuh membahas isu-isu penting seputar tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali merupakan bukti dedikasi tinggi dari seluruh pegawai. Dengan rapat koordinasi tersebut para pegawai lebih siap untuk implementasi SPAN dan lebih memahami hal-hal terkait dengan Accrual Based Accounting yang akan dilaksanakan ditahun 2015 nanti.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Workshop Metodologi Riset Terapan-Bidang Pengelolaan SDM
Bogor, perbendaharaan.go.id - Bagian Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan Workshop Metodologi Riset Terapan (Bidang Pengelola SDM) pada tanggal 10 s.d. 15 Februari 2014, di Bogor. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Perbendaharaan dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan menjadi bagian dari program employee engagement tahun 2014.

Peserta workshop tersebut merupakan pejabat/pegawai pengelola SDM atau pejabat/pegawai lain yang ditunjuk Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dengan kriteria memiliki kemampuan berfikir kritis dan analitis serta dipandang mampu menyelesaikan kajian/penelitian pengelolaan SDM yang akan disusun pasca workshop. Jajaran narasumber yang digawangi oleh Prof. Noer Azam Achsani memberikan materi secara komprehensif sesuai kaidah metodologi penelitian, dimulai dari perumusan masalah, desain sampling, desain instrumen/kuisioner, pengolahan dan analisis data survei yang lebih tajam dan dapat diterapkan, seperti analisis deksriptif, Importance Performance Analysis (IPA), korelasi, regresi, biplot dan korespondensi.

Penyajian materi didominasi oleh penelitian kuantitatif dengan lebih melibatkan partisipasi aktif perserta (hands-on) melalui diskusi dan praktik pengolahan/analisis data. Selain itu, pada workshop tersebut juga diberikan materi mengenai penelitian kualitatif sebagai varian yang dapat dijadikan alternatif dan dapat dikombinasikan dengan penelitian kuantitatif.

Sebagai bentuk menjalin keintiman antara pengelola SDM instansi pusat dan vertikal, disela workshop disisipkan perbincangan mengenai problematika dan tantangan pengelolaan SDM Ditjen Perbendaharaan ke depan yang disajikan dalam format talkshow dengan menghadirkan Yanti Munthe (Konsultan SDM dari PT. ARA Indonesia), Sumedi dan Tanti (Peneliti FEM-IPB) serta Muhammad Arif yang mewakili Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian. Pada talkshow tersebut dikupas hasil survei employee engagement dan rencana aksi (rumusan kebijakan) sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi hasil survei (infographic dan rilis hasil survei terlampir). Perhatian khusus patut diberikan kepada pegawai crash and burners (kinerja sedang-tinggi, namun kepuasan rendah) yang setipe atau berada di kuadran 7 dan 9 (kompetensi-kinerja tinggi). Pegawai di level almost engaged diibaratkan sebagai swing voters yang rentan berubah tingkat engagement dan loyalitasnya, jika tidak terdapat perbaikan kebijakan konkrit yang mereka rasakan.

Workshop ini digelar guna mendukung cetak biru pengelolaan SDM Ditjen Perbendaharaan jangka menengah yang telah dituangkan dalam sebuah Grand Design tahun 2013-2017. Terjadi pergeseran paradigma pengelola SDM yang semula berperan sebagai unit supporting dan melaksanakan tugas yang bersifat administratif, menjadi mitra strategis dalam pencapaian visi/misi dan menghadapi tantangan tugas Ditjen Perbendaharaan ke depan. Salah satu peta strategi grand design yang ditetapkan adalah pengembangan budaya kerja pegawai yang analitis, responsif dan berorientasi pada teknologi informasi. Oleh karena itu, pengelolaan SDM dituntut memiliki komitmen dan program yang sejalan dengan strategi tersebut.

Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2013 telah dilakukan survei employee engagement oleh Bagian Administrasi Kepegawaian Ditjen Perbendaharaan yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Survei ini bertujuan untuk menilai kinerja pengelolaan SDM secara cover both side (kepuasan pegawai dan kontribusi pegawai terhadap organisasi) yang kemudian dipetakan dalam level engagement pegawai. Lebih jauh level engagement dianalisis dengan profil kompetensi dan kinerja pegawai yang dipetakan dalam 9 box/kuadran untuk mengetahui kedudukan/hubungan dan kemiripan karakteristik diantara keduanya.

Pada tataran praktik, terdapat beberapa permasalahan pengelolaan SDM yang tertangkap dalam survei employee engagement dan perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkrit. Sebagai bahan pendukung perumusan kebijakan rekomendasi survei, diperlukan sebuah kajian/penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kajian/penelitian tersebut jika diperkaya dengan analisis data sekunder yang tersedia saat ini, seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIK), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Kajian Fiskal Regional (KFR), akan lebih mempertajam kualitas kajian dan memiliki daya dorong Kuat untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Oleh: Ahmad Nurholis - Bagian Administrasi Kepegawaian

Liputan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013
Jakarta,Perbendaharaan.g.id- Bertempat di Mezzanine Room, Gedung Djuanda I, sekitar 140 orang hadir mewakili 78 Kementerian/ Lembaga hadir dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selain para Direktur lingkup DJPBN, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan serta perwakilan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta dan Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta juga hadir dalam acara itu. Dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati, acara sosialisasi ini menjadi executive level meeting terkait peraturan tentang Bendahara.

Dalam sambutannya. Anny menekankan urgensi pengaturan terkait Bendahara yang diatur dalam PMK No. 162/PMK.05/2013 dan peran setiap Setjen dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Anny juga menekankan hubungan pengelolaan uang oleh Bendahara dengan kebijakan fiskal Indonesia. Sementara pemaparan isi PMK disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dengan moderator Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudy Widodo.

Pada sesi tanya jawab, terungkap fenomena keengganan pegawai untuk ditunjuk sebagai Bendahara meski mendapat honor karena Bendahara biasanya menjadi obyek pertama pemeriksaan apabila terjadi kasus penyalahgunaan uang di satker. Namun, Marwanto justru menegaskan bahwa adanya peraturan ini mendudukkan Bendahara sesuai fungsinya dan menegaskan hal-hal yang menjadi tanggung jawab seorang Bendahara. Marwanto pun menjelaskan fungsi LPJ Bendahara dalam mendukung akuntabilitas LKKL.

Acara ini rencananya akan diikuti dengan sosialisasi tingkat teknis terkait penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara, dengan menggunakan aplikasi SiLaBI (Sistem Laporan Bendahara Instansi) yang pada acara tersebut juga mulai diperkenalkan. Namun yang utama dalam acara sosialisasi ini adalah adanya sinergi antara Kementerian Keuangan sebagai BUN dengan setiap K/L dalam mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan PMK dimaksud.

Oleh : Arie (Kontributor Direktorat Pengelolaan Kas Negara)

Medan, perbendaharaan.go.id, -Bertempat di Ballroom Hotel Santika Dyandra Medan, Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan pada tanggal 8 s.d 10 Februari 2014. Rakor yang mengambil tema: &ldquoDengan SPAN Kita Bisa&rdquo, dihadiri oleh para pejabat eselon 3 dan eselon 4 Kanwil dan sebelas KPPN di wilayah Sumatera Utara. Rapat dibuka oleh Plt Kepala Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Syahril Anwar. Dalam sambutan sekaligus keynote speech, Syahril memaparkan hasil Rapimtas Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan di Magelang dan Jakarta, di antaranya kebijakan-kebijakan strategis yang akan dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan di tahun 2014, yaitu Reviu Pelaksanaan Anggaran, Kajian Fiskal Regional, penyelesaian SP2D retur, monitoring kiriman uang, pengembangan Sistem MPN G-2, persiapan penerapan akuntansi akrual, serta penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah. Selain itu, Syahril juga menekankan bahwa dalam rangka pelaksanaan Piloting SPAN pada Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara, banyak hal yang perlu dipersiapkan, tidak hanya dari pihak KPPN selaku Kuasa BUN akan tetapi juga dari pihak Satuan Kerja dan Perbankan selaku mitra KPPN. Oleh karena itu, Syahril mengajak seluruh kepala KPPN beserta jajarannya untuk berusaha semaksimal mungkin mensukseskan piloting SPAN yang akan dimulai pada tanggal 17 Februari 2014.

Rapat Koordinasi kali ini terasa istimewa, karena Direktur Jenderal Perbendaharaan, Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Kabag Administrasi Kepegawaian, Kabag Organisasi dan Tata Laksana, dan Kabag Umum Setditjen Perbendaharaan, serta Kasubdit Dabantek Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kepala Seksi Transformasi Perangkat Keras Subdit Transformasi TI Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah bersedia hadir untuk menjadi narasumber.

Dalam pengarahannya, Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana mengharapkan adanya feedback yang konstruktif dari KPPN dalam pelaksanaan Piloting SPAN yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara untuk penyempurnaan sistem yang baru. Migrasi dari sistem lama ke sistem baru kemungkinan akan memperlambat pelayanan KPPN kepada satker. Untuk itu, diperlukan kerja keras seluruh pegawai KPPN untuk segera beradaptasi terhadap perubahan dan melakukan pembinaan kepada satker. Dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada satker, Sesditjen juga menjelaskan langkah Kantor Pusat untuk membuat standar pelayanan sesuai dengan standar internasional ataupun ISO. Dengan adanya standar dimaksud, maka pelayanan yang diberikan dapat terukur. Beliau juga menyatakan bahwa Kanwil dapat mengoptimalkan peran tenaga Regional Economist dan proaktif melakukan program-program yang bermanfaat tanpa harus menunggu arahan dari pusat. Berbagai perubahan yang dihadapi Ditjen Perbendaharaan tersebut harus disertai dengan perubahan budaya kerja terutama perubahan pola pikir bagi para pegawai. Terkait tugas dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan beliau menyatakan bahwa sudah saatnya Kanwil untuk berperan lebih. &ldquoTugas Kanwil salah satunya adalah melaksanakan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional. Untuk itu kami berharap bahwa Kanwil tidak hanya menyajikan angka-angka belaka namun juga dapat menganalisa makna dibalik angka-angka tersebut&rdquo lanjut beliau.

Acara kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang dibagi dalam dua panel. Panel pertama dengan narasumber dari Setditjen Perbendaharaan, yaitu Kabag Administrasi Kepegawaian Teguh Dwi Nugroho, Kabag Umum Heru Pudyo Nugroho, dan Kabag Organisasi dan Tata Laksana Syafriadi, dengan materi kebijakan-kebijakan strategis tahun 2014 baik di bidang kepegawaian, organisasi, maupun sarana prasarana di Ditjen Perbendaharaan. Panel kedua diisi dengan pemaparan dari Kasubdit Dabantek Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto, Kepala Seksi Transformasi Perangkat Keras Subdit Transformasi TI Direktorat Transformasi Perbendaharaan Tri Widiyono dan Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Hari Winarno. Materi yang disajikan adalah Reviu Pelaksanaan Anggaran, persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan piloting SPAN di Sumatera Utara, dan knowledge sharing implementasi piloting SPAN tahap I yang telah dilaksanakan pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Dalam kedua panel ini, terjadi interaksi yang menarik antara para narasumber dan peserta rakor. Para peserta mendapat banyak kesempatan untuk menceritakan kendala-kendala yang dihadapi di wilayah dan mendapatkan solusi permasalahan mereka. 

Terakhir, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowirjono dalam arahan sekaligus penutupan acara Rapat Koordinasi menjelaskan peran strategis Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan di daerah yang memerlukan perubahan cara kerja pegawai dari yang bersifat klerikal menjadi analitikal. Dirjen Perbendaharaan juga mengingatkan agar semua pihak berkontribusi maksimal dalam pelaksanaan piloting SPAN, dan pelaksanaan program SAKTI yang melibatkan puluhan ribu satker. &ldquoApabila SPAN berhasil, maka kita akan mendapatkan trust dari publik&rdquo kata beliau.

Terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional beliau menyatakan bahwa Kanwil dan KPPN agar menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemda dan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Dinas-dinas di Pemda. &rdquoSinergi dan komunikasi data antara KPPN, Kanwil dan Kantor pusat agar lebih ditingkatkan. Disamping itu, Kanwil agar dapat memanfaatkan keberadaan regional economist secara optimal dalam penyusunan kajian&rdquo Lanjut beliau

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov. Sumatera Utara