Media Keuangan - Departemen Keuangan sedang melakukan langkah-langkah nyata untuk menertibkan rekening liar. Beberapa langkah nyata tersebut antara lain telah diterbitkannya dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang mengatur masalah ketertiban rekening pemerintah. Kedua PMK itu adalah PMK Nomor: 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolahan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja serta PMK Nomor: 58/PMK005/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo pada konperensi pers 15 Juni 2007 di Jakarta

Lebih lanjut Herry menjelaskan, bahwa sebelum adanya UU bidang Keuangan Negara (UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/2004) Badan Pemeriksa Keuangan selalu mempermasalahkan tidak transparannya rekening-rekening yang dimiliki pemerintah. Menanggapi hal ini, pada awal masa reformasi pemerintah melakukan beberapa langkah inisiatif dengan menertibkan Inpres No. 9 Tahun 1999 yang mengharuskan semua departemen/ Lembaga pemerintah non departemen untuk melaporkan seluruh rekeningnya dan memindahkan kerekening Menteri Keuangan selambat-lambatnya 31 Agustus 1999.

Dengan pelaksanaannya ternyata peraturan ini tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya rekening liar pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004, 2005 dan 2006.

Dalam LKPP 2004, BPK menemukan adanya 957 rekening yang tidak tercantum dengan total nilai Rp20.551.218,29 juta. Rincian rekening tersebut adalah sebanyak 227 rekening pada Bank Indonesia dengan nilai total Rp3.571.751,74 juTA 29 rekening pada rekening escrow dengan nilai total Rp13.576.554,53 juta dan 651 rekening pada Kementerian Negara/ Lembaga dengan nilai total Rp3.402.912,02 juta.

Dengan LKPP 2005 menemukan adanya 1303 BPK rekening baru pada 35 Kementerian/ Lembaga dengan nilai total Rp8.537.735.895.823 dengan rincian 680 rekening giro sebesar Rp7.220.263.829.412 dan 623 rekening deposito sebesar Rp1.317.472.076.411.

Menindaklanjuti temuan ini kata Heryy Purnomo, Depkeu melakukan klarifikasi pada 35 Kementerian/ Lembaga. Hasilnya diperoleh 1892 rekening lain yang juga tidak jelas dengan total nilai Rp9.062.772.673.384. Sehingga pada tahun 2005 tersebut ditemukan 3195 rekening dengan total nilai Rp17.624.895.082.987. Pada awal tahun 2006 Departemen Keuangan. Menutup 17 rekening di Lingkungannya yang menghasilkan sumbangan pembiayaan bagi APBN sebesar 5,005 trilliun.

Dengan audit BPK terhadap LKPP tahun 2006, BPK lagi-lagi menemukan 2396 rekening dengan total nilai Rp2.704.789,95 juta dengan perincian 2141 rekening Giro pada bank umum dengan total nilai Rp2.560.473,07 juta dan 260 rekening deposito pada bank umum dengan total nilai Rp144.316,88 juta.

Dengan adanya peraturan yang baru, diharapkan rekening-rekening yang tidak jelas peruntukannya tersebut tidak lagi terjadi.

Sedangkan untuk rekening-rekening yang tidak jelas yang telah ditemukan BPK, ada beberapa alternative penyelesaian yang dapat dilakukan pemerintah seperti: dipertahankan (untuk rekening Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan), dipertahankan sementara untuk kegiatan ad hoc (untuk rekening escrow, rekening penampungan pengembalian RDI, dan rekening reboisasi), dipertahankan sementara untuk dialihkan ke BLU ( untuk rekening pelayanan haji di Depag, dan RDI pada Depkeu ), dialihkan sebagai rekening PFK (untuk rekening jaminan eksplorasi di ESDM, rekening dalam rangka pesangon pegawai pertambangan minyak di Depnaker, jaminan ekspor dan lelang di Depkeu), diungkapkan pada LKPP karena bukan milik pemerintah (untuk jaminan atas pendirian perusahaan asuransi di Depkeu, Jaminan pengerahan tenaga kerja pada Depnaker), ditutup kemudian saldonya disetorkan ke Rekening kas Negara (untuk rekening bendahara proyek dan rutin yang tidak diperlukan lagi)

Dan yang terakhir dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (untuk rekening yang tidak jelas, rekening MA untuk kesejahteraan pegawai, rekening dana undian/ hadiah yang tidak diambil di Depsos, serta jaminan lelang yang tidak diambil pemiliknya di Depkeu).

Departemen Keuangan tengah berupaya untuk meningkatkan kinerja pegawai dan institusi kelembagaannya. Sebagai langkah awal dari tekad tersebut, telah dilakukan perubahan kelembagaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, dan produktivitas kinerja birokrasi dalam menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Untuk itu, sejak tahun 2002 telah dilakukan langkah penataan organisasi yang dimulai dari pemisahan tugas dan fungsi penganggaran, formulasi kebijakan, perbendaharaan, pengelolaan utang, serta tugas dan fungsi pengelolaan aset Negara.

Sebagai tindak lanjut atas pemisahan dan penajaman tugas dan fungsi tersebut, secara struktur Departemen Keuangan saat ini terdiri dari: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Untuk memperKuat langkah tersebut, Menteri Keuangan melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 telah merancangkan dilaksanakan Reformasi Birokrasi yang meliputi berbagai program prioritas dibidang: (i) penataan organisasi, (ii) penyempurnaan business process, dan (iii) peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Di bidang penataan organisasi, langkah yang ditempuh berupa penajaman tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal, serta pembentukan beberapa Kantor Pelayanan Modern di Ditjen Pajak (3 Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar, 28 Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan 171 Kantor Pelayanan Pajak Pratama), Ditjen Bea dan Cukai ( 2 Kantor Pelayanan Utama, yaitu KPU Tipe A Tanjung Priok dan KPU Tipe B Batam), dan Ditjen Perbendaharaan (target 30 dan yang sudah siap 17 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan untuk layanan prima).

Disamping itu telah pula dilakukan pemisahan dan penajaman fungsi organisasi yang diharapkan menghasilkan struktur organisasi yang mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

Dibidang penyempurnaan business process, langkah yang ditempuh berupa pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan yang telah menghasilkan uraian jabatan sebanyak 5.225 jabatan,penyusunan Standard operating procedures (SOP) sebanyak 6475 SOP, dan penyusunan analisa beban kerja.

Sementara itu, di bidang peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM) beberapa langkah telah dan sedang disiapkan berupa pembentukan assessment center, penyusunan pola mutasi, penyusunan pedoman rekrutmen, pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, dan peningkatan Disiplin Pegawai Negrei Sipil.

Sebagai kelanjutan dan langkah reformasi birokrasi yang telah dan sedang dilakukan tersebut, Departemen Keuangan menyadari bahwa peningkatan pelayanan kepada publik merupakan hal utama yang perlu ditingkatkan.

Guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik maka dari 6475 SOP telah dipilih 35 SOP sebagai program preoritas berupa “Layanan Unggulan”. Beberapa layanan penting tersebut meliputi layanan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, pengolahan asset Negara, dan pelayanan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank.

Dengan program ini diharapkan berbagai layanan penting tersebut dapat dilayani dengan lebih cepat, singkat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian masyarakat akan dapat memperoleh kemudahan dan kepastian pelayanan, karena dalam program ini telah dengan jelas dicantumkan (i) jangka waktu penyelesaian layanan (ii) biaya yang diperlukan, dan (iii) persyaratan administrative yang ditentukan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Jumat (31/01). Kegiatan ini merupakan upaya untuk menegaskan kembali komitmen untuk terus mengimplementasikan dan bekerja sesuai landasan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik, dan Kode Perilaku Organisasi.

KPPN Surabaya I menyelenggarakan Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Press Release APBN Bulan Desember 2024 dan Evaluasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Penandatanganan Pakta Integritas serta Pemberian Penghargaan Semester II Tahun 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Kamis (13/01) di Aula Singasari Lantai 7 Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya.

Sejumlah Pegawai KPPN Surabaya I mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Pemerintah RI. Penghargaan ini diberikan kepada para pegawai yang dalam kurun waktu tertentu telah bekerja dengan giat, juga memiliki kesetiaan yang besar terhadap NKRI, Pancasila, UUD, serta memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bagian dari instrumen fiskal. Penyaluran dana dari APBN berperan penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Karenanya, para pegawai DJPb juga diharapkan mumpuni bertugas sebagai analis agar di samping sebagai Treasurer juga dapat berperan dengan baik sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor.

“Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu” menjadi tema spesial Hari Pahlawan 2024. KPPN Surabaya I yang berkedudukan di Kota Pahlawan memperingati Hari Pahlawan dengan mengadakan kegiatan Kebintalan Ideologi ke Museum Dr.  Soetomo Surabaya, Jumat (08/11).

“Kita harus meneladani perjuangan dan pengorbanan jasa para pahlawan. Generasi muda penerus cita-cita pahlawan bangsa harus bisa mengelola waktu dengan sebaik-baiknya dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif dan bermanfaat.

UMKM binaan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat berkesempatan mengikuti ajang bergengsi Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 yang berlangsung pada 9-12 Oktober 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan. Event ini merupakan platform Business-to-Business (B2B) terbesar di Indonesia, yang mempertemukan pelaku usaha dengan buyer nasional dan internasional serta membuka peluang ekspor bagi produk unggulan daerah.