Seluruh pejabat dan pegawai DJPb lingkup Kantor Wilayah Gorontalo selayaknya mengikuti perkembangan informasi dan teknologi serta memiliki tanggung jawab yang besar untuk ikut menyukseskan program inisiatif strategis yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto dalam sambutan dan pembukaan kegiatan Internalisasi Program Kerja Transformasi Kelembagaan bertajuk “Overview Transformasi Kelembagaan dan Progress Capaian Quickwins DJPb Periode April Tahun 2023” yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Senin (22/05).

Gorontalo, 11 April 2023 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo selenggarakan diseminasi terkait KFR dan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) di Aula Mohuyula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Selasa (11/4).

Penguatan peran Kanwil DJPb Jateng sebagai Regional Chief Economist (RCE) terus dilakukan melalui kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Kedatangan delegasi Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) dalam kunjungan ke Kanwil DJPb Jateng pada Kamis (23/11) menjadi salah satu penguatan sinergi tersebut.

Di tengah masa Pandemi Covid-19 jajaran Satker Koordinator Wilayah (UAPPA-W) lingkup Jawa Tengah berhasil menyelesaikan LKKL, LKBUN, maupun LKPP Tahun 2021 Audited. Plt 2 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Sutyawan, menyampaikan apresiasinya kepada para penanggung jawab laporan keuangan dalam kegiatan Rakor dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W 2022 lingkup Jawa Tengah di Aula GKN I Semarang, Selasa (11/10).

UMKM dalam perekonomian regional memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Namun, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan populasi UMKM pada tahun 2021 di Papua Barat yang cukup signifikan atau tumbuh negatif -48,56 persen (3.468 unit) jika dibandingkan dengan jumlah unit pada tahun 2019.
Kondisi ini menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM sebesar -40,95 persen atau menjadi 7.344 jiwa. Angka tersebut adalah 1,01 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja di Papua Barat, atau menurun dari sebelumnya (2019) yang mampu mencapai 1,71 persen.

Saat ini, pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang ditunjuk pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Namun, terdapat kemungkinan terjadinya kegagalan transfer dana ke rekening pihak penerima sehingga bank penerima melakukan penolakan/pengembalian (retur) SP2D.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana, retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada bank pengirim.