Yogyakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Konsolidasikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dari 339 Satuan Kerja mitra KPPN Yogyakarta, dilaksanakan Sosialisasi PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Focus Group Disscussion (FGD) (10/11).

Dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan daerah agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkup Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di Hotel Novotel Bangka. Rapat Koordinasi dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah yaitu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Walikota, para Bupati, Sekertaris Daerah, Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Inspektur Daerah lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ayo anak anak kita tepuk diam…

Prok..prok…

Tepuk diam..prok..prok..

Diam…

Dan kelaspun kembali sunyi, itulah salah satu jurus pamungkas para relawan Kementerian Keuangan Mengajar 2016 (KM2016) lokasi mengajar di Denpasar, untuk mengembalikan suasana kelas yang sempat “kacau” dengan hiruk pikuk khas anak anak.

Maybrat, djpbn.kemenkeu.go.id – Layanan Filial KPPN Sorong di Kabupaten Maybrat diresmikan pada Senin (10/10) lalu bertempat di gedung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. Resmi beroperasinya layanan KPPN Filian di Maybrat ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan hingga ke pelosok.

Harapan itu disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Papua Barat, Elisa Sroyer dalam kesempatan peresmian tersebut. Sedangkan Bupati Maybrat, Karel Murafer, mengapresiasi pembukaan layanan KPPN Filial di Maybrat ini disertai komitmennya untuk mendukung ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung operasionalnya layanan KPPN di Maybrat.

“Kami berupaya untuk membangun berbagai infrastruktur pendukung antara lain listrik 1 x 24 jam dan jaringan internet untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan”, demikian dinyatakan Karel.  

Menurut Bupati Maybrat, pemilihan lokasi KPPN filial ini sangat tepat karena Kabupaten Maybrat berada di wilayah segitiga emas yaitu berdekatan dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw. “Harapan kami, KPPN filial di Kabupaten Maybrat dapat berkembang menjadi salah satu kantor yang representatif untuk melayani satuan kerja di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Tambrauw,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Midden Sihombing menyatakan bahwa pembentukan KPPN filial di Maybrat merupakan langkah Ditjen Perbendaharaan untuk meningkatkan pelayanan perbendaharaan negara di daerah terpencil yang jauh dari KPPN.

“Selain mempercepat proses pencairan dana, keberadaan KPPN filial diharapkan dapat memberikan transfer ilmu pengelolaan keuangan negara di satuan kerja dan SKPD”, papar Midden. Ia menyampaikan pula bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dan KPPN Sorong membuka diri bagi instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan ilmu terkait pengelolaan keuangan negara tanpa dipungut biaya.

“Jika ilmu kami bisa bermanfaat bagi stakeholders, maka hal itu lebih berharga dari materi dan semoga dengan upaya ini Provinsi Papua Barat bisa semakin maju melampaui Provinsi lainnya di Indonesia”, pungkas Midden.

Oleh : Kontributor Kanwil Prov. Papua Barat

Lampung, djpbn.kemenkeu.go.id – Pemerintah berkewajiban menyediakan akses aman air minum 100% pada tahun 2019, seperti pada target RPJM tahun 2015-2019. Menggagas Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM melalui Skema Hibah-PMD (Penanaman Modal Daerah) , Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Lampung, Pemda sebagai pemilik PDAM dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) menyelenggarakan FGD (12/09).