Amlapura, djpbn.kemenkeu.go.id - Bukan tanpa alasan, akibat meletusnya Gunung Baru Jari, anak Gunung Rinjani yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakibatkan prosesi penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Amlapura sebagai Zona Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK WBBM) yang sedianya akan dilaksanakan pada Rabu, 4 November 2015 terpaksa mengalami penundaan.

Palangka Raya, djpbn.kemenkeu.go.id - Peringatan Hari Oeang ke-69 yang bertepatan dengan hari jadi Bank Kalteng ke-54 menjadi hari istimewa karena dihari yang sama Bank Kalteng resmi melakukan transaksi perdana penerimaan negara menggunakan MPN-G2 (30/10).

Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id - Budget Reform akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id – Mengkomunikasikan antara stakeholder daerah dengan pembuat kebijakan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mengelar sebuah seminar ekonomi (28/10).

Manado, djpb.kemenkeu.go.id - Sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dengan dan Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) kembali berlanjut dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi MPN G2 kepada Wajib Pajak dan Bendahara Umum Daerah lingkup Wilayah Sulawesi Utara (29/10).

Surabaya.djpbn.kemenkeu.go.id – Sekretariat Ditjen Perbendaharaan bekerjasama dengan BDK Magelang mengadakan One Day Training Service Excellence Ditjen Perbendaharaan tahun 2015 kepada 21 unit vertikal Ditjen Perbendaharaan

Palangka Raya, djpbn.kemenkeu.go.id - Konsumsi pemerintah (government spending), yang disalurkan melalui APBN dan APBD menjadi harapan untuk menggerakkan roda perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Lampung, djpbn.kemenkeu.go.id - Modul Penerimaan Negara (MPN) dibangun untuk memberikan kenyamanan dan menjamin rasa aman bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya.

Marisa, djpbn.kemenkeu.go.id - Penggunaan MPN–G1 akan segera berakhir pada 31 Desember 2015 lalu akan digantikan dengan MPN-G2. Agar implementasi MPN-G2 dapat berjalan mulus dan tidak ada hambatan bagi wajib setor untuk menyetorkan penerimaan Negara, KPPN Marisa aktif melaksanakan sosialisasi MPN-G2 (7/10).