Liputan Pembekalan Pejabat Eselon III Baru Tahu 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sejak bergulirnya Reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan, banyak sekali perkembangan tantangan yang harus dihadapi. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo mengungkapkan, &ldquosekarang ini banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Ditjen Perbendaharaan, dimana tantangan dan permasalahan yang dihadapi terus berkembang dan memerlukan kecepatan penanganan.&rdquo  Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan kegiatan Pembekalan Pejabat Eselon III Baru Tahu 2010, Senin (20/9), di Jakarta.

&ldquoSejak reformasi birokrasi digulirkan, pada dasarnya ritme reformasi birokrasi ini harus kita jaga dan harus kita tingkatkan.&rdquo  Demikian beliau menambahkan dihadapan peserta Pembekalan Pejabat Eselon III Baru Tahun 2010.

Para pejabat eselon III baru yang ada pada Organisasi Ditjen Perbendaharaan saat ini merupakan orang yang terpilih melelui metode assessment. Pejabat eselon III memiliki peran yang sangat strategis, khusunya dalam kaitan dengan alih generasi dan persiapan terhadap perubahan kepemimpinan di masa yang akan datang. Penajaman tugas dan fungsi perbendaharaan, menuntut untuk selalu meningkatakan kemampuan dari para pejabat eselon III.

Seiring gerak organisasi yang cukup dinamis, pejabat eselon III diarahkan untuk mampu membagi waktu antara pelaksanaan tupoksi dengan perumusan pengembangan konsepsi organisasi yang sangat dinamis. &ldquoKita tidak boleh beku hanya melihat tupoksi, tapi kita juga harus kreatif bahwa nanti akan ada kebijakan dari pusat yang harus dilaksanakan, yang bisa saja belum terwadahi dalam tupoksi.&rdquo Ujar Herry Purnomo.

Lebih lanjut beliau berpesan, bahwa pejabat eselon III di kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan lebih banyak melakukan desain kebijakan yang dirumuskan di kantor pusat untuk dilaksanakan, disamping kanwil Ditjen Perbendaharaan juga melakukan fungsi pelayanan.

Kemudian, Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selaku ujung tombak pelayanan, diharuskan mampu menjamin kualitas pencairan dana dan menjaga kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Peran tersebut menjadi indikasi betapa vital keberadaan Kepala KPPN.

Selain itu, Herry Purnomo mewanti-wanti agar SOP (Standard operating procedure) dijalankan dengan baik dan benar oeh seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan. Pejabat eselon III dapat bertanggung jawab sekaligus mengawasi pelaksanaan SOP pada setiap unit instansinya. Penyimpangan yang terjadi dapat terdeteksi melalui indikasi pelaksanaan SOP. Dalam pengamatan beliau, dibeberapa tempat SOP masih belum dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam hal kelalaian sehingga terjadinya penyimpangan SOP yang kemudian berdampak terhadap kerugian Negara, Ditjen Perbendaharaan telah melakukan tindakan tegas sampai proses pemecatan. Untuk itu, para pejabat eselon III perlu mengawasi pelaksanaan SOP secara detail.

Terkait masalah pemberitaan media masa yang memojokan Ditjen Perbendaharaan, Herry Purnomo mengatakan, &ldquoJangan harap kita dapat pujian dari media massa, buktikan saja bahwa kita sudah berubah, bahwa kita sudah jauh lebih baik.&rdquo Beliau mengaharapkan para pejabat eselon III dapat turut serta membangun citra positif Ditjen Perbendaharaan.

Diakui pula bahwa Ditjen Perbendaharaan mengalami kekosongan alih generasi kepemimpinan. Masih terdapat banyak kekosongan posisi pejabat di lingkungan Ditjn Perbendaharaan. Posisi tersebut belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh sumber daya manusia yang ada. Assesment yang dilakukan terhadap beberapa pegawai yang secara kepangkatan telah dianggap layak, hasilnya belum memenuhi kuota.

Terlebih lagi saat ini Ditjen Perbendaharaan kesulitan untuk mencari calon pejabat eselon II. Padahal, Dirjen Perbendaharaan mengungkapkan kebutuhannya terhadap tim pengkaji yang akan mendampingi beliau yang setara dengan pejabat eselon II. Mereka akan diposisikan sebagai perumus kebijakan.

Menyikapi gap generasi kepemimpinan yang terjadi, Herry Purnomo menghimbau kepada pejabat eselon III untuk mulai melakukan talent scouting terhadap para pegawai. Melalui talent scouting pejabat eselon III diminta untuk melakukan pembinaan, sehingga nantinya akan terjadi peningkatan kualitas kapabilitas, serta tidak lupa integritas dari para pegawai. Hal tersebut merupakan langkah pembentukan  kader-kader Ditjen Perbendaharaan di segala lini.

Herry Purnomo juga mengambarkan arah perubahan kebijakan yang akan terjadi pada masing-masing direktorat di Kantor Pusat. Dinamisasi organisasi tersebut merupakan sebuah keniscayaan dari tuntutan perubahan zaman. Sebelum menutup arahannya, beliau kembali menegaskan bahwa organisasi Ditjen Perbendaharaan adalah organisasi yang dinamis, sehingga memerlukan tipe kepemimpinan yang selalu siap mengantisipasi perubahan sebagai tantangan.


Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Koordinasi Teknis Bidang Penerimaan Negara
Jakarta, perbendaharaan.go.id - MPN (Modul Penerimaan Negara) sebgai alat penatausahaan penerimaan Negara, senantiasa dikembangkan dan disempurnakan. Berbagai fase dan keadaan telah dilalui, &ldquoPada tahun pertama (2007), saya sering diledekin bahwa kita &lsquotidur diatas tumpukan uang&rsquo, karena kita belum bisa mengoptimalkan dana yang nganggur. Alhamdulillah, sekarang kita sudah bisa mengoptimalkan (uang nganggur, red), meskipun belum sempurna.&rdquo Kenang Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam pengarahan Koordinasi Teknis Bidang Penerimaan Negara, Selasa (21/9), di Jakarta.

Kegiatan Koordinasi Teknis Bidang Penerimaan Negara merupakan upaya penyempurnaan sekaligus penyelesaian berbagai permasalahan yang terungkap dalam rapat mingguan Tim Operasional MPN yang masih mengeluhkan belum adanya kesamaan pandangan termasuk rasa memiliki terhadap sistem MPN. Kegiatan ini diikuti oleh 177 Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN seluruh Indonesia dan 30 Kepala Seksi Pembinaan Perbendaharaan yang masing-masing merupakan perwakilan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Penatausahaan Penerimaan Negara melalui MPN masih menghadapi berbagai kendala. Antara lain, belum efektifnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil rekonsiliasi yang diakibatkan oleh belum adanya standarisasi pemahaman mengenai prinsip penatausahaan penerimaan negara melalui MPN tersebut. Melalui sistem MPN, Bendahara Umum Negara melakukan pengawasan langsung terhadap terjadinya transaksi penatausahaan Penerimaaan Negara. Pengawasan tersebut merupakan bentuk mekanisme check and balance yang dapat direkonsiliasi kemudian dilakukan tindak lanjut atas hasil rekonsiliasi tersebut oleh pihak-pihak terkait.

BPK mengindentifikasi bahwa penerapan sistem MPN masih belum dapat diyakini keandalannya. Oleh karena itu kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil dan KPPN) bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan tindak lanjut atas hasil rekonsiliasi.

Sebagai langkah konkrit untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan terkait penatausahaan penerimaan negara melalui MPN, salah satu hal penting yang disepakati adalah menempatkan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN) selaku User atas sistem MPN di tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sehingga Direktorat PKN bertindak selaku pemegang anchor sistem MPN sehingga segala hal menyangkut data referensi harus mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat PKN.

Selain itu, Direktorat PKN telah berupaya untuk melakukan peremajaan data referensi yang selanjutnya digunakan oleh sistem MPN. Salah satu sumber penting data referensi adalah data Kode Bank, Kode Cabang Bank, Nomor Rekening Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi, kode Akun terkait penerimaan negara, dan data lainnya. Selanjutnya diperlukan pula update data yang kini berada pada KPPN-KPPN.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan akuntabilitas atas penunjukan Bank/Pos Persepsi, mulai Tahun 2009 Ditjen Perbendaharaan memberlakukan perjanjian jasa pelayanan perbankan dan/atau kantor pos sebagai bank/pos persepsi.

Sebagai perjanjian antara Ditjen Perbendaharaan dengan perbankan dan PT Pos Indonesia (Persero), materinya mengikat seluruh unsur Ditjen Perbendaharaan. Oleh karenan itu dalam pelaksanaannya, Kanwil dan KPPN harus merasa bertanggung jawab atas keberhasilan implementasi perjanjian tersebut.
Dirjen Perbendaharaan juga mengharapakan, bahwa  koordinasi horizontal di tingkat instansi vertikal perlu segera diinisiasi dan dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan guna tujuan strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memerankan fungsi selaku Chief Financial Officer Pemerintah. Selain itu, Ditjen Perbendaharaan harus mampu bertindak sebagai leading agent yang seyogyanya dapat mengambil langkah-langkah koordinatif secara aktif.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sebagaimana diketahui, konsep Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) merupakan salah satu perwujudan performance oriented & enterpreneurship dalam pengelolaan keuangan melalui pemberian fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas diberikan kepada BLU dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengadaan barang/jasa serta fleksibilitas lainnya. Di lain pihak, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran, serta pertanggungjawaban.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman para pegawai Kanwil dan KPPN di lingkungan Ditjen Perbendaharaan mengenai PK BLU, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah menyelenggarakan &rdquoSosialisasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Kanwil dan KPPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2010&rdquo Tahap I di 13 Kanwil yang bermitra kerja dengan satker BLU. Ketiga belas Kanwil tersebut adalah: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

Penyelenggaraan sosialisasi ini dilandasi pemikiran bahwa berdasarkan PMK 101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu tupoksi Bidang Pembinaan I/II Kanwil DJPBN adalah menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan BLU. Oleh karena itu, para pegawai di lingkungan Kanwil DJPBN dan KPPN harus dibekali pemahaman yang memadai mengenai PK BLU.

Selain itu, pada saat ini terdapat 101 satker dari berbagai kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan PK BLU, dan adanya kemungkinan di masa mendatang akan semakin banyak lagi satker menerapkan PK BLU. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa kantor pusat khususnya Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU tidak dapat secara sendiri menangani keseluruhan tupoksinya karena cakupan layanan yang semakin luas. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN perlu diberi peran yang lebih luas dalam rangka pembinaan mitra kerja satker BLU di wilayah masing-masing. Pembinaan yang akan dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mencakup peningkatan kinerja keuangan, penyusunan akuntansi dan pelaporan, serta pendampingan bagi satker yang sedang mempersiapkan untuk menjadi satker BLU.

Materi yang disampaikan dalam acara sosialisasi ini meliputi Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan BLU Langkah-langkah setelah Ditetapkan Menjadi Satker PK BLU Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran BLU Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLU serta paparan solusi (troubleshooting) atas permasalahan yang telah dikirimkan oleh Kanwil/KPPN sebelum acara sosialisasi.

Umumnya para peserta menanyakan mengenai petunjuk teknis pembinaan, batasan kewenangan revisi oleh Kanwil DJPB, perlunya bimbingan teknis lanjutan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU, dan hal-hal lainnya terkait aplikasi.

Atas hal-hal di atas, narasumber menyatakan bahwa pada saat ini pedoman pembinaan PK BLU yang mengakomodasi peran Kanwil DJPB masih dalam taraf penyusunan. Mengenai pengesahan revisi DIPA BLU, maka sesuai PMK 44/PMK.05/2010 hal tersebut menjadi kewenangan Kanwil DJPB. Selanjutnya disampaikan pula bahwa bimbingan teknis akan dilaksanakan pada kesempatan berikutnya.

Antusiasme yang tinggi dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi diukur dari hasil kuesioner sosialisasi yang dibagikan kepada para peserta. Dari total kuesioner diperoleh nilai rata-rata 76,82 (baik), yang menunjukkan bahwa para peserta menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan menganggap sosialisasi yang dilakukan telah mampu memenuhi kebutuhan mereka tentang informasi PK BLU.

PMK 101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 telah mengatur tugas pokok dan fungsi Kanwil/KPPN di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, termasuk yang terkait dengan tugas pembinaan oleh Kanwil. Namun demikian perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan sebagai panduan Kanwil DJPBN dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pengaturannya agar diperjelas dan dipertegas batasan atau ruang lingkup pembinaan yang dilaksanakan oleh Bidang PP Kanwil DJPBN.

Liputan Buka Bersama Kantor Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Ramadhan bulan yang penuh berkah. Mengajak berbuat baik dan berprestasi sangat mudah di bulan ini. Moment ini digunakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai sarana memotivasi pegawai untuk meraih prestasi. Melalui acara buka bersama yang digelar di kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, Selasa, 31 Agustus 2010, Dirjen Perbendaharaan meminta kepada seluruh pegawai untuk menjaga dan mengawal reformasi birokrasi yang berjalan.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo, meminta kepada para pegawai agar menjadikan puasa berbekas bagi organisasi maupun diri sendiri.

&ldquoBuka bersama ini adalah satu kegiatan dalam rangka mengisi ramadhan,&rdquo kata Herry Purnomo di hadapan pegawai yang hadir. &ldquoJangan hanya sekedar kewajiban. Tapi jadikan puasa ini sebagai kebutuhan. Kalau puasa itu menjadi kebutuhan,akan tercermin dalam pelaksanaan tugas di posisi masing dalam mengabdi kepada bangsa melalui DJPBN,&rdquo lanjut beliau. &ldquoMengabdi kepada umat melalui DJPBN,&rdquo lanjut orang nomor satu di DJPBN ini.

Herry Purnomo mengharapkan kepada seluruh pegawai agar puasa kali ini memberikan bekas baik bagi organisasi maupun bagi diri sendiri. &ldquoSaya berharap puasa kita berbekas baik pada organisasi maupun kepada diri sendiri.  Sebagaimana firman Allah Al Baqoroh ayat 183 bahwa kita diwajibkan berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa,&rdquo kata Direktur Jenderal Perbendaharaan menutup sambutannya, sambil membaca ayat yang dimaksud.

Selain dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, acara buka bersama ini dihadiri para direktur, pejabat eselon 3, eselon 4 dan para pelaksana kantor pusat DJPBN. Sementara hadir sebagai penceramah adalah Ustadz H. Faisal Muhammad Ali Nurdin, Lc, MA, dosen Universitas Tazkiyah Bogor.

Di dalam ceramahnya, Ustadz Faisal mengajak para hadiri untuk meraih sukses dengan memahami kunci-kunci kesuksesan menurut Al Qur&rsquoan.

&ldquoAda empat kunci sukses menurut Al Qur&rsquoan,&rdquo kata Faisal Muhammad Ali Nurdin. &ldquoKunci sukses yang pertama dan paling utama adalah keimanan. Yaitu keimanan yang utuh. Apa yang ada di hati, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu sinkron,&rdquo lanjut ustadz yang memperoleh gelar licence (Lc) dari LIPIA Jakarta ini. &ldquoIman yang benar itu, ada di mana-mana. Di kantor beriman, di pasar, atau di mana saja tetap beriman. Bagaimana jadinya seorang pedagang jika tidak didasari iman. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak didasari iman,&rdquo lanjutnya.

&ldquoKunci sabar yang kedua adalah sabar,&rdquo kata ustadz yang menyelesaikan masternya di Universitas Al Azhar Mesir ini. &ldquoDalam bulan Ramadhan ini Allah melatih kita untuk bersabar. Selama satu bulan penuh kita belajar bersabar ini,&rdquo jelasnya.

&ldquoKunci yang ketiga adalah mengutamakan otak, bukan otot. Pakai kepala dinginlah dalam menyelesaikan masalah,&rdquo lanjutnya lagi. &ldquoSubhanallah, di bulan Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi ini, orang lebih gampang menggunakan kepala dingin dalam menghadapi setiap persoalan,&rdquo sambungnya sambil menukil sebuah hadist dari Rasulullah tentang perintah untuk bersabar dan mengatakan saya sedang berpuasa, jika di ada orang yang menantang untuk berkelai.

&ldquoKunci sukses yang terakhir adalah bersinergi, bersatu padu,&rdquo kata dosen Universitas Tazkiyah Bogor ini. &ldquoSubhanallah, di bulan Ramadhan ini bersatu padu ini menjadi fenomena yang terjadi di mana-mana. Lihat saja, di masjid-masjid, mushola-mushola kecil, selalu tersedia makanan berbuka puasa, cerminan dari bersatu padunya masyarakat. Bukti bahwa masyarakat bersinergi di bulan Ramadhan ini,&rdquo urainya lagi.

Keempat kunci sukses tersebut terdapat di dalam Al Qur&rsquoan surat Ali Imron ayat 200.

&ldquoWahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, berkepala dinginlah, dan bersinergilah serta bertakwalah kepada Allah agar kamu semua menjadi orang-orang yang menang,&rdquo Al Qur&rsquoan, surat Ali Imron ayat 200.

Oleh : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Rapat Paripurna DPR Pengesahan atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Kerja keras jajaran Kementerian Keuangan RI dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBN 2009 berbuah manis. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 disahkan menjadi UU oleh rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (31/8). Persetujuan pengesahan RUU menjadi UU tersebut dilakukan secara aklamasi oleh DPR.

Dalam laporan Panitia Kerja Perumus Kesimpulan, yang disampaikan oleh Koordinator Panja sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR, Melchias Markus Mekeng, panitia kerja (panja) telah menyepakati bahwa dalam rangka meningkatkan keandalan LKPP, informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN dan Neraca Pemerintah Pusat adalah data seluruh Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) audited. Panja DPR juga menyatakan kesepakatannya  terhadap penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) oleh pemerintah.

Lebih lanjut Melchias menyebutkan bahwa Badan Anggaran dan pemerintah menyepakati pendapatan negara dan hibah TA 2009 sebesar Rp848,76 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp619,92 triliun, PNBP Rp227,17 triliun, penerimaan hibah berjumlah Rp1,67 triliun.

&ldquoBelanja negara berjumlah Rp937,38 triliun berupa belanja pemerintah pusat Rp628,81 triliun, transfer untuk daerah Rp308,59 triliun, dan suspen sebesar minus Rp15,63 miliar," kata Melchias dalam pidato tertulisnya di gedung DPR.
Dalam Neraca disepakati aset pemerintah per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.122,9 triliun, kewajiban pemerintah Rp1.68,71 triliun, dan ekuitas dana netto (kekayaan bersih)  sebesar Rp441,19 triliun.

&ldquoNilai Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp305,66 triliun dibanding tahun 2008,&rdquo kata Melchias Markus Mekeng. &ldquoSementara Nilai Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp246,76 triliun,&rdquo sambungnya. &ldquoKewajiban Pemerintah turun Rp11,99 triliun dari tahun sebelumnya dan ekuitas dana netto naik sebesar 63,18 triliun,&rdquo tambahnya lagi.

&ldquoMengenai laporan arus kas disepakati bahwa arus kas pemerintah pusat terbagi arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2009 sebesar minus Rp12,88 triliun. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp75,74 triliun. Sementara arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp112,58 triliun, dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar minus Rp2,84 triliun,&rdquo papar Koordinator Panja, Melchias Markus Mekeng.

&ldquoBerdasarkan total arus kas bersih dan adanya penggunaan SAL sebesar Rp51,86 triliun serta koreksi pembukuan Rp0,96 triliun, maka terjadi penurunan saldo Kas BUN sebesar Rp29,77 triliun. Saldo Kas BUN per 31 Desember 2009 menjadi sebesar Rp46,06 triliun,&rdquo kata Melchias. &ldquoJadi secara keseluruhan, total Kas Pemerintah per 31 Desember 2009 adalah Rp81,37 triliun,&rdquo jelasnya lagi.

Masih dalam paparannya, Ketua Badan Anggaran DPR menyampaikan bahwa berdasarkan realisasi Pendapatan Negara, Hibah dan Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp88,62 triliun, yang berarti 31,75 persen lebih rendah dari APBN-P sebesart Rp129,84 triliun.

&ldquoRealisasi Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran yang dapat dihimpun adalah sebesar Rp112,58 triliun yang berasal sumber-sumber Pembiayaan Dalam Negeri sebesar 125 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp12,42 triliun,&rdquo papar Melchias Markus Mekeng di hadapan para anggota DPR kemarin.

Disamping menyepakati beberapa hal tersebut, Panja DPR juga menyampaikan beberapa masukannya terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009. Di antara masukan itu adalah mengenai ketentuan pemberian imbalan dan sanksi atas kinerja kementerian/lembaga terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran agar dicantumkan dalam UU APBN.

Panja DPR, melalui ketuanya, Melchias Markus Mekeng, juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan penilaian kinerja kementerian/lembaga berkaitan dengan pelaksanaan APBN.

&ldquoAgar pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap K/L berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi (reward and punishment system) kepada K/L termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan K/L yang bersangkutan,&rdquo kata Melchias Markus Mekeng.

Sementara itu Menkeu Agus Martowardojo menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009 telah meningkat kualitasnya.
"Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP telah menunjukkan peningkatan kualitas,&rdquo kata Menteri Keuangan. &ldquoHal ini ditunjukkan dengan membaiknya opini audit BPK menjadi wajar dengan pengecualian," lanjutnya.

Oleh : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Laporan kunjungan Sekretaris DJPBN ke Ambon
Ambon, perbendaharaan.go.id &ndash Perjalanan panjang tengah malam tak menyurutkan langkah Sekretaris Ditjen Perbendaharan, K.A. Badauruddin untuk melakukan kunjungan ke Kanwil DJPBN Maluku.  Menggunakan Lino Air, K.A. Badaruddin tiba di Ambon, Kamis 26 Agustus 2010 pukul 01.30 dini hari. Di dampingi Kepala Bagian Adminitrasi Kepegawaian, Sekretaris DJPBN melaksanakan pembinaan ke Kanwil Maluku sekaligus membesuk Kepala Kanwil Maluku yang tengah dirawat di RSUD Ambon.

Mengawali kunjungannya di Ambon, Sekditjen melakukan tatap muka dan memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat dan staf Kanwil Maluku. Dalam pertemuan ini hadir pula Kepala KPPN Ambon. Di dalam pengarahannya Sekditjen mewakili Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi atas telah dilaksanakannya reformasi birokrasi khususnya di lingkup Kanwil Maluku dan berharap untuk dipertahankan dan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Sekditjen juga mewanti-wanti khususnya menghadapi lebaran agar tidak muncul godaan-godaan untuk meminta atau menerima gratifikasi. Terkait masalah pengembangan SDM, Sekditjen meminta kepada seluruh pegawai untuk tidak pernah berhenti  meningkatkan kualitas diri. Pegawai-pegawai yang selama ini dianggap kurang potensial pada dasar bukannya tidak mampu akan tetapi tertinggal dengan perubahan yang berjalan begitu cepat.  Para pegawai tersebut sebenarnya telah dihasilkan melalui proses rekrutmen yang sangat baik. Oleh karenanya mereka memilki kualitas yang baik pula. Sebagai contoh, Sekditjen mendorong agar pegawai mau dan tidak malu untuk belajar komputer kepada yang lebih muda. Lebih lanjut Sekditjen menitipkan pesan agar Kanwil mensosialisasikan PP 53 (pengganti PP 30) mengenai Disiplin PNS kepada seluruh pegawai dan mensosialisasikan pembinaan KPPN kepada seluruh KPPN dilingkup wilayah kerjanya.

Selepas kunjungan di Kanwil, Sekditjen kemudian mengunjungi KPPN Ambon yang berlokasi di GKN Ambon. Dalam kunjungan singkatnya Sekditjen meninjau ruangan kerja KPPN dan sempat melakukan wawancara dengan petugas satker yang sedang berada di KPPN. DI KPPN Sekditjen menitipkan pesan agar pengarsipan dapat dilaksanakan dengan baik dan saran-saran dari satker agar diperhatikan.

Agenda penting selanjutnya adalah membesuk Kepala Kanwil Maluku Agus Nugroho yang saat ini sedang dirawat di RSUD Ambon. Sekditjen dalam kesempatan ini menyampaikan salam dan doa kesembuhan dari Dirjen dan permohonan maaf dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo, yang tidak bisa menjenguk langsung karena kesibukan beliau. Menurut rencana Kepala Kanwil Maluku akan dirujuk dan dirawat lebih lanjut di Jakarta. Untuk kelancaran tugas di Kanwil Maluku, saat ini telah ditunjuk Kepala Kanwil Jawa Timur, Bambang Soeroso sebagai pelaksana tugas Kepala Kanwil Maluku dan Kepala Bidang PA Kanwil Maluku, Ade Rohman sebagai Pjs Kepala Kanwil Maluku.

Oleh  : Ary Dekky Hananto
Editor : Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan

Liputan Lomba dan Bimtek Pengelolaan Website
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash KPPN Blitar boleh berbangga tahun ini. Dalam kompetisi website kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kantor tersebut berhasil menggondol penghargaan paling bergengsi. Peringkat pertama! Alias juara.

Era keterbukaan informasi publik menuntut semua instansi pemerintah membuka pintu informasi mereka seluas-luasnya. Menjawab tuntutan tersebut, kantor-kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memiliki portal informasi berbentuk website yang dapat diakses oleh publik. Namun, apabila diperhatikan lebih seksama lagi, tampilan website masing-masing kantor masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan standar pembuatan website, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan lomba website sekaligus bimbingan teknis pengembangan website.

&rdquoKegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan media informasi menggunakan internet,&rdquo kata Muslih, Kasubbag Pengelolaan Basis Data dan Sarana Pengembangan, Bagian Pengembangan Pegawai, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan saat melaporkan kegiatan lomba website, Senin, 23/8 lalu di Jakarta. &rdquoDi samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menstandarisasikan website Kanwil dan KPPN,&rdquo lanjutnya lagi.

Lomba website ini diikuti oleh 64 peserta dari seluruh Indonesia. Para pengelolanya diundang ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengikuti bimbingan teknis pengelolaan website.

&rdquoSaya berharap, dengan adanya kegiatan ini, website kantor-kantor (KPPN dan Kanwil &ndash red) di daerah bisa lebih meningkat lagi kualitas pengelolaan maupun kuantitas beritanya,&rdquo kata Sahat M.T. Panggabean, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai saat memberikan sambutan dalam pembukaan bimtek. &rdquoJangan sampai meng-update beritanya itu satu tahun sekali,&rdquo lanjutnya.  

Penilai sekaligus pemateri dalam lomba dan bimtek pengembangan website ini adalah provider dari Brainmatics IT Training & Consulting, Jakarta. Penilaian berdasarkan parameter atau atribut pengukuran yang sudah ditentukan dan tersusun secara hirarkis. Terdapat empat komponen yang dinilai dari website yang mengikuti lomba tersebut. Keempat komponen itu adalah pertama, konten dengan bobot 40% dengan kriteria quantity, quality, language dan richmedia. Kedua, desain (20%), kriteria usability, navigation, composition, typography dan color. Ketiga, teknologi (20%), criteria content management system, features, compatibility, security dan accessibility. Keempat, komunitas (20%) dengan criteria collaboration, syndicationand, aggregation, community-generated content, social network dan traffic.

&ldquoKuantitas itu adalah banyaknya konten yang ada pada website, sedang quality adalah kualitas konten baik dari sisi tulisan maupun multimedia lainnya,&rdquo kata Romi Satria Wahono, Ketua Dewan Juri Kompetisi Website, dari Brainmatics Jakarta. &ldquoLanguage adalah pemilihan bahasa, sedang richmedia adalah kombinasi konten baik berupa teks, gambar, video atau suara yang memungkinkan pengunjung bisa langsung berinteraksi,&rdquo lanjut Romi saat memaparkan hasil penilaiannya.

Dalam ulasannya terhadap website KPPN Blitar yang memenangkan kompetisi ini, Romi mengatakan bahwa website KPPN Blitar memiliki desain yang interaktif. &ldquoDari segi konten, website KPPN Blitar kaya akan berita, dinamis dan penempatannya disajikan dengan prioritas yang sangat baik,&rdquo kata Romi Satria Wahono. &ldquoKonten yang ditawarkan pada halaman pertama sangat kaya namun tidak menghilangkan aspek user friendly pada navigasi,&rdquo sambungnya.
Di samping KPPN Blitar yang keluar sebagai kampiun, dalam lomba website ini memunculkan nama KPPN Tanjung Redeb sebagai juara kedua dan KPPN Atambua sebagai juara ketiga.

Bimbingan teknis pengelolaan website yang dilaksanakan di Treasury Learning Center (TLC) ini akan berlangsung selama tiga hari. Melalui bimbingan langsung dari provider yang sudah berpengalaman, diharapkan setelah mengikuti bimbingan teknis ini, semua website KPPN dan Kanwil dapat berkembang dengan baik. Secara rutin berita ter-update, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di kantor-kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai sarana mengawal reformasi birokrasi yang sedang berjalan.

Untuk hasil penilaian lomba website KPPN dan Kanwil silahkan unduh disini

Oleh    : Bambang Kismanto dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Perbendaharaan

Laporan Liputan Workshop Sharing Experience of the Implementation of Korea Financial Management System
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Pengalaman adalah guru yang baik. Direktorat Jenderal Perbendaharaan termasuk yang menggunakan ungkapan tersebut. KeKuatan tekad para pimpinan DJPBN untuk meraih sukses dalam mengelola keuangan negara menjadi latar belakang terselenggaranya Workshop &ldquoSharing Experience of the Implementation of Korea Financial Management System&rdquo Senin, 9 Agustus 2010 di Jakarta.

&ldquoLearning from other countries experiences will improve our understanding in order to the objective,&rdquo kata K.A. Badaruddin, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam sambutannya membuka acara workshop.

Korea Selatan adalah salah satu negara yang telah sukses menerapkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Di Korea Selatan, sistem tersebut dinamakan dBrain (Digital Budget and Accounting System). Sekretaris DJPBN dalam sambutannya menyatakan bahwa sistem tersebut tidak dapat diciptakan dalam waktu yang singkat, perlu proses. &rdquoAs of now, Korea has been successfully implementing this new integrated system,&rdquo kata K.A. Badaruddin. &ldquoThe system itself was not made within a very short period. It&rsquos not a one night project. It was made through several transformation processes,&rdquo tambahnya lagi.

Pemilihan &lsquoguru&rsquo dari Korea Selatan ini disebabkan adanya kemiripan antara sistem yang diterapkan di Indonesia dengan sistem di negeri ginseng tersebut. Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan tengah mengembangkan sistem pengelolaan keuangan terpadu yang disebut dengan SPAN.

&ldquoCurrently, as we all know, we are in the process of developing SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), which in my understanding has a similar objective with dBrain, that is implementing Integrated Financial Management Information System called IFMIS,&rdquo kata orang nomor dua di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini.

SPAN sendiri diharapkan dapat diterapkan di beberapa Kementerian pada tahun 2012. &rdquoIt (SPAN-red) is expected that in the year 2012, this system will run not only in three Directorate Generals within the ministry of finance, Directorate General of Budget, Directorate General of Treasury and Secretariat General but also in some pilot line ministries,&rdquo jelas K.A. Badaruddin di hadapan para peserta workshop.

Acara workshop tersebut diikuti oleh Sekjen Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran, Staf Ahli Kemenkeu Bidang Penerimaan Negara, Staf Khusus Menkeu Bidang TI, Pejabat eselon II dan III DJPBN, Ketua PSSU-GFMRAP, Konsultan GFMRAP, Task Team Word Bank serta Tim SPAN Consultant. Hadir sebagai nara sumber acara workshop adalah delegasi dari Kementerian Strategi dan Keuangan Republik Korea yang dipimpin oleh Kwangho Kwon.

Dengan acara workshop ini diharapkan para peserta mendapatkan pelajaran dari pengalaman Pemerintah Republik Korea dalam mengelola keuangan negara. Diharapkan acara tersebut dapat menumbuhkan kesadaran, pemahaman dan rasa tanggung jawab yang sama bagi semua pemangku kepentingan. &ldquoI hope we can learn something from the experience that the Government of Korea had already taken,&rdquo kata K.A. Badaruddin. &ldquoRespectively, this would give a better view on implementing this critical project. It also important to us knowing how to bring the all stakeholders to have the same awareness, understanding and responsibility to achieve the objective,&rdquo lanjut Sekretaris DJPBN menutup kata sambutannya.

Oleh    : Bambang Kismanto, Novri H.S. Tanjung dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Perbendaharaan