Liputan Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Gaji Melalui Rekening Para Pegawai dan Kewajiban Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Aplikasi GPP Tahun 2010
Samarinda, perbendaharaan.go.id - Penuh semangat dan kebersamaan, itulah suasana yang tampak saat dilaksanakannya Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Gaji Melalui Rekening Para Pegawai dan Kewajiban Pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Aplikasi GPP Tahun 2010 yang telah dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 21 dan 22 Juli 2010 bertempat di Aula KPPN Samarinda.

Acara dihadiri para Pejabat Penandatangan SPM dan Operator Pelaksana Belanja Pegawai Gaji dari 129 Satuan Kerja Pusat dalam wilayah pembayaran KPPN Samarinda yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

Penyaji materi dalam sosialisasi ini adalah Agung Taruno dan Nanang Abdul Razak, dari KPP Pratama Samarinda, yang menyampaikan pentingnya seorang pegawai memiliki NPWP, apalagi nantinya bila dikaitkan dengan penerapan tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP serta ditambahkan juga mengenai mekanisme pembuatan NPWP di KPP Pratama Samarinda.

Sebelumnya, Kepala KPPN Samarinda Suhardi B menyampaikan bahwa pelaksanaan pembayaran belanja pegawai gaji secara langsung (LS) kepada para pegawai merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan Negara Nomor Per-37/PB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 pasal 11 serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3874/PB/2010 tanggal 8 Juni 2010.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dari data yang ada, untuk SPM Pembayaran Gaji bulan Agustus 2010 dari 123 Satuan Kerja Pusat hanya 3 Satuan Kerja yang masih meminta dispensasi dibayarkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran dikarenakan lokasi Satuan Kerja tersebut jauh dari bank pemerintah. Namun, dispensasi tersebut bersifat sementara, pada akhirnya pembayaran tetap harus ke rekening para pegawai, sebab apabila terjadi kehilangan, kecurian atau sebab-sebab lain maka kuasa PA Satuan Kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas gaji pegawai yang hilang tersebut .

Dalam kesempatan yang sama menutup materinya Kepala KPPN Samarinda mengucapkan terima kasih kepada para peserta sebagai wakil dari Satuan Kerja yang telah mendukung sistem pelayanan di KPPN Samarinda dengan bersama-sama tetap berkomitmen melaksanakan fakta Integritas yang sudah disepakati antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala KPPN, begitupun sebaliknya dengan komitmen semua pegawai KPPN Samarinda untuk tetap melaksanakan pelayanan kepada Satuan Kerja dengan penuh tanggung jawab, transfaran, tanpa membedakan Satuan Kerja dan semua pelayanan tanpa biaya serta dilaksanakan dengan Sistem One Stop Service pada Front Office. Semua ini bertujuan mendukung reformasi birokrasi yang telah berjalan dengan baik.

Terkait aplikasi GPP Tahun 2010 update tanggal 24 Juli 2010, disampaikan oleh Miftah Nasution dan Suwatno dari Tim Aplikasi KPPN Samarinda. Melihat respon peserta, terlihat bahwa peranan KPPN sangatlah diharapkan oleh Satuan Kerja begitu pula sebaliknya KPPN sebagai Mitra Kerja Satker mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan pembayaran belanja pegawai melalui aplikasi GPP terbaru sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan di Satuan Kerja yang akhirnya akan memperlancar proses pencairan dana melalui SPM yang diterima.

Sosialisasi diakhiri dengan materi Mekanisme Penyelesaian SP2D yang di Retur (dikembalikan) oleh Bank Operasional I, disampaikan oleh Kepala Seksi Bank/Pos Nazuar. Terkait seringnya terjadi retur SP2D dari Bank Operasional I karena kesalahan nama dan atau nomor rekening penerima, diminta kepada Satuan Kerja (Pejabat Penanda Tangan SPM) untuk menguji kebenaran nama dan nomor rekening penerima pada SPM, lampiran ataupun ADK nya agar SP2D yang diterbitkan KPPN segera dapat dicairkan kepada penerima.

Melihat antusiasme peserta yang nampak dari beragamnya pertanyaan yang diajukan , semoga sosialisasi ini menambah pemahaman baru dan semakin meningkatkan kinerja pencairan dana pada KPPN Samarinda.

Oleh : Kontributor KPPN Samarinda

Banjarmasin, perbendaharaan.go.id – Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan tidak memberikna dampak negatif bagi kesinambungan proses reformasi birokrasi di tingkat KPPN. Semangat untuk memberikan pelayanan prima, sebagaimana janji reformasi, terus terjaga. KPPN Banjarmasin, ingin membuktikan janjinya. Pelatihan Service Excellence pun dilaksanakan. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Gedung Mandiri Center Banjarmasin, Minggu, 25 Juli 2010. 

“Seiring berjalannya waktu dan dengan dukungan dari semua pihak, maka upaya yang terus-menerus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan mulai mendapat apresiasi,” kata Nurhidayat, Kepala Sub Bagian Umum KPPN Banjarmasin, Pjs. Kepala KPPN Banjarmasin, saat memulai sambutannya di hadapan para peserta pelatihan. “Salah satu buktinya adalah bahwa di tahun 2010 ini KPPN Banjarmasin berh

asil masuk 6 besar KPPN Percontohan atau sebagai Juara Harapan III Penilaian Kinerja Pelayanan Publik KPPN Percontohan. Sebelumnya di tahun 2009, LKPP kita untuk periode tahun 2008 dinyatakan menempati Peringkat I. Nah dengan prestasi yang kita capai apakah sudah pantas kita berpuas diri?” lanjut Nurhidayat. “Jawabannya tentu saja Belum pantas,” kata pengganti sementara Kepala KPPN Banjarmasin ini. Saat pelatihan dilakukan, Kepala KPPN Banjarmasin tengah mengikuti Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Laboran Keuangan Pemerintah di Jakarta. 

Pelatihan service excellence ini merupakan respon pisitif atas kompetisi antar KPPN Percontohan dalam melayani masyarakat yang mulai dijadikan tradisi oleh Ditjen Perbendaharaan. “Kalau kita melihat saingan di tahun 2010 ini jelas lebih berat karena semua telah

 berbenah diri,” lanjut Nurhidayat. “Untuk berpuas diri, rasanya terlalu dini karena dengan predikat Juara Harapan III ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kita masih perlu kita tingkatkan,” paparnya lagi.

Pelayanan yang cepat, akurat, transparan dan tanpa biaya belum cukup untuk dikatakan sebagai pelayanan yang prima. Sebab yang dihadapi adalam sesama manusia yang memiliki hati dan perasaan. Sementara kebutuhan mereka tidak hanya sekedar kebutuhan formal dalam pekerjaan, ada kebutuhan informal yang dipenuhi oleh KPPN, Kebutuhan informal itu adalah kepuasan atas sikap para pegawai. “Sikap, tutur kata dan perhatian yang baik kepada tamu yang kita layani merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu pelayanan prima,” kata Nurhidayat lagi. “Untuk itulah Pendidikan dan Pelatihan Service Excellence ini kita selenggarakan agar kita memahami bagaimana cara bersikap, bertutur kata dan memberikan perhatian kepada tamu yang kita layani,” lanjutnya mengakhiri kata sambutannya.

Pelatihan Service Excellence diikuti oleh seluruh pegawai KPPN dan beberapa orang pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dipandu oleh Ridwan, Vice President Kanwil IX PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Banjarmasin, sebagai instruktur.

Oleh : Kontributor KPPN Banjarmasin
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Solok
Solok, perbendaharaan.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok turut menuntaskan program reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan. KPPN Solok secara resmi menerapkan Standard Operating Procedures (SOP) KPPN Percontohan, Kamis(29/7).

Acara yang diresmikan oleh Bupati Solok yang diwakili Wakil Bupati Solok, Desra Ediwan. Selain itu, hadir pula Muspida Kabupaten Solok, Kepala Bagian Umum Kanwil Dijen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat, Mirza Efendi, seluruh satuan kerja (satker), pimpinan Bank/Pos dan pensiunan KPPN Solok. Kegiatan berlangsung penuh makna. Peresmian ditandai dengan penekanan sirene dan pelepasan selubung kain penutup oleh Wakil Bupati Solok,Desra Ediwan, dilanjutkan dengan penandatangan Pakta Integritas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Solok Ismaun Kanering, SH dan Kepala KPPN Solok. Pengguntingan pita dilakukan oleh Mirza Efendi didampingi oleh Wakil Bupati, Ketua pimpinan Bank/Pos dan unsur muspida untuk melakukan peninjauan penerbitan SP2D.

"20 menit 8 SP2D", itulah hasil dari peninjauan dan peragaraan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada acara Launching Penerapan SOP Percontohan pada KPPN Solok. Hasil tersebut mendapatkan applause dari semua peserta Launching baik yang menyaksikan langsung maupun yang menyaksikan lewat layar LCD yang di pasang di teras KPPN Solok. Perbaikan pelayanan pada KPPN Solok dengan diterapkannya SOP KPPN Percontohan adalah penyelesaian SP2D Non Belanja Pegawai. "sekarang cukup satu jam sejak Surat perintah Membayar (SPM) diterima secara benar dan lengkap persyaratannya serta langsung ditangani petugas front office, bahkan seperti yang kita lihat bersama, ternyata dalam jangka waktu 20 menit berhasil diterbitkan 8 SP2D dan langsung dapat diambil satker yang bersangkutan" jelas Drs. Ferdinan Kepala KPPN Solok.

Menurut Drs. Ferdinan, penerapan SOP KPPN Percontohan merupakan upaya mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan dan tanpa biaya. Sementara Kepala Bagian Umum Kanwil Dijen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat, Mirza Efendi mengarakan "dengan penerapan SOP ini akan mengubah imej yang melekat selama ini yaitu pelayanan birokrasi yang lembat, berbelit-belit, tidak transparan menjadi pelayanan cepat, akurat, transparan serta bebas pungutan". Kakanwil juga meminta seluruh jajaran KPPN Solok senantiasa menjaga dan melaksanakan komitmen pelayanan prima yang telah dijanjikan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Wakil Bupati Solok dalam sambutannya mengingatkan penerapan SOP ini tidak mungkin dilaksanakan oleh KPPN sendiri tanpa adanya dukungan dari seluruh mitra kerja. Selain itu, beliau juga mengharapkan agar KPPN Solok dengan ikhlas dapat membantu dan memberikan pelayanan kepada satker terutama dalam rangka penerapan ketentuan tentang mekanisme pencairan dana APBN.

Sebenarnya penerapan SOP KPPN Percontohan sudah dilakukan sejak Maret 2009, akan tetapi penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan baik dari layout kantor, aplikasi dan mindset pegawai KPPN serta menunggu waktu yang tepat, maka pelaksanaan launching baru dilaksanakan 29 Juli 2010.

Untuk meningkatkan pelayanan KPPN Solok, satker dapat memanfaatkan website www.kppnsolok.net yang berisi informasi, aplikasi dan peraturan yang terbaru yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh satker untuk memperoleh informasi dan konsultasi secara langsung tanpa harus terkendala dengan jarak. Selain itu layanan SMS Center di 081266341391 dapat dimanfaatkan untuk pengiriman Data Perencanaan Kas setiap satker. Drs. Ferdinan juga menghimbau, apabila terjadi pelayanan kurang baik bahkan sampai ada pungli silakan mengirim email ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., selain itu ada kotak saran KPPN Solok da bisa menelepon ke 0755-21632 agar dapat ditindaklanjuti secara langsung.

Pada akhirnya, Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah dimulai dari "kota bareh". KPPN Solok adalah KPPN Non Percontohan pertama di Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat yang mengadakan Launching ini, tapi tugas kita belum selesai, ke depan masih banyak tantangan. Launching ini bukan hanya acara seremonial, harus kita buktikan bahwa kita sudah berubah, bukan Layout kantor saja yang berubah tapi mindset kita untuk senantiasa berdedikasi memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat, transparan dan tanpa biaya, harus benar-benar kita buktikan seperti motto KPPN Solok "berdedikasi tinggi dalam melayani"

Oleh : Kontributor KPPN Solok

Laporan Launching SOP KPPN Percontohan di KPPN Nunukan
Nunukan, perbendaharaan.go.id – Laju kereta reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus berjalan menyusuri seluruh jalurnya sampai ke pelosok nusantara, tak terkecuali di ”bumi penekindi debaya” Kabupaten Nunukan yang merupakan gerbang perbatasan paling utara Kalimantan Timur. KPPN Nunukan, salah satu ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tak mau ketinggalan untuk ikut serta mengawal perjalanan reformasi birokrasi ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan, Selasa, 20 Juli 2010.

Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Nunukan, diharapkan dapat menghapus stigma negatif pelayanan pemerintah, berbelit-belit, korupsi, kolusi dan stigma negatif lainnya. Demikian yang disampaikan Kepala KPPN Nunukan dalam sambutannya. Beliau juga mengingatkan bahwa upaya KPPN Nunukan untuk mengawal suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan membutuhkan peran dan dukungan yang positif dari semua pihak.

Sementara itu Abdullah Nanung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Timur, dalam sambutannya menekankan agar launching ini dijadikan kesempatan bagi KPPN Nunukan untuk membuktikan diri sebagai pelayan publik yang prima, tidak kalah dengan KPPN Percontohan. Lebih jauh Kepala Kanwil juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan bukan sekedar perubahan terhadap sistem organisasi dan ketatalaksanaan (business process) yang didukung penguasaan iptek saja, namun yang lebih penting adalah perubahan mindset dan paradigma SDM yang profesional dan bertanggung jawab. Beliau juga menghimbau kepada para Satuan Kerja untuk tidak lagi memberikan imbalan dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan yang diberikan KPPN dan tidak perlu takut untuk melaporkan oknum pegawai KPPN yang melakukan pungli dan tindakan sejenis lainnya. Demikian juga dengan pelayanan yang diberikan KPPN, agar para Satuan Kerja tidak segan-segan memberikan kritik dan pengaduan melalui fasilitas yang telah disediakan apabila merasa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya dari KPPN Nunukan.

Acara Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Nunukan juga turut dihadiri oleh Bupati Nunukan yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi, Taufikurrahman. Dalam sambutannya Bupati Nunukan menyatakan dukungan dan menyambut baik langkah yang dilakukan KPPN Nunukan dalam upaya menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan prima. Beliau juga mengharapkan agar Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Nunukan dapat dijadikan model dan menjadi inspirasi bagi Satuan Kerja di Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan good and clean governance melalui pelayanan publik.

Sebagai bukti kesungguhan KPPN dan Satuan Kerja dalam mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, telah ditandatangani pakta integritas secara simbolis antara Kepala KPPN dengan Kepala Satuan Kerja yang diwakili oleh Bandar Udara Nunukan dan Pengadilan Negeri Nunukan. Penandatanganan pakta integritas tersebut mengandung tanggung jawab moral kepada publik yang harus dibuktikan melalui prestasi kinerja aparaturnya. Pada kesempatan itu pula dilakukan simulasi penyelesaian SP2D untuk SPM-LSbelanja non belanja pegawai yang jangka waktu penyelesainnya 1 jam. Sesuai dengan janji layanan KPPN Nunukan yang cepat, tepat, akurat dan tanpa biaya, ternyata SP2D yang batas penyelesainnya 1 jam dapat diselesaikan hanya dalam waktu 10 menit saja setelah SPM yang diajukan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

Launching Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Nunukan, memberikan suntikan semangat baru bagi para pegawai untuk tetap konsisten dan sejalan dengan motto KPPN Nunukan ”bersatu bersama menuju pelayanan prima”.

Tak perlu diragukan lagi,laju kereta reformasi birokrasi harus tetap berjalan mulus, menggilas setiap aral yang melanggar portal-nya, mempersilahkan turun bagi penumpangnya yang tidak satu tujuan dan jika perlu melempar keluar dengan paksa para penyusup dan penumpang gelap kereta reformasi birokrasi.

Kontributor: KPPN Nunukan
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Persiapan Launching Kanwil Layanan Unggulan Propinsi Papua
Jayapura, perbendaharaa.go.id – Kata-kata di-wash beberapa minggu ini akrab terdengar di kalangan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua. Bjardianto Pudjiono, sang nahkoda, melakukan penyempurnaan terhadap lay out dan meja front office kanwil yang terletak di lantai 3 Gedung Keuangan Negara Jayapura, tempat melaksanakan layanan unggulan.

Meja-meja komputer di gudang yang sudah tidak dipakai, ditunjang oleh tukang kayu yang mumpuni, kepala Kanwil berkreasi menciptakan ruangan front office yang lebih luas. Pelayanan rekonsiliasi SAI, Revisi DIPA maupun permintaaan Dispensasi TUP dan Mata Anggaran dipusatkan di ruangan ini.

Penyempurnan ini dilakukan dalam rangka penerapan layanan unggulan yang akan di launching pada bulan Agustus/September 2010. Kepiawaian Bjardianto Pudjiono dalam mendesain ruangan, front office kini sangat membanggakan bagi seluruh pegawai. Seluruh karyawan merasakan kenyamanan dalam bekerja. Ruangan dilengkapi C dan komputer yang memadai serta terintegrasi jaringan, menimbulkan kesan ’wah’ bagi pegawai. Lebih istimewa lagi, front office dibuat dengan memanfaatkan barang/meja bekas yang diperbaiki. Meja-meja itu di-wash menjadi seperti marmer.

Penyempurnaan front office ini hanya memakan waktu kurang lebih dua minggu sejak Pak Anto, demikian panggilan akrab untuk Bjardianto Pudjiono, menjabat sebagai kepala kanwil di Papua. front office yang sekarang ini menjadi lebih luas dari sebelumnya. Penambahan berasal dari ruang Bidang Pembinaan Perbendaharaan yang dipindahkan ke dekat ruangan Bidang Pembinaan Anggaran (PA). Bidang Pembinaan Perbendaharaan menempati ruang Bidang PA yang terdiri dari PA I dan PA II. Hasil pemindahan ini berdampak ruangan front office menjadi lebih luas dari sebelumnya.

Disisi lain Pak Anto, juga selalu memotivasi para pegawai kanwil dalam melayani teman-teman dari satker dengan motto 3S, yaitu Senyum, Sapa dan Selesai. Kepala kanwil juga menekankan peran pegawai Ditjen Perbendaharaan agar dapat menjadi guru dan pelayan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kata di-wash sendiri berawal dari suatu malam, saat Bjardoanto Pudjiono menengok tukang kayu yang sedang mengerjakan front office untuk layanan unggulan. Si tukang kayu setelah merapikan bagian atas meja front office, kemudian mengecat permukaan meja tersebut dengan cat warna kuning, kemudian dicat ulang kembali dengan cat warna coklat dan setelah itu disemprot dengan bensin, setelah itu diambil sebuah tas plastik kresek yang digengamnya erat, kemudian di usap-usap ke permukaan meja yang masih basah tersebut, nampak mudah pengerjaannya dan setelah menunggu kurang lebih dua jam, jadilah meja front office dengan permukaan seperti marmer. Beberapa pegawai yang ikut melihat pekerjaan pada malam itu terkesima dengan hasil pekerjaan si tukang kayu tersebut dan meluncurlah penjelasan pembuatan ’marmer’ tadi oleh si tukang kayu maupun Pak Anto, bahwa pekerjaan tadi disebut di-wash. Sejak saat itulah para pegawai kanwil mengetahui bahwa meja yang seperti marmer itu pengerjaannya disebut dengan di-wash.

Kontributor : Suroso - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Pelaksanaan Assessment Pegawai KPPN Jember
Jember, perbendaharaan.go.id- Demi pengembangan mutu kompetensi para pegawainya, banyak organisasi yang kini mengembangkan apa yang disebut sebagai competency-based HR management. Pendekatan ini sejatinya hendak menjadikan elemen kompetensi sebagai salah satu pilar dalam mendongkrak produktivitas pegawai, dan sekaligus meningkatkan kinerja.

Hal inilah yang menjadikan dasar, titik tolak diadakannya assessment bagi seluruh pegawai KPPN Jember yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010 di Aula KPPN Jember. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jember.

Pengembangan kompetensi pegawai secara konstan merupakan sebuah rute panjang yang mesti ditempuh dengan penuh kesungguhan. Tantangannya adalah bagaimana caranya mengukur level kompetensi seorang pegawain, dan metode apa yang sebaiknya digunakan untuk keperluan itu. Disinilah kita kemudian bersinggungan dengan sebuah metode yang acap disebut sebagai assessment center.

Assessment center sejatinya bukan merujuk pada sebuah bangunan, namun pada sebuah metode pengukuran kompetensi. Secara spesifik, assessment center mencoba menggali level kompetensi seseorang melalui serangkain jenis tes (multiple test), dan biasanya juga dilakukan oleh lebih dari satu penilai (rater). Berdasar sejumlah riset empirik, assessment center diketahui memiliki validitas yang tinggi dalam memprediksi level kompetensi individu.

Perlu juga segera ditambahkan bahwa metode assessment center ini hanya digunakan untuk menguji jenis kompetensi soft (soft competency) atau sering juga disebut sebagai managerial competencies (contohnya kompetensi leadership, communication skills, problem solving skills, team skills, dan sejenisnya); dan tidak ditujukan untuk mengukur kompetensi fungsional (seperti marketing research skills, interviewing skills, programming skills, dan sejenisnya).

Melalui metode assessment center inilah, KPPN Jember bisa mengetahui dengan cukup akurat potret kompetensi para pegawainya. Dan dari sinilah kemudian bisa disusun sejumlah employee development plan yang relevan. Ujungnya tentu agar segenap pegawai bisa terus mekar level kompetensinya.

Dengan mengetahui kompetensi setiap pegawai, maka akan semakin mudah mengembangkan organisasi maupun individu-individu yang ada didalamnya. Semoga upaya yang telah dilakukan ini akan memberi manfaat dan nilai tambah bagi kemajuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jember khususnya dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Umumnya.


Oleh: Kontributor KPPN Jember

Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk Pertama kalinya Kepala Kanwil Provinsi Papua, Drs. Bjardianto Pudjiono, M.M, melakukan kunjungan kerja sekaligus melantik pejabat esselon IV lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke, Kamis (8/7), Dalam sejarah KPPN Merauke, baru pertama kali Kepala Kantor Wilayah Provinsi Papua Drs. Bjardianto Pudjiono, M.M melantik para pejabat esselon IV di lingkungan KPPN Merauke. Disamping untuk melantik pejabat esselon IV, kunjungan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Papua tersebut digunakan untuk meninjau kesiapan KPPN Merauke dalam menerapan SOP Percontohan. Bjardianto Pudjiono didampingi Kepala Bagian Umum, Bartolomeus Sato dan Supratman, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kanwil Provinsi Papua. Pelantikannya sendiri dilakukan di Gedung Aula KPPN Jln. Prajurit No. 1 Merauke pada hari Kamis, 8 Juli 2010.

Sebelum acara pelantikan esselon IV dimulai, Bjardianto Pudjiono beserta rombongan meninjau ruangan mulai dari front office, Seksi Perbendaharaan, Seksi Bendum, Seksi Vera dan ruangan Sub Bagian Umum. Beliau mengatakan bahwa SOP KPPN Percontohan sudah dilaksanakan dengan baik oleh KPPN Merauke. Bjardianto juga mengapresiasi KPPN yang telah memilik website sendiri yaitu www.kppnmerauke.net serta SMS Center. Meski, dikatakannya masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.

Dalam sambutannya setelah melantik para pejabat esselon IV, Bjardianto Pudjiono mengatakan bahwa tugas dan tanggunjawab kita sebagai pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan sangat berat. Reformasi birokrasi di tubuh Ditjen Perbendaharaan saat ini telah perkembangan dengan cepat, perubahan demi perubahan terus dilakukan baik dalam tataran kebijakan hingga implementasinya. Untuk mewujudkan hal tersebut para pejabat dan pegawai lingkup Kanwil Propinsi Papua khususnya KPPN Merauke harus dapat meningkatan kualitas pelayanan, agar langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi serta terciptanya tata kelola keuangan pemerintah yang baik (Good Governance) dapat terlaksana.

Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Papua bahwa Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, berpesan bahwa kedepannya peran dan fungsi KPPN sebagai instansi vertikal di daerah akan mendapat tugas dan wewenang yang baru. Konsep revitalisasi KPPN saat ini sendiri tengah disusun. Begitu juga, penguatan fungsi Kanwil dalam memerankan fungsi pembinaan.

Sementara itu, masih kata Bjardianto Pudjiono, usulan Ditjen Perbendaharaan untuk menambah satu unit eselon II baru, yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Peraturan Perbendaharaan sampai dengan saat ini belum mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Direktorat tersebut dirancang untuk menerima complain atas jaminan pelayanan.

Setelah acara pelantikan selesai Drs. Bjardianto Pudjiono, M.M, memberikan arahan kepada semua pegawai KPPN Merauke beliau mengatakan bahwa kebijakan pembentukan KPPN Percontohan merupakan bukti keseriusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi Juga untuk mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel dan bersih sehingga terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. Sasarannya adalah mengubah pelayanan bentuk konvensional menjadi pelayanan prima yaitu percepatan proses pencairan dana dari SPM menjadi SP2D yang semula prosesnya memakan waktu 1 hari, kini cukup menunggu 1 (satu) jam saja, serta penyederhanakan bussines process berupa pelayanan satu pintu (one stop service) yang ditunjang oleh perangkat IT yang terkoneksi dan terintegrasi pada setiap proses pencairan dana atau penyelesaian SP2D. Perubahan ini akan berimbas pada percepatan penyerapan APBN, sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua khusnya Kabupaten Merauke akan meningkat. Aspek lainnya yang hendak dicapai adalah terbangunnya budaya layanan kerja yang cepat, tepat, akurat dan transparan serta dilandasi integritas moral yang mulia, bersih, dan ramah pada setiap aparatur negara di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Lebih lanjut Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Papua mengatakan bahwa kunci keberhasilan reformasi adalah perubahan mindset para pegawai. Perubahan tersebut meningkan kinerja seluruh jajaran pegawai.

Oleh : Salampessy M. Insan
Editor: Bambang Kismanto (Media Center Perbendaharaan)

Liputan Sosialisasi Kewajiban Pengisian NPWP dalam aplikasi GPP pada KPPN Serang
Serang, perbendaharaan.go.id - “Setiap PNS wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan kesadaran, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan”, demikian disampaikan oleh Bambang Dwijanto, sebagai narasumber dari Kanwil Ditjen Pajak Banten pada acara sosialisasi Kewajiban Pengisan NPWP dalam aplikasi GPP pada KPPN Serang.

Acara tersebut diselenggarakan oleh KPPN Serang yang bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Pajak Banten. Acara yang dibuka oleh Kepala KPPN Serang L.L Sutadinegara pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 ini, diselenggarakan di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.

Bambang  menambahkan bahwa dengan berlakunya UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dalam pasal 21 ayat 5a dijelaskan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tambahan tarif 20% lebih besar dari tarif pajak yang berlaku.

Dalam acara sosialisasi tersebut disampaikan pula materi kedua mengenai kewajiban pembayaran belanja pegawai gaji melalui rekening para pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-37/PB/2009 yang dibawakan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan, Musri Hantomo, SE.

Terhitung mulai bulan Juli 2010, pembayaran belanja pegawai gaji oleh satuan kerja (satker) diupayakan langsung kepada rekening para pegawai. Bagi satker yang masih mengalami kesulitan dalam hal tersebut diatas. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengajukan permohonan dispensasi pembayaran gaji melalui rekening bendahara pengeluaran kepada Kuasa BUN (Kepala KPPN). Permohonan dispensasi tersebut dilampiri dengan pernyataan KPA untuk bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja pegawai gaji apabila terjadi kehilangan, pencurian, perampokan, ataupun sebab lain.

Musri Hantomo, SE menyampaikan pula bahwa KPPN serang saat ini melayani pembayaran gaji pegawai sebanyak 121 satker. Dari sejumlah satker tersebut, hanya 20 satker yang mengajukan permohonan dispensasi pembayaran belanja pegawai gaji melalui rekening bendahara pengeluaran.

Pada sesi terakhir, disajikan simulasi aplikasi GPP yang dipandu oleh Tim aplikasi KPPN Serang. Aplikasi GPP tersebut sudah mengakomodasi pengisian NPWP para pegawai, dan secara otomatis akan memungut tarif 20% lebih besar dari tarif pajak yang berlaku bagi PNS yang tidak memiliki NPWP.

Dengan berakhirnya acara sosialiasi tersebut, diwajibkan para pegawai negeri sipil memiliki NPWP dan satker mengajukan SPM pembayaran belanja pegawai gaji melalui rekening para pegawai.