Oleh: Muhammad Arif (Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Aceh)

Manajemen risiko dan pengendalian internal sangat esensial untuk mendeteksi risiko sedini mungkin (early detection of risks). Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan manajemen risiko dan pengendalian internal serta melakukan beberapa kali penyempurnaan regulasinya sejak tahun 2016. Regulasi manajemen risiko dan pengendalian internal terkini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan PMK Nomor 477 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun petunjuk teknis manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 252 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. 

Oleh Havez Annamir (Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu)

Desentralisasi adalah konsep yang mengacu pada pemberian kewenangan kepada daerah atau wilayah dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dalam buku yang berjudul “Economist” Prof. Paul Smoke melihat otonomi daerah sebagai mekanisme yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah. Menurutnya, dengan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, otonomi menyediakan peluang pemanfaatan sumber daya lokal secara lebih efisien dan mendorong investasi di tingkat regional. Dengan memiliki kendali atas sumber daya dan potensi wilayahnya, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi dan peluang yang ada. 

Oleh Muhammad Naufal Fadhlurahman, KPPN Kotamobagu

Di tengah kemajuan teknologi finansial dan perbankan, edukasi dan literasi terkait keuangan sangatlah penting dan menjadi aspek yang sangat krusial bagi masyarakat agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Literasi keuangan merupakan jendela menuju keuangan yang inklusif. Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%. Persentase tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 38,03%. Peningkatan tersebut menjadi indikasi tingkat inklusi keuangan yang makin tinggi. Inklusivitas keuangan yang tinggi pada suatu negara dapat menciptakan efisiensi ekonomi serta dapat mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Oleh: Andi Dzul Ikhram Nur (Pelaksana pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara)

Sosok kreator konten yang memakai nama julukan Bayem Sore beberapa waktu terakhir viral di media sosial. Hal ini tidak terlepas dari kalimat yang disampaikannya dalam sebuah video, dengan ungkapan khas "Lu punya duit, lu punya kuasa." Tagline atau ungkapan tersebut lalu banyak diparodikan di media sosial. Adapun kalimat lengkap yang disampaikan oleh Bayem Sore adalah, "Lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi buat gue, gak. Gue gak punya. Ibaratnya, gue gak bermateri, lawan orang yang bermateri. Bisa jadi gue menang, soal pemikiran."

Oleh:  M. Junaidi (Kasubbag Umum KPPN Tanjung Selor)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta seluruh unit di Kementerian Keuangan memperbaiki pengelolaan dana untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), Kemenkeu harus mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan agar berdampak luas bagi UMKM.